Beranda blog Halaman 154

Jatam Soroti Peran Konsesi PT Tusam Hutani Lestari dalam Banjir Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Peta menunjukkan banjir besar di Aceh terjadi di wilayah konsesi hutan milik Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari. Perusahaan HTI tersebut menguasai 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. (FOTO: Dok. JATAM Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatam) kembali menyoroti sebaran izin konsesi hutan milik PT Tusam Hutani Lestari—perusahaan yang terhubung dengan Presiden Prabowo Subianto—di Aceh. Konsesi tersebut berada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara, berdampingan dengan puluhan izin tambang, konsesi hutan tanaman industri (HTI), dan hak pengusahaan hutan lainnya.

Jatam menilai keberadaan izin-izin ini turut berkontribusi terhadap skala bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November lalu.

“Operasi mereka ikut berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan di sekitarnya,” ujar Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, kepada Tempo pada Ahad, 7 Desember 2025.

Melky menunjukkan peta konsesi perusahaan-perusahaan pemanfaatan hutan di Aceh. Dari data tersebut, ia menyoroti PT Tusam Hutani Lestari yang menguasai sekitar 97 ribu hektare kawasan hutan. Menurut Melky, keberadaan konsesi ini telah lama memicu penolakan warga setempat karena dinilai mengubah hutan adat menjadi perkebunan pinus skala industri serta mengurangi ruang hidup masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa salah satu area konsesi PT Tusam berada berdekatan dengan wilayah tambang emas seluas 36.420 hektare yang dikelola PT Linge Mineral Resources, bagian dari kelompok Bumi Resources Minerals.

“Kalau kami cek, memang terjadi tumpang tindih antara konsesi hutan PT Tusam dengan PT Linge Mineral Resources ini,” kata Melky.

Secara keseluruhan, Jatam menyimpulkan bahwa aktivitas PT Tusam Hutani Lestari telah ikut menggerus tutupan hutan di kawasan pegunungan dan hulu sungai Aceh. Kondisi ini dinilai melemahkan fungsi daerah tangkapan air sehingga membuat wilayah tersebut lebih rentan ketika hujan ekstrem terjadi, seperti saat Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan tinggi bulan lalu.

Unggahan peta sebaran konsesi hutan Aceh yang diunggah Jatam di media sosial memicu respons luas. Sejumlah warganet mengaitkan posisi perusahaan itu dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menetapkan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Selain PT Tusam, Jatam juga mencatat adanya 30 izin tambang mineral dan batu bara seluas lebih dari 132 ribu hektare, ditambah konsesi HTI dan HPH yang menjangkau hingga kawasan permukiman di Aceh Tengah dan Aceh Utara. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa bencana banjir bandang bukan hanya dipicu oleh intensitas hujan, tetapi juga oleh perubahan bentang alam akibat aktivitas korporasi.

Isu kepemilikan konsesi hutan oleh Prabowo Subianto sendiri bukan topik baru. Dalam Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo pernah menyinggung soal ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki Prabowo—220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Kala itu, Jokowi mengatakan, “Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede.” Ia juga menegaskan bahwa pola pembagian lahan tersebut tidak dilakukan selama masa pemerintahannya.

Komentar itu juga dibenarkan oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla. Ia mengakui pernah menandatangani pembelian lahan oleh Prabowo pada 2004 ketika menjabat sebagai wakil presiden di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. JK menyebut pembelian lahan tersebut sah secara hukum, dan pada masa itu Prabowo tercatat memiliki total lahan mencapai sekitar 361.983 hektare.

Dalam pernyataan penutup debat pada 2019, Prabowo mengakui kepemilikan lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa statusnya adalah hak guna usaha (HGU) dan menyatakan kesediaannya apabila pemerintah ingin mengambil kembali lahan tersebut. Prabowo juga menambahkan bahwa ia merasa lebih tepat mengelola lahan itu daripada pihak asing, dengan alasan patriotisme.

Lima tahun kemudian, isu yang sama kembali muncul dalam Pemilihan Presiden 2024 ketika Anies Baswedan mengangkat topik serupa. Prabowo kembali menjawab dengan narasi yang tetap: patriotisme sebagai dasar kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Mobil Terbawa Banjir di Aceh Tamiang Dicek, Tidak Ditemukan Jenazah

Penulis
Redaksi
-
0
Tim gabungan menyisir satu persatu mobil yang tersapu banjir di jalanan Aceh Tamiang pasca beredar info ada mayat di dalamnya. (Foto: Pemkab Aceh Tamiang).

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Tim gabungan melakukan penyisiran terhadap sejumlah mobil yang tersapu banjir di kawasan jalan sekitar GOR Aceh Tamiang. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut ada mayat di dalam kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pengecekan dilakukan pada Minggu (7/12/2025) malam hingga dini hari. Setelah memeriksa satu per satu mobil yang terparkir dan terbawa arus, petugas tidak menemukan jenazah di dalamnya.

“Kami mendapat kiriman video masyarakat tentang banyaknya mayat yang masih berada di dalam mobil terutama di wilayah GOR Aceh Tamiang,” kata Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Agusliayana Devita, dikutip dari detikSumut, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, tim Basarnas dan SAR Aceh Tamiang turun ke lapangan setelah menerima instruksi dari Kalak BPBD Aceh Tamiang, Iman Suheri. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 21.00 WIB hingga menjelang tengah malam.

“Hasilnya sampai jam setengah 12 malam tadi tim tidak menemukan mayat di dalam mobil di lokasi jalan di depan GOR dan di halaman GOR Aceh Tamiang,” ujar Devi.

Berdasarkan data sementara, jumlah korban meninggal akibat banjir di Aceh Tamiang tercatat 57 orang. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi mencapai 252.159 jiwa. Banjir tersebut melanda 209 desa di 12 kecamatan.

Butuh Dana Rp 51 Triliun untuk Pulihkan Sumatera Usai Banjir Bandang, Separuh Dialokasikan untuk Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Foto udara pengendara melintasi jalan nasional Medan-Banda Aceh yang terendam banjir di Desa Peuribu, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). Bencana banjir yang melanda 16 kabupaten/kota di Aceh selain berdampak pada ratusan ribu warga juga merusak sejumlah badan jalan dan jembatan sehingga memutuskan akses transpotasi darat. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—mencapai Rp 51,82 triliun. Jumlah tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Penanganan dan Pemulihan Bencana di ketiga provinsi itu pada Minggu (7/12/2025) malam.

Menurut Suharyanto, sekitar setengah dari total dana akan difokuskan untuk pemulihan di Aceh, yang mengalami dampak paling parah.

“Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” lapornya.

Aceh Menjadi Prioritas Pemulihan

BNPB mencatat lebih dari 37.500 rumah di Aceh mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian hilang tersapu banjir bandang. Selain itu, pemulihan juga harus menyasar infrastruktur pendukung seperti jembatan, jalan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, hingga Puskesmas. Kerusakan di sektor pertanian dan peternakan turut memperbesar kebutuhan anggaran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ujar Suharyanto.

Dua provinsi lain juga membutuhkan anggaran besar. Pemulihan di Sumatera Barat diperkirakan memerlukan Rp 13,52 triliun, sementara Sumatera Utara sekitar Rp 12,88 triliun.

Pemerintah Suntik Dana Tambahan ke Daerah

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyetujui permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak. Tito melaporkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota telah kehabisan biaya tak terduga yang biasa dipakai untuk penanganan bencana.

Tito menyebut upaya penggalangan bantuan dari daerah lain sudah berjalan, namun dinilai belum mencukupi. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan tambahan dana Rp 2 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

“Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten atau kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp 2 miliar, itu untuk pegangan mereka pak, untuk membantu masyarakat, yang hal-hal kecil ini, pak,” kata Tito.

Usulan tersebut langsung disetujui Presiden. Bahkan, Prabowo menggandakan angka yang diusulkan.

“Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar,” tegasnya.

Selain untuk kabupaten/kota, Prabowo memastikan pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan dana tambahan bagi pemerintah provinsi.

“Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung,” ujarnya.

Bupati Aceh Selatan Mohon Maaf Usai Berangkat Umrah Saat Daerah Dilanda Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS . (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyampaikan permohonan maaf setelah keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah tanpa izin menuai perhatian publik. Keputusan tersebut diambil ketika wilayah Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir, sehingga memicu kritik dari berbagai pihak.

Melalui unggahan di akun media sosialnya pada Selasa (9/12/2025), Mirwan mengaku menyesal dan memahami keresahan masyarakat.

“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,” tulisnya.

Mirwan mengatakan dirinya akan berupaya memperbaiki keadaan dan memastikan transparansi serta tanggung jawab penuh sebagai kepala daerah.

“Menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional, kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan Mirwan dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). Dalam pertemuan tersebut hadir jajaran menteri dan Gubernur Aceh.

Saat menyapa para kepala daerah terdampak bencana, Prabowo memberikan apresiasi kepada para bupati yang tetap berada di daerahnya untuk menangani situasi darurat.

“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo kemudian menyinggung tindakan Bupati Aceh Selatan yang bepergian tanpa izin saat bencana terjadi, dan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindaklanjutinya.

“Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” ujar Prabowo.

“Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” tambahnya.

Berita yang telah disadur ini tetap mengikuti fakta yang tersedia tanpa menambahkan informasi baru di luar sumber. (xrq)

Reporter: Akil

Prabowo Samakan Tindakan Bupati Aceh Selatan dengan Desersi, Mendagri Diminta Mulai Proses Pemecatan

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. (Foto: Tiktok/@ hajimirwanofficial)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Posisi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS kian terpojok setelah munculnya respons dari Presiden Prabowo Subianto terkait keputusannya melakukan perjalanan umrah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya. Mirwan sebelumnya juga diketahui menyampaikan surat yang berisi ketidakmampuannya menangani bencana tersebut.

Dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Ahad (7/12/2025) malam, Prabowo menyinggung langsung perilaku kepala daerah yang meninggalkan rakyatnya saat masa krisis. Walau tidak menyebut nama, arah pernyataannya jelas tertuju kepada Mirwan.

Prabowo mengatakan, kepala daerah berada di garis terdepan dalam situasi darurat. Ia juga meminta para gubernur dan bupati di daerah terdampak bencana untuk terus bekerja melayani masyarakat.

“Kalian yang di depan, kalian yang terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya jadi saya ya yang bisa saya kerahkan untuk kalian dukungan supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Prabowo kepada para kepala daerah melalui konferensi video.

Pada kesempatan itu, Prabowo memberi semangat kepada mereka yang menghadapi situasi sulit.

“Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujarnya.

Namun, Prabowo kemudian menyinggung adanya seorang bupati yang meninggalkan wilayahnya padahal bencana belum tertangani sepenuhnya. Presiden pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

“Kalau yang mau lari, lari aja nggak papa ya copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ya?” ujar Prabowo, yang langsung dijawab Tito, “Tiga bulan kita Pak (proses pemecatan).”

Prabowo juga menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat dan menyamakannya dengan tindakan desersi dalam dunia militer. “Itu kalau tentara itu namanya desersi dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah waduh itu nggak bisa itu, sori itu tidak ada izin, aduh,” tuturnya.

Ia bahkan menyinggung posisi politik bupati tersebut. “Saya gak mau tanya partai mana. Udah kau pecat?” ucap Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Sugiono yang juga Sekjen Partai Gerindra.

Dalam ratas tersebut, Prabowo juga berusaha menghubungi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar setelah menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto bahwa kedua wilayah masih terisolasi. Meski sambungan telekomunikasi terputus-putus, Prabowo tetap memberikan dukungan moral.

“Kalau bupati masih senyum, saya tenang, saya tenang. Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” kata Prabowo menutup percakapan.

Sementara itu, Mirwan MS juga telah dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan, menyusul kontroversi yang mencuat. Kini, nasib jabatannya sebagai bupati menunggu proses resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri: Sanksi untuk Bupati Aceh Selatan Dinilai Berdasarkan Tingkat Pelanggaran

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Dok.Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S, akan mendapatkan sanksi karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menyatakan bahwa langkah tersebut akan diambil sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami ikut aturan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah,” ujar Benni saat dihubungi pada Senin, 8 Desember 2025.

Ia menjelaskan, regulasi yang berlaku akan menjadi dasar dalam menentukan sanksi. Selain itu, inspektorat kementerian akan mempertimbangkan keterangan dari pejabat terkait sebelum menjatuhkan keputusan.

“Ada hal-hal yang mungkin dilanggar oleh Bupati Aceh Selatan,” kata Benni.

Benni menambahkan bahwa tingkat keparahan pelanggaran akan mempengaruhi jenis sanksi yang diterima Mirwan.

“Tingkat kesalahannya bisa saja berbeda-beda. Kami merujuk kepada aturan yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti tindakan pejabat daerah yang meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa pejabat yang “lari dari tanggung jawab” harus menghadapi konsekuensi, bahkan termasuk pencopotan dari jabatan.

Presiden menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian untuk segera memproses pejabat yang tidak berada di tempat ketika wilayahnya sedang terdampak bencana. Ia mengibaratkan tindakan tersebut serupa dengan desersi dalam konteks militer.

“Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu enggak bisa tuh,” kata Prabowo pada Ahad, 7 Desember 2025.

Dilansir Nukilan.id, Mirwan, yang merupakan kader Partai Gerindra, diketahui berada di Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah ketika Aceh Selatan dilanda banjir dan longsor. Ia sebelumnya mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri melalui surat bernomor 093/1334/2025 tertanggal 24 November 2025, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Namun, Pemerintah Aceh menolak memproses permohonan tersebut karena status darurat bencana masih berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten. Penolakan itu disampaikan melalui surat balasan bernomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.

Meski izin belum dikeluarkan, Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Hingga berita ini dimuat, ia belum memberikan pernyataan resmi mengenai keberangkatannya. Sementara itu, upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh Selatan masih terus berlangsung. (XRQ)

Reporter: AKIL

Walhi Soroti Pelepasan Kawasan Hutan Terbesar Terjadi pada Era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Perhatian publik kembali tertuju pada kebijakan kehutanan masa lalu seiring terus berulangnya bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan sejarah panjang pemberian izin di kawasan hutan.

Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi, Puspa Dewi, menyebut pelepasan kawasan hutan dalam skala besar paling banyak terjadi saat Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Menurut Puspa, berdasarkan data yang dimiliki Walhi, tren pelepasan kawasan hutan pada periode tersebut berada pada titik tertinggi jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.

“Kalau dilihat memang di masanya Zulkifli Hasan ya itu yang sangat tinggi sekali pemberian izin di kawasan hutan.

Jadi kayaknya ada data di Walhi sebenarnya yang menunjukkan dari mulai masanya Soeharto gitu ya sampai dengan yang terakhir, itu paling banyak itu di Zulkifli Hasan pelepasan kawasan hutannya,” katanya dalam podcast Akbar Faisal Uncensored.

Ia menjelaskan, lonjakan signifikan pelepasan kawasan hutan terjadi ketika Zulkifli Hasan menjabat pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode tersebut, kebijakan kehutanan dinilai membuka ruang ekspansi besar-besaran bagi berbagai sektor usaha di kawasan berhutan, termasuk perkebunan sawit dan industri lainnya.

“Kalau kita mau melihat ee di masa yang kapan gitu ya? Ketika itu ee Zulkifli Hasan itu yang dari SBY ya. Jadi dari SBY itu sebenarnya cukup tinggi pelepasan kawasan hutannya,” ujarnya.

Puspa menambahkan, dampak dari kebijakan tersebut tidak serta-merta dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, izin pengelolaan kawasan hutan memiliki efek jangka panjang yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian dalam bentuk peningkatan risiko bencana ekologis akibat deforestasi dan berkurangnya tutupan hutan.

“Kalau kita lihat izin kan bukan setahun dua tahun ya. Jadi kalau kita ngelihat soal bencana ini kan dia akumulasi. Nah, izin yang diberikan sejak dari 20 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu inilah yang kemudian implikasinya,” bebernya.

“Jadi kalau dilihat kapan mulai tinggi ya mulai tingginya itu ketika masanya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan apa pelepasan kawasan hutan baik itu untuk sawit ya maupun juga apa sektor-sektor usaha di hutan gitu,” tambah Puspa.

Ia menilai, keputusan-keputusan tersebut menjadi pemicu awal kerusakan hutan yang bersifat masif. Dengan semakin seringnya bencana ekologis terjadi, Walhi mendorong pemerintah untuk berani melakukan langkah korektif, termasuk meninjau kembali kebijakan lama serta memperkuat moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan.

Menurut Puspa, penyelesaian persoalan lingkungan membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk memulihkan dan melindungi sisa kawasan hutan yang masih ada.

“Jadi kalau mau dilihat gitu ya, siapa ini kan kalau mau dibilang soal bertanggung jawab ya dari proses yang awal-awal tadi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari masanya kapan ya masanya di Zulkifli Hasan itu yang paling banyak pelepasan pelepasan hutan,” tutup Puspa.

Klaim Bahlil Listrik Aceh Nyala 93% Ternyata Nihil, Pemerintah Aceh: Warga Kecewa

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi listrik, pembangkit listrik (Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut pasokan listrik di Aceh telah pulih 93 persen dan kembali menyala pada Sabtu malam.

Amatan Nukilan.id hingga Senin (8/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman bergilir sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.

“Memperhatikan kondisi paska pernyataan Menteri ESDM Bahlil saat laporan kepada presiden bahwa listrik Aceh 93 persen malam minggu menyala, kami memandang perlu melakukan klarifikasi untuk kondusivitas masyarakat. Banyak warga merasa kecewa dan berpotensi resisten bagi tenaga PLN di lapangan,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA kepada wartawan.

MTA menjelaskan, berdasarkan sejumlah pertemuan dengan pihak terkait, suplai listrik di Aceh saat ini baru mencapai 60–70 persen terhadap jaringan menengah. Sementara itu, khusus wilayah Banda Aceh, tingkat penyalaan baru berada pada kisaran 35–40 persen.

Kondisi di Banda Aceh diperkirakan dapat pulih sepenuhnya apabila suplai tegangan tinggi dari Arun rampung hari ini atau besok. Ia menambahkan, jaringan tegangan rendah di permukiman masyarakat relatif tidak menghadapi kendala berarti.

Adapun daerah yang mengalami kerusakan paling parah pada jaringan arus menengah adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ketiganya dilaporkan masih berada di bawah 40 persen penyalaan, sedangkan Kota Lhokseumawe telah mencapai sekitar 75 persen. Untuk wilayah barat-selatan, tingkat penyalaan berada di rentang 70–80 persen.

“Kami berharap, atas kekeliruan yang disampaikan oleh Menteri ESDM tersebut tidak mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan, apalagi sampai terjadinya hal-hal yg tidak diinginkan terhadap mereka. Petugas PLN di lapangan yang didatangkan hampir 1.000 petugas oleh PLN Pusat ini sedang bekerja ekstra dalam upaya pemulihan listrik untuk segenap masyarakat Aceh,” ujar MTA.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pihak perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan publik, terutama di tengah situasi bencana yang sangat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kami berharap, semua pihak harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait kebijakan publik apalagi di tengah bencana yang berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat korban dan trust terhadap pemerintahan,” lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan secara langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal kemajuan pemulihan listrik seusai meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, pada Minggu (7/12/2025).

“Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Prabowo.

“Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.

“Seluruh Aceh?” tanya Prabowo lagi.

“Seluruh Aceh, 93% malam ini semua Aceh nyala,” klaim Bahlil. (XRQ)

Reporter: AKIL

Polri Temukan Maraknya Penebangan Liar di Hutan Lindung Sepanjang Sungai Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Tampak jelas hutan TNGL di Aceh Tamiang yang dirambah. (Foto: RAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap temuan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan lindung di sepanjang aliran Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir bandang yang terjadi awal Desember lalu.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni, menyatakan penebangan yang berlangsung di kawasan tersebut mayoritas dilakukan tanpa izin. “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 8 Desember 2025.

Irhamni menjelaskan, terdapat banyak pangkalan gergaji kayu atau panglong di sepanjang bantaran sungai. Kayu-kayu terlihat ditumpuk di tepi sungai, dan sebagian diduga didistribusikan dengan cara dihanyutkan mengikuti arus seperti metode pengangkutan tradisional.

Bareskrim berencana menambah tim khusus untuk menelusuri dugaan pembalakan liar di hulu Sungai Tamiang.

“Akan dilaksanakan pengiriman satu tambahan tim untuk dilaksanakan proses penyelidikan di wilayah Sungai Tamiang,” kata Irhamni.

Dari hasil identifikasi pada sejumlah titik di Sumatera, kayu-kayu yang ditemukan hanyut setelah banjir memiliki berbagai karakteristik—mulai dari kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut bersama akar menggunakan alat berat, kayu yang tercerabut akibat longsor, hingga kayu hasil pengangkutan loader.

Di lapangan, tim penyelidik telah memeriksa 27 sampel kayu dan memasang garis polisi di beberapa lokasi. Dua jembatan yang rusak juga telah ditinjau dan dicatat titik koordinatnya. Kayu yang ditemukan lalu dipilah oleh para ahli.

“Jenis kayu yang dominan karet, ketapang, durian, dan lainnya,” tutur Irhamni.

Bareskrim menduga sebagian kayu yang hanyut terbawa banjir sebelumnya ditumpuk di bantaran sungai sehingga terbawa arus besar seperti rakit alami. Selain itu, tim menemukan indikasi aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan PT TBS di kawasan yang terhubung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga.

“PT TBS diduga melakukan land clearing di kilometer enam dan delapan yang terhubung ke DAS Garoga,” ujar Irhamni.

Sementara itu, Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk satuan tugas gabungan untuk menyelidiki asal-usul gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa tim ini bertugas menelusuri sumber kayu tersebut.

“Penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu,” kata Listyo pada 4 Desember 2025.

Ia menambahkan, temuan kayu gelondongan ini mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran terkait sektor kehutanan.

“Ada potensi-potensi yang harus kita tindaklanjuti karena ada dugaan-dugaan pelanggaran,” ujarnya.

Prabowo Pimpin Rapat Terbatas di Aceh Usai Meninjau Lokasi Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Prabowo kembali melakukan peninjauan dampak banjir bandang di Aceh. Setelah peninjauan, Prabowo langsung memimpin ratas bersama menteri-menteri usai peninjauan. (Firda/detikcom).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau dampak banjir bandang di Aceh pada Minggu (7/12/2025). Usai melakukan peninjauan di lapangan, Prabowo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sekitar pukul 19.15 WIB.

Dalam pembukaan ratas, Prabowo menjelaskan hasil peninjauannya di Bireuen, terutama terkait pembangunan jembatan bailey yang kini tengah dikerjakan.

“Hari ini saya datang untuk kedua kalinya, tadi saya bersama gubernur dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Bireuen melihat pembangunan jembatan bailey yang pekerjannya berjalan dengan baik. Diharapkan satu minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan selanjutnya sudah mulai dibuka,” kata Prabowo.

Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi wilayah terdampak bencana yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian, perbaikan irigasi, serta hunian warga yang rusak.

“Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Sawah juga banyak yang rusak. Unsur petani ada di sini? Irigasi sangat penting. Kemudian gubernur dan bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali,” ujarnya.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam ratas tersebut, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Laksamana Muhammad Ali, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

1...153154155...2,400Halaman 154 dari 2,400

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id