Beranda blog Halaman 153

BNNP Aceh: Lebih dari 80 Ribu Warga Aceh Terpapar Narkoba, Didominasi Ganja

0
Daun Ganja (Foto: Erin Stone/Pixabay)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh mengungkapkan bahwa lebih dari 80 ribu warga di provinsi ujung barat Indonesia terpapar narkoba. Mayoritas dari mereka diketahui merupakan pengguna ganja.

“Pemakai narkoba atau yang terpapar narkoba di Aceh itu kurang lebih 80 ribu orang atau sekitar 1,7 persen (dari jumlah penduduk Aceh 5,5 juta jiwa lebih),” ujar Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, dalam kegiatan di Aceh Besar, Rabu (23/7), seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Marzuki saat membuka program Berdikari Tani—program yang mengusung konsep Bersih dari narkoba, mandiri dalam ketahanan pangan dan inflasi—di Gampong Leungah, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen di antaranya merupakan pengguna narkotika jenis ganja. Marzuki pun mengingatkan masyarakat untuk tidak merasa bangga dengan reputasi ganja asal Aceh.

“Jangan pernah bangga ketika dibilang ganja Aceh paling hebat di dunia,” tegas Marzuki. Menurutnya, pandangan seperti itu justru dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk mencoba jenis narkoba lain yang lebih berbahaya dan mahal.

“Naik sedikit ke ekstasi, naik sedikit sabu-sabu. Nanti kalau ada duit lagi naik sedikit lagi jadi kokain, heroin. Dan, semua pemakai narkoba jenisnya sabu-sabu dan sebagainya 70 persennya gila, dan miskin,” lanjutnya.

Selain menyoroti tingginya angka pengguna narkoba di Aceh, Marzuki juga mengungkap data mengejutkan terkait jalur distribusi narkotika di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar pasokan narkoba di Tanah Air masuk melalui wilayah laut Aceh.

“Ganja, sabu-sabu, ekstasi, kokain, heroin, dan macam-macam. 80 persen suplai di Indonesia dari perairan laut Aceh. Itu data yang bicara. Untuk itu, perkuatan lah laut-lautnya, dari Panglima Laot dan semuanya,” katanya.

Marzuki berharap agar seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan adat seperti Panglima Laot, dapat turut memperkuat pengawasan di wilayah perairan. Ia juga mengajak warga Aceh untuk menjauhi narkoba dan menyadari bahaya ketergantungan sejak awal.

“Jangan pernah coba, karena ketika sekali memakainya berisiko bakal ketagihan,” tutup Marzuki.

38 Rumah di Aceh Utara Hilang Diterjang Abrasi, 214 Lainnya Terancam

0
Bibir pantai Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rabu (23/7/2025),(Foto: DOC WARGA)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Abrasi pantai kembali melanda kawasan pesisir utara Aceh. Kali ini, sebanyak 38 rumah warga di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, hilang akibat tergerus ombak.

Kepala Desa Lhok Puuk, T. Bakhtiar, mengatakan bahwa abrasi sudah menjadi ancaman yang kerap terjadi di wilayah mereka.

“Tadi pagi baru saja terjadi pasang purnama, air juga memasuki permukiman warga, tetapi sekarang sudah surut,” ujar Bakhtiar saat dikutip dari Kompas.com, Rabu (23/7/2025).

Tak hanya merobohkan puluhan rumah, abrasi juga mengancam 214 rumah lainnya yang berada dekat bibir pantai.

“Kami sudah laporkan ke pemerintah soal rumah ini,” lanjut Bakhtiar.

Terpisah, Kepala Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara, Faisal, mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, telah melaporkan bencana tersebut ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Kami usul bantuan bangunan rumah untuk kawasan pesisir di Kementerian Sosial RI,” tutur Faisal saat dikonfirmasi.

Editor: Akil

Pemerintah Aceh Temui MUI Pusat Bahas Tanah Wakaf Blang Padang

0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah saat berbincang dengan Sekjen MUI, Buya Amirsyah saat bersilaturahmi dengan Sekjen MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). (Foto: Humas BPPA)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh terus mengupayakan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menemui Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Amirsyah Tambunan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (23/7/2025), untuk membahas persoalan tersebut.

“Maksud kedatangan kami untuk menyampaikan kondisi tanah wakaf Blang Padang yang saat ini statusnya menjadi perhatian kami di Aceh,” ujar Fadhlullah dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh.

Pertemuan itu turut dihadiri Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh A Gani Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahrol Fajri, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Saifan Nur, dan Nazir Wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah juga menyerahkan dokumen-dokumen terkait fakta status tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman kepada Sekjen MUI.

“Kami sangat berterima kasih kepada MUI Pusat, khususnya kepada Pak Sekjen yang telah menerima kami dengan sangat terbuka,” ujarnya.

Fadhlullah menjelaskan, tanah wakaf seluas 8,9 hektare itu merupakan bagian dari kompleks Masjid Raya Baiturrahman yang memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi. Namun, penggunaan lahan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan peruntukan awalnya.

“Kita berharap adanya dukungan dari MUI sebagai lembaga pusat dalam upaya pengembalian fungsi wakaf sesuai syariat Islam,” kata Fadhlullah.

Menanggapi hal itu, Sekjen MUI Buya Amirsyah menyatakan kesiapan MUI untuk memberikan dukungan penuh. Ia mengapresiasi inisiatif Pemprov Aceh dan menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara tepat.

“Kami mendukung langkah Pemerintah Aceh dan para tokoh yang hadir untuk mengembalikan fungsi tanah wakaf tersebut kepada nazir agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan awalnya,” katanya.

Buya Amirsyah menambahkan, tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan selain umat dan harus dikelola secara berkelanjutan oleh nazir demi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

MUI, lanjutnya, akan menyiapkan rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Agama dan pihak TNI, untuk mendukung upaya Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam surat bernomor 400.8/7180 tertanggal 17 Juni 2025 itu, Gubernur menyampaikan sejumlah dokumen sejarah yang memperkuat status wakaf tanah Blang Padang.

Disebutkan bahwa tanah wakaf tersebut, bersama tanah di Blang Punge, diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman. Namun, sejak 20 tahun terakhir—pasca-tsunami Aceh—tanah tersebut telah dikelola oleh TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda.

Editor: Akil

Wali Nanggroe Aceh Sambut Delegasi Program Student Mobility Unmuha dan Universiti Malaya

0
Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, menyambut hangat kunjungan rombongan Short-Term Student Mobility Program dari Universiti Malaya (UM), Malaysia, dan Universitas Muhammadiyah Aceh. (Foto: Humas Unmuha)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, menyambut hangat kunjungan rombongan Short-Term Student Mobility Program dari Universiti Malaya (UM), Malaysia, dan Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Rabu (23/7/2025).

Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe tersebut dihadiri langsung oleh Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, MA, bersama para Wakil Rektor, Kepala Biro Umum, Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI), Ketua Panitia Student Mobility, Dekan Fakultas Teknik, serta dosen pendamping. Sebanyak 25 mahasiswa dari Universiti Malaya turut serta dalam kunjungan tersebut.

Dalam sambutannya, Rektor Unmuha menyampaikan apresiasi kepada Wali Nanggroe atas waktu dan perhatian yang diberikan di tengah kesibukan yang padat.

“Saya sangat berbahagia ketika mendapatkan jawaban bahwa bapak sudah mengagendakan pertemuan silaturahmi pada hari ini, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Teungku Malik Mahmud Al Haythar, mudah-mudahan pertemuan antara Unmuha dengan Wali Nanggroe dapat terus terjalin di masa-masa yang akan datang,” kata Aslam Nur.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program Short-Term Student Mobility antara Unmuha dan Universiti Malaya yang bertujuan mempererat kerja sama antarnegara, khususnya dalam bidang pendidikan dan akademik. Program ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari hubungan kolaboratif yang telah terjalin erat antara kedua perguruan tinggi tersebut.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Aceh, Malaysia, dan Indonesia dalam konteks pertukaran pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.

Editor: Akil

Polres Aceh Selatan Bongkar Jaringan Perdagangan Anak, Purna Paskibraka Apresiasi Kinerja Aparat

0
Ketua Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Aceh Selatan, Azwar. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Keberhasilan Polres Aceh Selatan dalam mengungkap kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Aceh Selatan, Azwar.

Ia menilai langkah cepat dan tegas Polres Aceh Selatan dalam menangani kasus ini menunjukkan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia.

“Jika ada kejadian mencurigakan, mari kita cegah bersama,” kata Azwar dalam keterangannya kepada Nukilan.id pada Rabu (23/7/2025).

Azwar juga mengajak para pemuda-pemudi, khususnya yang tergabung dalam Paskibraka, untuk aktif mengawasi lingkungan sekitar dan mendukung upaya aparat dalam mencegah eksploitasi terhadap anak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemuda, dan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak.

Menurutnya, langkah Polres Aceh Selatan patut dijadikan contoh bagi daerah lain, terutama dalam hal penegakan hukum yang tegas serta pendekatan pencegahan yang proaktif.

Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Narsyah, atas kepemimpinannya dan dedikasi tim dalam menangani kasus ini secara profesional.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Selatan. (XRQ)

Reporter: Akil

Sosok Camat Mustafa Ahmad di Mata Twk Abdul Kadir: Penjaga Adat dan Pendidikan Aceh

0
Mustafa Ahmad bersama dengan Gusmawi Mustafa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Nama Mustafa Ahmad mungkin tak tercatat dalam buku sejarah nasional, tetapi bagi masyarakat Labuhanhaji dan Kluet, ia adalah legenda hidup. Bukan karena jabatannya sebagai camat yang pernah ia emban selama puluhan tahun, melainkan karena keteguhan hatinya dalam memperjuangkan pendidikan, adat istiadat, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Lahir sebagai pendidik, Mustafa memulai pengabdiannya sebagai guru di berbagai sekolah menengah di Banda Aceh dan Labuhanhaji. Namun, kiprah utamanya dikenal saat ia menjadi Camat Labuhanhaji (1971–1978) dan Camat Kluet Selatan (1978–1985), hingga dipercaya menjabat Kepala BP-7 Aceh Selatan dan BP-7 Provinsi Aceh sebelum pensiun pada 1992.

“Beliau adalah pemimpin yang tak pernah berkompromi dengan ketidakbenaran. Tegas, tapi penuh kasih. Disiplin, tapi humanis,” ujar Twk Abdul Kadir, penggiat adat Aceh, dalam keetrangannya kepada Nukilan.id, Rabu (23/7/2025).

Memburu Anak-Anak ke Sawah Demi Sekolah

Satu hal yang membedakan Mustafa dari pejabat lainnya adalah perhatiannya terhadap pendidikan. Di masa jabatannya, jauh sebelum pemerintah mencanangkan program wajib belajar, ia sudah menerapkan kebijakan serupa secara mandiri.

“Kalau melihat anak-anak berkeliaran di pasar atau sawah saat jam sekolah, beliau langsung turun tangan. Tidak hanya menegur, tapi juga mengantarkan mereka kembali ke sekolah, bahkan membawa bekal untuk mereka,” kenang Abdul Kadir.

Ketegasan ini berdampak besar. Banyak anak-anak yang dulu ‘dipaksa’ sekolah oleh sang camat, kini telah tumbuh menjadi guru, dosen, pegawai negeri, pengusaha, bahkan tokoh masyarakat.

Menggerakkan Gotong Royong dan Mengobati Warga

Mustafa Ahmad bukan hanya birokrat, tapi juga penggerak sosial. Ia dikenal sebagai pelopor kegiatan gotong royong, terutama dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu cerita yang masih diingat warga adalah saat ia memimpin pembukaan akses jalan dari Paya Dapur ke Lawe Sawah, wilayah yang dulunya terisolasi di Lembah Sekorong (sekarang Kluet Timur).

“Beliau ikut memikul, ikut menggali, dan menyatukan warga untuk membabat hutan. Itu bukan perintah dari atas, tapi inisiatif dari bawah,” ujar Abdul Kadir.

Tak hanya itu, sejak 1985 Mustafa juga melayani masyarakat sebagai ahli akupunktur. Keahliannya digunakan tanpa pamrih untuk membantu pengobatan alternatif bagi warga yang membutuhkan.

Pejuang Adat yang Mendedikasikan Pemikiran untuk Buku

Selain kiprah di bidang pemerintahan dan sosial, Mustafa Ahmad juga dikenal sebagai intelektual adat. Ia aktif menulis artikel, jurnal, dan menyusun naskah buku tentang adat istiadat Aceh. Di usia senjanya, ia tengah menyempurnakan naskah berjudul “Adat Aceh Setelah Tahun 1621”, yang telah melalui penyuntingan oleh almarhum Zamzami Surya, wartawan senior Aceh Selatan.

“Buku itu bukan sekadar kumpulan pengetahuan, tetapi bentuk tanggung jawab moral beliau terhadap pelestarian adat Aceh,” kata Abdul Kadir.

Buku tersebut mengupas tuntas perbedaan antara Adat Istiadat, Adat Kebiasaan, dan Hukum Adat, serta menempatkan adat sebagai sistem sosial yang hidup dan relevan, bukan sekadar simbol seremoni.

“Beliau selalu bilang, adat harus hidup dalam praktik sehari-hari, bukan hanya dalam prosesi atau wacana,” tambahnya.

Teladan yang Tak Lekang oleh Zaman

Kini, di usia 89 tahun, Mustafa Ahmad masih menyimpan tekad untuk melihat buku karyanya terbit dan menjadi rujukan generasi muda Aceh. Ia juga terus mengingatkan pentingnya pendidikan, nilai-nilai adat, dan semangat gotong royong.

“Sosok seperti beliau adalah pengingat bahwa perubahan tidak harus selalu datang dari kekuasaan besar. Tapi dari teladan, dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, dan dari pemimpin yang hidup bersama rakyatnya,” ujar Abdul Kadir menutup wawancara.

Warisan pengabdian Mustafa Ahmad terus hidup dalam ingatan masyarakat. Mereka yang pernah merasakan sentuhan tangan tegas namun hangatnya, masih menyimpan kisah-kisah kecil yang membekas — tentang razia anak-anak di sawah, gotong royong menembus hutan, atau sentuhan jarum akupunktur yang menyembuhkan tanpa biaya.

Dan kini, pertanyaannya adalah: apakah masih ada pemimpin seperti Mustafa Ahmad di tengah kita? Sosok yang memimpin bukan hanya dengan kata, tapi dengan hati dan keteladanan. (XRQ)

Reporter: Akil

Rayakan Hari Anak Nasional, Pendiri Jeumpa Puteh Ajak 65 Anak di Sibreh Main Permainan Tradisional

0
Direktur sekaligus Pendiri Yayasan Jeumpa Puteh, Mellani Subarni, menggelar kegiatan bertajuk "Generasi Ceria, Generasi Berbudaya" di Sibreh, Aceh Besar. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JANTHO – Dalam semangat memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2025, Direktur sekaligus Pendiri Yayasan Jeumpa Puteh, Mellani Subarni, menggelar kegiatan bertajuk “Generasi Ceria, Generasi Berbudaya” di Sibreh, Aceh Besar.

Kegiatan yang diikuti oleh 65 anak-anak desa ini berlangsung meriah dan sarat nilai kebudayaan. Mellani menghadirkan berbagai permainan tradisional seperti lompat katek, enggrang patok kelapa, dan engklek sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda.

“23 Juli merupakan Hari Anak Nasional yang sudah sepatutnya anak-anak di wilayah manapun ikut merayakannya dengan berbagai cara dan kegiatan,” kata Mellani dalam ketarangannya yang diterima Nukilan.id, Rabu (23/7/2025).

Direktur sekaligus Pendiri Yayasan Jeumpa Puteh, Mellani Subarni, menggelar kegiatan bertajuk “Generasi Ceria, Generasi Berbudaya” di Sibreh, Aceh Besar. (Foto: For Nukilan)

Ia sengaja memilih merayakan momen spesial ini bersama anak-anak di Sibreh, yang juga merupakan bagian dari tempat tinggalnya. Menurutnya, penting bagi anak-anak untuk merasakan kebahagiaan masa kecil melalui permainan yang mengandung nilai-nilai luhur budaya lokal.

“Selain kebahagiaan dan pengalaman yang didapatkan, saya berharap mereka mengulang bermain permainan ini di keseharian mereka. Ini menjadi salah satu cara melestarikan permainan terdahulu yang hampir tidak diketahui oleh generasi saat ini,” tambahnya.

Yayasan Jeumpa Puteh sendiri dikenal aktif dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Melalui kegiatan ini, Mellani menegaskan komitmennya terhadap masa depan generasi muda dengan menanamkan nilai kebaikan, akhlak, dan semangat kebersamaan sejak dini.

Keceriaan terlihat jelas di wajah anak-anak yang antusias mengikuti setiap rangkaian permainan. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sekaligus ajakan untuk mencintai budaya sendiri. (XRQ)

Reporter: Akil

Tekan Angka Stunting, BPOM Terapkan Program Desa Pangan Aman di Simeulue

0
Program Desa Pangan Aman di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, Selasa (23/7/2025). (Foto: Dok BPOM Aceh)

Nukilan | Simeulue — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) melaksanakan pengawalan program Desa Pangan Aman di Desa Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, Rabu (23/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional di bidang keamanan pangan dan pencegahan stunting.

Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Balai Desa dan Rumoh Gizi Gampong, bersamaan dengan pelaksanaan Posyandu Desa. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, para kader desa juga menggelar praktik pengolahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa puding daun kelor untuk anak-anak berisiko stunting.

Sebanyak 30 orang mengikuti sosialisasi keamanan pangan, sementara peserta Posyandu tercatat sebanyak 56 orang, terdiri dari ibu hamil, balita, dan anak-anak.

Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi mengatakan, Desa Lauke telah menunjukkan kemajuan sebagai salah satu desa yang menerapkan program keamanan pangan secara mandiri. “Kami berharap Desa Lauke dapat naik tingkat menjadi Desa Pangan Aman Madya dan menjadi contoh bagi desa lain di Simeulue,” ujar Yudi dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (23/7/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue bidang Kesehatan Masyarakat serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Simeulue.

Dalam sesi praktik, Ketua Dharma Wanita Persatuan BBPOM Aceh, Eka Satya Marti, memandu langsung pembuatan puding daun kelor. Ia menekankan pentingnya pemilihan bahan pangan yang tepat, khususnya bagi anak-anak dengan risiko stunting. “Penggunaan susu UHT lebih disarankan ketimbang krimer kental manis, karena nilai gizinya lebih sesuai untuk kebutuhan anak,” jelasnya di hadapan kader yang tergabung dalam tim Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

Program Desa Pangan Aman di Lauke ini merupakan hasil usulan masyarakat melalui dana desa yang telah dirancang sejak tahun lalu. Dalam implementasinya, BBPOM Aceh mendorong penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara berkelanjutan, agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar dalam mengolah makanan yang sehat dan aman.

Melalui sinergi antara sosialisasi, pelatihan, dan praktik langsung, intervensi ini diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Simeulue. Program ini juga memperkuat kapasitas kader desa dalam menyediakan pangan lokal bergizi yang mudah diakses masyarakat. []

Reporter: Sammy

Pemerintah Aceh Klarifikasi Penipuan Berkedok Bantuan dari Istri Gubernur

0
Ilustrasi Facebook. (Foto: Unsplash)

Nukilan | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh mengonfirmasi adanya aksi penipuan yang mengatasnamakan istri Gubernur Aceh, Marlina Usman, melalui media sosial Facebook. Penipuan tersebut dilakukan dengan modus menawarkan bantuan usaha kepada masyarakat.

Kepala Biro Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, menyampaikan klarifikasi tersebut usai beredarnya pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang menyebut akun Facebook dengan 24 ribu pengikut meminta sejumlah uang kepada masyarakat. Uang itu diminta dengan dalih untuk mempermudah proses administrasi bantuan di instansi pemerintah.

Akkar menegaskan bahwa akun media sosial tersebut bukan milik istri Gubernur Aceh.

“Iya, akun palsu,” ujar Akkar saat dikonfirmasi Nukilan, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa seluruh bantuan resmi dari Pemerintah Aceh tidak disalurkan melalui platform media sosial. Menurutnya, proses penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem verifikasi yang ketat.

Akkar mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap akun-akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat publik. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang mencurigakan.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang menerima pesan serupa agar segera melapor ke aparat penegak hukum guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan. []

Reporter: Sammy