Satgas Rehab-Rekon Aceh Genjot Pembersihan Lingkungan lewat Skema Padat Karya Tunai

-

28/03/2026

ophg — Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | OPINI – Publik Aceh saat ini mulai melihat jabatan yaang diemban oleh Mualem tidak lagi sebagai amanah, dan mulai mencurigainya sebagai milik keluarga. Kecurigaan itu bisa muncul bukan karena satu keputusan besar, tapi karena pola yang berulang perlahan, tapi terasa.

Nama Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, hari ini sedang berada di persimpangan itu. Sebelumnya, ketika muncul keputusan PAW (Pergantian Antar Waktu) yang mengangkat istrinya Salamawati (Bunda Salma) menggantikan Ismail A. Jalil untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sebagian orang mungkin masih mencoba memahami dan mencari rasionalisasi, mungkin ada kapasitas, mungkin ada kebutuhan. Tapi ketika baru-baru ini anaknya diangkat menjadi Komisaris Utama PT. PEMA Global Energi (PGE), ruang toleransi publik mulai menyempit.

Masalahnya bukan sekadar soal “boleh atau tidak”. Secara hukum, bisa jadi semua terlihat sah. Tapi politik tidak hanya berdiri di atas legalitas, ia hidup dari legitimasi. Dan legitimasi itu dibangun dari rasa adil.

Publik Aceh, yang punya sejarah panjang soal perjuangan dan harga diri, tentu tidak mudah menerima kesan bahwa kekuasaan sedang diputar dalam lingkaran keluarga. Ini bukan sekadar isu administratif, ini soal persepsi, apakah jabatan masih terbuka untuk yang layak, atau sudah mulai diwariskan seperti aset pribadi.

Di sinilah letak bahayanya, nepotisme tidak selalu hadir dalam bentuk yang vulgar. Kadang ia datang dengan wajah yang rapi, dengan prosedur yang terlihat benar, tapi substansinya menggerus kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanya formalitas kekuasaan tanpa wibawa.

Mualem, sebagai figur besar, seharusnya paham betul bahwa simbol lebih kuat daripada keputusan itu sendiri. Mengangkat keluarga di tengah sorotan publik bukan hanya soal strategi politik, tapi soal pesan yang dikirimkan ke masyarakat. Pesan itu hari ini terasa sederhana, tapi tajam, bahwa akses terhadap kekuasaan tidak lagi sepenuhnya meritokratis.

Padahal, justru di titik inilah seorang pemimpin diuji. Bukan saat ia berkuasa, tapi saat ia menahan diri untuk tidak menggunakan seluruh kuasa itu. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seberapa banyak jabatan yang berhasil dibagi, ia mencatat seberapa besar integritas yang mampu dijaga.

Penulis: T. Auliya Rahman (Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala dan Mahasiswa Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

Gen Z Nilai Penunjukan Sunnyl sebagai Komut PGE Cerminkan Kepercayaan pada Generasi Muda

Penulis

-

28/03/2026

oooo0 — etua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menunjuk Sunnyl Iqbal sebagai Komisaris Utama PT Pema Global Energi (PGE).

Menurut Muyashir, keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda mulai diberikan ruang dan kepercayaan untuk terlibat langsung dalam sektor strategis daerah, khususnya energi.

“Kami melihat ini sebagai bentuk kepercayaan kepada generasi muda untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan Aceh, khususnya di sektor energi yang sangat penting ke depan,” ujar Muyashir, Sabtu (28/3/2026).

Ia menilai, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, keterlibatan anak muda dalam posisi penting perlu terus didorong, dengan tetap mengedepankan profesionalitas serta tanggung jawab.

“Tentu kita berharap setiap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, penuh integritas, serta mampu mendorong kinerja perusahaan yang lebih transparan dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah,” katanya.

Menanggapi beragam respons publik di media sosial, Muyashir menyebut hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia juga menilai perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal positif.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Kami memahami adanya perhatian publik terhadap keputusan ini, namun kami percaya setiap kebijakan tentu melalui pertimbangan yang matang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia melihat di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf, terdapat keberanian dalam mendorong regenerasi kepemimpinan di berbagai sektor penting di Aceh.

“Ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan energi baru dalam pengelolaan sektor penting di Aceh,” katanya.

Muyashir pun mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang dan waktu agar kinerja dapat dibuktikan, sembari tetap melakukan pengawasan secara konstruktif.

“Kami optimistis langkah ini akan membawa energi baru bagi PGE dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh. Pada akhirnya, kinerja yang akan menjadi tolok ukur utama,” kata Muyashir.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Persiraja Terpaksa Kenakan Jersey Biru Saat Jamu Sriwijaya FC

Penulis

-

28/03/2026

TYU — Persiraja Banda Aceh dipastikan tidak akan mengenakan jersey kebanggaan berwarna oren saat menjamu Sriwijaya FC pada pekan ke-22 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion H. Dimurthala, Sabtu (28/3/2026) malam. (Foto: Persiraja)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Persiraja Banda Aceh dipastikan tidak akan mengenakan jersey kebanggaan berwarna oren saat menjamu Sriwijaya FC pada pekan ke-22 Pegadaian Championship 2025/26 di Stadion H. Dimurthala, Sabtu (28/3/2026) malam.

Dilansir Nukilan.id dari bolaaceh.com, keputusan ini diambil setelah hasil Match Coordination Meeting (MCM) yang berlangsung Jumat (27/3/2026) di Muraya Hotel Aceh. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Sriwijaya FC hanya membawa satu set jersey berwarna kuning.

Warna oren milik Persiraja dinilai terlalu mirip dengan kuning yang dikenakan tim tamu, sehingga berpotensi menyulitkan wasit dalam memimpin pertandingan, terutama karena laga digelar pada malam hari dengan pencahayaan lampu stadion.

Sekretaris Umum Persiraja, Rahmat Djailani, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menunggu solusi dari Sriwijaya FC terkait ketersediaan jersey alternatif.

“Match commissioner sudah memberikan waktu hingga malam ini untuk kepastian jersey alternatif Sriwijaya FC selain kuning, tapi tidak ada solusi. Akhirnya kita sebagai tuan rumah yang harus mengalah dengan menggunakan jersey away (biru) di kandang,” ujarnya.

Ia menambahkan, situasi tersebut tidak ideal bagi Persiraja sebagai tuan rumah. Namun, demi kelancaran pertandingan, tim tetap harus mengikuti keputusan yang telah disepakati.

Rahmat juga menyoroti regulasi kompetisi yang mewajibkan tim membawa lebih dari satu set jersey untuk menghindari benturan warna.

“Dalam regulasi sudah jelas bahwa tim tamu harus membawa lebih dari satu jersey. Pasti ada sanksi atau denda karena hanya membawa satu,” tambahnya.

Meski harus tampil dengan warna berbeda di kandang sendiri, Persiraja tetap menargetkan kemenangan. Laskar Rencong ingin memanfaatkan dukungan publik Lampineung untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Sementara itu, Sriwijaya FC datang dengan motivasi tinggi meski telah dipastikan terdegradasi. Tim tamu bertekad memberikan perlawanan sengit dalam laga yang dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB tersebut. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1.259 Warga Aceh Timur Masih Mengungsi, Pemulihan Pascabanjir Belum Tuntas

Penulis

-

28/03/2026

gt7i — Ilustrasi pengungsi Aceh. (Foto: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Sebanyak 373 kepala keluarga (KK) atau 1.259 jiwa korban banjir di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, masih bertahan di pengungsian hingga Jumat (27/3/2026).

Mengutip Kompas.com, jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan Februari lalu yang mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Para penyintas kini tersebar di dua kecamatan, sembilan desa, serta 13 titik pengungsian, dengan kondisi yang mulai berangsur membaik.

Para pengungsi masih menempati berbagai lokasi darurat, mulai dari tenda, sekolah, hingga kantor desa. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyebutkan bahwa titik pengungsian tersisa berada di Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Serbajadi.

“Untuk Kecamatan Serbajadi mengungsi di kantor geuchik (kepala desa), sekolah dan sebagian bangunan milik desa. Sementara untuk di Kecamatan Pante Bidari masih di tenda dan sebagian sudah ke Huntara yang belum selesai,” tutur Al-Farlaky.

Ia merinci, di Kecamatan Pante Bidari, pengungsi tersebar di sejumlah desa, di antaranya Desa Sah Raja sebanyak 152 jiwa, Desa Sijudo 51 jiwa, Desa Pante Panah 4 jiwa, Desa Blang Seunong 360 jiwa, serta Desa Pante Labu 68 jiwa.

Sementara itu, di Kecamatan Serbajadi, pengungsi berada di Desa Lokop sebanyak 20 jiwa, Desa Sunti 256 jiwa, Desa Umah Taring 50 jiwa, dan Desa Ujong Karang 52 jiwa.

Selain persoalan pengungsian, pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan rumah akibat banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengusulkan total 25.918 unit rumah terdampak, yang terdiri dari 16.590 unit rusak ringan, 5.484 unit rusak sedang, dan 3.844 unit rusak berat.

“Data rumah yang telah diverifikasi BNPB sebanyak 7.293 unit dengan rincian rumah rusak ringan 2.500 unit, rusak sedang 2.362 unit, rusak berat 2.431 unit. Data lainnya setelah disanggah oleh masyarakat kita usulkan lagi ke BNPB,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Mualem Tunjuk Sunnyl Iqbal sebagai Komisaris Utama PGE

Penulis

-

28/03/2026

sd0e0 — Sunnyl Iqbal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan Sunnyl Iqbal sebagai Komisaris Utama PT Pema Global Energi (PGE). Penunjukan tersebut dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan itu merupakan bagian dari restrukturisasi jajaran komisaris dan direksi perusahaan yang ditetapkan melalui mekanisme sirkuler pada 13 Maret 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat resmi PT Pembangunan Aceh (Perseroda) bernomor 194/PEMA/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa penunjukan Sunnyl Iqbal merujuk pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan pengambilan keputusan pemegang saham tanpa melalui forum RUPS.

Melalui keputusan tersebut, pemegang saham juga menetapkan susunan baru wakil perseroan di PT Pema Global Energi. Selain Sunnyl Iqbal sebagai Komisaris Utama, Asnawi, S.T., M.S.M ditunjuk sebagai anggota komisaris. Sementara posisi Direktur Utama dipercayakan kepada Dr. (C) Tgk. H. Muhammad Nur, M.Si.

Direksi PT Pembangunan Aceh (PEMA) dalam surat tersebut turut diperintahkan untuk segera menindaklanjuti keputusan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Direksi PT Pema Global Energi diminta melakukan penyesuaian administratif, legal, serta tindakan korporasi lainnya guna memastikan implementasi keputusan berjalan efektif.

Koordinasi lanjutan antara PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dan PT Pema Global Energi juga ditekankan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Seluruh langkah yang diambil diminta tetap mengacu pada anggaran dasar perusahaan serta regulasi yang berlaku.

Mengutip Komparatif.id, Sunnyl Iqbal dikenal sebagai tokoh muda dan pengusaha asal Aceh. Ia juga merupakan putra dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Dalam kiprahnya, Sunnyl menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh. Ia juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh sebagai Sekretaris Umum.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

ANRI Dorong Pemanfaatan Arsip Bencana Lewat Peluncuran Buku MemoryGraph

Penulis

-

28/03/2026

scdgg — ANRI Dorong Pemanfaatan Arsip Bencana Lewat Peluncuran Buku MemoryGraph. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Arsip Nasional Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan arsip sebagai sumber pembelajaran sekaligus penguatan ketahanan masyarakat. Komitmen itu disampaikan dalam peluncuran buku MemoryGraph: Menjaga Kenangan Aceh Lewat Foto yang berlangsung di Auditorium Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, Universitas Syiah Kuala.

Dari keterangan yang diterima Nukilan.id, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran arsip dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat Aceh, yang terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi bencana, termasuk Tsunami Samudra Hindia 2004. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan lanskap tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memengaruhi memori kolektif masyarakat.

Dari pengalaman tersebut, berkembang pendekatan dokumentasi visual MemoryGraph yang memungkinkan masyarakat merekam perubahan lanskap melalui perbandingan foto masa lalu dan kondisi terkini dari lokasi yang sama (repeat photography). Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara arsip, ruang, dan pengalaman hidup masyarakat.

Kepala ANRI, Mego Pinandito, dalam sambutannya menegaskan bahwa arsip memiliki peran strategis dalam menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan.

“ANRI sangat mendukung berbagai upaya agar arsip bencana tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama dalam membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Arsip harus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Direktur TDMRC, Syamsidik, menekankan pentingnya menjaga ingatan bencana sebagai bagian dari pembangunan budaya keselamatan (safety culture), terutama di tengah kecenderungan memudarnya ingatan antar generasi.

“Banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung semakin melupakan kejadian bencana besar yang pernah terjadi, terutama seiring dengan pergantian generasi. Buku ini menjadi salah satu upaya penting dalam membangun safety culture yang harus terus-menerus disampaikan dan diwariskan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala, Agussabti, yang mewakili Rektor Mirza Tabrani, mengapresiasi kolaborasi internasional di balik lahirnya buku ini.

“Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas inisiatif yang telah lama diinisiasi oleh Center for Southeast Asian Studies bersama para peneliti di Aceh. Ini menunjukkan pentingnya kerja kolaboratif lintas negara dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kebencanaan,” ungkapnya.

Disebutkan, buku MemoryGraph merupakan hasil proses panjang berbasis pengalaman lapangan, mulai dari inisiatif Aceh Tsunami Mobile Museum, pengembangan pendekatan memory hunting, hingga lahirnya konsep MemoryGraph sebagai metode dokumentasi visual partisipatif. Buku ini disusun sebagai panduan praktis yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).

Dalam sesi diskusi publik, para narasumber yang juga penulis buku turut berbagi perspektif. Yoshimi Nishi menegaskan bahwa lanskap tidak hanya merepresentasikan ruang fisik, tetapi juga menyimpan jejak kehidupan dan ingatan masyarakat. Ia menilai pendekatan visual seperti MemoryGraph mampu menjaga kesinambungan memori kebencanaan antar generasi.

Hal senada disampaikan Alfi Rahman yang menilai bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kehilangan fisik, tetapi juga memori kolektif.

“Bencana bukan hanya menyebabkan kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan memori. Lanskap merupakan penyimpan ingatan kolektif yang perlu dijaga dan didokumentasikan,” jelasnya.

Dari perspektif kearsipan, arsiparis Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI, Eka Husnul Hidayati, menyebut pendekatan MemoryGraph memperkaya praktik kearsipan melalui keterlibatan masyarakat.

“Arsip tidak hanya disimpan, tetapi juga perlu dihidupkan kembali dalam pengalaman masyarakat agar tetap relevan dan bermakna,” ujarnya.

Pandangan dari sisi literasi publik juga disampaikan oleh Yarmen Dinamika dan Rizka Puspitasari yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan dan mewariskan memori kebencanaan melalui pendekatan visual.

Buku MemoryGraph sendiri merupakan hasil kolaborasi antara ANRI melalui Balai Arsip Statis dan Tsunami, Center for Southeast Asian Studies, dan Universitas Syiah Kuala. Inisiatif ini juga melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh serta Museum Tsunami Aceh sebagai bagian dari upaya bersama dalam merawat dan mendokumentasikan memori kebencanaan.

Melalui buku ini, berbagai pihak diharapkan memperoleh panduan praktis untuk memahami perubahan lanskap, memperkuat ingatan kolektif, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan arsip statis nasional, ANRI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan arsip sebagai sumber pengetahuan, pembelajaran, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana ke depan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Aryos Nivada Sebut Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri sebagai Langkah Strategis

Penulis

-

28/03/2026

NUKILAN.ID | JAKARTA – Wacana revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang tengah dibahas DPR RI kembali menjadi perhatian publik. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah usulan kenaikan batas usia pensiun anggota Polri.

Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi, Aryos Nivada, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas institusi kepolisian di tengah tantangan keamanan yang kian kompleks.

“Perpanjangan usia pensiun bukan sekadar soal memperlama masa kerja, tetapi soal menjaga kualitas, pengalaman, dan stabilitas institusi Polri. Ini adalah kebijakan yang berbasis kebutuhan organisasi,” ujar Aryos kepada Nukilan.id, Sabtu (28/3/2026).

Dalam usulan RUU Polri, batas usia pensiun diusulkan meningkat menjadi 60 tahun untuk bintara dan tamtama, 62 tahun bagi perwira, serta hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional atau posisi dengan keahlian khusus. Saat ini, ketentuan usia pensiun masih mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2003 yang menetapkan batas usia 58 tahun, dengan pengecualian terbatas bagi anggota tertentu hingga 60 tahun.

Menurut Aryos, perubahan ini justru akan memperjelas kebijakan yang selama ini sudah berjalan secara parsial agar lebih sistematis dan terstruktur.

“Polri menghadapi tantangan besar, mulai dari kejahatan siber, terorisme, hingga kejahatan transnasional. Ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara pengalaman dan kompetensi,” jelasnya.

Ia menambahkan, mempertahankan personel berpengalaman merupakan langkah rasional dari sisi kelembagaan, terutama jika dikaitkan dengan investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia.

“Negara sudah menginvestasikan sumber daya besar untuk mendidik dan melatih anggota Polri. Kalau mereka dipensiunkan terlalu cepat, maka negara kehilangan potensi return dari investasi tersebut,” katanya.

Aryos juga mengaitkan kebijakan ini dengan teori human capital yang menekankan pentingnya pemanfaatan optimal terhadap individu yang telah melalui proses pendidikan dan pelatihan jangka panjang.

“Dengan memperpanjang usia pensiun, negara bisa memaksimalkan produktivitas anggota yang sudah terlatih tanpa harus mengulang investasi dari awal,” lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga memori institusional di tubuh Polri. Menurutnya, pengalaman lapangan yang dimiliki anggota senior tidak dapat dengan mudah digantikan.

“Dalam organisasi seperti Polri, pengalaman lapangan itu sangat penting. Banyak hal yang tidak bisa diajarkan di kelas, tetapi terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun,” ujarnya.

Aryos mengingatkan, gelombang pensiun dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan strategis dalam institusi.

Lebih jauh, ia mendukung adanya fleksibilitas dalam perpanjangan usia pensiun, khususnya bagi perwira dengan kinerja dan prestasi tinggi.

“Tidak semua perwira harus diperpanjang, tetapi bagi mereka yang memiliki rekam jejak luar biasa dan masih sangat dibutuhkan, tentu perlu diberikan ruang,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan berbasis merit penting agar kebijakan tidak bersifat umum, melainkan selektif dan sesuai kebutuhan organisasi.

“Ini juga menjadi insentif bagi anggota Polri untuk terus meningkatkan kinerja. Ada reward yang jelas bagi mereka yang berprestasi,” tambahnya.

Meski demikian, Aryos menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar kebijakan ini tidak menghambat regenerasi di tubuh Polri.

“Kuncinya ada pada tata kelola. Jika sistem promosi dan rotasi berjalan transparan dan berbasis kinerja, maka tidak akan terjadi stagnasi,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar personel senior diarahkan pada fungsi strategis, analisis, atau pembinaan, sementara anggota muda tetap diberi ruang di lapangan.

Aryos menilai usulan kenaikan usia pensiun ini juga sejalan dengan praktik di berbagai negara, di mana batas usia pensiun aparat penegak hukum umumnya berada di kisaran 60 tahun atau lebih, dengan fleksibilitas tertentu.

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri. Ada tren global yang mengarah pada pemanfaatan optimal sumber daya manusia,” ujarnya.

Secara keseluruhan, ia memandang revisi UU Polri sebagai langkah progresif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

“Ini adalah bagian dari reformasi institusional. Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama untuk menghadapi tantangan baru,” katanya.

Aryos berharap pembahasan RUU Polri di DPR RI dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat profesionalisme Polri.

“Selama kebijakan ini didesain dengan prinsip akuntabilitas, meritokrasi, dan kebutuhan organisasi, maka ini akan menjadi langkah maju bagi institusi Polri dan sistem keamanan nasional secara keseluruhan,” pungkasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Legislator PKS Apresiasi Kinerja Polda Aceh Amankan Arus Mudik Lebaran 2026

Penulis

-

28/03/2026

sdoo — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Tgk. Ghufran Zainal Abidin, bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. (Foto: Bidhumas Polda)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Tgk. Ghufran Zainal Abidin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Aceh atas keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Menurutnya, kinerja aparat kepolisian telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Aceh yang merayakan Lebaran di kampung halaman.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (26/3/2026), Ghufran menilai kinerja Polda Aceh menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengamanan selama periode mudik.

Ia menyebut keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin dari kelancaran arus lalu lintas di sejumlah jalur utama, tetapi juga dari situasi yang tetap kondusif di tengah masyarakat.

“Pengamanan arus mudik dan arus balik pada Idulfitri tahun ini berjalan sangat baik. Masyarakat merasakan langsung kenyamanan dan keamanan selama perjalanan,” ujar Ghufran.

Lebih lanjut, ia menilai capaian tersebut menjadi semakin berarti mengingat sebelumnya Aceh dilanda bencana banjir dan tanah longsor di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota.

Meski demikian, aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar, termasuk di sejumlah titik strategis seperti Jembatan Kutablang Bireuen serta wilayah terdampak bencana yang tetap dalam kondisi aman dan terkendali.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh I, Ghufran mengaku bangga atas dedikasi personel kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolda Aceh yang dinilai bekerja tanpa lelah dalam memastikan keamanan masyarakat.

Ia berharap kinerja tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga masyarakat Aceh senantiasa merasakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam setiap momentum besar, khususnya saat perayaan Idulfitri.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Peneliti Aceh Tampil di Simposium Internasional di Jepang, Bahas Investasi dan Identitas Melayu

Penulis

-

28/03/2026