Beranda blog Halaman 150

Pemadaman Listrik Berkepanjangan di Aceh Dinilai Picu Kerentanan Sosial dan Keamanan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Listrik Padam. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemadaman listrik yang terjadi berulang dan berlangsung lama di sejumlah wilayah Aceh dinilai mulai berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan keamanan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan, khususnya pada malam hari, akibat situasi lingkungan yang gelap.

Robi Bayu Ardiansyah, mahasiswa UIN Ar-Raniry, menilai lambannya penanganan pemadaman listrik oleh pemerintah dan pihak PLN tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Menurutnya, pemadaman yang terjadi berjam-jam pada malam hari menciptakan ruang rawan terhadap pelanggaran norma dan tindak kriminal.

Ia menyoroti kebijakan Wali Kota Banda Aceh terkait pembatasan jam pulang pekerja perempuan maksimal pukul 23.00 WIB yang dinilainya sulit diterapkan secara optimal dalam kondisi listrik padam.

“Ketika lingkungan gelap dan penerangan minim, aspek keamanan menjadi persoalan serius,” ujarnya kepada Nukilan.id pada Sabtu (13/12/2025)

Robi juga menyinggung fenomena anak-anak dan remaja perempuan yang memilih bertahan di warung kopi pada malam hari untuk mengecas telepon genggam dan mengakses jaringan internet. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan dampak sosial langsung dari krisis kelistrikan yang belum tertangani dengan baik.

“Pemadaman listrik berkepanjangan berpotensi memengaruhi ketertiban sosial dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan di Aceh. Minimnya penerangan pada malam hari disebut membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang di ruang publik,” tambahnya.

Dalam situasi tersebut, Robi juga menyoroti peran Wilayatul Hisbah (WH) yang dinilainya perlu lebih aktif melakukan patroli. Ia berpendapat bahwa pengawasan di lapangan harus ditingkatkan guna mencegah potensi pelanggaran selama kondisi darurat kelistrikan berlangsung.

Robi mendesak Pemerintah Aceh dan PLN agar segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk memulihkan pasokan listrik secara normal. Menurutnya, persoalan kelistrikan tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan telah berdampak langsung terhadap keamanan dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kami berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan memastikan rasa aman warga hingga kondisi kelistrikan kembali stabil. Pemadaman listrik yang berkepanjangan membutuhkan penanganan cepat, serius, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Hasil Lobi Gubernur Mualem, 6.508 Pegawai Non-ASN Aceh Segera Ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi PPPK (Foto: Beritasoloraya.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan kepastian status ribuan pegawai non-ASN akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 6.508 pegawai non-ASN Pemerintah Aceh dipastikan akan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu, menyusul langkah langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Perjuangan tersebut mengemuka setelah Gubernur Aceh, pada Rabu malam (10/12/2025), di sela-sela aktivitas penanganan banjir di Aceh, meluangkan waktu menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Langkah itu dilakukan guna mempercepat penetapan formasi PPPK Paruh Waktu yang selama ini belum memperoleh kepastian.

Persoalan ini sebelumnya disampaikan oleh Sekda Aceh Muhammad Nasir bersama Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Abdul Qahar, yang melaporkan bahwa status PPPK Paruh Waktu untuk Aceh belum juga ditetapkan. Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Aceh langsung mengambil inisiatif berkomunikasi dengan kedua menteri terkait.

Dalam percakapan dengan Menteri PAN-RB, Mualem mempertanyakan alasan Aceh belum mendapatkan penetapan status PPPK Paruh Waktu.

“Kalau tidak diberi paruh waktu, berikan penuh saja. Kalau tidak, angkat jadi PNS,” ujar Mualem sambil tersenyum,

Meskipun disampaikan dengan nada santai, pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan Gubernur Aceh agar persoalan tersebut segera diselesaikan. Menteri PAN-RB pun menyatakan akan menindaklanjuti permintaan khusus dari Pemerintah Aceh.

Tak berhenti di situ, Mualem juga menghubungi Menteri Sekretaris Negara guna memastikan proses pengesahan berjalan tanpa kendala. Dari komunikasi tersebut, Gubernur Aceh memperoleh respons positif.

Hasil dari koordinasi lintas kementerian itu, Kementerian PAN-RB kemudian menyiapkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1308 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Formasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13041/B-SI.01.01/SD/K/2025 tertanggal 12 Desember 2025 terkait penyampaian data peserta alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh.

Jumlah formasi yang ditetapkan sebanyak 6.508 orang, sesuai dengan usulan yang sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Aceh.

Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Aceh, Mursal Mardani, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Aceh dan berharap seluruh proses berjalan lancar hingga penetapan nomor induk pegawai.

“Kita doakan semoga Allah mudahkan perjuangan Mualem dan kita semua untuk memperoleh NIP bagi 6.508 PPPK paruh waktu Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal proses tersebut hingga seluruh hak pegawai non-ASN benar-benar terealisasi.

“Ini perjuangan kita, untuk kepastian dan kesejahteraan mereka. Kita ingin semuanya selesai sebelum tahun anggaran berakhir dan alhamdulillah terwujud. Terima kasih saya kepada Mensesneg dan Menpan RB,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekda Aceh Muhammad Nasir mengimbau seluruh calon PPPK Paruh Waktu Pemerintah Aceh agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun SSCASN mulai 12 hingga 15 Desember 2025. Pengisian DRH tersebut wajib mengikuti buku petunjuk serta dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan untuk pengusulan penetapan nomor induk PPPK Paruh Waktu.

“Pemerintah Aceh baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, hingga jajaran Badan Kepegawaian Aceh (BKA) terus mengusahakan yang terbaik untuk mewujudkan 6.508 pegawai non-ASN Pemerintah Aceh memperoleh statusnya sebagai PPPK Paruh Waktu dan memperoleh NIP setelah mengisi DRH nantinya,” demikian Sekda Aceh.

Nelayan di Lampulo Terpaksa Berhenti Melaut Akibat Kelangkaan Es Balok

Penulis
Rezi
-
0
Kapal nelayan di Lampulo, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Krisis listrik yang melanda Banda Aceh sejak beberapa hari terakhir berdampak langsung pada aktivitas nelayan.

Iqbal, seorang produsen es balok di Lampulo, mengaku sudah tiga hari tidak bisa memproduksi es yang biasanya digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan.

Menurutnya, dalam kondisi normal ia mampu memproduksi ratusan balok es per hari dengan harga jual Rp25 ribu per balok. Namun akibat pemadaman listrik berkepanjangan, stok es sangat terbatas. 

“Karena tidak ada listrik, kami hanya bisa menjual sisa-sisa stok dengan harga Rp100 ribu per balok,” kata Iqbal saat diwawancarai Nukilan, Jum’at (12/12/2025).

Keterbatasan es ini membuat nelayan terpaksa berhenti melaut. Tanpa es, ikan hasil tangkapan akan mudah membusuk. Iqbal memperkirakan kerugian yang dialami nelayan bisa mencapai ratusan juta rupiah karena tidak bisa beroperasi. 

Ia berharap listrik segera kembali normal agar kegiatan nelayan dan produsen es dapat berjalan seperti biasa. 

“Kalau listrik normal, semua aktivitas ikut pulih. Nelayan juga tidak merugi seperti sekarang,” katanya.

Sementara itu, seorang pedagang ikan di Lampulo, Adi membenarkan stok ikan di pasar telah habis. Ia mengatakan nelayan memang tidak dapat melaut karena tidak tersedianya es untuk menjaga kesegaran ikan. 

“Harga ikan masih normal, tidak ada kenaikan. Hanya saja stok sudah kosong,” ujarnya.

Hingga kini, para pelaku usaha di sektor perikanan Lampulo berharap pemulihan listrik dapat segera dilakukan agar mata pencaharian mereka kembali berjalan.

Reporter: Rezi

Peduli Bencana, Pegawai DPMPTSP Aceh Salurkan Bantuan ke Pidie Jaya dan Bireuen

Penulis
Redaksi
-
0

MEUREUDU, Nukilan.id — Rasa kepedulian terhadap sesama yang terdampak bencana banjir menggerakkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh untuk menggalang donasi secara swadaya. Bantuan logistik hasil urungan tangan para pegawai tersebut disalurkan langsung ke titik-titik lokasi banjir di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen, Minggu (14/12/2025).

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako (sembilan bahan pokok) yang meliputi beras, minyak goreng, telur, mi instan, dan air mineral. Penyerahan bantuan difokuskan langsung ke posko-posko koordinasi bencana di tingkat desa untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran kepada warga yang masih bertahan di pengungsian maupun yang terisolir.

Di Kabupaten Pidie Jaya, rombongan DPMPTSP Aceh menyasar Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu. Gampong ini menjadi prioritas karena merupakan salah satu wilayah dengan dampak genangan yang cukup parah. Bantuan diserahkan dan diterima langsung oleh panitia pelaksana di Posko Bencana Gampong Blang Awe. Setelah dari Pidie Jaya, tim bergerak melanjutkan distribusi bantuan serupa ke posko penanganan bencana di Kabupaten Bireuen.

Wujud Solidaritas Korps

Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, yang memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut, menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari inisiatif dan empati para stafnya. Ia menyebutkan, di tengah situasi sulit ini, kehadiran pemerintah tidak boleh hanya sebatas kebijakan administratif, tetapi juga harus hadir secara sosial.

”Bantuan yang kami bawa hari ini adalah hasil sumbangan sukarela dari seluruh staf dan karyawan DPMPTSP Aceh yang menyisihkan rezekinya. Ini adalah wujud konkret rasa persaudaraan dan solidaritas kami. Duka masyarakat Pidie Jaya dan Bireuen adalah duka kami juga,” ujar Marwan di sela-sela penyerahan bantuan di Blang Awe.

Marwan berharap, meskipun bantuan ini mungkin tidak dapat menutup seluruh kerugian yang dialami masyarakat, setidaknya dapat membantu menjaga ketersediaan logistik di dapur umum selama masa tanggap darurat berlangsung.

”Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat untuk kebutuhan pangan harian. Kami juga terus berdoa agar banjir segera surut dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa pulih kembali,” tambahnya.

Panitia Posko Bencana di Blang Awe mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian jajaran DPMPTSP Aceh. Pasokan logistik pangan saat ini diakui sebagai kebutuhan paling mendesak, mengingat banyak warga yang belum bisa beraktivitas normal maupun memasak di rumah akibat peralatan yang terendam banjir.

BNPB Bantah Isu Soal Tenda Pengungsi di Aceh Tamiang, Sebut Distribusi Terkendala Akses

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. (FOTO: Dok. BNPB)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang menyebut pemasangan tenda pengungsian di Aceh Tamiang baru dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan bertahap sesuai kondisi akses yang baru terbuka.

Dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025), Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan sekitar 30 tenda besar dan 1.000 tenda keluarga ke wilayah terdampak.

“Sekitar 30 tenda besar dan 1.000 tenda keluarga sudah kami kirimkan, dan bantuan akan terus ditambah,” ujar Suharyanto. Ia menyebut, sebelum akses darat menuju Aceh Tamiang bisa dilalui, BNPB memprioritaskan bantuan yang dapat dikirim melalui udara, terutama makanan dan kebutuhan dasar.

Keterbatasan kapasitas helikopter, menurutnya, membuat pengiriman tenda dalam jumlah besar tidak dapat dilakukan pada tahap awal.

“Saya sendiri yang pertama kali masuk ke Aceh Tamiang dan langsung mendata kebutuhan mendesak, termasuk tenda pengungsi,” jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menanggapi pemberitaan yang menyebut warga baru mendapatkan tenda setelah lebih dari sepekan mengungsi di bawah jembatan serta dugaan bahwa pemasangan tenda dikaitkan dengan rencana kunjungan Presiden.

Suharyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak terkait agenda pejabat mana pun, melainkan semata-mata mengikuti perkembangan kondisi lapangan.

“Baru beberapa hari terakhir jalur darat via Medan bisa dilalui. Setelah itu, kami langsung dorong distribusi bantuan secara masif,” katanya.

Ia juga mengimbau media untuk menjaga keberimbangan informasi serta melakukan verifikasi sebelum publikasi.

“Kami terbuka terhadap kritik, dan ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik,” tutupnya.

Gubernur Aceh Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Sejumlah Kabupaten

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Sejumlah Kabupaten. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendampingi Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Jumat (12/12/2025). Lokasi yang ditinjau meliputi Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bener Meriah.

Kunjungan Presiden bersama rombongan menteri terkait tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus memastikan penanganan darurat bencana berjalan optimal. Rombongan meninjau sejumlah posko pengungsian, dapur umum, serta permukiman warga yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menyampaikan bahwa kehadiran Presiden bersama Gubernur Aceh dan para menteri bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat.

“Bapak Presiden dan rombongan, bersama Bapak Gubernur Aceh meninjau ke sejumlah titik untuk memastikan bantuan dasar warga dan Alhamdulillah Bapak Presiden berjanji akan memperbaiki dan membangun kembali rumah bagi korban bencana,” kata Akkar.

Menurut Akkar, Pemerintah Aceh terus mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan bencana. Koordinasi dilakukan lintas lembaga dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta para relawan.

Hingga memasuki pekan kedua, sejumlah wilayah di Aceh masih berada dalam kondisi darurat akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan luapan sungai. Beberapa titik juga dilaporkan masih terisolasi.

Kunjungan Presiden dan Gubernur Aceh ini menjadi bagian dari upaya percepatan respons bencana, sekaligus memastikan seluruh warga terdampak memperoleh bantuan kebutuhan pokok dan bantuan lain yang diperlukan selama masa tanggap darurat.

Hendri Satrio Sebut Popularitas KDM Kini Disalip Mualem

Penulis
Akil
-
0
Pengamat politik Hendri Satrio. (Foto: Instagram)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti perubahan dinamika popularitas sejumlah tokoh publik yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di media sosial.

Dilansir Nukilan.id dalam unggahannya di platform X pada Kamis, 11 Desember 2025, Hendri menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kini tersalip oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dalam tren percakapan digital.

Hendri menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga sempat disalip oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyampaikan pendapat itu dengan gaya humor khasnya yang sering muncul dalam komentar-komentar politik di dunia maya. Kalimat dalam tanda kutip pada unggahan itu tidak mengalami perubahan.

Meski Hendri tidak menguraikan konteks detail dari pergeseran tersebut, pernyataannya muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah tokoh yang belakangan aktif di jagat maya.

KDM sendiri dikenal sebagai figur yang kerap viral karena aktivitas lapangannya yang dekat dengan masyarakat. Aksi-aksinya banyak diliput media dan sering dibandingkan dengan gaya blusukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Namun belakangan, arus perhatian publik mulai bergeser. Sosok Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu tokoh yang semakin banyak mendapat sorotan, terutama berkat penyampaian sikap yang lugas dan berbagai kebijakan yang memantik diskusi publik.

Pergeseran tersebut makin terlihat dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menjadi salah satu figur yang mencuri perhatian media. Kehadirannya di lokasi bencana serta berbagai pernyataannya di ruang publik dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap warga terdampak.

Sejumlah unggahan dan pemberitaan menampilkan Mualem sebagai pemimpin yang responsif dan hadir secara langsung bersama masyarakat.

Hal ini memunculkan anggapan bahwa posisi KDM dalam lanskap digital kini tersusul oleh dinamika politik Mualem yang tengah menjadi sorotan baru.

Pernyataan Hendri Satrio pun menambah warna dalam percakapan politik di media sosial—ruang yang dikenal bergerak cepat mengikuti figur yang paling aktif, relevan, dan hadir di tengah situasi yang berkembang. (XRQ)

Reporter: AKIL

Solidaritas Korban Banjir, DPMPTSP Aceh Gelar Doa dan Zikir

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh memantik keprihatinan mendalam dari berbagai elemen. Sebagai wujud solidaritas spiritual dan empati kepada para korban, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar doa dan zikir bersama.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di Aula Lantai 4 Gedung DPMPTSP Aceh, Banda Aceh, Jumat (12/12/2025). Seluruh jajaran pimpinan dan staf berkumpul, menundukkan kepala sejenak dari rutinitas pelayanan publik, untuk melangitkan doa bagi keselamatan warga Aceh yang tengah diuji bencana.

Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, mengungkapkan bahwa langkah penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan fisik dan logistik semata. Menurutnya, ikhtiar bumi harus disempurnakan dengan ikhtiar langit.

”Kita menyadari bahwa segala kekuatan dan perlindungan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setelah kita berupaya maksimal dengan koordinasi di lapangan dan distribusi bantuan, hari ini kita melengkapi ikhtiar tersebut dengan munajat. Kita memohon agar saudara-saudara kita di wilayah terdampak diberikan ketabahan, dan proses rehabilitasi bencana ini berjalan dengan lancar,” ujar Marwan usai pelaksanaan zikir.

Marwan menambahkan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya tentang pentingnya merawat kepekaan sosial. Bencana di satu wilayah Aceh adalah duka bagi seluruh Aceh.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPMPTSP Aceh, Muhammad Aqsha, menekankan bahwa kehadiran seluruh pegawai dalam majelis ini merupakan bentuk nyata dari kebersamaan korps pegawai pemerintah.

”Kehadiran kawan-kawan pegawai pagi ini bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi wujud empati kolektif. Ini momentum bagi kita untuk memperkuat ukhuwah dan solidaritas. Doa yang kita lantunkan bersama adalah dukungan moral terkuat yang bisa kita kirimkan dari jarak jauh, selain dukungan materiil yang sudah berjalan,” tutur Aqsha.

Aqsha berharap, kegiatan spiritual seperti ini dapat menjadi oase yang menenangkan di tengah situasi krisis, sekaligus memotivasi seluruh jajaran DPMPTSP Aceh untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan dukungan nyata bagi pemulihan Aceh pascabencana.

Suasana haru menyelimuti aula saat zikir dilantunkan. Doa bersama ini diharapkan menjadi energi positif yang menguatkan, baik bagi para korban yang sedang berjuang di pengungsian maupun bagi para relawan dan petugas yang tengah berjibaku di lapangan.

Kombes Pol. Dr. Dedy Tabrani Resmi Menakhodai BNN Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kombes Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., resmi memulai tugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh usai dilantik pada Jumat pagi, 12 Desember 2025, pukul 10.00 WIB. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kombes Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., resmi memulai tugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh usai dilantik pada Jumat pagi, 12 Desember 2025, pukul 10.00 WIB. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru BNN Aceh di tengah meningkatnya tantangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di provinsi tersebut.

Penempatan Dedy ke Aceh berdasarkan Surat Telegram mutasi internal bernomor ST/28/XII/SU/KP.04/2025/BNN yang dikeluarkan lembaga tersebut sebagai dasar resmi penugasan.

Dedy Tabrani dikenal sebagai perwira Polri dengan pengalaman panjang di bidang operasional. Ia pernah menjabat berbagai posisi strategis di tingkat wilayah, mulai dari kapolsek hingga kapolres, sebelum melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar doktor ilmu kepolisian. Ia juga aktif menulis kajian strategis mengenai penanggulangan kejahatan, termasuk isu terorisme dan kriminalitas modern. Di lingkungan profesi, ia pernah memimpin Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) yang menaungi akademisi dan peneliti kepolisian.

Sebelum kembali bertugas di Aceh, tanah kelahirannya, Dedy menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Jabatan tersebut berakhir setelah terbitnya surat mutasi yang menempatkannya kembali ke Aceh.

Dalam keterangannya kepada Dialeksis usai pelantikan, Dedy menegaskan bahwa jabatan ini adalah amanah besar yang menuntut komitmen penuh. “Ini sebuah amanah dan kepercayaan yang wajib saya jaga. Saya akan bekerja keras menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi-misi kelembagaan BNN pencegahan, pemberdayaan, dan penindakan yang terukur,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah prioritas yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Fokus 100 hari pertama mencakup pemetaan titik rawan, penguatan sistem intelijen daerah, serta penataan program rehabilitasi agar lebih berbasis data dan terukur. Dedy menambahkan bahwa pengawasan internal akan diperkuat untuk memastikan jajaran BNN Aceh bekerja profesional dan bebas dari penyimpangan.

Selain itu, ia mengajak berbagai pihak di Aceh untuk bersama-sama menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut. “Saya mengajak pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh agama, akademisi, hingga komunitas pemuda untuk bersama-sama menekan ruang gerak jaringan narkoba. Tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam isu seperti ini,” tegasnya.

Menurut Dedy, pendekatan humanis dan berbasis pemulihan sosial akan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalankan program BNN. Ia menilai bahwa upaya penindakan perlu dibarengi dengan rehabilitasi serta pemberdayaan demi menyelamatkan generasi muda. “Penindakan tetap dilakukan, tetapi kita juga harus memberi jalan bagi pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban penyalahgunaan,” tambahnya.

Pelantikan tersebut dihadiri unsur pimpinan daerah dan pejabat BNN, sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas kembali komitmen BNN Aceh dalam menjalankan strategi terpadu: pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Aceh sendiri menghadapi tantangan besar, mengingat letak geografisnya yang berbatasan dengan jalur perairan internasional dan tingginya aktivitas perdagangan yang membuat provinsi itu rawan penyelundupan narkoba. Dengan rekam jejak operasional dan akademis yang dimiliki Dedy, publik berharap hadirnya kepemimpinan yang lebih progresif, terukur, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Menutup keterangannya, Dedy kembali menekankan tanggung jawab moral dan institusional yang ia emban. “Saya ingin jajaran BNN di Aceh bekerja dengan standar tinggi, responsif terhadap laporan masyarakat, dan bersih dari penyimpangan. Dukungan publik dan pengawasan masyarakat menjadi kunci keberhasilan agenda ini,” tutupnya.

Relawan China Kesulitan Temukan Korban Akibat Timbunan Kayu di Lokasi Banjir Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ribuan gelondongan kayu terbawa arus banjir dan longsor di Aceh, menyulitkan kerja relawan China mengevakuasi jenazah korban bencana. (Foto: ANTARA FOTO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ribuan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dan longsor di Aceh membuat proses evakuasi korban menjadi terhambat. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengatakan para relawan asal China yang membantu pencarian korban belum bisa bekerja optimal karena kondisi medan yang dipenuhi puing kayu.

“Hasil kerja mereka (relawan China) tidak semaksimal karena medan masih digenangi oleh kayu-kayu,” ujar Mualem dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu malam (10/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menjelaskan bahwa lima relawan dari China—yang datang dengan perlengkapan pelacak jenazah—telah mulai melakukan penyisiran di sejumlah titik terdampak.

Menurut laporan yang diterimanya, relawan menemukan kesulitan akibat banyaknya kayu besar yang tersangkut di area banjir bandang. Meski begitu, sejumlah jenazah berhasil ditemukan dalam dua hari pertama penyisiran di Aceh Utara.

“Itu kewalahan mereka untuk mendapatkan mayat. Tapi saya dengar berita dua hari dia turun sudah dapat beberapa orang di Aceh Utara,” kata Mualem.

Karena kondisi medan yang tidak memungkinkan, tim relawan China kemudian mengajukan permintaan untuk berpindah lokasi pencarian. Mereka berencana melanjutkan operasi ke wilayah Aceh Timur atau Aceh Tamiang.

“Besok [Kamis] mungkin mereka akan pindah ke Aceh Timur atau Aceh Tamiang untuk mendeteksi keberadaan mayat,” lanjut Mualem.

Berita ini telah disadur tanpa menambahkan informasi baru dan tetap mengacu pada pernyataan resmi Gubernur Aceh.

1...149150151...2,400Halaman 150 dari 2,400

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id