Beranda blog Halaman 149

Bencana Ekologis Sumatra: Harga Mahal “Pembangunan” yang Ugal-ugalan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: AI)

NUKILAN.ID | INDEPTH — Hujan telah berhenti, tetapi duka belum benar-benar surut dari tanah Sumatra. Rangkaian banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi besar di pulau ini meninggalkan jejak kehancuran yang nyaris tak terbayangkan: korban jiwa mendekati angka seribu, ratusan orang dinyatakan hilang, dan ribuan lainnya menanggung luka, baik yang tampak di tubuh maupun yang bersemayam di ingatan.

Di balik angka-angka itu, rumah-rumah runtuh, lahan berubah menjadi puing, dan mata pencaharian banyak keluarga lenyap dalam sekejap.

Ketika air surut dan lumpur mulai mengering, pekerjaan rumah pemerintah justru kian menumpuk. Tidak cukup hanya membangun kembali jembatan, sekolah, dan permukiman yang luluh lantak; yang tak kalah penting adalah menata ulang kondisi psikologis para penyintas—mereka yang harus belajar hidup berdampingan dengan trauma, kehilangan, dan ketidakpastian masa depan.

Akar persoalan banjir dan longsor ini, tak lain adalah kerusakan hutan yang berlangsung masif. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan, deforestasi di tiga provinsi tersebut melonjak tajam sepanjang 2016–2024. Total hutan yang hilang mencapai 1,4 juta hektare.

Kawasan hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis itu, lenyap akibat kerakusan kekuasaan yang berkelindan dengan kepentingan bisnis. Lahan-lahan tersebut dialihfungsikan menjadi kebun sawit, kawasan industri, dan wilayah pertambangan.

Seberapa besar dampak ekonominya? Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, kerugian ekonomi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus Rp68,67 triliun. Perhitungan ini diperoleh dari pemodelan data hingga 30 November 2025.

Kerugian tersebut meliputi rusaknya rumah warga, merosotnya pendapatan rumah tangga, hancurnya jalan, jembatan, dan fasilitas publik, hingga lenyapnya produksi pertanian akibat lahan terendam.

Dalam menyusun estimasi, Celios menggunakan sejumlah asumsi dasar: biaya kerusakan rumah Rp30 juta per unit; kerusakan jembatan Rp1 miliar per unit; kehilangan pendapatan keluarga selama 20 hari kerja; kerugian hasil panen sawah Rp6.500 per kilogram dengan produktivitas 7 ton per hektare; serta biaya perbaikan jalan Rp100 juta per 1.000 meter. Berdasarkan catatan pemerintah, kebutuhan pemulihan pascabencana mencapai Rp51,82 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp25,41 triliun, mencakup perbaikan 37.546 rumah, jembatan, jalan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan lahan pertanian. Sumatra Utara membutuhkan Rp12,8 triliun, sementara Sumatra Barat Rp13,52 triliun.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa bencana ekologis ini dipicu oleh perubahan tata guna lahan, terutama akibat pembukaan hutan untuk kebun sawit dan aktivitas pertambangan.

“Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh, misalnya, tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan,” kata Bhima.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Hingga 31 Agustus 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan di Aceh hanya mencapai Rp929 miliar. Dana bagi hasil (DBH) sawit tercatat Rp12 miliar, sedangkan DBH minerba Rp56,3 miliar.

Padahal, kerugian terbesar di Aceh justru terjadi pada sektor konstruksi yang mencapai Rp1 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran serta pertanian tanaman pangan. Pola serupa juga dialami Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Itu pun belum menghitung kerugian ekonomi rumah tangga warga dan korban jiwa yang tak ternilai.

Atas kondisi tersebut, Celios mendorong pemerintah untuk menerapkan moratorium izin tambang dan perluasan perkebunan sawit, sekaligus mempercepat peralihan menuju model ekonomi yang berkelanjutan dan restoratif demi mencegah bencana ekologis berulang.

“Proporsi hutan Indonesia terhadap luas daratan, semakin anjlok. Forest rent turun dari 0,81 persen (2000) menjadi 0,42 persen (2021), ini menunjukkan menurunnya fungsi ekologis hutan,” papar Bhima.

Secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, juga melakukan penghitungan kerugian akibat bencana di Sumatra. Angka yang ia peroleh bahkan melampaui estimasi Celios.

“Sekarang sebetulnya kerugian kita berapa? Saya meyakini di atas Rp200 triliun,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/12/2025).

Meski terdapat perbedaan nilai, Marwan sejalan dengan temuan Celios bahwa penyebab utama bencana adalah perambahan hutan yang tidak terkendali. Ia menilai bencana ini sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan pemerintah yang selama bertahun-tahun memberikan legitimasi pengelolaan hutan kepada korporasi.

“Ini harus ada pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya bencana. Apalagi bencana ekologis ini menimbulkan banyak korban jiwa,” tukasnya.

Usai melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak, Marwan mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau. Walaupun pasokan bantuan relatif mencukupi, persoalan distribusi masih menjadi hambatan utama.

Pengangguran dan Kemiskinan: Wajah Krisis Ekonomi Pascabencana

Banjir bandang disertai longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera telah memukul kehidupan ribuan keluarga. Banyak warga kehilangan tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan. Para petani mendapati sawah mereka rusak berat, sementara pedagang pasar tak lagi bisa mencari nafkah karena fasilitas perdagangan hancur diterjang air. Aktivitas ekonomi praktis terhenti di banyak wilayah terdampak.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai, bencana ini akan berdampak langsung pada lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Saya kira, ini bukan peristiwa lokal yang bisa dianggap enteng. Bencana ini, menghantam inti dari kekuatan ekonomi rakyat. Rumah, sawah, ladang dan usaha kecil yang selama puluhan tahun, menopang keluarga. Semuanya rusak,” kata Syafruddin.

Bagi jutaan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, rumah bukan sekadar bangunan untuk berlindung, melainkan hasil jerih payah seumur hidup yang menjadi penopang masa depan. Begitu pula sawah dan ladang, yang berfungsi sebagai “pabrik” keluarga yang tak pernah berpindah—sumber nafkah yang terus berdenyut dari satu musim ke musim berikutnya.

Ketika rumah serta lahan pertanian itu terendam dan rusak, lonjakan jumlah penduduk miskin menjadi tak terelakkan. Tabungan menguap, sementara modal usaha ikut terkubur bersama lumpur dan puing.

Syafruddin menjelaskan, pelaku usaha kecil dan menengah terpaksa menghentikan kegiatan karena gudang terendam, peralatan rusak, dan akses distribusi terputus. Kondisi tersebut membuat mereka tidak lagi mampu membayar pekerja. Akibatnya, banyak buruh dan karyawan terpaksa dirumahkan.

Ia menambahkan, meski data statistik resmi baru akan merekam kenaikan angka kemiskinan beberapa bulan ke depan, proses kemiskinan itu sendiri sudah berlangsung di lapangan. Tanda-tandanya terlihat dari semakin banyak keluarga yang mengurangi porsi makan, menunda pengobatan, menarik anak dari sekolah berbayar, hingga menjual aset yang masih tersisa.

Berbagai tekanan itu memperlemah denyut ekonomi lokal, baik di desa maupun kota-kota kecil di Pulau Sumatera. Tidak mengherankan jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah mengalami tekanan berat.

“Dalam situasi seberat ini, pernyataan pejabat pusat yang seakan meremehkan dampak bencana terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional, terasa menyakitkan. Selama ini, tiga provinsi yang terdampak bencana, punya kotriusi besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional,” Syfaruddin menambahkan.

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen. Pulau Jawa memang menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 56,68 persen, diikuti Sumatera sebesar 22,42 persen, Kalimantan 8,02 persen, Sulawesi 7,36 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,83 persen, serta Maluku dan Papua 2,69 persen.

Untuk wilayah Sumatera sendiri, pertumbuhan ekonominya pada periode yang sama mencapai 4,9 persen. Dari angka tersebut, Aceh menyumbang 0,25 persen terhadap pertumbuhan nasional, Sumatera Utara 1,06 persen, dan Sumatera Barat 0,25 persen.

Sektor pertanian, pertambangan, energi, serta konsumsi rumah tangga dari Pulau Sumatera selama ini menjadi salah satu penggerak utama mesin ekonomi Indonesia. Ketika sektor-sektor tersebut berfungsi normal, kontribusinya diperhitungkan. Namun saat bencana menghancurkan aset masyarakat, dampaknya justru dianggap tidak berarti.

“Di sinilah urgensi penetapan status bencana nasional menjadi sangat kuat,” kata Syafruddin.

Menurutnya, penetapan status tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kunci pengalihan tanggung jawab utama dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dengan status itu, negara memiliki dasar kuat untuk mengerahkan sumber daya fiskal, logistik, dan kelembagaan dalam skala besar.

Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengonsolidasikan BNPB, TNI–Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BUMN logistik, serta pemerintah daerah dalam satu komando terpadu. Melalui mekanisme darurat, proses pengadaan, pembangunan hunian sementara, perbaikan infrastruktur jembatan, hingga pemulihan jaringan listrik dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi dengan payung hukum yang jelas.

Pemulihan Ekonomi di Daerah Bencana

Kabar menggembirakan datang bagi sekitar 141.000 pelaku UMKM di Pulau Sumatra yang terdampak bencana alam. Pemerintah menyiapkan skema keringanan cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mereka bangkit. Namun, fasilitas ini tidak berlaku bagi seluruh debitur KUR yang jumlahnya mencapai 996.000 orang di wilayah tersebut.

“Dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, diperkirakan 141.000 (debitur) dengan baki debet kira-kira Rp 7,8 triliun. Nah, mereka itu terdampak,” ujar Menko Perekooian Airlangga Hartarto di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dari jumlah debitur terdampak tersebut, sekitar 63.000 di antaranya berasal dari sektor pertanian dengan total baki debet mencapai Rp3,5 triliun. Pemerintah kini tengah merumuskan regulasi khusus yang mencakup penghapusan sebagian tagihan kredit, restrukturisasi pinjaman, serta pembukaan akses pembiayaan baru dengan suku bunga sangat rendah.

“Di mana KUR di daerah bencana akan segera dibuatkan regulasi yang tentunya mulai dari penyelesaian penghapusbukuan dan juga restarted KUR dengan bunga yang lebih rendah, khusus di wilayah terdampak,” tambah Airlangga.

Dalam fase pemulihan pascabencana, pemerintah akan memberlakukan skema bunga nol persen. Setelah periode tersebut berakhir, bunga kredit yang dikenakan akan sangat rendah, yakni hanya 3 persen, jauh di bawah bunga KUR normal yang berada di kisaran 6–9 persen.

“Semua memudahkan karena sebetulnya kan mereka akan diberikan kemudahan untuk tidak membayar cicilan di tahun bencana. Kemudian juga bunganya akan dinolkan. Ke depannya kita akan restart dengan bunga yang lebih rendah 3 persen,” tambah Airlangga.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M Ismail Riyadi, telah menetapkan kebijakan khusus terkait perlakuan terhadap kredit debitur yang terdampak bencana di Sumatra. Kebijakan tersebut disusun setelah dilakukan pendataan serta penilaian menyeluruh mengenai dampak bencana terhadap kondisi ekonomi daerah dan kemampuan pembayaran debitur.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” ucap Ismail, Kamis (11/12).

Ketentuan teknis kebijakan ini mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di wilayah dan sektor tertentu yang terdampak bencana.

Dalam regulasi tersebut, terdapat tiga poin utama perlakuan khusus. Pertama, dilakukan penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon pinjaman hingga Rp10 miliar. Kedua, kredit yang direstrukturisasi dapat langsung dikategorikan sebagai lancar, baik restrukturisasi dilakukan sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana. Untuk platform fintech peer to peer (P2P) lending, restrukturisasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana.

Ketiga, debitur terdampak tetap dapat memperoleh pembiayaan baru, dengan kualitas kredit yang dinilai secara terpisah tanpa menerapkan prinsip one obligor.

Kebijakan perlakuan khusus ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Selain itu, OJK juga menginstruksikan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan prosedur klaim, memetakan polis yang terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, serta memperkuat layanan dan komunikasi kepada para nasabah.

“OJK juga berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK,” kata dia.

Kondisi Psikis Penyintas

Banjir bandang yang menerjang tiga provinsi besar di Pulau Sumatera — Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — tidak hanya menimbulkan kerugian material dan ekonomi, tetapi juga menyisakan dampak mendalam bagi kondisi kesehatan masyarakat.

Bencana tersebut bukan sekadar menghancurkan rumah warga, fasilitas umum, dan infrastruktur, melainkan juga memukul kesehatan fisik, emosional, serta psikologis para korban secara serius.

Psikolog sekaligus Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa ribuan korban dilaporkan hilang dan hingga kini sebagian besar belum berhasil ditemukan.

“Kerugian ini, bukan hanya mencerminkan krisis ekologis dan ekonomi, tetapi juga krisis kemanusiaan serta ancaman serius terhadap kesehatan mental masyarakat,” papar Iqbal, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Dari hasil pemantauannya di lokasi terdampak, Iqbal menilai para penyintas bencana memikul beban psikologis yang tidak kalah berat dibandingkan kerusakan fisik yang mereka alami.

Mereka harus menghadapi kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, lahan, hewan ternak, serta mata pencaharian yang selama ini menopang kehidupan keluarga. Akumulasi kehilangan tersebut menciptakan tekanan mental yang sangat besar. “Dampak psikologis setelah bencana, yakni, acute stress reaction, anxiety disorders. Prolonged grief disorder, dan post-traumatic stress disorder (PTSD),” ungkapnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30 hingga 50 persen korban selamat dari bencana besar berpotensi mengalami gejala PTSD dalam tiga bulan pertama pascabencana. UNICEF juga mencatat bahwa anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang paling rentan mengalami gangguan psikologis jangka panjang.

Dalam temuan lapangannya, Iqbal melihat berbagai gejala muncul di tengah masyarakat, mulai dari gangguan tidur, mimpi buruk, rasa takut berlebihan terhadap suara hujan atau gemuruh, menurunnya minat beraktivitas, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, hingga munculnya tanda-tanda depresi.

Karena itu, menurutnya, dampak psikologis harus segera ditangani. Alasannya, pertama, bencana menghadirkan tekanan ekstrem yang melampaui kemampuan individu dalam menghadapi masalah. “Ketika individu merasa tidak berdaya dan situasi dianggap tidak terkendali, muncul kecemasan, ketegangan, dan keputusasaan,” ungkapnya.

Kedua, trauma tidak hanya berupa kenangan buruk semata, tetapi menjadi pengalaman emosional yang tertanam di dalam tubuh. Ia muncul melalui gejala seperti kewaspadaan berlebihan, ketegangan otot, hingga reaksi panik saat menghadapi pemicu tertentu.

“Ketiga, pemulihan trauma tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, keluarga, komunitas, kebijakan pemerintah, hingga sistem budaya. Karena itu, dukungan psikososial harus diberikan secara berlapis dan komprehensif,” pungkasnya.

Di balik lumpur yang mengering di dinding rumah, jembatan yang runtuh, dan sawah yang berubah menjadi lautan kerikil, luka yang paling sunyi justru tersimpan di dalam benak para penyintas. Mereka menata kembali hidup bukan hanya dengan cangkul dan palu, tetapi juga dengan keberanian untuk bangun setiap pagi, melawan ketakutan, kecemasan, dan kehilangan yang belum sepenuhnya pulih.

Bencana mungkin telah berlalu dari layar berita, tetapi proses penyembuhan mental masyarakat masih berlangsung — perlahan, rapuh, dan membutuhkan kehadiran nyata dari semua pihak.(XRQ)

Reporter: AKIL

Ketua IKA Ilmu Pemerintahan USK Nilai Gangguan Listrik Aceh di Luar Batas Normal

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Listrik Padam. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman, menilai gangguan listrik yang terjadi di Aceh pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh dan Sumatra berada di luar batas kewajaran.

Menurut Auliya, penjelasan yang disampaikan PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Ia menyebut, alasan yang dikemukakan PLN terkesan berulang dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Gangguan listrik yang terjadi ini sudah di luar batas normal. Penjelasan yang disampaikan justru menimbulkan kecurigaan publik,” kata Auliya kepada Nukilan.id, Minggu (14/12/2025).

PLN sebelumnya menyampaikan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kerusakan sejumlah komponen serta keterbatasan tenaga dan peralatan operasional yang terdampak banjir. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan adanya gangguan pada PLTU Nagan Raya Unit 2 yang menyebabkan pemadaman listrik meluas di Aceh.

Namun, menurut Auliya, semakin banyak alasan yang disampaikan, justru semakin memperbesar keraguan masyarakat. Ia menilai persoalan gangguan listrik di Aceh bukan hal baru dan telah berulang kali terjadi sebelum bencana banjir.

“Beberapa bulan sebelum banjir, pemadaman listrik sudah sering terjadi dan berlangsung berhari-hari. Ini jelas mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Auliya mempertanyakan efektivitas perbaikan yang dilakukan PLN. Menurutnya, jika perbaikan benar-benar dilakukan secara tuntas, pemadaman tidak semestinya terus berulang dengan pola yang sama.

“PLN selalu menyebut ‘kerusakan’ dan ‘perbaikan’. Tapi semakin sering diperbaiki, pemadaman justru semakin sering terjadi,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak luas pemadaman listrik terhadap perekonomian Aceh. Dalam skala besar, kata Auliya, pemadaman menyebabkan terganggunya sektor industri, mulai dari peternakan ayam petelur, tambak udang dan ikan, hingga industri makanan dan pakaian.

Sementara pada sektor usaha kecil dan menengah, pemadaman listrik memaksa pelaku usaha menanggung biaya tambahan akibat penggunaan genset. Kondisi ini dirasakan oleh pemilik warung kopi, rumah makan, tukang pangkas, bengkel, hingga pelaku usaha mikro seperti penjual minuman, ayam potong, dan es krim.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Aceh. Ketika listrik padam berjam-jam bahkan berhari-hari, mereka yang paling pertama lumpuh,” ujarnya.

Selain dampak ekonomi, Auliya juga menilai gangguan listrik berdampak pada keterbatasan akses informasi, terutama di tengah situasi pascabencana. Padamnya listrik menyebabkan perangkat elektronik tidak dapat digunakan secara optimal, termasuk untuk menyampaikan informasi melalui media sosial.

“Ketika listrik dan jaringan internet terganggu, arus informasi dari dan ke masyarakat juga ikut terhambat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Auliya menyampaikan satu catatan yang ia sebut sebagai asumsi pribadi. Ia menduga kondisi ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke sumber energi listrik mandiri yang lebih ramah lingkungan.

“Ini memang asumsi, tapi bisa jadi masyarakat sedang ‘dipaksa’ untuk mencari alternatif listrik mandiri,” ucapnya.

Ia pun meminta PLN dan pihak terkait untuk lebih transparan serta serius dalam menangani persoalan kelistrikan di Aceh, agar kepercayaan publik tidak terus tergerus. (XRQ)

Reporter: Akil

Ceulangiek Minta Presiden Prabowo Izinkan Bantuan Dunia untuk Aceh di Tengah Bencana Besar

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota DPR Aceh sekaligus Wakil Ketua Komisi I, Rusyidi Muktar atau yang akrab disapa Ceulangiek, melontarkan pernyataan keras terkait penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun langsung menangani krisis kemanusiaan tersebut serta membuka akses bantuan internasional bagi Aceh. Menurut Ceulangiek, skala bencana yang terjadi saat ini tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa.

“Sebanyak 23 kabupaten/kota di Aceh terdampak. Ini bukan bencana biasa, ini bencana dahsyat. Rakyat kehilangan rumah, akses jalan terputus, ekonomi lumpuh total. Pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam. Kami minta Presiden segera bertindak dan memberi izin bagi negara sahabat yang ingin membantu Aceh,” tegasnya, Rabu (10/12/2025).

Ceulangiek menilai respons pemerintah pusat sejauh ini belum sebanding dengan besarnya kerusakan dan penderitaan yang dialami masyarakat. Ia menekankan bahwa kondisi di lapangan membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar koordinasi administratif.

“Aceh sedang menjerit. Ini bukan waktunya untuk rapat tanpa aksi. Jika pemerintah pusat tidak peduli, maka rakyat Aceh berhak mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan yang selama ini kami junjung,” ujarnya dengan nada keras.

Dalam penutup pernyataannya, Ceulangiek kembali menegaskan bahwa tuntutan tersebut lahir dari kondisi darurat kemanusiaan yang tengah dihadapi rakyat Aceh. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepedulian dan tindakan nyata.

“Kami tidak ingin konflik, tapi jika dibiarkan terus, kami siap berdiri sendiri. Kami ingin Aceh ditangani dengan serius, dengan hati dan kepedulian. Izinkan dunia membantu Aceh, karena ini bukan sekadar bencana alam ini ujian kemanusiaan,” pungkasnya.

Profil Kombes Dedy Tabrani: Doktor Antiteror yang Kini Pimpin BNN Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kombes Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh pada Jumat (12/12/2025). (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kombes Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. resmi dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh pada Jumat (12/12/2025). Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa tugas baru Dedy di tengah tantangan serius pemberantasan peredaran narkotika di Aceh.

Berdasarkan informasi internal, pelantikan itu dilaksanakan merujuk Surat Telegram bernomor ST/28/XII/SU/KP.04/2025/BNN yang ditandatangani atas nama Kepala BNN melalui Sestama Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.

Pengalaman dari Kalteng ke Aceh

Sebelum bertugas di Aceh, Dedy menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam masa kepemimpinannya di Kalteng, ia menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghadirkan pendekatan kerja yang adaptif dalam menanggulangi persoalan narkoba.

Karier Dedy terbentuk dari kombinasi pengalaman operasional dan staf di berbagai satuan kepolisian sebelum mengemban tugas di lingkungan BNN. Rekam jejaknya memperlihatkan perpaduan pengalaman lapangan dan kepakaran akademik yang relatif jarang dimiliki pejabat penegak hukum.

Jejak Penanganan Teror Thamrin

Salah satu catatan penting dalam perjalanan kariernya adalah keterlibatan dalam insiden teror di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Januari 2016. Saat itu, Dedy yang berpangkat AKBP dan menjabat Kapolsek Menteng terlibat baku tembak dan menembak mati seorang pelaku di sekitar lokasi ledakan sebuah kedai kopi.

Atas peran tersebut, pada 26 Januari 2016, Kapolri saat itu, Jenderal Badrodin Haiti, menyerahkan penghargaan berupa pin emas kepada Dedy dan sejumlah anggota lain yang dinilai berjasa dalam pengamanan. Peristiwa itu turut membentuk reputasinya sebagai perwira berpengalaman dalam penanganan terorisme dan situasi darurat.

Akademisi dengan Predikat Summa Cum Laude

Di ranah akademik, Dedy meraih gelar doktor Ilmu Kepolisian pada 2020 dengan predikat summa cum laude (nilai 98,66). Ia menyelesaikan studi dalam waktu dua tahun empat bulan. Penelitiannya berfokus pada terorisme keluarga, dengan kajian mendalam terhadap serangan bom bunuh diri sekeluarga di Surabaya pada 2018. Hasil kajian tersebut kemudian dibukukan dan dipublikasikan.

Dedy juga aktif dalam komunitas doktor kepolisian dan pernah menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI). Organisasi ini menjadi wadah kolaborasi akademik dan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penegakan hukum dan keamanan.

Sejumlah karya tulisnya membahas radikalisme, terorisme keluarga, serta strategi pencegahan dan deradikalisasi. Dalam berbagai forum publik dan diskusi akademik, ia menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner, termasuk upaya preventif, edukasi keluarga, serta program deradikalisasi yang manusiawi untuk menekan penyebaran ide kekerasan.

Harapan Baru Pemberantasan Narkotika di Aceh

Dengan latar pengalaman operasional dan akademik tersebut, publik dan pemangku kepentingan di Aceh menaruh harapan agar kepemimpinannya mampu menghadirkan strategi pemberantasan narkotika yang terukur. Perpaduan penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan berbasis komunitas, serta kerja sama lintas sektor dinilai menjadi kunci di provinsi dengan karakteristik geografis dan sosial yang khas.

Kini, dengan tanggung jawab baru di Aceh, Dedy memikul ekspektasi besar untuk memperkuat upaya memerangi jaringan peredaran narkoba serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Listrik Padam Berhari-hari, Ketua IKA IP USK Kritik Sikap Diam Gekrafs Aceh

Penulis
Akil
-
0
T Auliya Rahman
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, T. Auliya Rahman. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gangguan listrik yang terjadi di Aceh kembali menuai sorotan. Pemadaman listrik berhari-hari disebut bukan lagi peristiwa baru, melainkan kejadian yang berulang dalam beberapa waktu terakhir, dengan alasan yang beragam, mulai dari pemeliharaan jaringan, kerusakan komponen, hingga keterbatasan alat akibat banjir yang melanda Aceh dan Sumatra.

Kondisi tersebut mendapat kritik dari Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman. Ia menilai, persoalan listrik yang tak kunjung tuntas telah memberi dampak serius terhadap perekonomian Aceh, sementara sejumlah organisasi yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi justru terkesan tidak bersuara.

Auliya, yang saat ini menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, secara khusus mengkritik Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh.

Menurutnya, sebagai organisasi komunitas yang menjadi wadah pelaku ekonomi kreatif di Aceh dan memiliki relasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat, Gekrafs Aceh seharusnya mampu mengambil peran lebih aktif.

“Gekrafs Aceh perlu memposisikan diri untuk mendorong adanya intervensi kebijakan terhadap persoalan pengelolaan listrik oleh PLN di Aceh, yang selama ini dinilai tidak optimal. Ketika pemadaman listrik terus berulang tanpa kepastian, pelaku ekonomi kreatif dan usaha kecil justru menjadi kelompok yang paling terdampak,” ungkap Auliya kepada Nukilan.id, pada Sabtu (13/12/2025).

Pemadaman listrik, kata Auliya, memiliki rantai dampak yang panjang. Dalam skala besar, kondisi ini menyebabkan terhentinya aktivitas sektor industri, mulai dari usaha peternakan seperti ayam petelur, tambak udang dan ikan, hingga industri makanan dan pakaian, seperti roti, penjahit, dan konveksi.

“Sementara itu, pada skala UMKM, pemadaman listrik menyebabkan kelumpuhan usaha. Biaya operasional meningkat karena pelaku usaha terpaksa menghidupkan genset, terutama bagi pemilik warung kopi, rumah makan, tukang pangkas, bengkel, serta usaha lain yang membutuhkan pasokan listrik besar. Dampak serupa juga dirasakan sektor usaha mikro, seperti penjual minuman, ayam potong, es krim, dan usaha kecil lainnya,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi ekonomi Aceh yang belum pulih pasca banjir. Menurutnya, sebelum bencana pun pertumbuhan ekonomi Aceh sudah terhambat akibat layanan listrik yang tidak stabil.

“Jika tidak ada dorongan serius agar PLN bergerak cepat memperbaiki kelumpuhan listrik, maka tekanan terhadap perekonomian Aceh akan semakin berat,” pungkasnya.

Persoalan listrik ini, lanjut Auliya, tidak hanya menyangkut layanan dasar, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia berharap pihak-pihak yang memiliki akses dan pengaruh kebijakan, termasuk organisasi ekonomi kreatif, tidak memilih diam di tengah krisis yang terus berulang. (XRQ)

Reporter: AKIL

Dirut Bank Aceh Salurkan Bantuan Sembako bagi Korban Banjir Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Dirut Bank Aceh Salurkan Bantuan Sembako bagi Korban Banjir Pidie Jaya. (Foto: FOr Nukilan)

NUKILAN.ID | Meureudu — PT Bank Aceh Syariah melalui Program Bank Aceh Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa pekan lalu diketahui melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, termasuk Pidie Jaya.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, bersama sejumlah Kepala Divisi serta Kepala Cabang Bank Aceh Meureudu, Muhammad Reza Syahrizal. Penyerahan bantuan berlangsung pada Sabtu, 13 Desember 2025, di Posko Utama Penanganan Bencana Banjir Pidie Jaya.

Kehadiran jajaran Bank Aceh Syariah disambut oleh Bupati Pidie Jaya, Tgk. H. Syibral Malasyi, MA, S.Sos, yang didampingi Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, M.T. Dalam kesempatan tersebut, Bank Aceh menyerahkan bantuan tanggap darurat berupa paket sembako untuk masyarakat terdampak banjir.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Bank Aceh terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Bantuan ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial Bank Aceh kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip kita sebagai bank yang melayani dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Fadhil Ilyas.

Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, Tgk. H. Syibral Malasyi, MA, S.Sos, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Bank Aceh kepada korban banjir di daerahnya.

“Terima kasih kepada Bank Aceh yang telah peduli dan memberikan bantuan kepada korban banjir sehingga ikut meringankan beban yang dihadapi.”

Ia juga mendoakan agar Bank Aceh senantiasa diberkahi dan terus berjaya dalam menjalankan aktivitas serta usahanya.

Bantuan paket sembako yang disalurkan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya selama masa tanggap darurat.

Muslim Ayub Desak Kapolri Bertindak Tegas Usut Pengeroyokan Warga Aceh Singkil

Penulis
Redaksi
-
0
Muslim Ayub Desak Kapolri Bertindak Tegas Usut Pengeroyokan Warga Aceh Singkil. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Publik kembali dikejutkan oleh kasus kekerasan terhadap warga Aceh. Belum genap sebulan sejak insiden pemukulan di Sibolga, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini, dua warga Aceh Singkil menjadi korban pengeroyokan di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, wilayah yang berbatasan langsung dengan Aceh Singkil.

Dua korban tersebut adalah Sufriadi, seorang tokoh pemuda, dan Munawir, Kepala Kampung Lae Balno, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Keduanya diduga diserang oleh sekelompok warga Desa Saragih pada Senin (8/12/2025) sekitar pukul 18.15 WIB.

Akibat kejadian itu, kedua korban mengalami luka berat. Sufriadi bahkan dilaporkan masih dalam kondisi kritis dan belum sadarkan diri saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Medan.

Peristiwa pengeroyokan tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh Ponisan Barasa, salah seorang keluarga korban, ke Polsek Manduamas pada Selasa (9/12/2025). Dalam laporan itu, Ponisan melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTPL) Nomor: STTPL/B/99/XII/2025/SPKT/POLSEK MANDUAMAS/POLRES TAPANULI TENGAH/POLDA SUMUT, yang diterima pada Selasa, 9 Desember 2025, pukul 14.34 WIB.

Namun hingga Jumat (12/12/2025), atau empat hari setelah laporan diterima, belum ada satu pun terduga pelaku yang diamankan. Kondisi ini memicu kekecewaan keluarga korban dan warga, yang menilai proses penegakan hukum berjalan lamban dan mendesak aparat kepolisian agar segera bertindak.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum. Politisi Partai NasDem itu menilai belum terlihat langkah signifikan dari Polsek Manduamas maupun Polres Tapanuli Tengah dalam menangani kasus tersebut.

“Ini laporan resmi, bukan delik aduan. Mengapa prosesnya begitu lambat?. Dari puluhan terduga pelaku, tidak satu pun yang diamankan. Ada apa dengan Polsek Manduamas dan Polres Tapteng? Evaluasi harus segera dilakukan, dan saya meminta Kapolri turun tangan,” kata Muslim Ayub.

Ia juga mengingatkan bahwa lambannya penegakan hukum berpotensi memicu ketegangan sosial dan memperbesar isu-isu sensitif di tengah masyarakat.

“Jangan sampai kejadian Sibolga terulang. Ini berpotensi menjadi bom waktu,” ujarnya.

Muslim Ayub menambahkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Aceh Singkil yang turut mendesak Kapolres Tapanuli Tengah agar segera menangkap para pelaku. Di tengah situasi tersebut, suasana di kalangan warga Aceh Singkil dilaporkan semakin memanas.

Masyarakat Kampung Lae Balno kini menuntut keadilan ditegakkan secepat mungkin agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi ketegangan lintas wilayah.

Prabowo Ingatkan Paspampres di Aceh Tamiang agar Tak Mendorong Warga yang Ingin Berfoto

Penulis
Redaksi
-
0
Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Jumat (13/12/2025). (FOTO: Dok. Tim Media Presiden)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegur anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat meninjau posko pengungsian banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Teguran itu disampaikan ketika warga tampak antusias mendekat dan ingin berfoto bersama Presiden.

Peristiwa tersebut terjadi saat Prabowo mendatangi salah satu posko pengungsian dan menyempatkan diri menjenguk seorang pria yang terbaring di tempat tidur posko kesehatan, Jumat (12/12/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan berinteraksi langsung dengan warga.

Ketika berada di lokasi, Prabowo menoleh ke arah kiri dari tempat ia berdiri. Ia melihat sejumlah warga saling berdesakan karena ingin mengabadikan momen dan mendekat untuk berfoto bersama. Melihat kondisi tersebut, Prabowo kemudian menegur Paspampres yang berada di sekitarnya.

“Jangan didorong, dia mau foto lho,” ujar Prabowo kepada Paspampres.

Ucapan Presiden itu membuat suasana di posko menjadi lebih cair. Warga kemudian perlahan menata kembali barisan sehingga sesi foto dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan tertib.

Usai meninjau posko kesehatan, Prabowo melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian untuk melihat secara langsung kondisi warga terdampak bencana serta memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik. Ia juga menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan warga, sekaligus memberikan semangat di tengah proses pemulihan pascabencana.

Setelah dari Aceh Tamiang, Prabowo melanjutkan agenda peninjauan ke posko pengungsian Masjid Besar Al Abrar, Takengon, serta posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah.

Distribusi Bantuan Bencana di Aceh Berjalan Normal, Satgas Pastikan Terkendali

Penulis
Redaksi
-
0
Distribusi Bantuan Bencana di Aceh Berjalan Normal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Lhokseumawe — Proses penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh terus berlangsung dan dipastikan berjalan normal. Pendistribusian dilakukan secara terkendali di bawah pengawasan tim gabungan satuan tugas (satgas) bencana.

Bantuan logistik tersebut dijemput langsung oleh perwakilan masing-masing daerah terdampak. Untuk sementara, distribusi dilakukan melalui jalur darat menuju sejumlah wilayah, seperti Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Sementara itu, penyaluran bantuan ke wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilakukan melalui jalur udara dengan metode airdrop. Langkah ini ditempuh lantaran akses darat ke daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dilalui dan masih dalam tahap perbaikan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Cut Muhammad, mengatakan satgas bencana dipimpin langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Seluruh proses penyaluran bantuan, kata dia, berada di bawah kendali BNPB.

“Kebutulan central logistik atau tempat penampungan bantuan yang aman terpusat di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa. Tetapi pelaksanaan pendistribusiannya langsung daerah oleh masyarakat,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).

Muhammad menjelaskan, Tani Merdeka Indonesia tergabung dalam tim satgas bencana BNPB yang juga melibatkan unsur sipil. Seluruh unsur tersebut berperan aktif sebagai pemantau langsung selama proses pendistribusian bantuan berlangsung.

“Tim satgas bencana bantuan darurat melibatkan, Geucik, Camat, Daramil, Bupati, Walikota dan unsur-unsur lainnya,” terang Muhammad.

Terkait isu dugaan penyimpangan bantuan, Muhammad menegaskan bahwa setiap bantuan yang masuk ke gudang posko terpadu langsung disortir dan dihitung oleh tim satgas.

“Tidak lebih dari 24 jam, barang logistik tersebut sudah harus keluar dari gudang untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, distribusi logistik saat ini mencakup lima kabupaten/kota, yakni Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

“Ini barang yang baru masuk dari Pelabuhan, paling lambat besok sudah semua tersalurkan. Hanya saja, keterlambatan yang menjemput dari perwakilan daerah. Kita ketahui bersama ada daerah gangguan komunikasi,” bebernya.

Organisasi yang tergabung dalam satgas BNPB juga mengimbau masyarakat Aceh, khususnya warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.

“Kami berharap seluruh Masyarakat di Aceh, terkhusus warga yang terdampak bencana, agar tidak mudah terprovokasi. Semua yang terlibat disini, selalu siap mengontrol pendistribusian,” pintanya.

Ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama di wilayah yang sulit terhubung akibat gangguan komunikasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa isu penahanan atau pengendapan bantuan tidaklah benar.

“Namun sebagian daerah masih sulit terhubung, sehingga terjadi miskomunikasi mungkin itu sebagai kendala di lapangan. Sedangkan isu yang beredar bantuan diendapkan, itu tidak benar,” tegasnya.

Bencana Aceh Tamiang, AHY Turunkan Alat Berat untuk Buka Kembali Akses Terputus

Penulis
Redaksi
-
0
AHY kerahkan alat berat untuk memulihkan akses di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. (FOTO: Beritasatu.com/Aep Sopandi)

NUKILAN.ID | BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengerahkan alat berat dalam jumlah besar untuk memperbaiki jalan rusak dan jembatan yang putus akibat bencana di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, serta dua provinsi lain di Sumatera.

“Aceh Tamiang salah satu yang paling terdampak. Bisa dilihat masih banyak keterbatasan akses, dan ini berlaku di tiga provinsi,” ujar AHY di Kota Bandung, Jumat (12/12/2025).

Menurut AHY, banyaknya jalan terputus dan jembatan hancur membuat fokus utama tim di lapangan saat ini adalah membuka kembali akses, meski bersifat sementara.

“Kalau bisa segera disambung kembali walaupun secara temporer. Pembangunan permanen membutuhkan waktu berbulan-bulan, tapi kita tidak bisa menunggu itu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, langkah cepat dilakukan dengan mengerahkan alat berat secepat mungkin untuk membersihkan material longsor sekaligus memulihkan jalur transportasi yang terputus. Upaya ini dinilai penting agar distribusi logistik dapat segera berjalan.

AHY menekankan kebutuhan mendesak pembangunan jembatan perintis guna memperlancar penyaluran bantuan kemanusiaan, mulai dari sembako, obat-obatan, hingga peralatan medis ke wilayah terdampak.

“Kalau ruas jalannya masih terputus, bantuan kemanusiaan sulit dikirim,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan estimasi awal biaya perbaikan infrastruktur pascabencana di Sumatera. “Saya menyampaikan ini kepada pak menteri kemarin dari Kementerian PU, penghitungan awal sekitar Rp 51 triliun, khusus pekerjaan umum, belum termasuk perumahan,” tutupnya.

1...148149150...2,400Halaman 149 dari 2,400

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id