Beranda blog Halaman 146

Bendera Putih Berkibar di Aceh, Warga Korban Banjir Teriak Minta Pertolongan

Penulis
Redaksi
-
0
Warga memasang bendera putih di jalanan Aceh sebagai tanda darurat. (FOTO: Instagram/medantalkviral)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gelombang bendera putih dilaporkan berkibar di sejumlah wilayah Aceh. Bendera tersebut tampak dipasang di depan rumah warga, di sepanjang jalan nasional, pos-pos darurat, hingga lokasi pengungsian. Aksi ini menjadi sinyal darurat dari masyarakat yang mengaku tidak lagi sanggup bertahan menghadapi dampak banjir bandang yang terus memburuk.

Tak hanya warga, sejumlah kantor pemerintahan daerah juga dilaporkan ikut mengibarkan bendera putih. Langkah itu disebut sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai daerah di Aceh.

Warga menyebut situasi di lapangan sudah di luar kendali. Bencana banjir dan longsor merusak ribuan rumah, melumpuhkan perekonomian, serta menelan banyak korban jiwa. Mereka yang selamat kini harus menghadapi kelaparan, keterbatasan logistik, dan ketidakpastian kapan bantuan memadai akan tiba.

Di wilayah Aceh Timur hingga Kabupaten Aceh Tamiang, bendera putih terlihat memenuhi jalanan. Hal ini menandai kawasan-kawasan yang dinilai tak lagi mampu bertahan hanya dengan sumber daya lokal.

“Banyak warga dan relawan memasang bendera putih karena tidak tahan dengan situasinya yang sudah sangat parah,” kata Rahmiana, warga Banda Aceh yang tengah menjalankan misi kemanusiaan di Bireuen, kepada Republika, Senin (15/12/2025).

Hal senada disampaikan Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujarnya kepada Kompas, Minggu (14/12/2025).

Menurut Bahtiar, sudah tiga pekan sejak banjir melanda, namun bantuan yang datang masih sangat terbatas. Warga terpaksa membuka dapur umum secara mandiri dan saling berbagi apa adanya, di tengah kondisi bahan makanan yang kian menipis. Banyak warga dilaporkan mulai kelaparan.

Tuntutan Penetapan Bencana Nasional

Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional. Dengan status tersebut, warga berharap penanganan darurat dapat dilakukan secara terpadu dan skala bantuan meningkat signifikan.

Juru Bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, menyebutkan gelombang aksi akan digelar di berbagai daerah, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, hingga kabupaten lainnya. Aksi ini ditujukan sebagai tekanan kepada pemerintah pusat agar segera menambah logistik, tenaga medis, alat berat, serta dukungan lain yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Masyarakat juga mendesak percepatan pendataan kerusakan sebagai dasar relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi wilayah terdampak. Selain itu, warga menuntut adanya jaminan pemulihan ekonomi, terutama bagi mereka yang kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan.

“Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujar Bahtiar.

Di sisi lain, persoalan distribusi bantuan turut memperburuk situasi. Direktur Penegakan Hukum Auriga, Roni Saputra, menilai banyak kelompok masyarakat dan relawan yang ingin mengirimkan bantuan ke Sumatra terhambat oleh keterbatasan transportasi udara. Menurutnya, pesawat nasional memprioritaskan pengiriman bantuan pemerintah, sehingga bantuan dari masyarakat gagal diterbangkan dari Jakarta ke Aceh.

Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjamin penanggulangan bencana yang adil dan efektif. Atas dasar itu, somasi dilayangkan kepada Presiden Prabowo agar memerintahkan maskapai nasional menyediakan armada yang memadai untuk kebutuhan darurat.

Sebelumnya, Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, juga mengungkap adanya banyak tawaran bantuan internasional, termasuk helikopter dan tim pencarian, yang siap membantu percepatan evakuasi dan distribusi logistik ke wilayah pedalaman. Namun, bantuan tersebut belum dapat masuk karena terkendala aturan yang dinilai belum menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Tak Sengaja Bertemu di Kualanamu, Ferry Irwandi dan Raffi Ahmad Bahas Dampak Bencana dan Akses Logistik

Penulis
Redaksi
-
0
Momen pertemuan Ferry Irwandi dan Raffi Ahmad di Bandara Kualanamu (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ferry Irwandi dan Raffi Ahmad secara kebetulan bertemu di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, saat keduanya berada di wilayah Sumatera. Pertemuan singkat itu dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai kondisi daerah terdampak bencana serta persoalan akses logistik yang sempat terputus.

Momen perbincangan tersebut dibagikan Raffi Ahmad melalui unggahan di akun Instagram @raffinagita1717 pada Selasa (16/12/2025), ketika keduanya menunggu penerbangan kembali ke Jakarta. Dilansir Nukilan.id dari video itu, Ferry Irwandi menceritakan pengalamannya meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak bencana.

Ferry memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, terutama Jembatan BNI. Menurut perhitungannya, perbaikan jembatan tersebut awalnya diperkirakan memakan waktu empat hingga lima minggu. Namun, pengerjaan berhasil diselesaikan hanya dalam sekitar enam hari dan kini sudah kembali beroperasi.

“Kita apresiasi banget itu kecepatan perbaikan infrastrukturnya. Dari matematika yang kita kalkulasi itu, untuk jembatan BNI itu bisa selesai 4-5 minggu sama pemerintah kita,” tutur Ferry.

Selain itu, Ferry juga menyoroti kondisi Bener Meriah dan Takengon yang sempat mengalami isolasi cukup parah akibat terputusnya seluruh jalur logistik. Ia menjelaskan bahwa listrik di wilayah kota sudah kembali menyala dan ketersediaan air relatif ada, namun sejumlah desa masih menghadapi keterbatasan akses.

Ia menyebut, di beberapa wilayah, isolasi bahkan berdampak langsung pada ketersediaan beras, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya. Terputusnya akses jalan membuat distribusi bantuan dalam jumlah besar sulit menjangkau masyarakat.

“Masalahnya adalah, karena akses ini putus semua, nggak bisa tuh masuk ratusan ton (sembako),” jelasnya.

Meski demikian, Ferry menyampaikan perkembangan positif terkait jalur Rembele yang kini telah kembali terhubung dengan Bener Meriah dan Takengon. Jalur tersebut dinilai dapat menjadi solusi penting untuk memperlancar distribusi bantuan logistik.

“Berita baiknya di Rembele ini, Bener Meriah sama Takengon sudah terhubung. Jadi kalau kita bisa drop di situ,” ungkap Ferry.

Sementara itu, Raffi Ahmad menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi bencana. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah terdampak merupakan bagian dari Indonesia dan perlu mendapat bantuan tanpa memandang batas daerah.

“Jadi, intinya kita sekarang semuanya sama-sama. Kita Indonesia satu. Kita bersatu. Kita bantu semuanya,” tegas Raffi.

Ferry Irwandi juga menyampaikan bahwa sejak hari pertama di lokasi, penanganan bencana mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Polri, BNPB, tim SAR, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Raffi menambahkan bahwa seluruh elemen bergerak maksimal karena kebersamaan menjadi kunci utama dalam situasi bencana.

Menutup perbincangan, Ferry Irwandi dan Raffi Ahmad mengajak semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, untuk terus saling membantu dan menjaga kondisi di tengah masa pemulihan. Keduanya optimistis proses pemulihan dapat berjalan, meski tidak mudah, selama seluruh elemen bangsa bergerak bersama dan saling menguatkan. (XRQ)

Reporter: Akil

Nasir Djamil: Surat Aceh ke Lembaga PBB Murni Urusan Kemanusiaan, Bukan Kritik ke Pusat

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Komisi III Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Nasir Djamil. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, menilai langkah Pemerintah Aceh menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, sebagai hal yang wajar dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat.

Menurut Nasir, UNDP dan UNICEF memang memiliki program rutin di Aceh setiap tahun. Karena itu, permintaan bantuan pascabencana yang dilakukan Pemerintah Aceh dinilainya sebagai langkah normal dalam situasi darurat kemanusiaan.

“Sebenarnya surat itu tidak ada yang luar biasa karena UNDP dan UNICEF itu setiap tahunnya punya program di Aceh. Karena itu, sangat wajar kalau Pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya,” kata Nasir Djamil kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan, permintaan bantuan tersebut tidak bisa dimaknai sebagai anggapan bahwa pemerintah pusat tidak mampu menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh.

“Permintaan kepada UNDP dan UNICEF bukanlah dimaksud untuk menyudutkan pemerintah pusat. Sebab, surat itu semata-mata atas dasar kemanusiaan,” kata Nasir.

Lebih lanjut, Nasir menilai isi surat tersebut justru mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,” sambungnya.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap pemerintah pusat dapat memahami langkah yang diambil Pemerintah Aceh. Ia juga meminta agar proses birokrasi terkait masuknya bantuan ke Aceh tidak dipersulit, baik bantuan berupa barang maupun tenaga relawan.

“Kita mengharapkan agar pusat bisa memahami langkah yang diambil oleh Gubernur Aceh yang menyurati kedua lembaga itu. Apalagi saat ini ada beberapa kelompok masyarakat di luar Indonesia yang ingin datang membawa bantuan. Diharapkan birokrasi untuk menerima bantuan berupa barang dan orang jangan dipersulit,” kata Nasir Djamil.

“Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya se-Tanah Air dan juga dari luar negeri,’ tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengirimkan surat resmi kepada dua lembaga PBB terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (15/12).

Muhammad MTA menyebutkan, hingga saat ini terdapat 77 lembaga dengan total 1.960 relawan yang telah terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Mereka berasal dari lembaga lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah.

Sejumlah lembaga juga telah terdaftar dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta beberapa lembaga lainnya.

Aceh Minta Bantuan PBB Tangani Bencana, Komisi I DPR Nilai sebagai Inisiatif Percepat Bantuan

Penulis
Redaksi
-
0
Dave Laksono (Foto: Anggi Muliawati/detikcom)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi langkah Pemerintah Aceh yang resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Dave menilai langkah tersebut sebagai bentuk inisiatif daerah untuk mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurut Dave, kedua lembaga PBB tersebut memang memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama internasional tetap berada dalam koridor koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kedua lembaga tersebut memiliki mandat kemanusiaan dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana. Namun penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik,” ujarnya.

Legislator dari Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap pemulihan bencana di Aceh serta wilayah lain di utara Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ia menilai koordinasi yang solid antar pihak akan mempercepat proses pemulihan.

“Masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan,” kata Dave.

Dave juga menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang melanda Aceh dan wilayah sekitarnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra internasional agar penanganan bencana berjalan efektif.

“Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional,” katanya.

“Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak,” lanjut Dave.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut permintaan tersebut mempertimbangkan pengalaman internasional dalam penanganan bencana besar.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Senin (15/12).

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 77 lembaga dengan 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlah relawan diperkirakan akan terus bertambah.

Sejumlah lembaga juga telah tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, serta Yayasan Geutanyoe.

Polda Aceh Bangun Jembatan Darurat di Aceh Singkil untuk Pulihkan Akses Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Pembuatan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, pada Senin (15/12/2025). (Foto: Polda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh melalui personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh bersama personel Kodim Aceh Singkil, Polres Aceh Singkil, serta masyarakat setempat melaksanakan pembuatan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat tersebut merupakan respons cepat atas kerusakan infrastruktur yang terjadi, guna memastikan kembali kelancaran akses transportasi dan aktivitas masyarakat.

“Pembuatan jembatan darurat ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mobilitas dan roda perekonomian dapat kembali berjalan, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara melalui sinergi TNI–Polri dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana maupun kondisi darurat,” ujar Kabid Humas.

Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan Peleton V Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Bripka Muzlian. Proses pembangunan turut melibatkan berbagai unsur terkait serta partisipasi aktif warga setempat, yang mencerminkan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI–Polri dengan masyarakat, khususnya dalam membantu wilayah yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana.

Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam setiap upaya kemanusiaan, serta mendukung percepatan pemulihan kondisi masyarakat melalui kerja sama dan sinergi dengan seluruh elemen.

Mendagri Pelajari Surat Aceh ke Dua Badan PBB soal Bantuan Penanganan Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Nukilan.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Aceh resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Menanggapi langkah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan terlebih dahulu mempelajari surat permintaan bantuan tersebut.

“Nanti kita pelajari,” kata Tito, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Tito kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Tito juga mengaku belum membaca secara rinci surat yang dikirim Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan PBB tersebut.

“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa Pemprov Aceh telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Menurutnya, kedua lembaga tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, terutama pascabencana tsunami Aceh 2004.

“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini setidaknya telah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh untuk membantu penanganan bencana. Mereka turun langsung ke wilayah terdampak, menyalurkan bantuan, serta mendampingi para pengungsi. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.

“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar Jubir Pemprov Aceh.

Gubernur yang dimaksud adalah Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Diketahui, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi tersebut tercatat mencapai 1.030 orang, sementara 206 warga dinyatakan hilang. Adapun jumlah pengungsi per 15 Desember 2025 mencapai 608.940 orang.

Aceh Pertahankan Status Informatif di Ajang Keterbukaan Informasi Publik 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Pertahankan Status Informatif di Ajang Keterbukaan Informasi Publik 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Aceh kembali menorehkan capaian nasional dengan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/12/2025).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat, Pemerintah Aceh meraih nilai 97,06 dan menempati posisi keenam tertinggi secara nasional. Capaian ini menegaskan konsistensi Aceh dalam menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh selaku PPID Utama, Dr. Edi Yandra, S.STP., MSP, dan diserahkan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat, Gede Narayana.

Edi Yandra mengapresiasi kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Aceh. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat Pemerintah Aceh dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Edi Yandra.

Ia menambahkan, keberhasilan ini juga didukung pimpinan Pemerintah Aceh serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk akademisi, media, dan masyarakat sipil.

Pada 2025, KI Pusat melakukan monev terhadap 387 badan publik dari berbagai kategori. Dari jumlah tersebut, 197 badan publik atau 50,9 persen berhasil meraih kualifikasi Informatif, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Penilaian monev mencakup aspek sarana dan prasarana, kualitas dan jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi. Tahapan penilaian dilakukan melalui pengisian kuesioner evaluasi diri dengan bobot 80 persen dan presentasi atau uji publik sebesar 20 persen.

Dalam tahapan awal, Pemerintah Aceh memperoleh nilai 100 pada pengisian kuesioner evaluasi diri melalui aplikasi Monev Elektronik KI Pusat setelah diverifikasi dari sisi kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi data.

Pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar 19 November 2025 di Jakarta, Pemerintah Aceh memaparkan empat strategi utama pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Strategi tersebut meliputi keterlibatan pemangku kepentingan hingga tingkat gampong, kolaborasi lintas sektor, partisipasi publik dalam kampanye keterbukaan informasi, serta penyebarluasan konten dan peningkatan kebermanfaatan informasi.

Di sisi kebijakan, Pemerintah Aceh menjalankan berbagai program pendukung, antara lain pendampingan PPID kabupaten/kota hingga gampong, monitoring dan evaluasi SKPA, peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi, serta penguatan forum koordinasi teknis PPID.

Dukungan infrastruktur layanan informasi publik juga terus diperkuat, mulai dari penyediaan desk layanan, command center, gedung baru, hingga dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Aceh.

Sepanjang 2025, Pemerintah Aceh turut melakukan terobosan berbasis digital dengan menghadirkan lebih dari 233 layanan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik.

“Konsistensi dalam keterbukaan informasi publik akan terus kami jaga agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal, sekaligus mendorong partisipasi publik dan terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan transparan,” tutup Edi Yandra.

Dalam penganugerahan tersebut, turut hadir Plh PPID Utama Aceh Safrizal AR serta Komisioner Komisi Informasi Aceh.

Mahasiswa dan Ormawa UBBG Hadirkan Solidaritas di Tengah Tangis Pengungsian Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa dan Ormawa UBBG Hadirkan Solidaritas di Tengah Tangis Pengungsian Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Di tengah dampak banjir dan longsor yang masih menyisakan lumpur serta rumah-rumah rusak, warga terdampak di Aceh bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan. Anak-anak beristirahat di atas tikar, para ibu menghadapi kehilangan dapur dan rumah, sementara lansia berupaya menerima kenyataan pahit pascabencana.

Dalam situasi itu, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) memilih hadir untuk membantu, meski dengan sumber daya yang terbatas, Senin (16/12/2025).

Mahasiswa dan Ormawa UBBG bergotong royong menggalang bantuan dengan membuka posko darurat, turun ke jalan, serta mengajak masyarakat berpartisipasi. Setiap donasi yang terkumpul dan paket kebutuhan pokok yang disalurkan dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan penguatan bagi para penyintas yang hidup dalam ketidakpastian.

Salah satu mahasiswa UBBG, Fadhlanil Hafidhi, kepada Nukilan.id menyampaikan kesan setelah meninjau langsung kondisi pengungsian.

“Di tenda pengungsian, kami melihat anak-anak yang bertanya kapan bisa pulang, sementara rumah mereka sudah rata dengan tanah. Kami melihat orang tua yang kehilangan segalanya, tetapi tetap berusaha tersenyum. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa UBBG, Ormawa, dan masyarakat yang telah membantu. Bantuan ini mungkin tidak mampu menghapus luka, tetapi setidaknya memberi mereka kekuatan untuk bertahan,” ujar Fadhlanil dengan nada lirih.

Ia menegaskan, penderitaan korban bencana tidak semestinya dinormalisasi. Selama kebutuhan dasar seperti makanan layak, selimut, dan obat-obatan masih dibutuhkan, solidaritas harus terus dijaga dan kepedulian tidak boleh meredup.

Aksi kemanusiaan mahasiswa dan Ormawa UBBG menunjukkan peran kampus dalam merespons bencana. Di tengah tangis dan doa di pengungsian, kehadiran mereka menyampaikan pesan kebersamaan: Aceh tidak sendiri, dan duka ini adalah duka bersama. (XRQ)

Reporter: AKIL

Mahasiswa dan Ormawa UBGG Tuai Apresiasi atas Aksi Kemanusiaan Bantu Korban Banjir dan Longsor Aceh–Sumatra

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator Lapangan, Salim Syuhada JA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aksi kemanusiaan yang digerakkan mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas UBGG mendapat apresiasi luas. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra, mahasiswa turun langsung ke lapangan melalui penggalangan serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Bantuan yang dihimpun terdiri atas kebutuhan pokok, logistik darurat, dan donasi yang berasal dari mahasiswa, Ormawa, serta masyarakat luas. Kehadiran mahasiswa di lokasi bencana menjadi bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab moral sebagai bagian dari kekuatan sosial yang peka terhadap penderitaan rakyat.

Meski dihadapkan pada keterbatasan dan medan yang tidak mudah, mereka tetap berupaya memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Koordinator Lapangan, Salim Syuhada JA, kepada Nukilan.id menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa UBGG, ormawa, dan masyarakat yang dengan tulus menyumbangkan tenaga, pikiran, dan materi. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar bantuan, tetapi wujud nyata solidaritas dan kemanusiaan yang tidak boleh padam,” ujarnya.

Di sisi lain, Salim juga menyoroti peran pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Ia menilai kehadiran negara masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terdampak.

“Ketika mahasiswa dan masyarakat sipil harus bergerak lebih dulu, ini menjadi pertanyaan besar tentang di mana negara berdiri. Pemerintah pusat seharusnya tidak datang terlambat. Penanganan bencana harus cepat, serius, dan menyentuh akar persoalan, bukan sekadar seremonial dan janji,” tegasnya.

Aksi kemanusiaan mahasiswa dan Ormawa UBGG ini menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya menguji ketangguhan masyarakat, tetapi juga kepemimpinan dan keberpihakan.

Mereka menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, sekaligus mendorong agar tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan masa depan masyarakat Aceh dan Sumatra benar-benar diwujudkan. (XRQ)

Reporter: AKIL

Bencana dan Ketahanan Ekonomi Rakyat Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

NUKILAN.id | OPINI – Bencana alam yang kembali melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan duka kemanusiaan, tetapi juga mengguncang sendi ekonomi masyarakat. Bagi banyak warga, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, banjir, longsor, dan gempa berarti terhentinya sumber penghasilan dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan darurat, tetapi juga sebagai tantangan ekonomi jangka menengah dan panjang. 

Aktivitas ekonomi rakyat merupakan sektor yang paling rentan saat bencana terjadi. Lahan pertanian terendam, peralatan usaha rusak, hasil panen gagal dipetik, dan aktivitas perdagangan terhenti. Nelayan pun menghadapi keterbatasan melaut akibat kerusakan sarana dan kondisi alam yang belum stabil. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, bencana sering kali berarti hilangnya modal usaha yang dikumpulkan dalam waktu lama. 

Dalam konteks ini, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada bantuan darurat. Bantuan logistik dan kebutuhan dasar memang penting pada fase awal, namun pemulihan ekonomi masyarakat perlu menjadi bagian dari agenda utama pascabencana. Tanpa pemulihan mata pencaharian, risiko kemiskinan dan kerentanan sosial akan semakin meningkat. 

Pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan komitmen dalam penanganan bencana melalui berbagai program bantuan dan pemulihan. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa program pemulihan ekonomi benar-benar menjangkau masyarakat paling terdampak. Pendekatan berbasis data dan kondisi lokal sangat diperlukan agar bantuan tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. 

Pemulihan ekonomi rakyat juga membutuhkan pelibatan aktif masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM perlu dilibatkan dalam proses perencanaan agar program yang dijalankan selaras dengan realitas lapangan. Skema bantuan modal bergulir, perbaikan sarana produksi, serta pendampingan usaha dapat menjadi langkah awal untuk membantu masyarakat kembali mandiri secara ekonomi. 

Selain itu, peran sektor swasta dan lembaga sosial dapat menjadi penguat dalam proses pemulihan. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan percepatan pemulihan ekonomi melalui penyediaan akses permodalan, pasar, dan pelatihan keterampilan. Dalam kerangka ini, komunikasi yang transparan dan saling percaya menjadi kunci agar kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Bencana juga memberikan pelajaran penting tentang keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi akibat bencana berpengaruh langsung pada keberlangsungan usaha masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, seperti rehabilitasi lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan perlindungan kawasan pesisir. 

Aceh memiliki pengalaman panjang dalam membangun kembali ekonomi masyarakat pascabencana. Modal sosial yang kuat, semangat gotong royong, dan solidaritas antarwarga menjadi kekuatan utama dalam menghadapi masa sulit. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi lintas sektor, serta komunikasi publik yang empatik, pemulihan ekonomi rakyat Aceh dapat berjalan lebih cepat dan berkeadilan. 

Bencana memang membawa kerugian besar, tetapi juga menjadi momentum untuk menata kembali sistem ekonomi yang lebih tangguh. Ketahanan ekonomi rakyat bukan hanya soal bangkit dari kerugian, melainkan tentang membangun masa depan yang lebih siap menghadapi risiko. Dalam konteks itulah, pemulihan ekonomi pascabencana harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang bagi Aceh.

Oleh: Devi Khairunnisa (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, UNISKA Banjarmasin Kalimantan Selatan)

1...145146147...2,400Halaman 146 dari 2,400

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id