Beranda blog Halaman 151

Dukung Astacita Presiden Prabowo, ASPRINDO dan Kemendes Teken MoU

Penulis
Redaksi
-
0
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) memantapkan Program Kampung Industri sebagai program unggulan untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) memantapkan Program Kampung Industri sebagai program unggulan untuk mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan. Inisiatif ini sejalan dengan Astacita Keenam yang menjadi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, mengatakan bahwa program Kampung Industri dirancang sebagai kerja kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat desa.

“Kampung Industri akan menjadi kerja kolaborasi antara pengusaha Asprindo, pemerintah, masyarakat akademik dan masyarakat desa. Karena meskipun digagas dan diinisiasi oleh Asprindo, tanpa melibatkan pemerintah dan masyarakat, program ini tidak bisa berjalan,” kata Jose seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), Rabu (23/7/2025).

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASPRINDO dan Kemendes menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem Kampung Industri dan digitalisasi ekonomi desa, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di desa dan wilayah tertinggal.

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pertukaran data dan informasi, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, hingga peningkatan kapasitas teknologi ekonomi digital di tingkat desa.

Perluasan Kerja Sama dengan Berbagai Kementerian

Jose menjelaskan bahwa MoU ini merupakan kerja sama kedua ASPRINDO dengan kementerian terkait Kampung Industri. Sebelumnya, ASPRINDO telah menjalin kerja sama serupa dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kebetulan pilot project Kampung Industri Asprindo di bidang perikanan. Jadi kami membutuhkan sinergi dengan KKP. Kami bekerja sama dengan KKP dalam hal penguatan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung implementasi ekonomi biru. Ke depan, jika Kampung Industri di bidang pertanian/peternakan mulai berjalan, kami berharap bisa bersinergi juga dengan Kementrian Pertanian,” ujar Jose.

ASPRINDO juga berharap agar program ini mendapat perhatian dan dukungan langsung dari Presiden Prabowo.

“Kami mengikhtiarkan setiap DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Asprindo di seluruh Indonesia membangun dan membina satu Kampung Industri, baik di bidang perikanan, pertanian/peternakan, maupun pariwisata,” katanya.

Konsep Kampung Industri: Ekosistem Usaha Terintegrasi

Kampung Industri versi ASPRINDO diartikan sebagai kawasan yang memiliki ekosistem usaha lengkap, mulai dari produksi hingga distribusi. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pelaku usaha mikro, sementara pengusaha ASPRINDO bertindak sebagai pengelola industri inti. Semua proses dijalankan secara terintegrasi dan berkeadilan.

Program percontohan Kampung Industri saat ini tengah dikembangkan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan fokus pada sektor perikanan. Delapan desa di wilayah tersebut dilibatkan, bersama pemerintah daerah dan koperasi setempat.

Dalam upaya peningkatan kapasitas, ASPRINDO menggandeng UNIDO melalui program Global Quality and Standard Programme (GQSP) untuk mendorong produktivitas komoditas perikanan.

Tak hanya itu, kerja sama dengan kalangan akademik juga dijalin. ASPRINDO telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar, serta melibatkan sejumlah ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyatakan kesediaan mendukung program ini.

Jose juga membuka peluang keterlibatan investor.

“Terakhir, tentu saja kami juga membuka peluang bagi investor masuk dalam program Kampung Industri, terutama jika kelompok pengusaha Asprindo di kawasan tersebut tidak cukup memiliki sumber permodalan yang memadai,” pungkasnya.

Editor: AKil

Anggota DPRK Pidie Kecam Pelaporan Mahasiswa Unigha ke Polisi

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Muhammad Khairil Umam. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | SIGLI – Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Muhammad Khairil Umam, menyayangkan langkah Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli yang melaporkan dua mahasiswanya ke pihak kepolisian tanpa terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara internal.

Kedua mahasiswa yang dilaporkan adalah Muhammad Pria Al Ghadzi (Tuma) sebagai koordinator aksi dan Mirzatul Akmal sebagai peserta. Keduanya disebut hanya menyampaikan kritik terhadap tata kelola kampus.

Khairil Umam menilai, pelaporan tersebut bertentangan dengan semangat Kampus Merdeka yang menjunjung tinggi kebebasan akademik dan ruang aman dalam menyampaikan pendapat.

“Kekerasan tentu tidak dapat dibenarkan, namun menyampaikan kritik adalah bagian dari hak mahasiswa yang harus dilindungi. Langkah hukum ini saya nilai berlebihan dan justru berpotensi memicu gerakan solidaritas yang lebih luas,” tegasnya.

Dorongan Penyelesaian Humanis

Khairil mendorong agar kasus ini diselesaikan melalui jalur mediasi internal, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang dialogis, melibatkan berbagai unsur kampus, termasuk dosen, pakar, dan alumni. Pendekatan ini dinilai lebih sehat dan demokratis dalam merespons dinamika yang terjadi di lingkungan akademik.

“Kampus harus menjadi ruang dialog, bukan ruang intimidasi. Kritik adalah bagian dari proses belajar. Jika mahasiswa takut bersuara, maka kita sedang membunuh demokrasi dari akarnya,” ujarnya.

Siap Fasilitasi Dialog

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan dunia pendidikan, Khairil menyatakan bahwa DPRK Pidie siap menjadi fasilitator dialog antara mahasiswa dan pihak kampus. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk turut mendampingi proses mediasi agar berjalan adil dan transparan, serta tidak menimbulkan efek jera terhadap mahasiswa.

Di samping itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat edukasi mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara konstruktif dan sesuai prosedur.

“Demokrasi bermula dari kampus. Mari jaga nilai-nilai akademik dan jadikan kampus sebagai tempat tumbuhnya keberanian, bukan ketakutan,” tutup Khairil.

Editor: Akil

TP-PKK Aceh Meriahkan Parade Hari Kebaya Nasional ke-2 di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Istri Wakil Gubernur Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah, membuka peringatan Hari Kebaya Nasional II Tahun 2025, di Plenary Hall Universitas Ubudiyah, Banda Aceh, Kamis, (24/7/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Staf Ahli TP-PKK Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah, menghadiri Parade Hari Kebaya Nasional ke-2 yang digelar di Plenary Hall Universitas Ubudiyah, Banda Aceh, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 24 Juli melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023.

Parade yang mengusung tema “Kebaya Warisan Budaya, Langkah Maju Perempuan Indonesia” ini dibuka secara resmi dengan penabuhan rapa’i oleh Ny. Mukarramah Fadhlullah sebagai tanda dimulainya acara.

Dalam sambutannya, Mukarramah menekankan pentingnya kebaya sebagai simbol budaya dan identitas perempuan Indonesia. Mengenakan setelan kebaya bermotif khas Aceh, ia mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan kebaya sekadar busana seremoni.

“Kebaya adalah bagian dari kearifan lokal yang harus kita jaga dan kita lestarikan supaya aset budaya ini bisa diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Mukarramah juga menyampaikan bahwa kebaya tidak hanya mencerminkan keanggunan, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai luhur yang melekat pada perempuan Indonesia.

Selain TP-PKK Aceh, acara turut dihadiri oleh perwakilan dari organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dari berbagai SKPA.

Kemeriahan kegiatan tidak hanya terlihat dari parade kebaya, tetapi juga melalui rangkaian acara lain seperti bazar UMKM lokal, peragaan busana, hingga lomba lagu tembang kenangan yang ikut menyemarakkan suasana.

Editor: AKil

Kemenag Terima Hibah Lahan dari Pemkab Aceh Tengah untuk Pembangunan KUA Lut Tawar

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenag Terima Hibah Lahan dari Pemkab Aceh Tengah untuk Pembangunan KUA Lut Tawar. (Foto: Kemenag RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) resmi menerima hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lut Tawar. Penyerahan hibah dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, kepada Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar, di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar, menyampaikan bahwa penyediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan di KUA.

“Sarana dan prasarana yang layak adalah salah satu prasyarat penting dalam menghadirkan layanan yang prima dan profesional,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Cecep menjelaskan, lahan hibah tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan perencanaan pembangunan gedung KUA Lut Tawar melalui skema pembiayaan dari Kementerian Agama. Ia berharap proses pembangunan dapat segera dimulai setelah seluruh kelengkapan administrasi rampung.

“Ini bagian dari upaya kami dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Cecep menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah menyerahkan hibah tersebut. Ia menilai langkah ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini menunjukkan semangat kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan KUA yang lebih optimal,” jelasnya.

Menurutnya, perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terhadap pembangunan bidang agama tergolong tinggi. Ia pun menegaskan pentingnya membangun ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama bagi kemajuan daerah.

“Jika ketangguhan keluarga dibangun, maka cita-cita kabupaten unggul dan maju dapat terwujud,” ungkap Cecep.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa hibah lahan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pelayanan keagamaan di masyarakat. Menurutnya, keberadaan KUA yang representatif menjadi kebutuhan mendesak.

“Kami berharap kehadiran KUA yang representatif dapat memberi dampak positif bagi masyarakat,” pungkas Haili.

Editor: AKil

Haji Uma Fasilitasi Pemulangan 12 TKI Asal Aceh dari Batam

Penulis
Redaksi
-
0
Sebanyak 12 TKI asal Aceh difasilitasi pemulangannya oleh Haji Uma dari Batam menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, dan selanjutnya ke kampung halaman masing-masing di berbagai daerah di Provinsi Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, memfasilitasi pemulangan 12 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Aceh yang sebelumnya dideportasi dari Johor, Malaysia. Para TKI tersebut diberangkatkan dari Batam menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing di Provinsi Aceh.

Pemulangan ini merupakan bagian dari gelombang deportasi sebanyak 232 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Johor yang tiba di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Batam. Dari jumlah tersebut, 12 orang diketahui berasal dari Aceh.

Haji Uma turun langsung ke Batam untuk menjenguk para TKI di shelter P4MI Batam. Ia meninjau kondisi mereka secara langsung serta memastikan proses pemulangan berlangsung aman, lancar, dan manusiawi.

“Saya bersyukur hari ini saudara-saudara kita dari Aceh bisa kembali ke tanah air dan akan segera berkumpul dengan keluarga. Ini adalah bagian dari ikhtiar kemanusiaan yang bisa saya lakukan,” kata Haji Uma saat memberikan keterangan di Bandara Hang Nadim, Batam.

Dari 15 TKI Aceh yang berada di Batam, 12 di antaranya difasilitasi oleh Haji Uma hingga ke Kuala Namu. Biaya kepulangan itu ditanggung bersama oleh Haji Uma dan pihak keluarga. Sementara tiga orang lainnya memilih pulang secara mandiri.

Pemulangan dari Kuala Namu ke berbagai daerah di Aceh turut dibantu oleh BP3MI Aceh. “Kolaborasi dan kerja sama ini kita lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Warga Aceh di perantauan,” ujar Haji Uma.

Dalam kesempatan itu, Haji Uma juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran proses pemulangan, seperti Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, Kepala P4MI Batam Wahyu Probo Asmoro, Kepala BP2MI Aceh Siti, serta Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Batam.

Ia turut berpesan agar warga Aceh yang ingin bekerja di luar negeri dapat menempuh jalur resmi melalui lembaga penyalur tenaga kerja yang diakui pemerintah. Hal ini dinilainya penting untuk menghindari persoalan hukum dan perlakuan tidak manusiawi di luar negeri.

“Semoga ini menjadi pengalaman pertama dan terakhir. Jika ingin bekerja ke luar negeri, tempuhlah jalur yang benar dan sesuai aturan agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan seperti ini,” tegasnya.

Aksi kemanusiaan ini mempertegas komitmen Haji Uma dalam membela dan melindungi hak-hak masyarakat Aceh, khususnya para pekerja migran yang kerap berada dalam kondisi rentan. Ia berharap, momentum kepulangan ini dapat menjadi awal baru bagi para TKI untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tanah kelahiran mereka.

Editor: AKil

Remaja 17 Tahun Jadi Otak Pencurian 32 Sepeda Motor di Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi curanmor. (Foto: Jawapos)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Seorang remaja berusia 17 tahun berinisial MH diduga menjadi otak di balik kasus pencurian 32 unit sepeda motor di Aceh Utara, Aceh. Selain MH, dua pelaku lainnya yang turut ditangkap adalah A (17) dan I (40). Ketiganya merupakan warga Aceh Utara.

“Ketiga tersangka yakni MH (17) sebagai otak pelaku; A (17) dan I (40). Mereka bertiga warga Aceh Utara,” kata Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian selama satu bulan terakhir. Ketiganya akhirnya diringkus pada Senin (21/7). Sebanyak 32 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti dari tiga lokasi berbeda.

Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Boestani menjelaskan bahwa tersangka MH bukan kali pertama terlibat kasus serupa. “Dari pemeriksaan terungkap tersangka MH sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor bersama seorang rekannya bernama Molidin yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Lhoksukon,” jelasnya.

Saat ini, ketiga pelaku telah ditahan di Mapolres Aceh Utara. Mereka dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 365 KUHP. Untuk dua pelaku yang masih di bawah umur, proses hukum akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk dua tersangka yang masih di bawah umur, yaitu MH dan A, proses hukumnya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan ancaman pidana di atas lima tahun,” ujar Boestani.

Polisi juga berencana merilis daftar sepeda motor yang telah diamankan, lengkap dengan informasi jenis kendaraan, nomor mesin, dan nomor rangka. Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan dapat langsung datang ke Mapolres Aceh Utara dengan membawa bukti kepemilikan.

Boestani menegaskan, seluruh proses pengambilan kendaraan tidak dikenakan biaya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi serta upaya untuk mendorong partisipasi publik dalam mengungkap tindak kejahatan di wilayah tersebut.

“Proses pengambilan kendaraan tidak dipungut biaya alias gratis,” tegasnya.

Editor: AKil

Dinas ESDM Aceh: Pertambangan Aceh Sumbang Royalti Rp2 Triliun untuk Negara

Penulis
Redaksi
-
0
Aktivitas Hauling Batu Bara PT IPE di Aceh Barat (Foto: Kanalinspirasi.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mencatat sektor pertambangan di Aceh menyumbang royalti sekitar Rp2 triliun sejak 2020 hingga pertengahan 2025. Dana tersebut disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebelum dibagikan kembali ke daerah.

“Iya, sekitar Rp2 triliun dalam lima tahun terakhir. Royalti tersebut disetorkan ke kas negara, dan setelah itu baru dibagikan untuk daerah,” ujar Kepala ESDM Aceh, Taufik, di Banda Aceh, Jumat (25/7/2025).

Menurut Taufik, pendapatan negara dari royalti tambang meningkat dalam tiga tahun terakhir. Sejak 2022 hingga 2024, nilainya mencapai Rp500 miliar setiap tahunnya.

Sumbangan terbesar datang dari pertambangan batu bara PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat dengan rata-rata Rp400 miliar per tahun. Disusul tambang bijih besi di Aceh Barat Daya yang mencapai hampir Rp200 miliar.

“Tertinggi saat ini dari batu bara oleh PT Mifa rata-rata per tahun Rp400 miliar lebih, bijih besi hampir Rp200 miliar,” katanya.

Taufik menjelaskan, pembagian dana royalti dilakukan setelah masuk ke kas negara. Sebanyak 80 persen dikembalikan ke daerah dengan rincian 32 persen untuk kabupaten/kota penghasil, tambahan delapan persen jika daerah memiliki fasilitas pengolahan, 16 persen untuk pemerintah provinsi, dan 20 persen tetap menjadi bagian pemerintah pusat.

“Kalau daerah penghasil juga punya pabrik pengolahan, total bisa menerima sampai 40 persen,” ujarnya.

Hingga 2025, Dinas ESDM Aceh mencatat ada 18 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara, 33 IUP mineral logam, 15 IUP non-logam, dan 3 izin tambang batuan skala kecil. Tambang logam paling banyak ditemukan di wilayah pantai barat Aceh, sementara Aceh Barat menjadi penyumbang terbesar dari sektor batu bara.

Meski demikian, Taufik mengakui masih ada tantangan dalam pengelolaan pertambangan, terutama lambatnya peralihan dari tahap eksplorasi ke produksi. Ia menegaskan, jika dikelola sesuai prosedur dan regulasi, sektor tambang akan memberi dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penambangan harus dilakukan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan produksi dan pendapatan daerah. Tetapi, wajib menjaga lingkungan,” tutupnya.

Pemkab Aceh Besar Gelar Pangan Murah di Tujuh Kecamatan, Warga Antusias Beli Beras Murah

Penulis
Redaksi
-
0
Warga sedang membeli beras di Gelar Pangan Murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. (Foto: Dinas pangan ABES)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar program Gelar Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menstabilkan harga pangan, khususnya beras, yang belakangan mengalami kenaikan. Program ini merupakan hasil kerja sama Dinas Pangan Aceh Besar dengan Perum Bulog Wilayah Aceh.

“Program pangan murah ini sebagai bentuk intervensi terhadap kenaikan harga beras di pasaran dan membantu masyarakat mendapatkan akses pangan yang lebih terjangkau,” ujar Kepala Dinas Pangan Aceh Besar, Aliyadi, di Lambaro, Kamis (24/7/2025).

GPM digelar di tujuh kecamatan, yaitu Darul Imarah, Peukan Bada, Krueng Barona Jaya, Masjid Raya, Baitussalam, Kota Jantho, dan Ingin Jaya. Untuk pelaksanaannya, Dinas Pangan menyurati Bulog Aceh guna meminta distribusi beras dalam rangka pelaksanaan GPM-Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kita menyurati Bulog Aceh untuk pelaksanaan GPM-SPHP untuk tujuh kecamatan dalam rangka stabilisasi harga pangan. Alhamdulillah ditindaklanjuti pelaksanaannya,” kata Aliyadi.

Dalam setiap titik pelaksanaan, Bulog Aceh menyiapkan dua ton beras SPHP yang dijual dengan harga Rp65 ribu per karung berisi lima kilogram. Harga ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran.

“Alhamdulillah kegiatan pangan murah ini disambut sangat antusias oleh masyarakat,” tambahnya.

Aliyadi berharap masyarakat di tujuh kecamatan tersebut dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih bersahabat.

Sebelumnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya mendapat alokasi distribusi beras SPHP sebanyak 27 ribu ton untuk disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Aceh hingga Desember.

Editor: Akil

Siswi SMA di Aceh Selatan Diduga Dieksploitasi Jadi PSK, Tiga Orang Ditangkap Polisi

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi prostitusi. (Foto: iStock)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan seorang siswi SMA di Aceh Selatan terungkap setelah polisi menciduk seorang perempuan dalam perkara narkoba. Tiga orang kini telah ditahan oleh kepolisian.

Pengungkapan kasus bermula saat personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Aceh Selatan menangkap RS (40) pada Sabtu (19/7/2025). Dalam proses penggeledahan, polisi menemukan bukti praktik prostitusi dari ponsel milik RS.

“Setelah diperiksa akhirnya ketahui RS diduga sebagai muncikari. Personel Satresnarkoba menemukan bukti praktik prostitusi yang melibatkan korban di bawah umur,” ujar Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Narsyah Agustian kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Korban diketahui berinisial N (17), siswi SMA kelas X yang diduga telah dijadikan pekerja seks komersial. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Aceh Selatan.

Dalam pengembangan kasus, polisi kembali menangkap dua orang lainnya, yaitu NN (27), yang berperan mengantar korban, serta NI (35), yang disebut sebagai pemesan jasa korban.

Ketiga pelaku kini mendekam di ruang tahanan Mapolres Aceh Selatan. Polisi masih terus mendalami kasus tersebut.

“Kami sangat prihatin karena korbannya masih anak di bawah umur. Ini adalah bentuk eksploitasi yang keji dan tidak dapat ditoleransi. Kami pastikan para pelaku akan diproses secara hukum,” kata Narsyah.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan, gelar perkara, dan melengkapi seluruh administrasi penyidikan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan indikasi kejahatan serupa di lingkungannya. Kami butuh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap informasi akan kami tindaklanjuti demi melindungi generasi muda dari tindak kejahatan seperti ini,” pungkas Narsyah.

Satu Lagi Jamaah Haji Aceh Meninggal Dunia di Arab Saudi

Penulis
Redaksi
-
0
satu lagi jemaah
Salah satu rumah sakit di Arab Saudi yang merawat jamaah haji Aceh. (Foto: PPIH Embarkasi Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jamaah haji asal Aceh, Ishak Muhammad Ali (82), meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit King Salman, Madinah, Arab Saudi, Kamis (24/7/2025) sekitar pukul 09.56 waktu setempat.

Kabar wafatnya disampaikan oleh Ahmad Hasidin dari tim Kantor Urusan Haji (KUH) di Madinah, dan juga dikonfirmasi oleh anak almarhum, Abdurrahman Ishak.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Azhari, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum.

“Semoga beliau dijadikan ahli surga Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan,” ujar Azhari di Banda Aceh.

Ishak diketahui berangkat ke Tanah Suci bersama putranya, Abdurrahman, tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 10 asal Aceh Utara. Mereka berangkat menuju Arab Saudi pada 27 Mei 2025 lalu.

Editor: Akil

1...150151152...2,235Halaman 151 dari 2,235

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id