Beranda blog Halaman 154

Said Mardhatillah dan Jajaran Sosialisasikan SPSE dan Katalog Elektronik ke SKPA

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Aceh, Said Mardhatillah, S.STP, MM, (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Plh. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh, Said Mardhatillah, S.STP, MM bersama jajarannya menggelar sosialisasi penilaian kinerja penyedia barang dan jasa kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10.00 WIB dengan melibatkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari 55 SKPA secara bergilir. Dalam setiap pertemuan, lima SKPA dijadwalkan mengikuti sosialisasi.

Menurut Said, pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 11 ayat (1), PPK diwajibkan melakukan penilaian kinerja penyedia. Dalam struktur Pemerintah Aceh, tugas tersebut umumnya dirangkap oleh KPA.

“Pada pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK maka PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK termasuk menilai kinerja penyedia,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penilaian ini dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan katalog elektronik, dengan menggunakan platform SIKAP milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Pedoman teknis penilaian mengacu pada Peraturan LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penilaian kinerja penyedia, kata Said, tidak hanya penting secara internal, namun juga berdampak pada penilaian eksternal yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pengawas lainnya.

“Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membina para penyedia jasa, sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan selanjutnya,” kata Said.

Ia menambahkan bahwa penilaian tersebut juga menjadi bagian dari Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) oleh Kementerian PAN-RB dan LKPP RI, serta menjadi sub indikator dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui kegiatan ini, Said berharap para pelaksana pengadaan di seluruh SKPA memahami dengan baik mekanisme penilaian yang berlaku dan dapat menerapkannya secara tepat.

“Dengan demikian, seluruh SKPA diharapkan dapat melaksanakan penilaian secara tepat dan sesuai dengan ketentuan, sehingga proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Aceh dapat berjalan lebih transparan dan profesional,” tutupnya.

Harga Beras di Aceh Naik, Dinas Pangan: Ini Karena Masa Tanam

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Beras. (Foto: pertanian.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga kebutuhan pokok, khususnya beras, di berbagai pasar tradisional maupun modern di Aceh menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini terutama dirasakan pada jenis beras premium, yang menjadi konsumsi utama masyarakat perkotaan.

Hal ini diungkapkan oleh Nancy Ekariany, SE, M.Si.Ak, Analis Kebijakan Pertama (AKP) Harga Pangan dari Dinas Pangan Aceh dalam dialog interaktif di PRO 1 RRI Banda Aceh, Selasa (22/7/2025).

“Jadi memang kondisi sekarang kalau kita lihat di pasar, dari segi beberapa harga sembako memang ada kenaikan, terutama di harga beras yang memang sudah ada kenaikan,” ujar, dikutip dari RRI.

Nancy menjelaskan bahwa kenaikan harga beras premium ini sudah mulai terlihat sejak Juni 2025 dan mengikuti tren serupa secara nasional. Di Aceh, yang termasuk dalam zona 2, harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium kini sudah menembus angka di atas Rp 14.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp 13.100. Adapun beras premium mengalami kenaikan dari Rp 15.400 menjadi Rp 15.764 per kilogram.

Kenaikan ini cukup terasa di masyarakat karena bertepatan dengan momen tahun ajaran baru dan Hari Raya Idul Adha yang baru saja berlalu.

Menurut Nancy, kondisi ini berkaitan langsung dengan siklus pertanian di Aceh yang saat ini tengah memasuki masa tanam padi. Artinya, pasokan dari hasil panen lokal belum tersedia dalam jumlah besar di pasar. Akibatnya, ketersediaan beras lebih banyak bergantung pada distribusi dari luar daerah atau cadangan pemerintah.

“Penyebab kenaikan harga beras itu sendiri memang sudah biasa terjadi, apalagi Aceh saat ini berada di masa nanam padi, bukan berada di masa panen. Namun, stok beras untuk wilayah Aceh sendiri saat ini bisa dibilang masih tersedia dengan banyak,” tegasnya.

Fenomena serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Selain masa tanam, faktor distribusi logistik, kenaikan biaya transportasi, kondisi iklim, serta meningkatnya permintaan menjelang hari-hari besar turut mempengaruhi lonjakan harga di pasaran.

Meski demikian, Nancy memastikan pemerintah daerah melalui Dinas Pangan terus melakukan pemantauan harga serta menjalin koordinasi dengan distributor dan pedagang untuk menjaga harga tetap dalam batas wajar.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperparah kondisi.

“Kami harap masyarakat bisa belanja sesuai kebutuhan dan tidak panik. Pemerintah akan terus memantau pasar dan melakukan langkah intervensi apabila diperlukan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah daerah kini mendorong percepatan tanam dan peningkatan produktivitas pertanian lokal. Harapannya, setelah masa panen tiba, harga beras bisa kembali stabil dan Aceh lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras domestik.

Editor: Akil

Cot Girek Aceh Utara Disiapkan Jadi Model Baru Transmigrasi

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kawasan transmigrasi. (Foto: Newsantara.co)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyiapkan kawasan Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara sebagai model baru program transmigrasi yang berorientasi pada pembangunan pusat ekonomi terintegrasi. Program ini menandai transformasi transmigrasi yang tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, pihaknya akan mengirimkan sepuluh peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ke Cot Girek guna memetakan potensi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao yang berpeluang menarik investasi.

“Transmigrasi saat ini adalah tentang menciptakan kawasan ekonomi baru. Kami akan mulai dari data dan potensi nyata di Cot Girek. Targetnya, kawasan ini bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Selasa (22/7/2025).

Pernyataan itu disampaikan Iftitah saat audiensi bersama Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, dan Anggota Komisi V DPR RI, Roeslan, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta.

Cot Girek sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi sejak tahun 2017, mencakup lahan seluas 29.000 hektare. Kawasan ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya sawit. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keberadaan lahan gambut seluas 134 hektare yang memerlukan normalisasi dan pembenahan sistem drainase.

Untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi secara menyeluruh, Iftitah menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan dan Kewilayahan (Kemenko IPK).

“Dalam Transformasi Transmigrasi sekarang kami ingin mendorong adanya skema kepemilikan lahan berbasis korporasi rakyat agar masyarakat bisa bersama-sama mengelola lahan secara modern, terpusat, dan mendapat pendampingan tenaga ahli,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan siap mendukung langkah tersebut. Bupati Ismail A. Jalil menyambut baik kerja sama yang terjalin, terutama dalam memfasilitasi tim peneliti dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi.

“Kami ingin Cot Girek jadi contoh nyata bahwa transmigrasi bisa bangkit sebagai kekuatan ekonomi daerah,” ujar Ismail.

Pendekatan baru transmigrasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat basis ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Aceh Utara.

Editor: Akil

Gubernur Aceh Minta Garuda Indonesia Layani Penerbangan Umrah Langsung dari Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: detik.com)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Aceh menyampaikan secara langsung harapan agar maskapai Garuda Indonesia membuka rute penerbangan langsung umrah dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Banda Aceh, menuju Arab Saudi.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat bertemu dengan Direktur Niaga PT Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, di Kantor Pusat Garuda Indonesia, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf bertanggal 15 Juli 2025, yang meminta Garuda Indonesia memprioritaskan rute umrah langsung dari Aceh.

Pemerintah Aceh menilai, penerbangan langsung ini tidak hanya penting untuk kemudahan beribadah, tetapi juga sejalan dengan visi misi daerah dalam menjalankan syariat Islam secara kaffah.

“Aceh – Arab Saudi relatif cukup dekat dan menghemat waktu, hanya 7,5 jam penerbangan sudah tiba di Arab Saudi, tentunya menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen Garuda Indonesia untuk memprioritaskan penerbangan langsung (direct flight) dari Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal kepada pihak manajemen Garuda.

Menurutnya, jumlah jemaah umrah asal Aceh yang mencapai 32.000 orang per tahun merupakan pasar potensial yang layak dilayani penerbangan langsung. Selain memudahkan ibadah, pembukaan rute ini diyakini akan berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal.

Teuku Faisal juga mengungkapkan bahwa selama ini jemaah asal Aceh harus melalui rute tidak langsung melalui Medan, Jakarta, atau bahkan Kuala Lumpur, yang justru menambah beban biaya dan waktu, khususnya bagi jemaah lanjut usia.

“Situasi ini tentu saja menambah beban biaya dan waktu bagi para jemaah, khususnya bagi jemaah lansia,” sebutnya.

Meski Pemerintah Aceh terbuka terhadap maskapai manapun yang ingin membuka penerbangan langsung, namun perhatian khusus diharapkan dari Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional milik negara yang memiliki hubungan sejarah panjang dengan Aceh.

“Kita paham Garuda Indonesia memiliki keterbatasan armada pasca Covid-19, namun Garuda mestinya memprioritaskan Aceh,” harapnya.

Teuku Faisal juga menyampaikan harapan agar tarif tiket Garuda Indonesia untuk jemaah umrah asal Aceh dapat lebih terjangkau. Ia menilai insentif semacam itu akan mendorong masyarakat untuk memilih Garuda.

“Perlu ada semacam insentif bagi masyarakat Aceh yang menggunakan Garuda Indonesia, itu harapan kita,” tambahnya.

Tingginya tarif saat ini, menurutnya, telah mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif rute melalui negara tetangga demi mendapatkan harga yang lebih murah.

Selain isu penerbangan umrah, Teuku Faisal juga mengusulkan agar Garuda Indonesia mempertimbangkan Aceh sebagai lokasi penyelenggaraan event berskala nasional. Ia meyakini, langkah itu akan turut mendongkrak promosi pariwisata serta geliat ekonomi lokal.

Menanggapi hal itu, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan masyarakat Aceh terhadap maskapai pelat merah tersebut.

Ia memastikan Garuda Indonesia akan menindaklanjuti harapan tersebut dan saat ini tengah mempertimbangkan rotasi armada agar penerbangan langsung Banda Aceh–Jeddah bisa segera direalisasikan.

“Dukungan masyarakat Aceh sebagai cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia tentunya tidak akan terlupakan,” ujar Reza.

Editor: Akil

Minat Warga ke Luar Negeri Meningkat, Imigrasi Aceh Terbitkan Hampir 52 Ribu Paspor Per Juli 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi paspor. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Tingginya animo masyarakat Aceh untuk bepergian ke luar negeri tercermin dari data penerbitan paspor oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh. Sepanjang Januari hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 51.972 paspor telah diterbitkan.

Penerbitan dokumen perjalanan tersebut dilakukan melalui enam kantor imigrasi yang tersebar di berbagai wilayah provinsi paling barat Indonesia itu.

“Ada sebanyak 51.972 paspor yang diterbitkan untuk masyarakat di Provinsi Aceh periode Januari hingga Juli 2025. Paspor tersebut diterbitkan melalui enam kantor imigrasi,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, di Banda Aceh, Selasa (22/7/2025).

Dari total tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjadi yang paling banyak menerbitkan paspor, yakni 18.789 dokumen, disusul Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe sebanyak 11.589 paspor.

Kemudian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa menerbitkan 8.160 paspor, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Takengon sebanyak 6.292 paspor, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Meulaboh sebanyak 6.255 paspor, dan satu kantor imigrasi lainnya menerbitkan 889 paspor.

Selain paspor, Imigrasi Aceh juga menerbitkan 679 izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang berada di Aceh. Jumlah itu terdiri dari 126 izin tinggal terbatas (ITAS), 548 izin tinggal kunjungan (ITK), dan 5 izin tinggal tetap (ITAP).

Di bidang pengawasan keimigrasian, Tato menyebutkan terdapat dua bentuk penindakan terhadap WNA, yaitu tindakan administratif dan penegakan hukum.

“TAK diberikan kepada 25 warga negara asing periode Januari hingga Juli 2025. Penindakan berupa pendeportasian atau pemulangan ke negara asal,” katanya.

Selain itu, satu orang WNA ditindak secara hukum atau projustitia karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Sebagai institusi pelayanan publik, Imigrasi Aceh terus melakukan pembenahan layanan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.

“Kami juga memastikan setiap kebijakan, data, dan layanan keimigrasian dapat diakses dan dipahami masyarakat. Keterbukaan informasi dan layanan merupakan kunci membangun kepercayaan publik terhadap kinerja kami,” ujar Tato. (XRQ)

Reporter: Akil

Investasi Asing di Aceh Tembus 10,3 Juta Dolar AS pada Triwulan Pertama 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Investasi. (Foto: Universitas Airlangga)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Aceh pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat mencapai 10,3 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan optimisme pertumbuhan investasi di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Rahmadhani, menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya menarik minat investor dengan berbagai kemudahan perizinan.

“Kita terus berupaya menghadirkan banyak kegiatan investasi dalam berbagai sektor unggulan di Aceh, salah satunya memberikan kemudahan berusaha dan perizinan pada setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Aceh,” ujar Rahmadhani, dikutip dari ANTARA, Senin (21/7/2025).

Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar PMA dengan nilai investasi mencapai 3,6 juta dolar AS. Disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar 2,6 juta dolar AS, serta sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi senilai 2,3 juta dolar AS.

“Sektor pertambangan masih menjadi primadona bagi para investor yang berinvestasi di provinsi ujung paling barat Indonesia. Tentu dengan tetap mengutamakan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan melalui semangat LSP atau ESG (environment, social, dan government),” tambah Rahmadhani.

Kota Banda Aceh menjadi lokasi dengan nilai investasi tertinggi, diikuti Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang. Sementara itu, negara yang tercatat menanamkan modalnya di Aceh pada periode ini adalah Belgia, Seychelles, dan Singapura.

“Aceh merupakan daerah yang aman dan nyaman sehingga sangat cocok dan layak untuk berinvestasi,” ujarnya.

DPMPTSP Aceh juga terus membenahi infrastruktur pendukung demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah optimistis capaian PMA sepanjang 2025 akan melampaui tahun sebelumnya, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, realisasi PMA di Aceh mencapai 76,7 juta dolar AS, dengan sektor industri listrik, air, dan gas sebagai kontributor utama.

Editor: Akil

KONI Aceh Tunjuk Rusman Alian sebagai Plt Ketua KONI Abdya

Penulis
Sammy
-
0
Surat Keputusan KONI Aceh Nomor KEP. 53 Tahun 2025, yang diterbitkan setelah rapat pleno pengurus KONI Aceh pada 19 Juli 2025. (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Aceh resmi menunjuk Drs. Rusman Alian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk sisa masa bakti 2023–2027.

Penunjukan ini dilakukan menyusul pengunduran diri Ketua KONI Abdya sebelumnya, Romi Syah Putra, yang telah dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KONI Aceh Nomor KEP. 53 Tahun 2025, yang diterbitkan setelah rapat pleno pengurus KONI Aceh pada 19 Juli 2025.

Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa penunjukan Plt dilakukan untuk memastikan kelangsungan program pembinaan olahraga, termasuk persiapan Pra-Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA) di Kabupaten Abdya, tidak terganggu akibat kekosongan kepemimpinan.

“Bahwa berdasarkan rapat pleno Pengurus KONI Aceh Barat Daya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2025, telah ditetapkan Sdr. Drs. Rusman Alian ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kabupaten Aceh Barat Daya masa bakti 2023-2027,” demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Nukilan, Selasa (22/7/2025).

Penunjukan Plt ini mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI, serta hasil musyawarah kerja KONI tingkat provinsi.

Dengan penunjukan ini, Rusman Alian akan bertanggung jawab menjalankan roda organisasi, menjaga kesinambungan program pembinaan atlet, serta mempersiapkan Abdya menghadapi agenda-agenda olahraga di tingkat regional maupun nasional.

Ia juga diharapkan dapat membangun koordinasi yang solid dengan berbagai cabang olahraga (cabor) di wilayah Abdya, serta mendorong keberlanjutan regenerasi atlet di daerah tersebut. []

Reporter: Sammy

Operasi Patuh Seulawah di Banda Aceh Jaring Ratusan Pelanggar

Penulis
Rezi
-
0
Operasi Patuh Seulawah di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, pada Selasa 22 Juli 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh mencatat lebih dari 200 pelanggaran lalu lintas dalam empat hari pelaksanaan Operasi Patuh Seulawah 2025. Operasi yang dimulai 14 Juli ini akan berlangsung hingga 27 Juli mendatang.

Kanit Rajawali Satlantas Polresta Banda Aceh IPDA Sukis Hadi Cahyono mengungkapkan, jenis pelanggaran terbanyak masih didominasi pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm standar. 

Selain itu, ditemukan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan knalpot brong, dan berboncengan lebih dari dua orang.

“Rata-rata pelanggaran di Banda Aceh juga berkaitan dengan kelengkapan surat kendaraan, seperti pajak mati dan SIM yang sudah tidak berlaku,” kata IPDA Sukis Hadi kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Perwira polisi tersebut mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan kelengkapan berkendara sebelum memasuki jalan raya. Tidak hanya surat-surat kendaraan yang harus lengkap, kondisi kendaraan pun harus dalam keadaan prima.

“Tolong siapkan dulu surat-surat kendaraan, otomatis kendaraan pun harus dalam keadaan sehat,” tegasnya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sudah mulai membaik. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi, khususnya pada waktu sore hari.

“Fakta di lapangan, sore hari masih banyak yang tidak pakai helm. Banyak juga pengendara yang putar balik saat melihat ada operasi. Ini justru berbahaya,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

BMKG Sebut Angin Kencang di Banda Aceh Berlanjut Hingga Agustus

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi angin kencang. (Foto: Associated Press)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun 1 Sultan Iskandar Muda memperingatkan bahwa potensi angin kencang yang melanda Banda Aceh masih akan terus berlangsung hingga bulan Agustus mendatang.

Prakirawan BMKG, Fitriana Nur, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem berupa angin kencang yang melanda wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh sejumlah gangguan atmosfer aktif.

“Fenomena ini dipengaruhi oleh monsoon Australia, gelombang Rossby Ekuator, dan gelombang Kelvin. Kondisi ini turut berperan dalam peningkatan potensi hujan yang disertai angin kencang di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya,” ujar Fitriana Nur kepada Nukilan, Selasa (22/7/2025).

Menurut data BMKG, kecepatan angin maksimum tertinggi yang tercatat dalam beberapa hari terakhir mencapai 35 knot atau sekitar 60 kilometer per jam.

“Namun, perlu diketahui bahwa ini merupakan kecepatan angin sesaat, bukan terjadi terus menerus dalam jangka waktu lama,” jelasnya.

Menyikapi kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak yang ditimbulkan. Himbauan khusus diberikan kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk lebih berhati-hati.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengamankan benda-benda ringan di sekitar rumah yang berisiko terbawa angin kencang.

Reporter: Rezi

KADIN Aceh Desak Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras dan Jaga Kelangsungan Usaha Kecil

Penulis
Redaksi
-
0
KADIN Aceh Desak Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras dan Jaga Kelangsungan Usaha Kecil. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh menyampaikan keprihatinan atas kelangkaan beras yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut dalam dua pekan terakhir. Situasi ini turut memicu lonjakan harga yang berdampak luas, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras premium di sejumlah wilayah seperti Barat Selatan Aceh, Banda Aceh, Lhokseumawe, wilayah timur, hingga kawasan tengah dan tenggara Aceh sudah menembus angka di atas Rp 15.000 per kilogram.

Kelangkaan ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti belum tibanya musim panen serta meningkatnya harga gabah di tingkat petani yang kini mencapai Rp 8.000 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Rp 9.000 per kilogram untuk Gabah Kering Simpan (GKS).

Menyikapi kondisi tersebut, KADIN Aceh mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menstabilkan pasokan dan harga beras. Pemerintah diminta mengoptimalkan peran sebagai pemilik instrumen cadangan pangan nasional.

“Operasi pasar memang telah dilakukan, namun belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat luas. Banyak pedagang kecil, warung nasi, dan usaha kuliner yang kini kesulitan mempertahankan usahanya karena harga bahan pokok yang terus melambung,” ujar Teuku Jailani, Direktur Eksekutif KADIN Aceh.

KADIN Aceh menekankan pentingnya optimalisasi mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui koordinasi Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Distribusi beras intervensi juga dinilai perlu dilakukan secara cepat, merata, dan menjangkau wilayah-wilayah rawan.

Selain itu, KADIN juga mengusulkan pemerintah memperkuat sinergi dengan pelaku usaha lokal dalam penyaluran stok beras cadangan, mempercepat program pompanisasi, serta mendorong reformasi sistem pangan dari hulu ke hilir.

“Logistik distribusi beras di Aceh masih menghadapi banyak tantangan, terutama ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah perlu melibatkan lebih banyak koperasi dan pelaku UMKM lokal agar sistem pangan kita menjadi lebih tahan terhadap gejolak seperti sekarang,” tutur dr Darmawan, Wakil Ketua Asosiasi Perpadi Aceh yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Aceh.

Di sisi lain, KADIN turut menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang, seperti diversifikasi pangan lokal, perlindungan terhadap petani, peningkatan produktivitas, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak bergantung pada beras sebagai satu-satunya sumber pangan.

“Kami sangat prihatin dengan lonjakan harga beras yang terus membebani, terutama kami kalangan pelaku UMKM dan pedagang kecil”, kata Cut Fitri Marfiza, Ketua Komite UMKM KADIN Aceh yang sehari-hari menjalankan usaha kecil bersama komunitasnya di Banda Aceh.

Editor: Akil

1...153154155...2,235Halaman 154 dari 2,235

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id