Beranda blog Halaman 1508

AirAsia Rute Aceh-Kuala Lumpur Delay Hingga 5 Jam

0
Penumpang AirAsia saat berada di ruang tunggu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Jum'at (4/11/2022). Foto: Ist

Nukilan.id – Pesawat Airasia dengan nomor penerbangan AK-420 rute Banda Aceh (BTJ)- Kuala Lumpur (KUL) Malaysia mengalami penundaan penerbangan atau delay hingga 5 jam hari ini di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Jum’at (4/11/2022).

Pesawat AirAsia dijadwalkan terbang pada pukul 16.30 WIB. Namun, pemberitahuan penundaan dari maskapai tersebut diberitahukan pada pukul 17.30 WIB. Kemudian, pemberitahuan delay seterusnya diumumkan pada pukul 17.30, dimana pesawat akan terbang pada pukul 22.30 WIB, malam.

Informasi yang diterima Nukilan, dari sekian lama waktu delay, para penumpang yang telah berada di ruang tunggu, hanya diberikan konsumsi air mineral sekitar pukul 19.00 WIB malam, sebelum diberikan makan nasi kotak pada pukul 20.00 WIB, malam.

Beberapa penumpang mengeluhkan dampak dari delay penerbangan tersebut. Bahkan, salah satu penumpang gagal berangkat ke Singapura, akibat delay.

“Seharusnya jam 8 malam beliau meneruskan penerbangan ke Singapura dari Kuala Lumpur,” kata salah satu sumber Nukilan di lokasi.

Selain itu, kata dia, juga ada salah satu tokoh Aceh yang terdampak akibat delay tersebut adalah seorang ulama khatismatik Aceh Tgk. Tanjung Bungoeng, dari Pidie Jaya. Beliau tujuannya ke Malaysia untuk melakukan pengobatan mata.

Menurut penumpang, desas desus yang beredar delay tersebut disebabkan kerusakan mesin pesawat.

Informasi dari pihak maskapai, delay disebabkan oleh kerusakan pada mesin pesawat,” sebutnya.

Untuk diketahui, dikutip indonesiabaik.id, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan memberlakukan aturan kompensasi. Tertulis pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015.

Dalam peraturan tersebut disebutkan beberapa hal perihal nilai kompensasi yang harus diberikan maskapai kepada para calon penumpang. Mulai dari minuman hingga uang tunai. Apabila penumpang mengalami delay atau penundaan penerbangan selama 30-60 menit, penumpang berhak mendapatkan kompensasi berupa minuman ringan.

Jika mengalami delay selama 61-120 menit, penumpang berhak mendapatkan kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (snack). Tidak hanya itu, jika delay melewati 180 menit, pihak maskapai wajib menyediakan minuman beserta snack dan makan berat.

Jangan khawatir, apabila delay lebih dari 240 menit, maka maskapai wajib memberikan uang kompensasi sebesar Rp 300.000 kepada setiap calon penumpang. Konsekuensi paling akhir adalah refund tiket sepenuhnya atau pengalihan ke penerbangan berikutnya jika harus dibatalkan.

Sementara itu, berdasarkan PermenhubNomor PM 89 Tahun 2015, maskapai wajib menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan kepada penumpang. Mengacu pada Permenhub tersebut, informasi itu bisa berupa alasan terjadinya delay, kepastian keberangkatan, delay karena faktor cuaca serta perubahan jadwal penerbangan.

Untuk alasan terjadinya delay dan kepastian keberangkatan sendiri wajib disampaikan selambat-lambatnya 45 menit sebelum keberangkatan melalui telepon atau pesan layanan singkat serta media pengumuman yang ada di bandara.

Sedangkan, delay karena faktor cuaca wajib disampaikan sejak adanya gangguan. Terakhir, perubahan jadwal penerbangan (reschedule) disampaikan paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan penerbangan.

Nah, selain informasi kepada penumpang, ternyata maskapai juga harus menyediakan petugas setingkat General ManagerStation Manager, dan pihak yang ditunjuk dalam memberikan keputusan di lapangan saat pesawat delay untuk menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan. [*]

Peran dan Fungsi UPTD BPSBTPHP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

0
Tim UPTD BPSBTPHP Distanbun Aceh saat melakukan penilaian calon pohon induk jengkol lembah kuali Aceh Jaya. (Foto: Ist)

Nukilan.id – UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan salah satu UPTD yang memiliki tupoksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih baik benih tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan yang termaktub dalam Struktur Organisasi dan Tatalaksana Organisasi (STOK) terbaru Pemerintah Aceh.

Hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BPSBTPHP pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dengan struktur organisasi Kepala UPTD, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Seksi Pengawasan dan Sertifikaasi  Benih Tanaman Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini kepala UPTD BPSBTPHP dipimpin oleh Habiburrahman, S.TP, M.Sc.

Kepala UPTD BPSBTPHP Distanbun Aceh melalui Kasubbag Tata Usaha, Asraruddin, SP menyampaikan dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum di dalam tupoksi telah terjabarkan sesuai analisa jabatan sesuai beban kerja masing-masing.

Selain itu, kata Asra, ada dua seksi teknis yang berperan sebaga fungsi utama UPTD BPSBTPHP (1) Seksi pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Kasie Anwar, SP, (2) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dg Kasie Muhammad, SP, dan (3) Koordinator Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ridwan, SP.

Sementara itu, menurut salah satu Pelaksana Teknis, Maimun, SE, M.Si menyampaikan bahwa secara spesifik teknis umum ada beberapa tugas pokok UPTD BPSBTPHP Distanbun Aceh seperti penilaian pohon induk, registrasi pohon induk, penilaian rumpun induk populasi dan lain sebagainya.

“Semua tugas dan kegiatan ini dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada peraturan peraturan dari menteri pertanian antara lain Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Hortikultura,” ujar Asra kepada Nukilan, Jum’at (4/11/2022).

Dijelaskan, pedoman ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura dan juga pedoman pedoman dan aturan aturan yang lainnya, pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian keunggulan varietas,penyusunan deskripsi varietas, dan pengujian kebenaran varietas hortikultura.

Lebih lanjut yang menyangkut dengan perbenihan hortikultura dalam pelaksanaannya dengan dasar hukum dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan Hortikultura, selain pedoman diatas masih ada juga pedoman dan ketentuan yang sangat penting untuk dipahami yaitu Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 966/TP/.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih tanaman Pangan.

“Untuk komoditi perkebuanan acuan yang digunakan adalah sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Perkebunan,” jelas Maimun.

Pada tahun 2022 ini, kata dia, UPTD BPSBTPHP sedang melaksanakan penilaian beberapa komoditi tanaman Hortikultura lokal yang diharapkan bisa dilepas menjadi varietas unggul nasional.

Selanjutnya, Koordinator Pengawasan Benih Tanaman Ridwan, SP menerangkan, tata cara atau teknik tentang penilaian pohon induk tanaman hortikultura, yaitu eksplorasi/mencari individu untuk menentukan pohon induk, melakukan penilaian individu terhadap kondisi pohon induk, melakukan seleksi dan penilaian terhadap pohon yang sudah ditentukan, penetapan pohon induk tunggal/rumpun induk tunggal.

“Ada beberapa hal-hal yang diamati untuk ditetapkan menjadi pohon induk antara lain, tinggi tanaman, diukur dari pangkal pohon hingga pucuk daun dengan menggunakan meteran atau dengan menggunakan alat ukur lainnya, dan lingkar batang, diukur dengan menggunakan meteran gulung atau alat ukur lainnya untuk mendapatkan angka dari lingkaran pohon tersebut,” terangnya.

Kemudian, sambung Ridwan, warna kulit batang, yang disesuaikan atau dicocokkan dengan warna color chat, karakter daun, warna daun sesuai dengan warna color chat, warna bunga sesuai dengan warna color chat, serta warna kulit dan warna daging buah yang disesuaikan dengan warna color chat.

“Untuk mengamati atau menentukan warna maka kita memerlukan alat seperti studio mini, color chat, penggaris, kamera serta alat alat bantu lainnya untuk mendukung pengamatan tersebut. Adapun untuk mengamati berat buah, berat biji, berat daging buah serta berat kulit buah dengan menggunakan alat timbangan digital yang terdapat pada laboratorium uji mutu UPTD BPSBTPHP,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, setelah langkah tersebut terpenuhi maka langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi sementara dalam rangka penyusunan proposal untuk dikirim kepada Tim Penilai pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) Kementan RI di Jakarta yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD BPSBTPHP Habiburrahman, S.TP, M.Sc.

“Dan selanjutnya tim TP2VH Kementan RI tersebut melakukan sidang terhadap proposal yang telah diajukan untuk ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Menteri Pertanian RI sebagai pohon induk yang kita ajukan, dengan ditetapkan pohon maka pohon induk tersebut menjadi milik pemerintah daerah,” tutur Ridwan.

Untuk diketahui, pada tahun 2022 ini ada beberapa komoditi tanaman hortikultura di Aceh yang sudah dilakukan penilaian baik pohon induk maupun rumpun induk populasi, di antaranya adalah jengkol lembah kuali di Aceh Jaya, Petai Paroy di Aceh Besar, salak sabang di Kota Sabang. Dan semua ini dalam proses akhir menuju pelepasan dari varietas lokal menjadi Varietas Unggul Nasional (VUN).(Adv)

PMI Aceh Mobilisasi Bantuan Darurat untuk Korban Bencana di Tamiang dan Agara

0
Prosesi penglepasan tim PMI Aceh memobilisasi bantuan darurat ke Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara, Jumat, 4 November 2022. (Dok PMI Aceh)

Nukilan.id – Organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh memobilisasi bantuan darurat untuk korban banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara (Agara), Jumat, 4 November 2022.

Ketua PMI Aceh, Murdani Yusuf menginformasikan, bantuan tanggap darurat bencana dari PMI Aceh diberangkatkan Jumat, 4 November 2022 dari Markas PMI Aceh di kawasan Ajuen Jeumpet, Aceh Besar.

Menurut Murdani, mobilisasi bantuan sebanyak dua truk plus dua double cabin tersebut melibatkan dua tim respons yang dipimpin masing-masing oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (PB) PMI Aceh, Khalid, S.Pd.I dan Kepala Markas PMI Aceh, Surya Chandra Nasution.

“Saudara Khalid memimpin misi ke Agara bersama 30 relawan sedangkan Surya ke Tamiang juga 30 relawan,” kata Murdani.

Proses penglepasan tim ke zona bencana ditandai dengan upacara dan arahan oleh Ketua Bidang PB PMI Aceh, Khalid didampingi Kepala Markas Surya Chandra Nasution.

“Insya Allah tak ada hambatan apapun di perjalanan sehingga korban bencana bisa secepatnya menerima bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Ada pun bantuan darurat yang dimobilisasi PMI Aceh ke Aceh Tamiang dan Agara meliputi terpal 200 unit, kelambu 100 pcs, selimut 100 pcs, jerigen 100 pcs, dan hygiene kit 60 paket. []

Ketua DPR Aceh Surati Menteri Pertanian Terkait Ganti Rugi Petani Terdampak Banjir Aceh Utara

0

Nukilan.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri, menyurati Kementerian Pertanian RI untuk ikut membantu warga terdampak banjir di Aceh. Dalam surat tersebut, Ketua DPR Aceh juga meminta Menteri Pertanian untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban banjir. Banda Aceh, Jumat (4/11/2022).

Seperti diketahui, sejumlah daerah di Aceh kembali mengalami banjir usai hujan deras mengguyur kawasan dalam dua pekan terakhir, sejak Oktober hingga awal November 2022. Aceh Utara merupakan satu dari sekian kabupaten yang menerima imbas besar lantaran banjir tersebut yang turut merusak areal persawahan dan perkebunan warga, selain merendam pemukiman penduduk.

Banjir itu dipicu meluapnya air sungai seperti dari Krueng Keuruto, Krueng Peuto, Krueng Pirak, Krueng Lhoksukon, Krueng Pase, Krueng Sawang, dan Krueng Nisam di beberapa kecamatan usai hujan deras mengguyur kawasan. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur pun tak luput dari bencana banjir kali ini.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan pernyataan bencana Nomor 360/1656/2022 tanggal 5 Oktober 2022, dan menetapkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/704/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.

Berdasarkan data yang dikantungi Pemkab Aceh Utara, bencana alam banjir tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Banjir juga merendam sebanyak 167 desa di 18 Kecamatan dengan jumlah penduduk terdampak sebanyak 15.551 KK atau sebanyak 52.550 jiwa. Sebagian besar korban banjir, yaitu sebanyak 12.112 KK dengan 41.393 jiwa telah mengungsi dan tersebar di 96 titik lokasi pengungsian. Sementara satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang melanda Aceh Utara tahun ini.

Kabupaten Aceh Utara juga mengalami kerugian besar dari sektor pangan, perkebunan, dan peternakan akibat banjir kali ini. Dari catatan pemerintah setempat, sebanyak 435 ha persemaian padi terimbas banjir pada Oktober 2022 lalu. Estimasi kerugian dari kejadian ini mencapai Rp 217.500.000.

Selain itu, areal persawahan warga yang ditanami padi seluas 2.481 ha juga tak luput dari imbas banjir. Air yang menggenangi areal persawahan tersebut membuat masyarakat merugi hingga Rp 32.232.100.000.

Selanjutnya areal perkebunan cabe merah seluas 10 ha di Aceh Utara juga disasar banjir dengan estimasi kerugian mencapai Rp150 juta. Begitu pula dengan perkebunan kedelai seluas 30 ha turut mengalami kerugian sebesar Rp150 juta akibat digenangi banjir.

Banjir di Aceh Utara kali ini juga mengakibatkan 20 ha areal perkebunan kakao terendam. Kejadian ini mengakibatkan warga merugi hingga Rp225 juta. Areal perkebunan pinang warga seluas 112 ha yang tersebar di beberapa kecamatan juga turut terdampak. Alhasil, warga merugi hingga Rp112 juta akibat kejadian tersebut. Selain itu, jalan produksi yang kerap dimanfaatkan warga untuk menuju lahan perkebunan juga terdampak banjir di empat lokasi. Kejadian itu menyebabkan kerugian mencapai Rp 591.500.000.

Dari sub sektor peternakan, banjir yang melanda Aceh Utara mengakibatkan 1.631 ekor unggas, 26 ekor sapi, dan 60 ekor kambing milik warga juga tewas. Akibatnya warga merugi hingga Rp 461.550.000.

Kerugian besar dari segala subsektor inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membutuhkan bantuan dari Menteri Pertanian. Bantuan yang ingin disasar tersebut terdiri dari beberapa sub sektor, seperti tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Dari sub sektor tanaman pangan, Pemkab Aceh Utara membutuhkan bantuan pengembangan tanaman padi untuk 5.000 ha yang dananya mencapai Rp30 miliar. Selanjutnya Pemkab Aceh Utara juga membutuhkan dana sebesar Rp750 juta untuk pengembangan tanaman cabe merah seluas 50 ha yang rusak akibat banjir serta Rp500 juta untuk pengembangan tanaman kedelai seluas 100 ha.

Tak hanya itu, Pemkab Aceh Utara juga membutuhkan support dana dari kementerian untuk pemeliharaan tanaman kakao seluas 90 ha sebanyak Rp900 juta. Selanjutnya dana sebesar Rp760 juta untuk pemeliharaan tanaman pinang seluas 95 ha, dan dana sebesar Rp 4 miliar untuk perbaikan jalan produksi yang mencapai 10 km.

Pemkab Aceh Utara juga membutuhkan dana total sebesar Rp 4.140.100.000 untuk sektor peternakan. Dirincikan, dana tersebut diperuntukkan untuk pengembangan ternak unggas sebanyak 1.251 ekor yang membutuhkan duit sebesar Rp 125.100.000.

Selanjutnya untuk pengembangan ternak sapi sebesar Rp450 juta, pengembangan ternak kambing sebesar Rp165 juta, pengembang hijauan ternak sebesar Rp600 juta dan pengembangan kawasan peternakan terpadu growth centre untuk satu kawasan dengan kebutuhan dana mencapai Rp 2,8 miliar.

“Atas nama pimpinan DPR Aceh, saya sangat mendukung permohonan yang diajukan Pemkab Aceh Utara tersebut,” ujar Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya, Kamis, 3 November 2022.

Pernyataan serupa dia kirimkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam surat bernomor 160/2489 tertanggal 27 Oktober 2022 lalu.

Dalam surat tersebut, dia berharap Menteri Pertanian dapat mengakomodir permohonan dari Pemkab Aceh Utara tersebut guna membantu masyarakat yang terdampak banjir. “Kami mengharapkan pak Menteri dapat membantu warga terdampak bencana seperti permohonan yang diajukan tersebut,” kata Pon Yaya. [Hadiansyah]

UIN Ar-Raniry Gelar Pelatihan Keprotokolan dan MC

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Pelatihan Keprotokolan dan Master of Ceremony bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan UIN Ar-Raniry. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari di Aula Gedung Rektorat kampus setempat, mulai 1-2 November 2022.

Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry, Prof Dr Saifullah, MAg dalam sambutannya mengatakan, pelatihan dan bimbingan teknis khususnya bidang keprotokolan dan master of ceremony sangat penting dilakukan, untuk menambah personalia yang mampu memahami ilmu keprotokolan dan kepemimpinan. Banda Aceh, Kamis, (3/11/2022).

“UIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi setiap tahunnya melaksanakan berbagai kegiatan akademik seperti wisuda, yudisium, seminar, upacara, milad dan beberapa even nasional lainnya. Semua kegiatan tersebut membutuhkan MC dan tim protokol untuk mengatur kegiatan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Prof Saifullah bahwa pelatihan dan bimbingan teknis bidang keprotokolan sangat penting dan harus dilakukan, semua kegiatan membutuhkan protokol dan master of ceremony untuk jalannya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Warek III Saifullah mengharapkan, para peserta yang telah dibekali ilmu keprotokolan dan MC nantinya mmapu mengaplikasikan di lapangan, minimal di unit kerja masing-masing, minimal pada kegiatan-kegiatan internal.

“Hal yang sangat penting adalah saling koordinasi dalam setiap kegiatan, untuk menyukseskan suatu even harus terjalin kerja sama yang baik,” kata Saifullah.

Koordinator bidang Kelembagaan, Kerjasama dan Kehumasan, M Said Farzah Ali, MM dalam laporannya menyebutkan, Pelatihan Keprotokolan dan Master of Ceremony dilaksanakan selama dua hari yaitu 1-2 November 2022 yang berlangsung di Aula Gedung rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta, terdiri dari 35 peserta protokole dan 25 peserta pelatihan MC, mereka merupakan perwakilan fakultas dan lembaga di lingkungan UIN Ar-Raniry yang didelegasikan oleh pimpinan atau atasan masing-masing,” kata Said.

Said Farzah menambahkan, pihaknya menghadirkan sejumlah narasumber pada kegiatan tersebut, di antaranya Rahmad Raden, mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dan Indayani, SAg sebagai pemateri MC, serta dipandu oleh Hidayat dan Fikha Fadlina.

Lebih lanjut, Said Farzah mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan perpaduan antara teori dan paktikum. Untuk sisi praktikum kelas protokol dipandu oleh protokol UIN Ar-Raniry, Nazaruddin, SE dan Masturdin, sementara kelas master of ceremony dipandu oleh Khadijah, SPdI, MC Rektorat UIN Ar-Raniry.

Pelatihan ditutup oleh Kepala Biro AAKK, Mirwan Fasta, MSi. Dalam sambutannya, Mirwan mengingatkan kepada peserta untuk terus belajar dan mengasah ilmu yang telah dipelajari selama pelatihan, sehingga untuk kegiatan ditingkat internal pada unit masing-masing dapat diterapkan apa yang telah ketahui. [Hadiansyah]

Transaksi Belanja E-Katalog Lokal Aceh Nomor 2 Terbesar Nasional

0
(Foto: Ist)

Nukilan.id – Sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan UMK dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan barang/jasa (PBJ) Pemerintah. Instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia dengaan melakukan upaya mendorong pelaku usaha lokal menayangkan produk usahanya ke dalam e-katalog lokal dan belanja pemerintah daerah melalui e-katalog lokal.

Penjabat Gubernur Aceh bergerak cepat melakukan upaya agar Inpres No.2 Tahun 2022 dapat segera dilaksanakan yaitu melakukaan sosialisasi kepada pelaku usaha baik melalui media cetak dan elektronik dan juga membuka layanan pendampingan cara mendaftar dan menayangkan produk bagi pelaku usaha di Aceh di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.

Diketahui, respon pelaku usaha sangat tinggi hingga saat hari ini sudah 1.027 pelaku usaha yang mendaftar dan produk yang telah tayang sebanyak 6.264 produk dari 27 etalase yang sudah disediakan yaitu rumah layak huni, jasa kebersihan, makanan dan minuman, jasa keamanan, bahan material, ATK, bahan pokok, servis kendaraan, pakaian dinas dan kain tradisional, aspal, beton ready mix.

Kemudian, pemeliharaan gedung/bangunan kantor, servis elektronik, bibit perkebunan, meubelair, bahan dan alat kebersihan, peralatan kantor, studio dan rumah tangga, seragam sekolah, souvenir, hewan ternak, beton precast, produk peralatan dan mesin usaha, peralatan/perkakas bidang sumber daya air, infrastruktur energi terbarukan dan konservasi energi, alat bantu penyandang masalah kesejahteraan sosial, marka jalan dan sarana produksi holtikultura.

Selanjutnya pada tanggal 8 september 2022 Gubernur Aceh telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/14139/2022, dengan instruksi agar SKPA membelanjakan produk yang telah tersedia di etalase e-katalog lokal Provinsi Aceh, sehingga s/d hari ini Kamis 3 Nov’22 transaksi dari e-katalog lokal Provinsi Aceh sebesar Rp. 734.161.633.902.

Adapun yang dibelanjakan oleh SKPA sebesar Rp. 733.102.321.607, sedangkan transaksi lainnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Universitas Syiah Kuala dan Suku Dinas Penanggulangan kebakaran Jakarta Utara sebesar Rp. 1.245.214.020, terhadap capaian tersebut Pemerintah Aceh merupakan Provinsi dengan belanja e-katalog lokal terbesar ke 2 secara nasional setelah DKI Jakarta selanjutnya disusul Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara diurutan 3,4 dan 5. (data monev LKPP melalui tautan https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/).

Dalam keterangnnya, Jum’at (4/11/2022), Kepala Biro PBJ Setda Aceh, T. Aznal Zahri mengatakan, metode belanja (e-purchasing) di e-katalog lokal Prov. Aceh dapat juga dapat dibelanjakan oleh Instansi lainnya yang berada di Aceh seperti UIN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan instansi vertikal lainnya.

“Sehingga kedepannya UMK dan koperasi di Aceh dapat tumbuh dan semakin berkembang,” pungkas T. Aznal. []

Nora Idah Nita Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

0

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang, Nora Idah Nita kembali menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Tamiang.

“Pengurus DPC Partai Demokrat Aceh Tamiang mengantarkan langsung sejumlah bantuan sembako untuk korban banjir pada hari ketiga,” kata Nora, Kamis (3/11/2022).

Ia mengatakan, semoga posko korban banjir dapat sedikit terbantu dengan kedatangan kader DPC Demokrat Aceh Tamiang.

Sebelumnya, Ibu Nora Idah Nita melalui Pengurus Partai Demokrat Aceh Tamiang bersama Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Bapak Muhammad Nurali memberikan bantuan pada Rabu 2 November 2022 kemarin.

“Kami mengantarkan amanah Ibu Nora Idah Nita sejumlah bantuan untuk korban banjir Aceh Tamiang bersama Wakil Ketua DPRK Bapak Muhammad Nurali beserta rombongan Pengurus DPC Partai Demokrat Aceh Tamiang,” tuturnya. [Reji]

Distanbun Aceh Upayakan Bantuan Benih untuk Lahan Terdampak Banjir Aceh Tenggara dan Tamiang

0
Ilustrasi Banjir. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – 65 hektare lahan pertanian di Aceh Tenggara terdampak akibat banjir, diantaranya 6 hektare lahan dinyatakan gagal panen dan 59 hektare lahan sawah tergenang, sedangkan dampak banjir di Aceh Tamiang masih dalam pendataan.

Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHP) Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh Zulfadli, SP. MP kepada Nukilan, Kamis (3/11/2022).

Zulfadli menyebutkan, 131,5 Hektare lahan jagung di Aceh Tenggara juga terdampak akibat banjir.

“Dari 131,5 Hektare lahan jagung, 31,25 dinyatakan gagal panen dan 100,25 masih tergenang banjir,” katanya.

Sementara itu untuk banjir Aceh Tamiang, Zulfadli menyampaikan Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Dinas Pertanian sedang mendata lahan yang terdampak akibat banjir.

“Untuk lahan yang dinyatakan gagal panen pemerintah melalui Dinas Pertanian sedang berupaya menyalurkan bantuan berupa benih,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk langkah pengendalian banjir kita berharap intensitas curah hujan berkurang sehingga banjir segera surut.

“Kita juga melakukan inisiasi pada lahan yang memungkinkan untuk dilakukan pompanisasi maka dapat dibantu dengan pompa,” pungkasnya.[]

Reporter: Reji

Anggota DPRA Nilai Alhudri Cakap Kelola Dinas Pendidikan Aceh

0

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan perlu pemikiran out of the box untuk menerabas tradisi tidak baik di Dinas Pendidikan Aceh. Dia menilai keberadaan Alhudri di Dinas Pendidikan Aceh memberikan kepastian arah pendidikan Aceh di masa hadapan.

“Alhudri itu pekerja. Dia tidak bisa mengajar di kelas seperti guru-guru yang kita kenal. Dia juga tidak bisa menjadi kepala sekolah karena bukan guru. Tapi sebagai kepala dinas, mengapa tidak? Dia dikelilingi orang-orang pendidikan yang bekerja di dinas itu. Dia punya semua yang dibutuhkan untuk menjalankan dinas itu ke arah lebih baik,” kata Iskandar, Kamis, 3 November 2022.

Jabatan kepala dinas, kata Iskandar, membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial mumpuni. Sosok tersebut tidak sekadar pandai, dia juga harus mampu mengarahkan bawahan agar mampu menjalankan program sesuai dengan beban yang diamanahkan oleh kepala daerah.

Sejak ditunjuk sebagai kepala dinas, kata Iskandar, Alhudri melakukan sejumlah terobosan penting untuk memutus jalur birokrasi berbelit yang selama ini membelenggu dinas tersebut. Dia juga aktif turun ke daerah untuk melihat langsung kondisi sekolah dan berdiskusi dengan para guru untuk mendapatkan masukan dari mereka.

Pembukaan kelas jarak jauh, program vaksinasi di sekolah, mendorong pembentukan kurikulum antikorupsi di sekolah berbasis lokal, adalah sebuah langkah cerdas yang dinilai Iskandar sangat bernilai untuk masa depan Aceh. Selama ini, kata dia, orientasi di dinas hanya sekadar menghabiskan anggaran, bukan melihat fungsi anggaran sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Aceh.

“Dinas Pendidikan Aceh, di bawah kepemimpinan Alhudri, mampu meyakinkan Badan Pengelolaan Migas Aceh untuk menyiapkan anak-anak Aceh bekerja di bidang gas dan perminyakan. Hal ini bakal membantu banyak anak muda Aceh untuk mengisi industri migas yang berada di tanah kita,” kata Al-Farlaky

Iskandar mengatakan, pembentukan karakter anak-anak Aceh dimulai sejak usia dini. Dinas Pendidikan Aceh diamanahkan untuk mengelola sebagian fase pendidikan anak-anak Aceh. Tanggung jawab itu, sebagian lainnya, berada di dinas pendidikan kabupaten atau kota.

“Pemerintah Aceh butuh orang yang mau bekerja. Bukan sekadar hadir. Sebaik-baik orang itu adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Saya pikir, Alhudri melakukan tugas dengan baik di Dinas Pendidikan Aceh,” kata Iskandar.

Logistik di Posko Pengungsian Banjir Aceh Tamiang Kosong

0

Nukilan.id – Stock logistik di posko bantuan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang dikabarkan kosong, sementara banjir yang melanda semakin meluas dan menambah titik pengungsian dari 60 titik menjadi 100 titik pada Kamis (3/11/2022).

Kadis Sosial (Kadinsos) Aceh Tamiang, Zuklfikar kepada wartawan mengatakan, kondisi logistis untuk kebutuhan pengungsi korban banjir Aceh Tamiang hari ini kosong, sedangkan kebutuhan diprediksi bertambah seiring bertambahnya posko pengungsian dari 60 titik menjadi 100 titik pengungsian hari ini.

“Hari ini logistik kebutuhan pengungsian banjir Aceh Tamiang kosong total,” ujar Kadis, seperti dilansir kabartamiang.

Sejak banjir Aceh Tamiang beberapa hari lalu, pihaknya sudah menerima bantuan logistik baik perorangan maupun dari perusahaan dengan jumlah total 10 ton beras dan lainnya, semua bantuan tersebut sudah disalurkan ke sejumlah posko pengungsian. Ditambah lagi kebutuhan logistik dari Pemkab Tamiang sebanyak 6 ton, juga ludes disalurkan.

Mantan Camat Karang Baru ini berharap, bantuan para dermawan agar dapat membantu kebutuhan pengungsian banjir Aceh Tamiang.

“Kita sangat membutuhkan beras, mie instan, air mineral, telur, dan minyak goreng,” demikian Kadis Sosial Aceh Tamiang, Zulfikar.

Banjir di Hulu Berangsur Surut

BPBD Kabupaten Aceh Tamiang menghimbau masyarakat tidak perlu cemas namun harus tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim.

“Kondisi banjir saat ini sudah surut. Namun kita semua harus tetap waspada dengan kondisi cuaca yang ekstrim,” kata Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery, Rabu (2/11/2022) sekira pukul 23.00 WIB.

Bayu sapaan Iman Suhery menyampaikan bahwa kondisi air daerah hulu sudah mulai berangsur surut.

“Kita barusan menerima laporan bahwa air sudah surut. Dan tentunya ketika di hulu sudah surut imbas ke daerah hilir. Saat ini kondisi di daerah hulu dan termasuk wilayah Aceh Tamiang sedang diguyur hujan, jadi harus waspada takut ada banjir susulan,” ujar Bayu.

Bayu juga meminta kepada pengguna media sosial agar arif dan bijaksana dalam hal memberikan informasi terkait banjir yang saat ini sedang melanda.

“Jangan ada kegaduhan yang membuat masyarakat kita cemas terhadap banjir. Kita harus waspada tapi tidak perlu cemas. Kondisi banjir saat ini sudah surut,” ujar Bayu.

Diberitakan sebelumnya, pertanggal 1 November 2022 mencatat sebanyak 25.775 jiwa terdiri dari 8.768 Kepala Keluarga (KK) yang terimbas banjir yang melanda semenjak 31 Oktober 2022 lalu. Dari 25.775 jiwa terdiri dari 8.768 KK tersebut dikabarkan 1.413 jiwa dari 439 KK terpaksa mengungsi akibat bencana alam banjir.

“Jumlah pengungsi hingga hari ini sebanyak 439 KK atau 1.413 jiwa tersebar di 12 kecamatan. Lokasi pengungsian ada 51 titik dengan memanfaatkan fasilitas umum dan mendirikan tenda-tenda di tempat yang aman dari banjir,” kata Kepala BPBD Aceh Tamiang Iman Suhery, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya data tersebut berdasarkan laporan sementara bencana banjir Aceh Tamiang yang diinput BPBD Aceh Tamiang dari seluruh kecamatan per 1 November 2022. Setidaknya ada 130 desa dari 213 desa di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang seluruhnya terdampak banjir.

“Warga terdampak banjir tapi tidak mengungsi berjumlah 7.329 KK atau 24.362 jiwa sejak dari wilayah hulu, tengah hingga hilir,” ungkapnya.

Bayu menyampaikan dari data yang tercatat jumlah desa yang terendam di 12 Kecamatan tersebut masing-masing Tamiang Hulu 5 desa, Bandar Pusat 11 desa, Tenggulun 4 desa dan Sekerak 9 desa. Ke empat kecamatan ini berada di wilayah hulu.

Kemudian empat kecamatan wilayah tengah yakni, Karang Baru 16 desa, Kota Kuala Simpang 4 desa, Kejuruan Muda 7 desa dan Rantau 7 desa. Selanjutnya empat kecamatan wilayah hilir Manyak Payed 27 desa, Seruway 9 desa, Bendahara 21 desa dan Banda Mulia 6 desa. []