NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Bendera putih terlihat berkibar di sejumlah ruas jalan di Aceh sebagai simbol kondisi darurat. Warga menyatakan tidak lagi sanggup menghadapi bencana banjir yang telah melanda wilayah tersebut selama hampir tiga pekan terakhir.
”Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (14/12/2025).
Dikutip dari Kompas.id, warga menilai pemerintah pusat bergerak lamban dalam menangani bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Aceh. Bendera putih tampak memenuhi jalan-jalan di Aceh Timur dan juga dikibarkan di sepanjang jalan nasional Banda Aceh–Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang.
Hingga tiga pekan pascabencana, bantuan dinilai masih sangat terbatas. Warga akhirnya berinisiatif saling membantu dengan mendirikan dapur umum secara mandiri. Namun, persediaan bahan makanan kian menipis dan kondisi kelaparan mulai dirasakan.
”Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” ujar Zamzami, warga lainnya.
Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyebutkan bahwa masyarakat benar-benar tidak mampu lagi mengatasi dampak bencana yang terjadi. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional.
”Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” katanya.
Desakan tersebut disampaikan agar pemerintah pusat dapat mengambil langkah penanganan darurat secara terpadu, termasuk penambahan bantuan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya. Bantuan dari daerah dinilai tidak lagi mencukupi.
Selain itu, warga berharap pemerintah pusat segera melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Jaminan pemulihan ekonomi juga menjadi tuntutan utama, terutama bagi masyarakat kecil yang kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan.
Masri menambahkan, pengibaran bendera putih merupakan isyarat kondisi darurat yang semestinya direspons cepat oleh negara.
”Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menilai kehadiran negara hampir tidak dirasakan masyarakat dalam menghadapi bencana kali ini.
“Negara seperti ada dan tiada untuk Aceh,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (14/12/2025).
Mantan Sekretaris BRR Aceh-Nias itu menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup berminggu-minggu tanpa listrik dan komunikasi, termasuk di wilayah yang relatif aman seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Kelangkaan BBM dan elpiji turut memperparah situasi, melumpuhkan UMKM dan industri rumah tangga, serta memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Ampon Man, kemampuan penanganan bencana oleh lembaga pemerintah terlihat sangat terbatas. Ia menyoroti keterisolasian sejumlah daerah yang menyulitkan distribusi makanan dan minimnya pengiriman logistik besar-besaran melalui udara, berbeda dengan penanganan bencana tsunami 2004.
“Tidak tampak pengerahan komponen cadangan negara secara masif untuk pencarian dan penyelamatan korban,” kata dia.
Ia juga menilai PLN hanya melakukan perbaikan jaringan listrik dengan mekanisme normal tanpa langkah darurat seperti penyediaan generator di wilayah terdampak. Pertamina pun baru mulai menyalurkan BBM dan elpiji pada hari ke-10 setelah bencana.
Meski demikian, Ampon Man mengapresiasi Badan Pangan Nasional dan Bulog yang dinilai mampu menyediakan stok pangan yang cukup untuk kebutuhan posko kebencanaan.
Ia menegaskan, lambannya respons pemerintah pusat sama halnya dengan meremehkan upaya penyelamatan korban. Menurutnya, masyarakat Aceh harus berani menghadapi bencana dengan kekuatan sendiri.
