NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Plt. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Dr. M. Nizwar, SH, MH, bersama Sekretaris Dinas, Devi Riansyah, A.Ks., M.Si, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait penanganan logistik bagi warga terdampak bencana. Pertemuan berlangsung di Posko Terpadu Tanggap Bencana, Kantor Bupati Nagan Raya, Sabtu (6/12/2025).

Dalam pertemuan itu, Dinas Pertanahan Aceh yang ditunjuk sebagai Koordinator Penghubung Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membahas kebutuhan logistik dan memastikan distribusinya berjalan lancar hingga titik-titik posko pengungsian.

Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Daerah Nagan Raya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur Kodim, serta sejumlah SKPD terkait. Pembahasan difokuskan pada identifikasi kebutuhan mendesak di lapangan serta mekanisme pengiriman agar bantuan dapat diterima tepat waktu oleh para pengungsi.

Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan memperkuat penanganan bencana dan memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan. Pertemuan berlangsung di ruang Posko Terpadu Tanggap Bencana di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Gelombang kekecewaan dari mahasiswa Bakongan Raya dan Trumon Raya terus menguat menyusul beredarnya informasi bahwa Bupati Aceh Selatan berangkat umrah di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir besar di Trumon.

Keputusan tersebut dinilai kontra-produktif, terlebih setelah bupati sebelumnya menyatakan tidak mampu menangani banjir yang melanda kawasan itu.

Di saat warga masih berjibaku membersihkan lumpur, memperbaiki rumah yang rusak, dan bertahan dengan logistik terbatas, mahasiswa justru mengambil alih peran di lapangan. Mereka turun langsung menyalurkan bantuan, membuka donasi, hingga mengumpulkan kebutuhan darurat untuk warga terdampak.

Mahasiswa menyebut kondisi ini sebagai ironi, mengingat peran tersebut semestinya dipimpin dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Salah satu mahasiswa Bakongan Raya dan Trumon Raya, Salim Syuhada JA, kepada Nukilan.id menyampaikan kritiknya secara tegas. Ia menyebut tindakan bupati sebagai kegagalan moral.

“Kami di lapangan mengangkat karung bantuan, mengetuk pintu masyarakat, bahkan merogoh kantong sendiri untuk bantu saudara kami di Trumon Raya. Tapi pemimpin kami justru memilih pergi umrah. Bukan ibadahnya yang kami persoalkan — tapi waktu dan prioritasnya. Bagaimana mungkin rakyat sedang tenggelam, sementara pemimpinnya malah menghilang?” ujarnya.

Salim menegaskan mahasiswa tidak sedang mencari sorotan publik, melainkan ingin menunjukkan pentingnya kepekaan moral pemimpin.

“Kalau mahasiswa saja bisa hadir di tengah rakyat tanpa memiliki kekuatan anggaran, mengapa seorang bupati yang punya otoritas dan sumber daya justru memilih pergi? Ini pertanyaan moral yang harus dijawab, bukan disembunyikan,” ungkapnya.

Mahasiswa Bakongan Raya dan Trumon Raya menyimpulkan sikap bupati tersebut menggambarkan lemahnya empati dan kurangnya sense of crisis dalam kepemimpinan daerah. Mereka mendesak bupati memberikan klarifikasi terbuka serta meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi penanganan bencana secara menyeluruh.

“Sejarah bukan hanya mencatat derasnya banjir, tapi juga siapa yang hadir dan siapa yang pergi. Dan dalam tragedi ini, rakyat tahu persis siapa yang benar-benar berdiri di sisi mereka,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya memicu gelombang kritik publik. Banjir akibat luapan Sungai Lae Soeraya merendam ratusan rumah, merusak lahan pertanian, serta memutus akses utama sehingga ribuan warga terjebak tanpa kepastian bantuan.

Kontroversi semakin mencuat setelah beredar surat resmi dari Bupati yang menyatakan ketidaksanggupannya menangani bencana secara mandiri dan meminta tambahan dukungan dari Pemerintah Provinsi Aceh. Isi surat tersebut membuat sebagian warga menilai pemerintah kabupaten tidak mampu mengendalikan situasi darurat.

Kemarahan publik memuncak karena di saat warga berjuang menyelamatkan diri dan harta benda, orang nomor satu di Aceh Selatan justru memilih berangkat umrah.

Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Samadua (IMPS), Ikhsan, kepada Nukilan.id menyampaikan kecaman tegas terhadap keputusan tersebut.

“Saat rakyat terendam banjir, pemimpin pergi menunaikan umrah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi moral dan tanggung jawab. Rakyat butuh kehadiran pemimpin di tengah krisis, bukan surat atau ibadah pribadi,” tegas Ikhsan dalam keterangannya pada Jumat (5/12/2025).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui BPBD menyatakan telah berupaya membuka akses ke daerah yang terisolasi, membangun jembatan darurat, dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Namun, kritik publik menilai bahwa upaya tersebut terasa pincang tanpa kehadiran langsung kepala daerah yang memimpin koordinasi lapangan.

Posisi Mirwan MS sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan juga menjadi perhatian tambahan, karena banyak pihak menilai seorang tokoh politik seharusnya menunjukkan keteladanan pada masa darurat.

Pernyataan publik pun mengeras. Bencana dianggap sebagai ujian bagi rakyat sekaligus menjadi cermin yang menggugurkan mereka yang sejak awal tidak layak disebut pemimpin.

Banjir di Aceh Selatan dilaporkan menelan puluhan korban jiwa dan merusak ratusan rumah. Hingga kini, proses evakuasi dan distribusi bantuan masih berlangsung, sementara warga menantikan hadirnya kepemimpinan yang nyata di tengah musibah. (XRQ)

Reporter: Akil