8 Rumah di Ule Leung Aceh Besar Terbakar, Satu Orang Alami Luka Bakar

-

01/01/2023

Nukilan id – Menutup akhir tahun 2022, Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menilai adanya peningkatan kepatuhan pada standar pelayanan publik di Aceh pada tahun 2022.

Namun kinerja dan kesetaraan dalam pelayanan publik masih harus terus menjadi perhatian semua lembaga dan aparatur pemberi pelayanan publik di Aceh.

“Ombudsman RI, lewat perwakilannya di Aceh, sesuai mandatnya ikut memastikan kepatuhan pada standar pelayanan publik. Fasilitas untuk pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah yang memberikan pelayanan publik seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas penanaman modal, polres-polres hingga puskesmas-puskesmas yang diperiksa memang makin baik,” jelas Dian Rubianty, Kepala Perwakilan Ombudsman RI untuk Aceh, di Banda Aceh, Minggu (1/12/2022).

“Tapi fasilitas sarana dan prasarana yang baik perlu diikuti dengan sikap, perilaku, dan tata kelola pelayanan yang baik juga. Kita, misalnya, masih harus terus memastikan kinerja dan kesetaraan dalam pelayanan publik,” imbuh Dian, yang menjabat kepala perwakilan Aceh 2022-2027 sejak 1 Juli 2022.

Seperti indikasi dalam temuan-temuan Ombudsman RI, hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2022. Laporan ini juga menunjukkan perlunya perhatian pada peningkatan kinerja dan kesetaraan dalam pelayanan publik di Aceh.

Kesetaraan dan Kinerja dalam Pelayanan Publik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah indeks komposit yang diukur oleh BPS dengan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. IDI mengukur 3 aspek dengan 22 indikator. Ketiga aspek itu adalah kebebasan (7 indikator), kesetaraan (7 indikator), dan kinerja (8 indikator).

Posisi IDI Aceh cukup baik dengan skor 80,92 dari skor 100 yang mungkin. Skor IDI Aceh ini adalah yang tertinggi di Sumatera. Namun jika diperiksa lebih lanjut, skor Aceh masih relatif rendah untuk indikator 14 ‘kesetaraan dalam pelayanan dasar’ pada aspek kesetaraan, dan indikator 21 ‘kinerja birokrasi dalam pelayanan publik’ pada aspek kinerja. Kedua indikator ini termasuk indikator yang terendah dalam masing-masing aspek dengan skor masing-masing baru pada 73,83 dan 72,60.

Sebelumnya, Mokhammad Najih, Kepala Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, serta 415 pemerintah kabupaten, pada Kamis, (22/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022 ini.

Mokhammad Najih menjelaskan, untuk Provinsi Aceh sendiri berada pada zona hijau, sedangkan untuk kabupaten juga banyak yang masuk pada zona hijau yaitu 15 kabupaten, sedangkan yang masuk zona kuning tiga kabupaten. Berikut daerah yang masuk ke zona hijau, yaitu Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Timur, Bener Meriah, Nagan Raya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh tengah, Gayo Lues, Pidie, dan Pidie Jaya.

Sedangkan yang masih berada pada zona kuning, kata Mokhammad Najih, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Simeulue. Demikian juga untuk kota yang sudah berada pada zona hijau yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Subulussalam dan Langsa dan satu berada pada Zona Kuning yaitu Kota Sabang.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty menyampaikan, hasil penilaian ini adalah hal positif, sebab pada tahun sebelumnya hanya 10 kabupaten/kota di Aceh yang berada pada zona hijau. “Hal tersebut tentu menunjukkan perbaikan kepatuhan pada standar pelayanan publik yang meningkat dan menunjukkan adanya komitmen para pimpinan daerah dan pimpinan kepolisian, salah satu instansi vertikal yang kembali diperiksa kepatuhannya tahun ini,” katanya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Dian Rubianty, pada tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan penilaian kepatuhan pada standar pelayanan publik. Pada tahun ini, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Dengan demikian, penilaian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak kepada masyarakat.

Sementara itu, Ilyas Isti, kepala Keasistenen Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Aceh menambahkan bahwa dalam tahun 2022, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 201 total laporan hingga Jumat, 23/12/2022. Dari jumlah total tersebut terdapat 74 laporan masyarakat, 2 inisiatif pemeriksaan, 76 konsultasi non-laporan, dan 49 tembusan laporan.

Masalah kepegawaian dan agraria masih mendominasi laporan yang masuk dari masyarakat. Dari 74 laporan, 30 laporan dapat ditutup setelah verifikasi. Sementara 44 laporan dilanjutkan hingga ke pemeriksaan.

“Tentu saja pengukuran pada indikator yang berbeda dengan metode yang berbeda hasilnya juga tidak akan sama. Namun dalam tema yang sama, yaitu pelayanan publik, semua indikator yang relevan bisa digunakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara dan masyarakat di Aceh. Kita senang bahwa opini pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI sejalan dengan temuan dalam survei IDI oleh BPS. Kita harapkan ini akan makin memperkuat pelayanan publik di Aceh pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya,” tutup Dian Rubianty dengan keterangan akhir tahunnya.[Hadiansyah]

Catatan Akhir Tahun 2022 KontraS Aceh

Penulis

-

01/01/2023

Screenshot_20230101-164035_WhatsApp — Foto: Hadiansyah

Nukilan.id – Sepanjang tahun 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyoroti sejumlah persoalan berkaitan dengan penerapan Hak Asasi Manusia di Aceh.

Beberapa isu telah menjadi concern, di antaranya “upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, reformasi sektor keamanan, penanganan pengungsi luar negeri, praktik keberagaman di Aceh serta advokasi Qanun Jinayat”. Kata Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna kepada Nukilan.id, Banda Aceh, Minggu (1/1/2023)

Adapun catatan KontraS Aceh di akhir tahun 2022 dirangkum sebagai berikut:

Penanganan Pengungsi Rohingya. Dalam catatan KontraS Aceh, sudah 25 kali pengungsi etnis Rohingya tiba di Aceh, setelah pertama kali mendarat pada 7 Januari 2009 (saat itu dikenali sebagai manusia perahu).

Meski terhitung sudah menerima kedatangan 3.955 jiwa pengungsi, namun Aceh belum juga memiliki aturan yang komprehensif terkait penanganan pengungsi sebagai turunan dari Perpres 125/2016. KontraS juga menekankan pentingnya dibentuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN), agar penanganan pengungsi di Aceh bisa terkoordinasi dengan baik.

Kemudian Pelanggaran HAM Masa Lalu. Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM). KontraS Aceh mengkritik pembentukan Tim PPHAM melalui Kepres Nomor 17 Tahun 2022.

Di Aceh, tim ini bekerja untuk tiga kasus pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa Rumoh Geudong di Pidie, tragedi Simpang KKA di Aceh Utara dan peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan.

Ada beberapa hal yang penting disorot terkait kinerja tim tersebut di Aceh. Selama proses menuju FGD (diskusi terfokus) antara Tim PPHAM dengan komunitas korban di tiga wilayah tersebut berlangsung, KontraS Aceh mengidentifikasi bahwa tim PPHAM tidak bekerja secara profesional.

Hal ini ditandai dari waktu pertemuan yang berubah-ubah. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap relawan dari komunitas korban di lapangan sebab jarak tempat tinggal korban yang berjauhan, sehingga menyulitkan proses komunikasi. Tim pelaksana PPHAM di lapangan terkesan tidak menempatkan korban dalam situasi yang bermartabat.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan dengan tim pelaksana PPHAM juga mempersoalkan keamanan data, jaminan keselamatan para korban yang diundang ke dalam FGD, hingga pembicaraan antara tim pelaksana PPHAM dan korban dalam pertemuan tersebut tidak memiliki ketegasan jawaban. Diduga kuat, tim ini tidak memiliki pemahaman, fokus, dan keseriusan terhadap kerja-kerja pengungkapan (kebenaran), dan keberpihakan terhadap korban untuk program ini.

Lanjutnya Reparasi Mendesak bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh. KontraS Aceh mengapresiasi reparasi mendesak yang sudah diberikan kepada 245 korban pelanggaran HAM masa lalu berdasarkan rekomendasi KKR Aceh. Namun, pemerintah seharusnya juga memiliki peraturan terkait rekomendasi dan pemberian reparasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga tidak menggunakan mekanisme Bansos yang sarat masalah, seperti yang terjadi belakangan ini. Perlu aturan khusus termasuk nomenklatur tersendiri terkait hal itu.

Tambahnya tentang Rekonsiliasi. KontraS Aceh pada Maret 2022 lalu telah memfasilitasi terlaksananya rekonsiliasi dalam silaturahmi kebangsaan yang digelar Pemkab Bener Meriah di Kampung Sedie Jadi, Kecamatan Bukit. Momentum penting ini berhasil mempertemukan para pihak yang dulu terlibat konflik pada tahun 2001 silam. Kedua pihak, dalam rekonsilasi tersebut, menjalani rangkaian prosesi pengakuan dan saling memaafkan demi merawat perdamaian dan mencegah perpecahan agar tak lagi berulang di masa depan.

Selanjutnya Reformasi Sektor Keamanan. Penunjukan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh telah menguak satu persoalan terkait pengangkatan kepala daerah beberapa waktu lalu.

KontraS Aceh menilai pengangkatan Marzuki telah memicu kontroversi. Selain berlatar belakang militer, penunjukan Marzuki sebelumnya sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri juga diduga cacat hukum.

Seperti diketahui, koalisi masyarakat sipil di tingkat nasional juga menggugat Mendagri ke Ombudsman RI atas polemik pengangkatan sejumlah kepala daerah, termasuk di Aceh. Ombudsman pun menyebutkan telah terjadi sedikitnya tiga bentuk maladministrasi dalam proses pengangkatan Pj Kepala Daerah tersebut.

KontraS Aceh memandang keterlibatan militer dalam institusi sipil telah mengangkangi sejumlah regulasi, sekaligus bertentangan dengan agenda reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Kemudian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Mengenai situasi KBB di Aceh, KontraS Aceh menyoroti beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan praktik toleransi. Di antaranya, kasus pembangunan Mesjid Takwa Muhammadiyah di Sangso, Bireuen yang hingga kini tak kunjung selesai. Selain itu, KontraS Aceh juga mendorong adanya dialog lintas agama untuk penyelesaian kasus pendirian rumah ibadah di Kabupaten Singkil. Untuk kedua kasus ini, KontraS menilai pemerintah lamban dan cenderung melakukan pembiaran sehingga masalah ini terus saja berlarut-larut.

Yang terakhir tentang Advokasi Qanun Jinayat. Bersama lintas organisasi masyarakat sipil di Aceh, KontraS Aceh di tahun 2022 telah mengupayakan kerja-kerja advokasi untuk revisi Qanun Jinayat 6/2014. Dalam hal ini, koalisi sipil mendesak agar Pasal 47 dan Pasal 50 terkait pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dicabut. Namun yang sangat disayangkan, dalam draft akhir kemarin, pihak DPRA dalam revisi tersebut tidak menghapus dua pasal itu, melainkan hanya menambah jumlah hukuman. Sehingga KontraS Aceh berpendapat revisi ini belum berfokus pada pemulihan korban. [Hadiansyah]

Jantho Aceh Besar Diguncang Gempa Bumi Darat

Penulis

-

01/01/2023

Nukilan.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa bumi berlokasi di darat mengguncang wilayah Jantho, Aceh Besar pada Minggu, pukul 00.22 WIB.

BMKG melalui laman resmi di Jakarta, Minggu, menjelaskan pusat gempa berada di darat 10 kilometer timur laut Jantho.

Pusat gempa bumi itu terletak di 5,29 Lintang Utara, 95,69 Bujur Timur dengan kedalaman delapan kilometer.

Gempa itu terasa di daerah Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh dengan skala intensitas II-III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu).

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, masyarakat diimbau menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

Warga diminta memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. [antara]

Kenang Tahun 2022, Jokowi: Semua Datang Silih Berganti

Penulis

Rezi

-

01/01/2023

thumbnail-video-11_169 — Presiden Joko Widodo (Jokowi). (youtube/Sekretariat Presiden).

Nukilan.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam akun twitternya @jokowi mengenang perjalanan Indonesia pada tahun 2022. Jokowi merasa ada yang menggembirakan dan tak sedikit juga yang kurang menyenangkan.

“Apa yang patut kita kenang dari tahun 2022 yang segera kita tinggalkan? Banyak. Ada yang menggembirakan, tak sedikit pula yang kurang menyenangkan,” ucap Jokowi, Sabtu malam (31/12/2022).

Kenangan Jokowi pada tahun 2022 ini juga tak lepas dari serangkaian masalah yang terjadi di dunia tak terkecuali Indonesia. Seperti misalnya, Indonesia yang melewati masa pandemi dan ancaman resesi.

Di mana, menurut Jokowi, perekonomian Indonesia tumbuh positif, presidensi G20 berjalan baik, situasi politik dan keamanan kondusif, pembangunan berjalan sesuai rencana.

Jokowi juga mengenai, Indonesia juga dilanda beberap bencana, seperti beberapa kawasan negeri kita dilanda bencana alam banjir hingga gempa bumi.

“Semua datang silih berganti, memberi pelajaran, sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan,” “Dengan bekal itu semua, kita meninggalkan 2022 dan menatap 2023 dengan tekad untuk membawa Indonesia melangkah maju,” tandas Jokowi.

Forkopimda Aceh Pantau Situasi Malam Tahun Baru Bersama Kapolri

Penulis

-

31/12/2022

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar dan unsur Forkopimda ikut memantau situasi malam tahun baru di seluruh jajaran se-Indonesia bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara virtual di Makodim 0101/BS, Kota Banda Aceh, Sabtu malam, 31 Desember 2022.

Dalam pemantauan dari Gedung Promoter Polda Metro Jaya tersebut, Kapolri mengecek secara acak situasi malam tahun baru serta mendengar paparan para Kapolda dan Pangdam jajaran, termasuk Kapolres jajaran.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan, pemantauan yang dilakukan Kapolri, Panglima TNI, Menko PMK, Menhub, Kepala BNPB, beserta Kepala BMKG RI adalah untuk memastikan situasi malam tahun baru aman dan kondusif.

“Kapolri ingin memastikan situasi malam tahun baru di setiap wilayah aman dan kondusif,” ujar Winardy, yang juga hadir dalam pemantauan secara virtual tersebut.

Di Aceh sendiri, kata Winardy, Kapolda bersama Forkopimda juga akan mengecek langsung pos-pos pengamanan malam tahun baru yang tergelar dalam Operasi Lilin Seulawah 2022.

“Setelah kegiatan pemantauan situasi bersama Kapolri, Kapolda Aceh dengan Forkopimda akan berkeliling mengecek pos pengamanan Ops Lilin,” demikian, kata Winardy. [Wanda]

Personel Pos Pam Simpang Surabaya Sigap Bantu Korban Kecelakaan

Penulis

-

31/12/2022

Nukilan.id – Satgas Operasi Lilin Seulawah 2022 Pos Pengamanan Simpang Surabaya sigap membantu pengendara yang mengalami kecelakaan di Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, Sabtu, (31/12/2022).

Komandan Pos Pengamanan Simpang Surabaya Kompol Sartono mengatakan, kecelakaan tersebut tunggal dan hanya melibatkan kendaraan roda dua yang dikendarai oleh perempuan berboncengan.

Namun, keduanya tidak mengalami luka serius dan bisa langsung melanjutkan perjalanan setelah dibantu petugas.

“Kejadiannya pas di depan pos pengamanan ops lilin. Pengendara ini ragu ketika melintas di _traffic light_ Simpang Surabaya, sehingga hilang keseimbangan dan terjatuh,” jelas Saryono.

Sartono mengimbau agar para pengendara lebih hati-hati, apalagi menjelang malam tahun baru arus lalu lintas lumayan padat.

“Pengendara diimbau lebih hati-hati, gunakan helm dan patuhi rambu-rambu lalu lintas,” demikian, kata Sartono.[]

Siti Nahziah terpilih Ketua Putroe Aceh

Penulis

-

31/12/2022

Nukialn.id – Siti Nahziah terpilih sebagai ketua Putroe Aceh terbaru dengan suara terbanyak dari 4 calon peserta lainnya

Adapun jumlah suara yang di peroleh Oleh siti Naziah 17 suara, sedangkan mawarni 8 suara, ummi kalsum 3 suara, Ainal Mardhiah (Dosen) 7 suara dan Ainal Mardhiah 1 suara. Acara berlangsung di Hotel Diana, Banda Aceh (31/12/2022).

“Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh peserta Organisasi Putroe Aceh Kab/Kota yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kpd kami menjadi Ketua Umum Putroe Aceh sebagai Organisasi perempuan partai Aceh. Insya Allah ke depan saya akan segera melakukan konsolidasi Organisasi untuk memperkuat jaringan politik perempuan ke seluruh Kab Kota dalam upaya memenangkan partai Aceh pada pemilu 2024”. Ujar Siti Nahziah yang juga mantan anggota DPRA periode 2004 – 2009 Partai Aceh Dapil 9

Siti Maziah menyampaikan di samping memperkuat kemitraan dengan berbagai kalangan terutama dgn stakeholders politik perempuan untuk bisa berperan aktif dalam membangun partisipasi politik perempuan agar bisa optimal dalam memberikan konstribusi positif dan konstruktif dalam mengisi perjuangan dan pembangunan.

Kemudian lanjutnya disamping itu juga ia berkomitmen akan memperkuat dan memberdayakan kemandirian ekonomi perempuan melalui penguatan umkm agar perempuan kedepan akan semakin mandiri dan sejahtera.

“Perempuan Aceh akan menjadi Lokomotif utama dalam membantu meningkat ekonomi dan pemeberdayaan bagi Masyarakat Aceh” Imbuhnya

Ia juga mengajak kepada seluruh perempuan partai Aceh, mari kita menjaga kebersamaan dan kekompakan untuk mewujudkan implementasi MOU Helsinki sebagai spirit dan motivasi menuju Aceh bermartabat sekaligus memperkuat partai Aceh sebagai Partai Perjuangan dalam meneruskan cita2 masyarakat Aceh yang makmur dan sejahtera. [Hadiansyah]

PPKM Dicabut, Kemendagri: Kedepankan Strategi Pencegahan Proaktif dan Persuasif

Penulis

-

31/12/2022

WhatsApp Image 2022-03-15 at 18.22.53 — Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengumumkan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengumuman tersebut berlangsung di Istana Negara, Jumat (30/12/2022).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari para ahli dan juga mengkaji beberapa indikator selama lebih dari 10 bulan seperti kasus harian, positivity rate, angka kematian, dan perawatan rumah sakit melalui bed occupancy rate (BOR) yang seluruhnya berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Pengumuman Presiden tersebut sekaligus mencabut Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 terkait pelakanaan PPKM, dan diganti dengan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi yang diterbitkan pada Jumat (30/12/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menjelaskan, pencabutan PPKM ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 dengan baik. Selain itu, Safrizal mengajak masyarakat untuk lebih hati-hati dan waspada dalam menghadapi risiko penularan. Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022)

Dia menjelaskan, Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 menekankan strategi yang lebih proaktif dan persuasif terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, melalui kesadaran penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dengan benar. Hal ini terutama pada kerumunan maupun keramaian di dalam gedung ataupun ruang tertutup termasuk transportasi publik.

“(Termasuk) masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan seperti batuk, pilek, dan bersin serta bagi masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi hingga kesadaran pentingnya vaksinasi booster,” terang Safrizal.

Safrizal menjelaskan, Inmendagri tersebut tetap menegaskan Satgas Covid-19 nasional maupun daerah agar tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi untuk merespons penyebaran kasus dengan cepat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya.

Di lain sisi, Safrizal berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat untuk berkolaborasi mendukung upaya pemerintah di masa transisi menuju endemi.

“Dengan adanya pencabutan PPKM ini tentunya kami harapkan tidak menjadi euforia, tetap beraktivitas normal seperti biasanya, dan tetap waspada agar tidak terjadi kenaikan kasus, yang nantinya dapat mengganggu proses transisi menuju endemi. Dan juga kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap aktif menggalakkan vaksinasi booster, serta menyiagakan fasilitas kesehatan yang memadai,” pungkas Safrizal.[]

Sambut Nataru, Satgas Organik Bagikan Sembako ke Masyarakat dan Anak-Anak Wuyuneri

Penulis

-

31/12/2022