Beranda blog Halaman 146

Kadishub Aceh Sebut Penumpukan Penumpang di Simeulue Akibat Terpusat ke Calang

0
Kapal di Pelabuhan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa penumpukan penumpang di Pelabuhan Simeulue saat arus balik Lebaran terjadi karena tingginya konsentrasi masyarakat yang memilih rute penyeberangan menuju Calang, Aceh Jaya.

Faisal mengatakan, sebenarnya tersedia beberapa alternatif lintasan penyeberangan dari Simeulue ke daratan, tidak hanya ke Calang, tetapi juga ke Singkil dan Labuhan Haji. Namun, mayoritas penumpang tetap memilih satu tujuan, sehingga memicu antrean.

“Sebenarnya ada kapal yang juga melayani rute ke Singkil dan Labuhan Haji. Namun, sebagian besar penumpang memilih berangkat ke Calang, sehingga terjadi penumpukan ke satu tujuan,” ujar Faisal di Banda Aceh, Senin (30/03).

Ia menjelaskan, pada lintasan lain seperti ke Labuhan Haji dan Singkil, kapasitas angkutan masih tersedia. Bahkan, terdapat kapal yang belum terisi penuh.

Selain faktor pemilihan rute, lonjakan penumpang juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang melakukan perjalanan pada hari-hari terakhir masa libur Lebaran.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memaksakan berangkat pada hari terakhir liburan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan antrean,” katanya.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan Aceh bersama operator penyeberangan, yakni ASDP. Ia juga mengimbau masyarakat agar ke depan dapat merencanakan perjalanan lebih matang serta memanfaatkan lintasan alternatif yang tersedia.

“Ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi penumpukan di hari terakhir, karena masih ada lintasan lain yang bisa menjadi pilihan,” ujar Faisal.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google New

Nilai Tukar Petani Aceh Turun 0,88 Persen pada Maret 2026

0
Ilustrasi petani. (Foto: Pixabay)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh pada Maret 2026 tercatat sebesar 124,10 atau turun 0,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan melemahnya daya beli petani di tengah dinamika harga komoditas pertanian.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, mengatakan bahwa penurunan NTP dipengaruhi oleh turunnya indeks harga yang diterima petani.

“Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan, diperoleh nilai tukar petani sebesar 124,10 dan ini mengalami penurunan sebesar 0,88 persen dibandingkan Februari 2026,” ujar Ilham dalam konferensi pers virtual, dikutip Nukilan, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya harga sejumlah komoditas utama. Ia menyebut komoditas seperti gabah, kakao (cokelat biji), dan cabai rawit menjadi penyumbang utama penurunan indeks harga yang diterima petani.

Secara tidak langsung, Tasdik menjelaskan bahwa turunnya harga komoditas tersebut berdampak pada pendapatan petani, sementara di sisi lain biaya yang harus dikeluarkan petani cenderung meningkat.

BPS mencatat, indeks harga yang diterima petani pada Maret 2026 sebesar 153,48 atau turun 0,80 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sebaliknya, indeks harga yang dibayar petani justru naik 0,08 persen menjadi 123,67.

Kenaikan indeks harga yang dibayar petani tersebut dipicu oleh meningkatnya harga beberapa komoditas konsumsi dan biaya produksi, seperti ikan bandeng, telur ayam ras, dan ikan kembung.

Meski secara umum NTP mengalami penurunan, Tasdik mengungkapkan bahwa tidak semua subsektor mengalami kondisi serupa. Beberapa subsektor justru mencatatkan peningkatan.

Ia menyebut subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya mengalami kenaikan NTP pada Maret 2026.

Dengan kondisi tersebut, BPS menilai dinamika NTP mencerminkan adanya ketimpangan pergerakan harga antar subsektor pertanian di Aceh. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperhatikan stabilitas harga komoditas utama guna menjaga kesejahteraan petani. []

Reporter: Sammy

Wamendagri Bima Arya Minta Praja IPDN Jaga Konsistensi Pengabdian di Aceh Tamiang

0
Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberi arahan kepada Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menjalani Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga di Kabupaten Aceh Tamiang. (Foto: Kemendagri)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menjalani Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga di Kabupaten Aceh Tamiang agar tetap menjaga konsistensi selama masa pengabdian.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembina apel penerimaan Satuan Praja Pratama IPDN di Aceh Tamiang, Rabu (1/4/2026).

Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa gelombang ini berpotensi menjadi penugasan terakhir bagi para praja. Karena itu, mereka diminta menuntaskan pengabdian dengan baik tanpa meninggalkan catatan negatif.

“Tiga bulan lalu tempat ini betul-betul lumpuh. Suasananya jauh berbeda ketika senior kalian memasuki tempat ini. Suasananya mencekam, tidak ada penerangan, tidak ada air, aktivitas lumpuh semua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, praja yang bertugas sebelumnya menghadapi kondisi yang sangat sulit. Namun dalam tiga bulan terakhir, situasi mulai berangsur pulih berkat kerja sama praja, pemerintah daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Saat ini, aktivitas pemerintahan dan layanan publik di Aceh Tamiang telah kembali berjalan.

Meski kondisi membaik, Bima mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tetap tidak ringan. Ia menekankan pentingnya kepekaan dalam membaca situasi di lapangan.

“Jangan salah memahami situasi membaca lapangan, jangan pernah menganggap enteng,” tegasnya.

Menurutnya, jika pada fase sebelumnya praja berfokus pada pemulihan fungsi pemerintahan, maka pada tahap ini mereka dituntut lebih aktif terlibat langsung di tengah masyarakat.

Selain itu, Bima juga mengingatkan agar para praja menjaga nama baik institusi serta memanfaatkan masa penugasan sebagai sarana belajar.

“Tolong selalu jaga nama baik dari institusi kebanggaan kita IPDN dan Kemendagri,” pesannya.

Ia menambahkan, keberhasilan pengabdian tidak hanya ditentukan oleh awal yang baik, tetapi juga bagaimana menuntaskan tugas dengan maksimal.

“Perlombaan sering kali ditentukan bukan bagaimana kita start, tetapi bagaimana kita bisa menutup dan mengakhiri,” tandasnya.

Sebelum apel penerimaan, Bima turut meninjau langsung titik operasi di Dusun Bahagia dan Dusun Amalia yang akan menjadi lokasi penugasan praja. Di lokasi tersebut, para praja akan difokuskan pada kegiatan pembersihan lumpur di rumah warga, drainase, serta jalan desa sebagai bagian dari percepatan pemulihan lingkungan pascabencana.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Perawat Joget saat Operasi di RS Datu Beru Aceh Tengah Viral, Manajemen Tegaskan Pelanggaran Disiplin

0
Tangkapan Layar Seorang perawat berinisial RA berjoget di ruang operasi RSU Datu Beru Takengon, Aceh Tengah. (Foto: Nukilan))

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Seorang perawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, menjadi sorotan publik setelah video dirinya berjoget di ruang operasi viral di media sosial.

Video tersebut pertama kali beredar melalui akun Instagram Lingkaran Gayo pada Rabu (1/4/2026). Dalam rekaman itu, terlihat tiga dokter tengah melakukan tindakan operasi dengan mengenakan pakaian bedah berwarna hijau.

Namun, di tengah proses operasi, seorang pria berinisial RA tampak berjoget mengikuti irama musik disc jockey (DJ) yang diduga diputar menggunakan pengeras suara. Aksi tersebut menuai perhatian karena dilakukan di ruang operasi yang seharusnya steril dan penuh konsentrasi.

Amatan Nukilan.id, dalam video itu tampak seorang dokter terlihat menggelengkan kepala saat melihat aksi RA, sementara dua dokter lainnya sesekali menatap dengan ekspresi heran. RA juga tampak mengenakan botol cairan infus sebagai kalung saat berjoget.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri kritik dari warganet yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dan melanggar etika profesi tenaga kesehatan.

Kepala RSU Datu Beru Takengon, Gusnarwin, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi dan tidak dapat ditoleransi oleh pihak rumah sakit.

“Dia itu inisiatif sendiri. Sebagai instansi, kami tidak diterima, tidak ditoleransi,” ujar Gusnarwin saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (2/3/2026).

Ia menyampaikan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan investigasi internal dan memastikan bahwa pelaku merupakan staf perawat di kamar operasi. Kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setdakab Aceh Tengah untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Gusnarwin, tindakan RA dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin kepegawaian dan telah dibahas bersama pimpinan daerah untuk penjatuhan sanksi.

“Detail operasinya pastinya belum tahu, tetapi sudah dilakukan investigasi internal, kami anggap kelalaian, dan kami sudah diskusikan dengan atasan, dan diberikan hukuman,” ucapnya. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

AP3A Desak Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Rp16,9 Miliar di Distan Aceh Selatan

0
Aliansi Pemuda Pegiat Pertanian Aceh (AP3A) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (2/4/2026). (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aliansi Pemuda Pegiat Pertanian Aceh (AP3A) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (2/4/2026), guna mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pertanian Aceh Selatan.

Aksi tersebut merujuk pada temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 42.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024. Dalam laporan itu disebutkan adanya indikasi penyimpangan dana hibah mencapai Rp16,99 miliar, serta tambahan dugaan penyimpangan sebesar Rp440,6 juta.

Pantauan Nukilan.id, Koordinator Lapangan AP3A, Riski Alfandi, menegaskan bahwa dugaan tersebut bukan sekadar isu, melainkan berdasarkan hasil audit resmi negara yang juga telah diperkuat melalui uji petik lapangan pada 11 November 2025.

“Dugaan ini bukan isu liar, ini berbasis temuan resmi negara dan telah diuji di lapangan. Jika sampai hari ini belum ada langkah tegas, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Riski, hasil uji lapangan semakin menguatkan dugaan tersebut karena tidak ditemukan bukti pembanding dari pihak Dinas Pertanian Aceh Selatan.

AP3A juga menyoroti lambannya penanganan kasus oleh Kejati Aceh. Ia menilai sikap diam aparat penegak hukum tidak bisa dianggap sebagai bentuk netralitas.

“Jika Kejaksaan Tinggi Aceh tidak mampu atau tidak berani mengusut tuntas dugaan Rp17 miliar ini, maka pimpinan lembaga tersebut layak dievaluasi. Hukum tidak boleh kalah oleh diam,” tegasnya.

Selain itu, AP3A turut mendorong Pemerintah Aceh untuk menunjukkan komitmen dalam menertibkan satuan kerja perangkat daerah (SKPK) yang bermasalah, termasuk di sektor pertanian.

“Jika dugaan ini terbukti, maka Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan layak untuk dicopot. Jabatan tidak boleh menjadi tameng bagi penyimpangan anggaran,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak Kejati Aceh segera mengusut tuntas dugaan korupsi, meminta transparansi proses hukum, serta menuntut objektivitas dalam penanganan perkara.

AP3A juga menyebut bahwa advokasi ini sempat dihentikan sementara akibat situasi bencana di Aceh, namun kini kembali dilanjutkan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal penggunaan anggaran publik.

Mereka mengingatkan bahwa dugaan penyimpangan di sektor pertanian memiliki dampak luas, terutama terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

“Jika dugaan ini tidak benar, buktikan. Jika benar, tindak. Karena ini menyangkut hak rakyat,” tutup Riski. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kepala BPKA Dampingi Gubernur Aceh Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025

0
Kepala BPKA Dampingi Gubernur Aceh Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. (Foto: BPKA)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, mendampingi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang bertujuan memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Selain Kepala BPKA, Gubernur Aceh juga didampingi Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, S.IP., MPA, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Aceh Ir. Abdullah, ST., CFrA, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama, SE., MM., Ak., CSFA, serta Wakil Ketua II DPR Aceh Ali Basrah, S.Pd., M.M.

Entry Meeting menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah karena menandai dimulainya pelaksanaan audit oleh BPK RI. Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh dapat terus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI juga merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ekspor Aceh Melonjak 35,84 Persen, Sektor Pertambangan Jadi Penopang Utama

0
Ilustrasi ekspor impor. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Februari 2026 tercatat sebesar USD 64,64 juta. Angka ini mengalami kenaikan signifikan hingga 35,84 persen dibandingkan Januari 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan bahwa kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada periode tersebut berasal dari bahan bakar mineral.

“Angkanya sebesar USD 39,40 juta, barang ekspor ini didominasi oleh komoditas Batubara,” ujarnya saat rilis bulanan di Kantor BPS Aceh, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, tujuan utama ekspor Aceh pada Februari 2026 adalah India, dengan total nilai mencapai USD 51,02 juta. Komoditas yang diekspor ke negara tersebut didominasi oleh batubara, minyak kelapa sawit (CPO), serta berbagai produk kimia.

Berdasarkan sektor, kontribusi terbesar terhadap ekspor Aceh berasal dari sektor pertambangan dengan nilai mencapai USD 39,43 juta, menjadikannya sebagai penopang utama kinerja ekspor daerah.

Di sisi lain, nilai impor Provinsi Aceh pada Februari 2026 juga mengalami peningkatan. Tercatat sebesar USD 43,86 juta atau naik 47,57 persen dibandingkan Januari 2026.

“Selama bulan Februari 2026 nilai impor senilai USD 43,86 juta didominasi komoditas Bahan Bakar Mineral/Gas. Dengan rincian senilai 42,64 juta USD dan sisanya berupa bahan bakar minyak senilai 1,22 juta USD,” sebutnya.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Aceh pada Februari 2026 mengalami surplus sebesar USD 20,77 juta.

Adapun total nilai ekspor komoditas asal Aceh yang dikirim melalui pelabuhan di dalam provinsi mencapai USD 52,85 juta atau setara 81,76 persen dari total ekspor pada periode tersebut.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Cak Imin Pasang Target Besar untuk PKB di Aceh, Dorong Kebijakan Nasional Pro-Rakyat

0
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, saat pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh. (Foto: PKB)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa malam.

Dalam pidatonya, Cak Imin menyoroti pentingnya penanganan bencana alam yang kerap terjadi di Aceh, seperti banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi prioritas nasional karena dampaknya yang terus dirasakan masyarakat.

“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus. Saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” ujar Cak Imin.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya realisasi butir-butir dalam MoU Helsinki sebagai dasar dalam mendorong kemandirian Aceh. Menurutnya, implementasi kesepakatan damai tersebut belum berjalan optimal dan masih membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat.

“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” tegasnya.

Cak Imin juga mengaitkan hal tersebut dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mendorong transformasi dan penguatan potensi daerah. Ia menilai Aceh memiliki sumber daya besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh. Daerah ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk berdiri secara mandiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia turut berpesan kepada seluruh kader PKB Aceh agar menjaga amanah rakyat dan bekerja secara konkret di tengah masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Ruslan M Daud, Cak Imin optimistis PKB Aceh mampu memperkuat peran politiknya sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya.

BPBD Banda Aceh Salurkan Pelampung dan Helm untuk Penjaga Pantai

0
BPBD Banda Aceh Salurkan Pelampung dan Helm untuk Penjaga Pantai. (FOTO: HUMAS BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh menyerahkan bantuan berupa pelampung dan helm keselamatan kepada anak-anak penjaga pantai sebagai upaya meningkatkan keselamatan di kawasan pesisir.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPBD Kota Banda Aceh di salah satu kawasan pantai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kegiatan ini turut dihadiri perangkat gampong, relawan kebencanaan, serta warga setempat yang menyambut baik inisiatif tersebut.

Dalam sambutannya, Kepala BPBD Kota Banda Aceh menegaskan bahwa wilayah pesisir memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, baik dari aktivitas wisata seperti berenang dan bermain, maupun ancaman alam seperti gelombang tinggi dan arus laut yang kuat. Karena itu, keberadaan anak-anak penjaga pantai dinilai penting dalam membantu menjaga keselamatan pengunjung.

“Bantuan pelampung dan helm ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memberikan perlindungan dasar bagi anak-anak penjaga pantai. Kami berharap peralatan ini dapat digunakan dengan baik untuk menunjang keselamatan saat bertugas di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri dalam setiap aktivitas di kawasan pantai. Menurutnya, kesadaran akan keselamatan perlu ditanamkan sejak dini, terutama bagi generasi muda yang aktif berinteraksi dengan lingkungan pesisir.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi singkat terkait keselamatan di laut. Materi yang diberikan meliputi cara penggunaan pelampung yang benar, pentingnya memahami kondisi cuaca dan gelombang, serta langkah dasar pertolongan pertama pada kecelakaan di air.

Para peserta, khususnya anak-anak penjaga pantai, terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka juga mengikuti simulasi sederhana penggunaan pelampung sebagai bagian dari peningkatan keterampilan penyelamatan.

Perwakilan masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas perhatian BPBD Kota Banda Aceh. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan rasa aman, baik bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga ke depan kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan edukasi tentang keselamatan di pantai,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan BPBD Kota Banda Aceh dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi potensi risiko bencana, khususnya di wilayah pesisir. Melalui kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan tangguh.

Dengan adanya bantuan ini, anak-anak penjaga pantai diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman, percaya diri, serta optimal dalam menjaga keselamatan di kawasan pantai Kota Banda Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Dinkes Aceh Pastikan JKA Tetap Berjalan, Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal dan Pascabencana

0
Ilstrasi JKA. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan seiring upaya efisiensi nasional serta fokus pada penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

“JKA tidak dihentikan bagi seluruh penduduk Aceh. Program ini tetap dilaksanakan, namun dilakukan penyesuaian agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Ferdiyus.

Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sekaligus meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak bencana.

Dari sisi fiskal, Ferdiyus mengungkapkan bahwa sejak 2023 terjadi penurunan Dana Otonomi Khusus Aceh dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada ruang fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk sektor kesehatan.

Meski demikian, alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tetap diprioritaskan untuk program strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penyesuaian dilakukan agar seluruh kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara seimbang.

Ferdiyus menegaskan, kebijakan ini tetap merujuk pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Dalam aturan tersebut, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan masyarakat fakir miskin.

Dalam implementasinya saat ini, pembiayaan JKA difokuskan pada masyarakat fakir miskin dan kelompok rentan sebagai prioritas utama.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga melakukan langkah efisiensi anggaran, di antaranya pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 16,87 persen serta pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 45 persen pada tahun 2026.

“Kebijakan ini adalah langkah yang harus diambil agar JKA tetap berjalan dan mampu melindungi masyarakat yang paling membutuhkan, di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pemulihan pascabencana,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026, pembiayaan JKA tetap berlaku dalam kondisi tertentu, termasuk bagi penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa.

Ferdiyus pun mengajak seluruh pihak memahami bahwa penyesuaian ini merupakan upaya menjaga keberlanjutan program JKA, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta kemampuan keuangan daerah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News