Beranda blog Halaman 152

Banjir dan Longsor 2025 di Pidie Jaya Paksa 18.260 Warga Mengungsi

0
Gajah Bantu Pemulihan Pascabanjir di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya menyebabkan 18.260 warga dari 4.914 kepala keluarga harus mengungsi. Para korban kini menempati 50 lokasi pengungsian yang tersebar di lima kecamatan terdampak, yakni Panteraja, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua.

Dari data yang diterima NUKILAN.ID pada 11 Desember 2025 diketahui Kecamatan Meureudu menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu lebih dari 8.000 jiwa, yang menempati berbagai fasilitas umum seperti masjid, meunasah, gedung perkantoran, pertokoan, hingga rumah warga. Dua lokasi dengan pengungsi terbesar berada di Gedung Tgk. Chik Pante Geulima dan rumah warga di Gampong Blang Awe, masing-masing menampung lebih dari 1.000 orang.

Wilayah terdampak kedua terparah adalah Kecamatan Meurah Dua, dengan total lebih dari 8.000 pengungsi. Sejumlah jalur rel kereta api bahkan difungsikan sebagai lokasi penampungan darurat, menampung ratusan hingga hampir seribu warga per titik.

Di Kecamatan Panteraja, tercatat lebih dari 900 pengungsi, sebagian besar berada di SD Negeri 6 Panteraja yang kini dilengkapi dapur umum. Sementara Ulim dan Bandar Dua juga terdampak dengan jumlah pengungsi mencapai ratusan orang di berbagai meunasah gampong.

Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Namun, akses menuju beberapa titik pengungsian masih terkendala akibat lumpur dan kerusakan jalan pascalongsor.

Cuaca yang belum stabil masih menjadi perhatian utama. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas. Pemerintah daerah menyatakan kesiapsiagaan penuh dan mengapresiasi solidaritas masyarakat serta relawan dalam penanganan bencana yang disebut sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah Pidie Jaya. (xrq)

Korban Tewas Banjir dan Longsor di Aceh Capai 407 Orang

0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin,(Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh terus meningkat. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh melaporkan bahwa hingga Kamis, 11 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong.

Juru Bicara Posko, Murthalamuddin, dalam keterangannya kepada Nukilan.i menyampaikan jumlah warga terdampak mencapai 499.111 kepala keluarga atau 1.926.810 jiwa. Dari total tersebut, 3.845 orang mengalami luka ringan, 479 orang luka berat, 407 orang meninggal dunia, dan 36 orang masih dinyatakan hilang.

“Data ini terus kami perbarui dari pos kabupaten/kota dan petugas di lapangan. Mobilisasi bantuan dan evakuasi masih berlangsung,” ujar Murthalamuddin.

Bencana tersebut juga menyebabkan 208.936 kepala keluarga atau 786.732 jiwa harus mengungsi ke 2.181 titik pengungsian di berbagai wilayah. Pemerintah Aceh bersama TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan para relawan terus mengintensifkan distribusi logistik serta layanan kesehatan.

Kerusakan fasilitas umum dilaporkan cukup berat, meliputi 258 unit perkantoran, 207 tempat ibadah, 266 sekolah, 15 pesantren, serta 132 rumah sakit dan puskesmas.

Selain itu, sektor infrastruktur mengalami gangguan serius dengan kerusakan di 461 titik jalan dan 332 jembatan, sehingga menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan di sejumlah daerah.

Dari sisi kerugian material, bencana ini mengakibatkan 157.318 unit rumah terdampak, 186.868 ekor ternak mati atau hilang, 89.286 hektare sawah rusak, 14.725 hektare kebun terdampak, serta 40.328 hektare tambak mengalami kerusakan. (XRQ)

Reporter: AKIL

Gubernur Aceh Sebut Ada Laporan 80 Ton Bantuan untuk Wilayah Tengah Hilang

0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat memberikan keterangan kepada awak media usai menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, di Pendopo Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu malam (10/12/2025). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.IDBANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai hilangnya sekitar 80 ton bantuan logistik yang dikirimkan ke wilayah tengah Aceh.

“Saya dengar berita burung atau berita tidak valid ya, ada 80 ton hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah,” ujar Mualem dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu malam.

Pernyataan tersebut disampaikan usai ia menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, dalam konferensi pers yang berlangsung di restoran Pendopo Gubernur Aceh.

Mualem menjelaskan bahwa ia belum dapat memastikan kebenaran laporan tersebut. Karena itu, ia meminta agar persoalan ini diperiksa kembali bersama pihak TNI dan Polri.

“Kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percayakan. Nanti bersama-sama ini ada pak Pangdam, ada pak polisi, apakah betul atau tidak,” katanya.

Menurutnya, bantuan untuk wilayah Bener Meriah–Aceh Tengah sudah disalurkan secara maksimal, tetapi ia menekankan perlunya memastikan apakah seluruh bantuan tersebut sampai ke penerima yang tepat.

Ia juga mengakui banyak donatur telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, namun kemungkinan adanya ketidaktepatan penyaluran di lapangan tetap perlu diantisipasi. Karena itu, ia meminta semua pihak di daerah tengah Aceh, termasuk para relawan, agar menyalurkan bantuan secara adil dan sesuai kebutuhan.

“Kita juga mohon kepada Bapak Tagore Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako. Karena kita tahu bahwa Bener Meriah tempat mereka hantar, karena di situ ada bandara yang boleh kita gunakan,” tutup Mualem.

Korban Bencana di Sumatra Tembus 990 Jiwa, 222 Orang Masih Hilang per 11 Desember 2025

0
Tim gabungan kembali menemukan jenazah korban banjir dan longsor). (Foto: iNews).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali bertambah.

Dilansir Nukian.id dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, hingga Kamis (11/12/2025) malam, total korban meninggal dunia tercatat 990 orang, setelah 21 jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di tiga provinsi tersebut.

“Jumlah korban ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad, Innalillahiwainnailaihirojiun. Sehingga, jumlah total korban meninggal ini menjadi 990 jiwa pada Kamis (11/12/2025),” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

BNPB juga memperbarui data korban hilang. Dari sebelumnya 252 orang, kini berkurang menjadi 222 orang setelah dilakukan pemutakhiran data bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Korban hilang dari 252 daftar nama pada hari kemarin menjadi 222. Artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten/kota,” jelasnya.

Dari 21 korban yang ditemukan hari ini, Aceh mencatat jumlah tertinggi dengan 16 jiwa, disusul Sumatera Utara 3 jiwa, dan Sumatera Barat 2 jiwa. Seluruh jenazah saat ini masih menjalani proses identifikasi.

Selain korban meninggal dan hilang, dampak bencana juga menyebabkan 884.889 jiwa terpaksa mengungsi di tiga provinsi tersebut.

“Saat ini tengah dilakukan proses identifikasi. Lantas, kondisi jumlah pengungsi di 3 provinsi tersebut saat ini ada sebanyak 884.889 jiwa,” kata Abdul Muhari. (XRQ)

Reporter: Akil

Aceh Akan Terima Tambahan 10.000 Ton Beras dari Pemerintah Pusat

0
Ilustrasi beras. (Foto: Tempo)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat menyetujui penyaluran tambahan 10.000 ton beras untuk Provinsi Aceh. Kebijakan ini merespons permohonan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa pemerintah pusat mengabulkan permintaan tersebut sebagai bagian dari dukungan pemulihan pascabencana.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2025).

Amran menjelaskan bahwa penyaluran tambahan beras itu akan dilaksanakan dalam pekan ini oleh Perum Bulog Divre Aceh. Distribusinya dilakukan melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran sekaligus menjaga keterjangkauan harga beras di daerah tersebut.

Tambahan 10.000 ton ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras yang telah ditetapkan untuk Aceh, sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total alokasi 34.000 ton.

Permohonan ini diajukan seiring penanganan dampak bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur pertanian di Aceh.

Amran memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman. Per 8 Desember 2025, stok beras nasional di gudang Perum Bulog mencapai 3,68 juta ton. Jumlah ini disebut sebagai yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir dan jauh melampaui rata-rata stok akhir tahun yang biasanya berada di kisaran 1,2–1,5 juta ton.

Dengan stok tersebut, kata Amran, pemerintah memiliki cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026,” ujarnya.

Muslim Ayub Dorong Pembangunan Barak Darurat untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh

0
usk2024Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, meminta pemerintah segera membangun barak hunian sementara bagi warga terdampak banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh. Ia menilai kebutuhan barak darurat ini sangat mendesak agar penanganan korban dapat dilakukan secara lebih tertib, cepat, dan tepat sasaran.

Menurut Muslim, upaya penanganan bencana tidak cukup berhenti pada proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Ia menekankan perlunya manajemen penampungan yang terstruktur sehingga tidak terjadi tumpang tindih data serta keterlambatan bantuan.

Kondisi para pengungsi yang saat ini tersebar di posko-posko darurat, masjid, kolong jembatan, tenda darurat, hingga menumpang di rumah kerabat, dinilai sangat memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa relokasi sementara ke barak menjadi kebutuhan mendesak.

“Pembangunan barak sementara sangat penting agar korban memiliki tempat tinggal yang teratur dan aman. Hal ini juga akan memudahkan pihak berwenang dalam melakukan pendataan secara terpadu serta mendistribusikan bantuan dengan lebih efisien,” ujar Muslim Ayub, di Jakarta, Rabu 10 Desember 2025.

Ia menambahkan, persoalan serupa hampir selalu muncul setiap kali banjir bandang menerjang Aceh: warga kehilangan rumah, mengungsi secara terpencar, dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga logistik.

Muslim meyakini, barak sementara yang terpusat akan mempercepat penanganan korban, mempermudah koordinasi antar-instansi, dan membuat proses distribusi bantuan berjalan lebih transparan.

“Dengan barak yang terstruktur, korban lebih terorganisir dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal hunian sementara, tetapi soal menjaga keselamatan dan martabat warga yang terdampak,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera merespons usulan tersebut dengan memulai pemetaan lokasi, merancang fasilitas, serta memobilisasi anggaran darurat. Menurutnya, Aceh membutuhkan pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya reaktif, tetapi juga sistematis dalam menghadapi bencana berulang.

Usulan ini juga menjadi pengingat agar pemerintah memperkuat tata kelola penanganan bencana, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan banjir bandang, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban siklus bencana yang sama.

“Korban butuh kepastian tempat tinggal sementara yang layak. Negara harus hadir secara nyata,” tutup Muslim Ayub.

AHY Sebut Kebutuhan Anggaran Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra–Aceh Lampaui Rp 50 Triliun

0
Banjir yang melanda Aceh Tamiang. (Foto: Antara/Erlangga Bregas Prakoso)

NUKILAN.ID | JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra–Aceh mencapai lebih dari Rp 50 triliun.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12/2025), AHY mengungkapkan bahwa perhitungan awal tersebut merupakan hasil komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Saya baru saja kemarin berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran Rp 50 triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif karena masih terus berkembang,” ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa estimasi tersebut dihitung untuk kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat berakhir. Saat ini, status tanggap darurat bencana masih diperpanjang selama 14 hari.

Ia menegaskan bahwa perencanaan anggaran sejak dini menjadi penting mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir, longsor, dan bencana lainnya.

“Di sinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Jadi tentunya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kami semua disuruh menghitung, disuruh mempersiapkan dengan baik,” kata AHY.

Meski Presiden telah meminta percepatan pelaksanaan perbaikan, AHY mengingatkan agar langkah cepat tidak mengorbankan mutu pembangunan.

“Tidak boleh ada hal-hal yang tidak kita lakukan secara cepat tapi juga tidak boleh gerasa-gerusuh (terburu-buru) karena membangun kembali juga bukan berarti yang penting cepat, tapi juga harus kualitasnya bagus,” katanya menambahkan.

AHY juga menargetkan agar infrastruktur yang dibangun ulang nantinya memiliki ketahanan lebih baik sehingga tidak mudah terdampak bencana di masa depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, juga menyampaikan perhitungan kebutuhan anggaran nasional untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra, yakni sebesar Rp 51,82 triliun.

Ia merinci bahwa khusus Aceh, kebutuhan anggaran mencapai Rp 25,41 triliun, mencakup kerusakan rumah hingga lahan pertanian. BNPB mencatat total 37.546 rumah rusak dengan kategori sedang hingga berat.

Sementara itu, Sumatra Utara membutuhkan Rp 12,88 triliun untuk perbaikan infrastruktur terdampak banjir. Adapun Sumatra Barat memerlukan Rp 13,52 triliun, meski beberapa daerah di provinsi tersebut telah menunjukkan kondisi yang lebih baik kecuali dua kabupaten yang membutuhkan penanganan khusus.

Mendagri Jelaskan Rangkaian Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana

0
Mendagri Jelaskan Rangkaian Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana. (Foto: Kemendagri)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan secara rinci kronologi keberangkatan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dalam konferensi pers Kemendagri di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurut Tito, Mirwan telah mengajukan izin ke luar negeri pada 22 November 2025, jauh sebelum banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

“Tanggal 24 November mulai terjadi banjir dan longsor di beberapa wilayah. Tanggal 27 November Gubernur menetapkan tanggap darurat,” ujarnya.

Namun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak permohonan izin tersebut pada 28 November karena provinsi sedang berada dalam status darurat bencana. Tito menegaskan bahwa permohonan itu berhenti di tingkat provinsi dan tidak pernah sampai ke pemerintah pusat.

Setelah penolakan itu, Mirwan sempat kembali ke Aceh dan melakukan kegiatan membantu warga terdampak bencana. Meski demikian, pada 2 Desember, ia tetap berangkat menunaikan ibadah umrah melalui Bandara Sultan Iskandar Muda.

Tito mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi Mirwan setelah mengetahui keberangkatan tersebut. Dalam percakapan itu, Mirwan mengakui tidak memiliki izin resmi.

“Saya tanyakan apakah ada izin keberangkatan. Yang bersangkutan mengaku pernah mengajukan tetapi tetap berangkat,” ujarnya.

Karena tindakan itu dianggap melanggar ketentuan, Kemendagri menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Mirwan selama tiga bulan. Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, Wakil Bupati Baital Mukadis ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati sesuai regulasi.

Sebelumnya, Mirwan telah menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial. Ia mengakui keberangkatannya memicu kegaduhan di tengah publik.

‎”Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan serta kekecewaan banyak pihak. Terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Muzakir Manaf, dan seluruh masyarakat Aceh Selatan,” ujarnya.

Mengenal Sosok Baital Mukadis, Plt Bupati Aceh Selatan Usai Mirwan Diberhentikan Sementara

0
H. Baital Mukadis, S.E., kini resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan menggantikan Mirwan MS. (Foto: Instagram)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — H. Baital Mukadis, S.E., kini resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan menggantikan Mirwan MS yang diberhentikan sementara dari jabatannya. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi setelah Mirwan MS dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi tersebut dijatuhkan usai Mirwan diketahui melakukan perjalanan umrah ke luar negeri tanpa izin resmi di tengah kondisi daerah yang sedang dilanda bencana banjir.

“Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan, karena melanggar ketentuan, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri,” ujar Tito Karnavian.

Selain itu, Tito juga menjelaskan bahwa penunjukan Baital Mukadis sebagai Plt merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“SK kedua mengenai penggantinya. Bukan pengganti tetap, namanya Plt, Bupati Aceh Selatan yaitu menurut aturan, Wakil Bupati menjadi Plt, yaitu Saudara Baital Mukadis,” sambungnya.

Dengan keputusan tersebut, Baital Mukadis akan menjalankan tugas sebagai kepala daerah selama masa pemberhentian sementara Mirwan MS.

“Yang bersangkutan Plt Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan,” katanya.

Dilansir Nukilan.id dari berbagai sumber, Baital Mukadis adalah sosok politisi asal Malaka, Kluet Tengah, Aceh Selatan, yang lahir pada 9 September 1970. Namanya kini dikenal luas sebagai Wakil Bupati Aceh Selatan mewakili Partai Demokrat.

Baital Mukadis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pelita Bangsa dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2008.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati, Baital Mukadis juga pernah memimpin sebagai Ketua Fraksi di DPRK Aceh Selatan. Pengalaman ini menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam dunia politik dan pemerintahan.

Baital Mukadis dikenal aktif di berbagai organisasi. Di antaranya menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan periode 2022-2027. Ia juga pernah menjadi Wakil Bendahara 1 Pekemaran Kabupaten Aceh Selatan Jaya pada 2015-2023.

Bertahun-tahun aktif di dunia politik, Baital Mukadis memiliki harta mencapai Rp 1,5 miliar. (XRQ)

Reporter: Akil

Kunjungi Aceh Tamiang, Anies Baswedan Hibur Anak Korban Banjir dengan Dongeng di Tenda Pengungsian

0

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden, Anies Baswedan, menghabiskan malam bersama anak-anak korban banjir di Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025). Di dalam tenda pengungsian yang remang, Anies menghibur anak-anak dengan mendongeng sambil menyerahkan bantuan logistik di salah satu wilayah terdampak paling parah.

Di Dusun Landuh, keceriaan masa kecil seakan hilang tertutup kelelahan setelah berhari-hari tinggal di tenda darurat. Namun malam itu, suasana berubah ketika Anies—yang disapa Abah oleh sebagian warga—duduk bersila, dikelilingi puluhan anak. Dengan cahaya senter sebagai penerang, ia membawakan kisah seorang anak bernama Badu yang gemar berbohong hingga akhirnya benar-benar digigit buaya.

Bagian paling penting dari dongeng itu ia tekankan melalui interaksi langsung.
“Apa pelajarannya di sini? Tidak boleh apa? Bohong,” ucap Anies.
Anak-anak serempak menjawab lantang, “Harus jujur.”

Tawa pun pecah ketika Anies memperagakan bagian-bagian cerita, membuat anak-anak lupa sejenak pada situasi sulit yang mereka hadapi. Mengenakan rompi biru bertuliskan weAreHumanies dan syal bermotif hitam putih, Anies terlihat hangat di tengah kesederhanaan tenda, tempat pakaian dan tas warga menggantung pada kayu penopang.

Malam itu, tenda yang biasanya muram berubah menjadi ruang penuh senyum dan pesan moral tentang kejujuran.

Selain berbagi cerita dengan anak-anak, Anies juga meninjau salah satu desa yang mengalami kerusakan terparah. Kunjungan tersebut tidak dipublikasikan secara luas, hanya terlihat melalui sebuah unggahan akun TikTok “Apa Aja”.

Di desa tersebut, ia berada di sebuah pondok pesantren yang masih berdiri kokoh meski banyak rumah warga rata oleh air bah dan hantaman kayu besar dari pegunungan. Di dekatnya, sebuah masjid masih berdiri teguh di antara puing-puing.

Saat berbicara dengan seorang ustadz, Anies menyebut banjir Aceh Tamiang sebagai cobaan berat. Ia menilai keberadaan pesantren turut melindungi permukiman warga.

“Tadi bapak bilang kayu ini dengan akar-akarnya, iya ini artinya kayu ini kan langsung dari hutan ada yang sudah terpotong-potong juga ya,” ucapnya.

Ia menambahkan, “InshaAllah, dalam suasana seperti ini berbicara hikmah memang sulit. Tapi kita percaya hikmah itu ada.”

Anies juga mengingatkan bahwa lokasi itu pernah terkubur pada 2005, namun ia yakin pondok pesantren tersebut akan terus berkembang.

“Ini justru jadi catatan dan sejarah bahwa daerah ini pernah diterpa gempa, pernah dilanda suasana seperti saat ini, terus bangkit. Pondok pesantren ini semakin tua semakin kokoh. Biar masjid ini menjadi simbol. Namanya masjid apa?” tanyanya.

Ustadz menjawab, “Masjid Assunnah, Pesantren Darul Mukhlisin.”

Banjir bandang dan longsor yang melanda 12 kecamatan di Aceh Tamiang menimbulkan korban besar. BPBD Aceh Tamiang mencatat 58 warga meninggal, 23 hilang, dan lebih dari 262.000 jiwa harus mengungsi. Laporan BNPB juga menyebut total korban bencana di Sumatra mencapai 961 orang meninggal dan 293 hilang.

Ketua PWI Langsa, Putra Zulfirman, menyampaikan kondisi kesehatan para pengungsi menurun. Banyak warga, terutama anak-anak, mulai terserang ISPA, demam, penyakit kulit, serta gangguan pencernaan akibat sanitasi buruk.

“Warga yang mengungsi banyak mengalami ISPA, batuk, demam, penyakit kulit, dan gatal-gatal. Anak-anak juga mulai mengalami gangguan pencernaan akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis,” ujarnya.

Seorang pengungsi juga menuturkan keterbatasan fasilitas dasar. “Kami sudah seminggu di tenda, anak-anak sering batuk dan demam. Air bersih sangat terbatas.”

Di tengah situasi sulit itu, dongeng sederhana dan kunjungan Anies memberi sedikit hiburan sekaligus pengingat bahwa nilai kejujuran dan semangat bangkit tetap harus dijaga. Di balik riuh tawa anak-anak dan kokohnya masjid yang tersisa, terpancar harapan kecil bagi Aceh Tamiang untuk kembali bangkit.