Beranda blog Halaman 145

Pemerintah Aceh Perkuat Dapur Umum Berbasis Masyarakat, 42 Relawan Tagana dari Jatim Dikerahkan

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir. (Foto: Dinsos)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dengan mengedepankan dapur umum berbasis masyarakat. Skema ini menempatkan warga tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemulihan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, mengatakan pendekatan tersebut dipilih agar penanganan bencana tidak semata bersifat karitatif. Pelibatan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan masyarakat setempat dinilai membuat layanan dapur umum berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat operasional, sebanyak 42 relawan Tagana dari Jawa Timur diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak. Mereka membantu dapur umum yang dikelola Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, bekerja sama dengan Dinas Sosial kabupaten dan kota.

“Jumlah dapur umum pemerintah memang tidak banyak. Yang dominan justru dapur umum milik masyarakat. Ini menunjukkan kuatnya semangat gotong royong warga,” ujar Chaidir di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025).

Chaidir menjelaskan, sebagian besar peralatan dapur umum berasal dari swadaya masyarakat, mulai dari peralatan memasak, tempat, hingga tenaga sukarela. Pemerintah, kata dia, berperan memastikan ketersediaan bahan makanan agar tetap aman dan mencukupi.

Pasokan logistik tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), kementerian terkait lainnya, Dinas Sosial Aceh, serta sumbangan berbagai elemen masyarakat. Saat ini, dapur umum berbasis masyarakat melayani sekitar 500 penerima manfaat setiap hari di sejumlah titik terdampak bencana.

Menurut Chaidir, skema ini efektif karena masyarakat setempat telah terbiasa mengelola dapur secara mandiri, terutama dalam situasi darurat. Pemerintah hadir untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan agar distribusi logistik lancar dan kebutuhan pangan pengungsi terpenuhi secara konsisten.

Menanggapi isu perizinan penggalangan dana atau open donasi, Chaidir menegaskan pentingnya tata kelola bantuan yang tertib dan terkoordinasi. Ia menekankan seluruh bentuk bantuan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku agar penyaluran tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prinsipnya, pemerintah sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Namun koordinasi dan perizinan tetap penting agar bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.

Dengan sinergi pemerintah, relawan, dan masyarakat, Pemprov Aceh berharap pemenuhan kebutuhan dasar melalui dapur umum berbasis masyarakat dapat menjadi fondasi pemulihan sosial pascabencana.

Gusmawi Mustafa: Pertengkaran Rumah Tangga Perlu Disikapi Bijak, Bukan dengan Meninggalkan Rumah

Penulis
Redaksi
-
0
gusmawi mustafa
Koordinator Wilayah Barat Yayasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Koordinator Wilayah Barat Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Gusmawi Mustafa, mengimbau pasangan suami istri untuk menyikapi pertengkaran rumah tangga secara bijak dan tidak mengambil keputusan emosional, termasuk meninggalkan rumah, selama tidak berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa.

Menurut Gusmawi, konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari perjalanan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Namun, konflik tersebut seharusnya dihadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan.

“Pertengkaran dalam rumah tangga adalah ujian. Namun rumah juga seharusnya menjadi tempat kembali untuk menenangkan hati, bukan tempat yang ditinggalkan saat emosi belum terkendali,” ujar Gusmawi, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, pertengkaran sering kali disertai luapan emosi yang membuat nalar dan pertimbangan rasional tidak bekerja optimal. Dalam situasi tersebut, keputusan untuk keluar rumah justru berpotensi memperbesar masalah dan memicu penyesalan di kemudian hari.

Selain itu, Gusmawi menilai tetap berada di rumah pasca konflik juga berkaitan dengan menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Ia mengingatkan, istri yang keluar rumah tanpa tujuan jelas, terlebih pada malam hari, dapat memunculkan fitnah dan prasangka di tengah masyarakat.

“Kadang yang dibutuhkan bukan pergi jauh, tapi diam sejenak. Dalam diam itulah hati bisa ditenangkan, ego bisa diturunkan, dan pintu musyawarah kembali terbuka,” katanya.

Dari sisi psikologis, Gusmawi menyoroti dampak pertengkaran orang tua terhadap anak. Anak yang menyaksikan salah satu orang tuanya meninggalkan rumah saat konflik berisiko mengalami rasa tidak aman dan ketakutan yang membekas dalam jangka panjang.

Ia juga menekankan aspek keselamatan. Menurutnya, keluar rumah dalam kondisi emosi memuncak, terutama pada malam hari, meningkatkan risiko kecelakaan serta kerentanan terhadap gangguan dari pihak luar.

Meski demikian, Gusmawi menegaskan imbauan tersebut bukan larangan mutlak dan tidak boleh dimaknai sebagai upaya menekan atau menzalimi perempuan. Dalam kondisi tertentu, keselamatan istri justru harus menjadi prioritas utama.

“Jika terjadi kekerasan fisik, kekerasan verbal berat, ancaman keselamatan, kekerasan seksual, atau intimidasi psikologis, maka istri tidak hanya boleh, tetapi harus menyelamatkan diri,” tegasnya.

Dalam situasi tersebut, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh menganjurkan agar istri segera keluar rumah dan mencari perlindungan, baik kepada keluarga, aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, maupun lembaga perlindungan perempuan lainnya.

“Keselamatan jiwa adalah harga yang tak bisa ditawar. Tidak ada keutuhan rumah tangga yang dibenarkan jika dibangun di atas rasa takut dan kekerasan,” tambah Gusmawi.

Ia berharap masyarakat dapat memahami imbauan ini secara arif dan berimbang. Menurutnya, tujuan utama bukan membatasi ruang gerak perempuan, melainkan mencegah keputusan emosional, menjaga keselamatan, menghindari fitnah, serta membuka ruang dialog dan perdamaian dalam keluarga.

“Rumah tangga adalah amanah. Ketika konflik datang, mari menjadikannya momentum untuk saling memperbaiki, bukan saling meninggalkan. Selama masih ada ruang aman, keutuhan keluarga patut diperjuangkan dengan hati, kesabaran, dan dialog,” pungkasnya.

TNI Siang–Malam Percepat Pembangunan Jembatan Bailey di Bener Meriah

Penulis
Redaksi
-
0
TNI Siang–Malam Percepat Pembangunan Jembatan Bailey di Bener Meriah. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | REDELONG – Pasca musibah bencana alam tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah, sedikitnya 12 titik fasilitas umum terdampak, termasuk jalur akses menuju Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues yang terputus total.

Putusnya jalan lintas nasional penghubung antarwilayah tersebut menghambat aktivitas masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada mobilitas harian warga, tetapi juga pada perekonomian dan distribusi kebutuhan pokok.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, mengatakan TNI berperan aktif membantu kesulitan masyarakat pascabencana alam.

“Kehadiran TNI dalam penanggulangan bencana, terus berupaya dari segala lini. Diantaranya, membangun fasilitas umum jembatan Bailey Konveks di KM 57 Wih Pase, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Menurut Danrem, percepatan pembangunan jembatan terus dilakukan meski dihadapkan pada kendala cuaca musim hujan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para prajurit di lapangan.

“Kendala saat ini kondisi cuaca musim hujan, dan kehatian terdapat aktivitas masyarakat hilir mudik, namun personel TNI terus kebut pekerjaan pembangunan jembatan Bailey hingga selesai,” katanya.

Ia menambahkan, prajurit TNI bekerja sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan 17 alat berat milik TNI, pemerintah daerah, serta unsur lainnya.

“Rekan-rekan prajurit TNI tetap semangat walaupun bekerja mulai pagi hingga malam dengan 17 alat berat TNI, Pemda dan dukungan dari lainnya. Harapnya agar percepatan aktivitas masyarakat cepat kembali normal,” ujarnya.

Danrem Ali Imran juga menyampaikan bahwa sesuai perintah Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas normalisasi fasilitas umum jembatan terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi sesuai instruksi Kasad Jenderal TNI Maruli, prajurit jajaran Kodam Iskandar Muda, saat ini di KM 57 Wih Pase. Terus kebut perbaikan jalan dan pembangunan jembatan sebanyak 12 titik di kawasan Kabupaten Bener Meriah,” terangnya.

Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan mulai dibuka secara bertahap.

“Mulai di daerah Gunung Salak via Aceh Utara dan Cam KM 42 sudah terbuka, hingga sampai tembus ke Bener Meriah terus dikebut pekerjaannya. Sedangkan KM 55 proses disini akan dibangun jembatan Bailey konveks oleh Zeni AD sedang berlangsung,” jelasnya.

Selama proses pengerjaan, jalur darurat juga akan dibuka agar masyarakat dan kendaraan roda empat tetap dapat melintas.

“Namun selama proses pekerjaan, akan dibuka jalur darurat agar masyarakat dan kendaraan roda empat bisa melintasi daerah ini,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran mendampingi Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo meninjau langsung pengerjaan jalan dan pembangunan jembatan Bailey di lokasi.

Turut hadir Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arh Jamal Dani Arifin, Danyon Arhanud 5/CSBY Letkol Arh Febry Aryanto, Waaslog Kasdam IM Letkol Kav Makhyar beserta para pejabat utama Kodam Iskandar Muda, serta Koordinator Jembatan Bailey Compack Lettu CZI Taufik.

Bupati Aceh Timur Minta Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan, BNPB Janjikan Huntara bagi Korban Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M melakukan kunjungan pendampingan darurat bencana ke Aceh Timur, Selasa (16/12/2025).

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M melakukan kunjungan pendampingan darurat bencana ke Aceh Timur, Selasa (16/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat memastikan akan membangun hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir.

Kunjungan Kepala BNPB diisi dengan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang diwakili Wakil Bupati T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, Sekretaris Daerah Adlinsyah, S.Sos., M.AP, Kapolres AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K, Dandim Letkol Inf Novi Widyanto, SE, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD. Turut hadir Kajari Ibsaini, SH., MH, Danpos Lanal Idi Rayeuk Letda Laut (L) Pariaman Manik, Asisten II Sekdakab Dr. Damawan Ali, ST, MISD, Anggota DPRK Zul Fahmi, Plt Kepala BPBD, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Suharyanto menyampaikan bahwa masyarakat korban banjir akan diberikan pilihan tempat tinggal selama masa pemulihan.

“Masyarakat korban banjir akan diberikan opsi, apakah menempati huntara atau tinggal di rumah saudaranya. Yang menumpang di rumah saudara akan diberikan kompensasi Rp500 ribu per bulan, selama enam bulan,” jelas Suharyanto.

Menurutnya, bantuan kompensasi akan diberikan hingga pembangunan hunian tetap rampung. Hunian tetap dapat dibangun di satu kawasan terpusat atau di lokasi mandiri sesuai pilihan korban. Ia juga menegaskan agar pemerintah daerah tidak memaksa warga untuk tinggal di hunian sementara.

“Kami akan kawal hingga masyarakat terdampak terlayani, jangan biarkan korban banjir berlama-lama tiggal di tenda, hunian tetap harus segera dibangun dengan kualitas bagus, jangan dibangun asal-asalan,” minta Kepala BNPB.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI., M.Si dilansir NUKILAN.ID melalui video di sosial medianya menyampaikan aspirasi daerah secara langsung kepada Kepala BNPB melalui sambungan video call di sela-sela penyaluran bantuan ke wilayah pedalaman Aceh Timur.

Bupati mengajak pemerintah pusat untuk bersama-sama membangun kembali Aceh Timur pasca banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

“Jangan tinggalkan kami sendirian, bantu kami untuk membangun kembali Aceh Timur, bantuan Pemerintah Pusat sangat kita diharapkan,” ujar Al-Farlaky.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BNPB serta jajaran TNI yang telah hadir langsung di lokasi bencana. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

Usai pertemuan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kepala BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak IOM menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Pante Bidari dan Simpang Ulim, Aceh Timur. (xrq)

Reporter: AKIL

Pemkab Aceh Utara Desak Percepatan Pembangunan Huntara bagi Korban Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh Ismail A Jalil didampingi Sekda Aceh Utara Jamaluddin resmi menandatangani surta ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir di kabupaten itu, Rabu (3/12/2025). (FOTO: KOMPAS.COM)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di daerah tersebut.

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengatakan percepatan pembangunan huntara sangat mendesak agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kami minta pemerintah provinsi dan pusat agar segera membangun hunian sementara, supaya pengungsi tidak terlalu lama tinggal di bawah tenda dan akan memasuki bulan suci Ramadhan,” kata Ismail A Jalil saat dihubungi di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, kondisi di lapangan masih memprihatinkan karena cuaca yang kerap diguyur hujan. Situasi tersebut diperparah dengan pemadaman listrik serta jaringan komunikasi yang belum sepenuhnya normal.

Berdasarkan data sementara Posko Banjir Aceh Utara, bencana banjir telah berdampak terhadap 124.544 kepala keluarga (KK) atau 428.271 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.858 KK atau 71.637 jiwa terpaksa mengungsi.

Bencana alam yang melanda Aceh Utara juga menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 166 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, sekitar 90 persen wilayah Aceh Utara yang mencakup 27 kecamatan dan 852 desa terendam banjir dan lumpur.

Kerusakan parah juga terjadi pada permukiman warga. Tercatat 117.291 rumah terendam banjir, 1.219 rumah dilaporkan hilang, 16.793 rumah mengalami rusak berat, 6.134 rumah rusak sedang, serta 15.126 rumah rusak ringan.

Tidak hanya sektor perumahan, dampak banjir turut meluas ke sektor pertanian dan infrastruktur. Sebanyak 18.858 hektare sawah dan 71.637 tambak terendam banjir dan lumpur. Infrastruktur yang terdampak meliputi 432 ruas jalan, 60 unit jembatan, 78 titik tanggul sungai, dan 21 unit jaringan irigasi.

Fasilitas umum juga mengalami kerusakan, antara lain 383 fasilitas pendidikan (TK, SD, dan SMP), 83 fasilitas kesehatan (pustu dan puskesmas), 232 pesantren (dayah), 64 masjid, serta ribuan unit usaha. Tercatat 1.791 industri kecil menengah (IKM), 14.648 UMKM, dan 14 kios atau pasar milik pemerintah daerah turut terdampak bencana tersebut.

Asisten I Setda Aceh Lepas 33 EMT Terpadu ke Sembilan Daerah Terdampak Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Asisten I Setda Aceh Lepas 33 EMT Terpadu ke Sembilan Daerah Terdampak Bencana. (Foto: Dinkes Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengerahkan 33 personel Emergency Medical Team (EMT) terpadu ke wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. Pelepasan tim dilakukan Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, Rabu pagi (17/12/2025), di halaman Dinas Kesehatan Aceh.

Pada tahap pertama ini, EMT diberangkatkan ke sembilan kabupaten/kota terdampak, yakni Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, dan Nagan Raya. Tim terdiri dari dokter, perawat, bidan, petugas P2P, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya, dengan dukungan armada Hiace dan bus.

Selain personel, EMT juga membawa logistik kesehatan berupa obat-obatan, emergency kit, PMT balita, serta vitamin A. Pelepasan turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, dan sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahannya, Syakir menegaskan kebutuhan dukungan lintas sektor di wilayah terdampak masih tinggi, terutama penguatan pelayanan dasar kesehatan. Ia menyebutkan pemerintah provinsi telah meninjau langsung sejumlah daerah terdampak.

“Dari seluruh daerah yang kami kunjungi, kondisi paling parah terjadi di Aceh Tamiang. Pemerintahannya lumpuh, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, puskesmas hingga desa,” ujar Syakir.

Menurut Syakir, dampak bencana juga dirasakan aparatur pemerintahan dan tenaga kesehatan setempat.

“Pelayan pemerintahannya sendiri juga banyak yang menjadi korban. Bisa jadi tenaga medis juga demikian, sehingga Aceh Tamiang memang sangat membutuhkan dukungan dari luar,” katanya.

Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat 15 puskesmas di 12 kecamatan di Aceh Tamiang yang belum berfungsi.

“Kehadiran tim di lapangan diharapkan dapat mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Syakir juga menyampaikan rencana pembentukan pelayanan terpadu yang mengintegrasikan layanan kesehatan, dapur umum, dan distribusi logistik untuk memaksimalkan penanganan bencana. Selain Aceh Tamiang, perhatian serius masih dibutuhkan di sejumlah kecamatan di Aceh Utara, seperti Langkahan, Jambo Aye, Baktiya, dan Sawang.

Ia menekankan pentingnya dukungan psikologis bagi tenaga medis setempat serta pemutakhiran data pos pelayanan terpadu.

“Kita juga perlu memperbarui data pos pelayanan terpadu di setiap kecamatan. Tidak semua pos berada di puskesmas. Jika jaringan memungkinkan, segera kirimkan informasi termasuk koordinat lokasi,” katanya.

Syakir mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit berisiko Kejadian Luar Biasa (KLB) di posko pengungsian, termasuk penggunaan masker di wilayah berdebu seperti Aceh Tamiang dan antisipasi keterbatasan akses logistik.

“Logistik harus benar-benar disiapkan dan diantisipasi. Jaga kesehatan agar kehadiran kita tidak menambah beban di daerah terdampak,” ujarnya.

Menutup arahan, Syakir berpesan agar tugas kemanusiaan ini diniatkan sebagai ibadah. “Kita niatkan ini sebagai ibadah. Selamat bertugas, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kekompakan dan silaturahmi dengan saudara-saudara kita di sana,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menyatakan EMT yang diberangkatkan merupakan Gelombang III. Sebelumnya, EMT Gelombang I berjumlah 14 orang ditugaskan ke Pidie Jaya, disusul EMT Gelombang II dengan 22 personel ke Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

“Pengerahan tim secara bertahap ini dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Ferdiyus.

Ferry Irwandi Inisiasi Pesawat Angkut Cabai, Bantu Petani Gayo Tembus Pasar Jakarta

Penulis
Redaksi
-
0
Menyoroti hasil panen cabe yang melimpah usai bencana banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aceh. (Foto: instagram.com/@irwandiferry)

NUKILAN.ID | Takengon – Banjir bandang yang melanda Aceh Tengah dan Bener Meriah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk para petani cabai. Selain kerusakan rumah dan lahan pertanian, rusaknya infrastruktur jalan turut menghambat distribusi hasil panen.

Kondisi tersebut menyebabkan harga cabai anjlok dan mengancam keberlangsungan ekonomi petani. Kesulitan menjual hasil panen menjadi persoalan serius di tengah situasi bencana yang terjadi pada Rabu, 17 Desember 2025.

Di tengah keterbatasan itu, konten kreator sekaligus aktivis Ferry Irwandi menggagas sebuah ide yang dinilai inovatif. Dilansir Nukilan.id melalui kanal media sosialnya, Ferry menceritakan pengamatannya terhadap pesawat-pesawat bantuan yang datang dari Jakarta ke wilayah terdampak, namun kembali tanpa muatan.

Ia kemudian mempertanyakan pemanfaatan pesawat tersebut. “Mengapa pesawat-pesawat kosong ini tidak dimanfaatkan untuk mengangkut cabai dari petani?”

Berangkat dari gagasan itu, Ferry Irwandi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk pemilik pesawat dan para petani di Aceh Tengah serta Bener Meriah. Hasilnya, pesawat yang sebelumnya kembali ke Jakarta dalam keadaan kosong mulai dimanfaatkan untuk mengangkut cabai segar milik petani setempat.

Salah satu contohnya, pesawat yang membawa bantuan berupa makanan dan pakaian dari Jakarta ke Takengon, setelah menurunkan muatan bantuan, kemudian diisi dengan cabai hasil panen petani. Cabai tersebut selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dijual di pasar.

Langkah ini memberikan dampak langsung bagi petani yang sempat kesulitan memasarkan hasil panennya. “Ini adalah solusi dua-dalam-satu,” ujar Ferry Irwandi. “Pesawat tidak hanya mengangkut bantuan, tetapi juga membantu petani menjual hasil panen mereka.”

Melalui inisiatif yang kemudian dikenal sebagai “pesawat angkut cabai”, para petani di Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Upaya ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan kolaborasi mampu menghadirkan solusi ekonomi di tengah situasi bencana. (XRQ)

Reporter: AKIL

Mendagri Akan Menelusuri Aksi Pengibaran Bendera Putih oleh Warga Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mendorong masyarakat agar menunaikan zakat 2,5 persen, mengingat hal itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023). (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengecek informasi terkait maraknya pengibaran bendera putih oleh warga Aceh yang viral di media sosial. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk keputusasaan masyarakat dalam menghadapi dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.

Tito mengaku belum menerima laporan resmi mengenai pengibaran bendera putih tersebut.

“Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ya,” kata Tito usai mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Ia juga belum memberikan tanggapan terkait adanya surat dari Pemerintah Aceh yang meminta bantuan kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nations Children Funds (Unicef).

Aksi pengibaran bendera putih terlihat di sepanjang jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa. Bendera-bendera tersebut dipasang pada kayu dan ditancapkan di pinggir jalan sejak Rabu malam, 10 Desember 2025, atau sekitar tiga pekan setelah bencana terjadi.

Bagi sebagian warga, bendera putih menjadi simbol penyerahan diri sekaligus ungkapan kekecewaan terhadap lambannya penanganan bencana. Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa yang juga terdampak banjir, menilai simbol tersebut memuat banyak makna.

“Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Alkaf saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Alkaf menyebut pemasangan bendera dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Menurut dia, aksi tersebut dimaksudkan untuk mengetuk hati nurani Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi warga Aceh pascabencana.

Pandangan serupa disampaikan Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh. Ia menyebut bendera putih mencerminkan ketidakberdayaan warga, khususnya di wilayah terdampak berat seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami benar-benar merasakan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan bisa keluar dari kondisi sulit bencana ini,” ujar Nauval.

Ia mengakui bantuan logistik, termasuk air bersih, mulai disalurkan. Namun, distribusinya dinilai belum merata, terutama di Aceh Tamiang, sehingga banyak warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Pengibaran bendera putih tersebut juga terdokumentasi dalam foto yang diambil fotografer Tempo, Ilham Balindra, pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam keterangan foto disebutkan bahwa bendera putih dipasang sejak Rabu malam dan dimaknai sebagai simbol ketidakmampuan masyarakat mengatasi dampak bencana.

Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, menilai aksi tersebut sebagai cerminan penderitaan mendalam masyarakat pascabanjir dan longsor. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai warga telah kewalahan menghadapi lambannya proses penanganan.

“Masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana,” kata Nasir.

Menurut Nasir, hingga kini banyak warga masih membersihkan rumah dan lingkungan dengan peralatan seadanya. Kondisi itu membuat proses pemulihan berjalan lambat, sementara harapan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin besar.

“Masyarakat sudah sangat menderita karena rumah dan kawasan permukiman mereka belum menunjukkan tanda-tanda ada pembersihan dan pemulihan,” ujarnya.

Ia menilai pengibaran bendera putih merupakan pesan kuat agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional. Dengan status tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat lebih cepat masuk ke wilayah terdampak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung desakan penetapan status bencana nasional dalam sidang kabinet paripurna. Ia menegaskan pemerintah telah mengerahkan bantuan dan mengklaim kondisi masih terkendali.

“Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

Legislator Aceh Nilai Bendera Putih Cermin Derita Warga Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai pengibaran bendera putih di sepanjang jalan lintas Sumatera mencerminkan penderitaan mendalam warga Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Aceh itu meyakini masyarakat sudah kewalahan menghadapi lambannya penanganan pemerintah.

“Masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut Nasir, hingga kini masyarakat masih berjibaku membersihkan rumah dan lingkungan permukiman dengan peralatan seadanya. Akibatnya, pembersihan lumpur dan material sisa banjir berlangsung lambat. Di tengah kondisi tersebut, warga menaruh harapan besar agar pemerintah pusat segera menurunkan bantuan secara masif.

“Masyarakat sudah sangat menderita karena rumah dan kawasan permukiman mereka belum menunjukkan tanda-tanda ada pembersihan dan pemulihan,” ujarnya.

Ia menilai pengibaran bendera putih merupakan pesan kuat yang mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Dengan penetapan tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.

“Kain putih itu simbol kemanusiaan sekaligus penolakan terhadap lambannya respons pemerintah pusat,” kata Nasir. Dalam situasi bencana, ia menegaskan, birokrasi harus dipangkas dan kepentingan korban harus menjadi prioritas utama.

Tiga pekan setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, warga mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan lintas Sumatera. Bendera tersebut dipasang pada kayu yang ditancapkan di ruas jalan penghubung Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Bagi sebagian warga Aceh, bendera putih dimaknai sebagai simbol keputusasaan terhadap penanganan bencana yang mereka rasakan belum memadai.

“Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa, saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.

Pria berusia 44 tahun itu juga menjadi korban banjir. Ia menuturkan, banyak warga lain yang terdampak jauh lebih parah. Menurut Alkaf, pemasangan bendera putih dilakukan secara kolektif sebagai upaya mengetuk hati nurani pemerintah pusat.

“Bendera putih penanda warga Aceh meminta pemerintahan Prabowo menetapkan banjir sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Alkaf juga menyesalkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding adanya kekuatan luar sebagai dalang kegaduhan di tengah situasi bencana di Sumatera. Ia meyakini penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pandangan itu, kata dia, berkaca pada penanganan bencana tsunami Aceh 2004 yang saat itu ditetapkan sebagai bencana nasional pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Purna Paskibraka dan Forum Tenaga Honorer Salurkan 500 Kg Beras untuk Korban Banjir Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Purna Paskibraka dan Forum Tenaga Honorer Salurkan 500 Kg Beras untuk Korban Banjir Aceh Selatan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Aceh Selatan bersama Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menyalurkan bantuan pangan kepada warga terdampak banjir di Gampong Senebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Senin (16/12/2025). Bantuan berupa 500 kilogram beras tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung di gampong setempat dan disambut oleh Penjabat Keuchik Gampong Senebok Pusaka beserta jajaran. Warga penerima bantuan tampak antusias dan menyampaikan rasa syukur atas kepedulian yang datang di tengah upaya mereka bangkit dari dampak banjir.

Ketua Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Aceh Selatan sekaligus Ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan, Azwar, kepada Nukilan.id mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial bersama.

“Bantuan ini kami salurkan sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kepada warga yang terdampak banjir. Kami berharap dapat membantu kebutuhan pangan dasar masyarakat,” ujarnya pada Rabu (17/12/2025).

Azwar menjelaskan, beras yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana melalui open donasi kolaboratif yang dilakukan kedua organisasi. Dana terkumpul dari kontribusi para anggota serta masyarakat yang turut berpartisipasi.

Proses distribusi bantuan berlangsung tertib dengan dukungan Kapolres Aceh Selatan yang menyediakan fasilitas transportasi dan bantuan personel untuk pengangkutan serta pendistribusian beras. Dukungan tersebut mempermudah penyaluran bantuan hingga sampai ke tangan warga yang membutuhkan.

Penjabat Keuchik Gampong Senebok Pusaka mengapresiasi bantuan dan sinergi lintas pihak tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Purna Paskibraka Indonesia Aceh Selatan dan Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan berharap semakin banyak pihak tergerak untuk berkontribusi dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh Selatan. (xrq)

Reporter: AKIL

1...144145146...2,400Halaman 145 dari 2,400

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id