Beranda blog Halaman 1424

Selain Aceh dan Yogyakarta, 5 Wilayah Ini Pernah Masuk Daerah Istimewa di Indonesia

Penulis
Rezi
-
0
Kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta (Anekatempatwisata)

Nukilan.id – Daerah-daerah di Indonesia ada yang disebut dengan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa, misalnya Aceh atau Yogyakarta.

Daerah Istimewa yang sekaligus berstatus Daerah Khusus saat ini adalah Aceh. Sementara Yogyakarta hanya berstatus sebagai Daerah Istimewa.

Daerah Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai UU dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945.

Aceh juga memiliki keistimewaan untuk menerapkan kehidupan beragama, pendidikan, adat, dan peran ulama sesuai kebijakan daerahnya, seperti Syariat Islam.

Begitu pula Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga memiliki keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usulnya.

Selain Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Istimewa Aceh, ternyata ada 5 daerah lainnya yang memiliki status sebagai Daerah Istimewa.

Berikut ini daerah yang pernah berstatus sebagai Daerah Istimewa sebagaimana dikutip Bondowoso Network dari channel YouTube Mahasiswa Geografi.

1. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (Kalbar) pernah menduduki sebagai Daerah Istimewa sejak tahun 1956 sampai tahun 1950 yang dipimpin oleh Sultan Hamid II.

Kalimantan Barat telah dibentuk sebagai Dewan Borneo Barat pada tanggal 28 Oktober 1946 dan berstatus sebagai Daerah Istimewa pada tahun 1947-1950.

2. Kutai

Daerah Istimewa yang setingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan adalah Kutai yang dijabat oleh Sultan A.M Parikesit pada tahun 1953-1959.

Kutai menjadi Daerah Istimewa karena hak asal usul yang dimilikinya. Kemudian dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang PKDT II di Kalimantan.

3. Surakarta

Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa terjadi sejak tahun 1945 sampai 1946 yang meliputi Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Surakarta ditetapkan sebagai DI karena memiliki sifat keistimewaan berdasarkan kedudukan dua daerah tersebut sebagai Kooti.

4. Bulongan

Sebagaimana Kutai, Bulongan juga berstatus Daerah Istimewa yang setingkat kabupaten dalam lingkungan Provinsi Kalimantan sejak 1953-1959.

Daerah Istimewa Bulongan dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin hingga wafat pada tahun 1958.

5. Berau

Sejak tahun 1953 sampai tahun 1959, Berau juga berstatus Daerah Istimewa setingkat kabupaten yang dijabat oleh Sultan Muhammad Aminuddin.

Berau tercatat sebagai Daerah Istimewa dengan wilayah paling kecil atau tersempit sepanjang sejarah.

Saat ini 5 daerah tersebut sudah menjadi daerah biasa kecuali Yogyakarta dan Aceh. [Bondowoso]

Demokrat Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan

Penulis
Rezi
-
0
Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”kata AHY.

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Bacawapres Diserahkan Pada Bacapres

Terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan. Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. “Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY. Sebagaimana diketahui, saat berkunjung ke Bandung (22/1/2023), Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. “Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%. “MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.

Percepatan ‘Paket Komplet’ Jadi Game Changer

Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’. “Paket komplet ini adalah satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betul-betul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024. Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” tambah AHY.

Selain itu, lanjut AHY, jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik. “Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.

AHY menegaskan, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi ‘Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” terang AHY.

Kemudian, lanjutnya, setelah koalisi ini terbentuk, ketiga Parpol bisa saling bergandengan tangan, untuk saling menjaga, melindungi, menguatkan, dan menghadapi segala tantangan bersama-sama.

Dengan demikian, AHY berharap, jika langkah finalisasi koalisi ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan menghadirkan energi perjuangan yang lebih besar. “Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta Bacapres dan Bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkas AHY. []

Gampong Aceh Warnai Ragam Kuliner dan Oleh-Oleh Kota Sabang

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Diresmikan Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, Gampong Aceh menjadi sebuah karya dan terobosan baru yang bisa menambah wisata kuliner dan juga mampu mewadahi para seniman dan pelaku UMKM di Kota Sabang.

Diinisiasi oleh Octowandi dan kolaborasi dengan Lanal Sabang dalam penyediaan lokasi, Gampong Aceh mengusung semboyan seni dan budaya (culture and art) daerah Aceh.

“Kami ucapkan terimakasih kepada bapak Octowandi atas inisiasinya, dan juga pak Danlanal Kolonel Laut (P) All Setiandy yang telah memfasilitasi dan menyediakan tempat, ini merupakan kolaborasi yang baik sekali,”kata Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, Selasa (24/1) malam.

Menurutnya, berbicara pariwisata secara sederhana disimpulkan dalam tiga hal, yaitu something too see, something to do, dan something to buy. Di Sabang sendiri, kaya akan keindahan alam dan aktivitas yang cukup bervariasi, jadi yang perlu ditingkatkan adalah produk oleh-oleh yang bisa dibawa pulang wisatawan.

“Dengan kehadiran Gampong Aceh ini, selain menambah wisata kuliner di Sabang, saya yakin juga akan melahirkan produk-produk yang berkualitas, memperkaya dan menambah produk-produk unggulan serta oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Sabang” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan atau Founder Gampong Aceh menjelaskan, melalui Gampong Aceh, pihaknya berupaya menciptakan pasar seni Sabang, serta mendorong ekonomi UMKM dan para seniman di Sabang, baik seni lukis, fotografi, seni handcraft, kerajinan batik dan lain sebagainya.

“Konsep kami di sini adalah menciptakan suasana kampung Aceh karena kita di Aceh, yang perlu kami tekankan adalah di sini bisnis kita adalah untuk culture and art. Sesuai tagline-nya, culture-nya budaya Aceh, dan artnya itu seni Aceh, seninya mungkin disini kita ciptakan pasar seni,” jelasnya.

Berlokasi di samping RSUD Kota Sabang, bangunan Gampong Aceh ini memiliki arsitektur rumah khas adat Aceh (Rumoh Aceh), yang diperindah dengan penambahan ornamen-ornamen seni.

Dia menambahkan, di Gampong Aceh, pihaknya juga menyediakan kuliner tradisional Aceh seperti kuah beulangong, keumamah, sie rebo, ayam tangkap, kuah pliek chu, dan lain sebagainya.

“Namun, tidak hanya itu, ada juga kuliner dan berbagai UMKM lainnya di sini, dan semua yang ada disini, tidak kita kenakan biaya rental atau sewa, jadi mereka silahkan berdagang di tempat ini bersama-sama,” tutupnya.

MPU Aceh Buka Rakor Kegiatan Tahun 2023

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi MPU Kabupaten/Kota se-Aceh yang dilaksanakan di Gedung Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, MPU Aceh, Rabu (25/1/2023).

Rapat Koordinasi ini dibuka langsung oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali. Dalam khutbah iftitahnya, Abu Faisal menjelaskan bahwa rakor ini harus dilakukan diawal tahun agar dapat menyamakan persepsi dan sinkronisasi kegiatan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.

“Rakor ini sudah dua tahun kita lakukan diawal setiap tahun. Karena kita pilih diawal tahun, kita ingin sinkronisasi kegiatan antara MPU provinsi dengan MPU Kabupaten/Kota selama tahun 2023 yang kita jalani sama-sama ini,” jelas Abu Faisal.

Lanjutnya, melalui rakor ini juga MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota bisa mencari solusi sehingga dapat meningkatkan kinerja MPU kearah yang lebih baik. “Rakor ini juga sangat penting bagaimana kita sinkronkan antara MPU provinsi dan MPU Kabupaten/Kota bisa kita tingkatkan kearah yang lebih baik,” lanjutnya.

MPU Aceh sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 memiliki fungsi salah satunya memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari’at Islam.

Sebelumnya, dalam Laporan Panitia Plt. Kepala Sekretariat MPU Aceh, Drs, Zulkarnini, M.Pd yang dibacakan oleh Kabag. Umum, Rizal Fahlefi, S.H., M.Ec.Dev menyebutkan kegiatan rakor yang mengangkat tema “Kita Tingkatkan Implementasi Tugas dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009” ini diikuti sebanyak 76 peserta yang terdiri dari unsur Ketua MPU Kabupaten/Kota se-Aceh, Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota se-Aceh dan unsur terkait lainnya. [Reji]

963 Anggota PPS Aceh Barat Resmi Dilantik

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Barat, Mirsal, S.Sos., MSP., menghadiri pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat, Rabu (25-01-2023).

Setelah melalui tahapan seleksi ketat dan transparan, sebanyak 963 anggota PPS Kabupaten Aceh Barat itu secara resmi dilantik sekaligus di ambil sumpah jabatan yang dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat, T. Novian Nukman SP., yang dilaksanakan di Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Kabupaten Aceh Barat.

Anggota PPS yang telah dilantik tersebut akan di tempatkan di 321 gampong (desa) se Kabupaten Aceh Barat, yang mana masing-masing gampong akan memiliki sebanyak 3 orang anggota PPS.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Barat, Mirsal, menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan seluruh jajaran KIP Kabupaten Aceh Barat, yang telah merampungkan rekrutmen anggota PPS melalui proses seleksi, mekanisme dan tahapan yang baik guna menjamin kesuksesan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

“Selamat kepada saudara-saudari yang telah terpilih dan dilantik secara resmi sebagai anggota PPS Kabupaten Aceh Barat” ucap Mirsal mengawali sambutannya.

Menurut Mirsal, anggota PPS merupakan instrumen yang memegang peran strategis dalam menyukseskan agenda penyelenggaraan pemilu tahun 2024. PPS mempunyai tugas penting, salah satunya adalah mengumpulkan hasil perhitungan suara dan melaksanakan semua tahapan penyelengaraan pemilu ditingkat gampong ujarnya.

Ia menuturkan tantangan kerja PPS saat ini berbeda dengan PPS pada pemilu sebelumnya, karena PPS tidak hanya menyelenggarakan satu pemilihan saja, namun terdapat beberapa pemilihan, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK pada tanggal 14 februari 2024 serta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, serta Bupati/Walikota pada tanggal 27 november 2024.

Oleh sebab itu, anggota PPS yang telah dilantik ini harus memiliki kemampuan untuk bekerja keras, kerja cerdas dan kerja sama yang baik dengan seluruh unsur terkait penyelenggaraan pemilu pinta Mirsal.

“Setiap anggota PPS harus mampu memahami dengan baik seluruh aturan maupun regulasi yang berkaitan dengan rangkaian tahapan pemilu, sehingga berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab dapat terlaksana secara optimal” tambahnya.

Disamping itu, anggota PPS juga diharapkan dapat segera melakukan koordinasi dengan keuchik demi kelancaran tugas, melakukan silaturahmi dan berkoordinasi terkait fasilitas maupun sekretariat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan tugas PPS di masing-masing gampong.

Mirsal berharap seluruh anggota PPS yang telah dilantik ini dapat menjalankan tugas, amanah dan tanggung jawab sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta berkomitmen kuat untuk memberikan kontribusi terbaik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang tandasnya.

Pelantikan anggota PPS Kabupaten Aceh Barat tersebut, juga disaksikan oleh jajaran Forkopimda Aceh Barat, para Kepala SKPK terkait, Perwakilan Panwaslih Aceh Barat, serta Komisioner KIP Aceh Barat. [Reji]

Pemko Banda Aceh Gelar Sosialisasi Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Kegiatan Penerangan Hukum dan Sosialisasi tentang Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa, Rabu, 25 Januari 2023.

Acara yang berlangsung di Balee Keurukon komplek balai kota tersebut, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Setdako Banda Aceh Bachtiar yang pada kesempatan itu mewakili pj wali kota.

Turut hadir di sana, Kasi Bidang Intelijen Kejari Banda Aceh Muharizal yang sekaligus menjadi narasumber, Kepala DPMG Muhammad Syaifuddin Ambia, para kepala OPD di lingkungan pemerintah kota, camat dan keuchik se-Banda Aceh.

Dalam sambutan tertulis pj wali kota yang dibacakan Bakhtiar, disebutkan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk membangkitkan perekonomian seluruh gampong yang ada di Banda Aceh.

“Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh perangkat gampong, baik itu Keuchik, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan atau Bendaraha Desa, Kaur Kesra dan TPK, dan semua pihak pihak terkait yang memiliki peranan dalam pengelolaan Dana Desa,” katanya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait ketentuan ketentuan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaannya, dan untuk meningkatkan ketaatan hukum para Perangkat Gampong.

“Dan ini menjadi ikhtiar bersama untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif mencegah korupsi di semua lini pemerintahan guna menciptakan percepatan kesejahteraan masyarakat di gampong,”

Bahtiar menyebutkan, sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa diutamakan penggunaannya terhadap program pemulihan ekonomi nasional, “Pemerintah tetap memprioritaskan BLT-Desa.”

“Namun, di tahun 2023 ini ada perubahan sedikit dari ketentuan penggunaan dana desa seperti yang telah diatur dalam Permendes No 8 Tahun 2022, yaitu terkait BLT dana desa dan Dana Operasional Pemerintah desa,” ungkapnya.

Menurutnya, dana operasional pemerintah desa paling banyak tiga persen dan BLT dana desa maksimal 25 persen dari pagu dana desa setiap desa. “Dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Desa, diimbau kepada para camat untuk tetap memperhatikan syarat KPM BLT-Desa yang telah ditentukan.”

“Di samping itu, diingatkan agar jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan keuchik dalam pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus untuk penetapan KPM BLT-Desa agar menghasilkan data yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Bidang Intelijen Kejari Banda Aceh Muharizal mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan perintah langsung presidden RI terhadap Jaksa Agung yang harus dilaksanakan ke seluruh Gampong se-Indonesia, “Dengan tujuan agar perangkat desa tidak terjerat kasus hukum,” ujarnya. []

DPRA: Dirut BAS Terpilih Harus Mampu Ciptakan Terobosan Baru

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zaenal Abidin, mengharapkan agar calon Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) yang terpilih nanti mampu membuat terobosan-terobosan baru dalam memajukan bank milik masyarakat Aceh itu.

“BAS ini harus bisa menjadi bank yang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Aceh, khususnya para pelaku dunia usaha,” kata Zaenal Abidin di Banda Aceh, Selasa, (24/1/2023).

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah. Kedua nama calon yang menjalani fit and proper test tersebut yakni Nana Hendriana dan Muhammad Syah. Uji kelayakan dan kepatutan sendiri berlangsung pada Kamis, 19 Januari 2023 lalu.

Nana Hendriana merupakan mantan CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh yang saat ini bertugas di Bank DKI Jakarta. Sementara Muhammad Syah merupakan Kepala BAS Cabang Kualasimpang, Aceh Tamiang.

Zaenal yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR Aceh mengaku tak mempersoalkan siapa pun yang akan dipilih oleh OJK Pusat. Menurutnya hal terpenting adalah sosok yang dipilih merupakan sosok yang mampu membawa program-program baru dalam memajukan BAS itu.

“Saya tidak mempermasalahkan apakah yang dipilih nanti orang Aceh atau bukan, karena bagi saya yang terpenting adalah sosok yang lolos itu memang yang mampu dan punya terobosan dalam memajukan bank,” ujar Zaenal Abidin.

Selama ini, Zaenal mengaku banyak menerima laporan dari para pelaku usaha di Aceh yang sulit dalam mengambil kredit di BAS. Inilah yang membuatnya berharap agar kelak siapa pun yang dipilih menjadi Dirut BAS harus mampu menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap bank milik Pemerintah Aceh itu.

“Sekarang banyak stigma negatif ke BAS, ada yang bilang BAS itu bank keluarga lah, tidak terbuka, sulit mengambil kredit bagi para pengusaha, kemudian ada yang bilang cuma bergantung pada kredit PNS, dan berbagai stigma negatif lainnya, belum lagi persoalan-persoalan lainnya, ini menjadi tugas dirut baru ke depan,” ungkap Zaenal.

Dia pun meminta kepada publik, khususnya masyarakat Aceh, untuk menerima siapapun calon dirut yang akan dipilih oleh OJK, apakah satu orang yang lolos, atau dua-duanya.

“Karena apapun hasil fit and proper test yang dilakukan OJK itu nantinya akan berlanjut ke pemegang saham, karena mereka yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujarnya.

Zaenal sendiri mengapresiasi kerja-kerja OJK yang sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dirut BAS.

“OJK saya yakin sudah melakukan kerja-kerja yang terbaik dalam menentukan calon Dirut BAS,” ujarnya.

“Kita dukung siapapun calon dirut yang terpilih nanti, karena BAS itu milik masyarakat Aceh, tugas kita mengawal agar BAS semakin maju,” kata Sekretaris PKS Aceh itu.[Hadiansyah]

Wisuda 1.939 Lulusan, UIN Ar-Raniry Launching Satgas Hisbah Ar-Raniry

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh meluluskan 1.939 wisudawan program pascasarjana dan sarjana pada Rapat Senat Terbuka Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 24-26 Januari 2023 yang dilaksanakan secara daring dan luring.

Tercatat, sebanyak 1.939 lulusan berhasil menyelesaikan studi pada wisuda gelombang pertama tahun 2023. Dari jumlah wisudawan tersebut, 43 di antaranya berhasil lulus dengan predikat Cum Laude. Sementara 794 orang dengan predikat pujian, 1003 orang dengan predikat sangat baik dan 99 orang lulus dengan predikat baik.

Pada prosesi wisuda hari pertama juga dilakukan launching Satgas Hisbah Ar-Raniry Banda Aceh berlangsung di Gedung Auditorium Prof Ali Hasjmy Darussalam Banda Aceh, Selasa (24/1/2023).

Kehadiran Satgas Hisbah Ar-Raniry sebagai bentuk ikhtiar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur.

Oleh karena itu, untuk cita-cita yang mulia ini Satgas Hisbah Ar-Raniry hadir dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang shalih, moderat, humanis dan Unggul.

Dalam amanatnya, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan berpesan kepada para alumni agar terus berkarya di tengah masyarakat dan menjaga nama baik almamater.

“Jadilah Anda sebagai alumni sejati yang senantiasa menjaga, mengharumkan nama baik almamater serta berkiprah sebagai duta dan mitra untuk kemajuan universitas di masa depan,”kata Mujib, Selasa (24/1/2022).

Rektor berharap kehadiran mereka bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam dunia kerja. Mengingat saat ini persaingan dunia kerja semakin kompetitif. Oleh karena itu, lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus tampil sebagai motor penggerak perubahan di tengah masyarakat dan menjadi lulusan yang berkualitas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi dan informasi.

“Ke depan Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum membutuhkan orang-orang yang cerdas dan bijak sebagai tenaga kerja yang profesional dan berkarakter untuk membangun dan memajukan negeri ini, anda alumni UIN merupakan bagian dari orang-orang cerdas dan bijak tersebut,”ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Muhammad Yasir Yusuf MA dalam laporannya menyebutkan pada rapat senat terbuka wisuda doktor, magister dan sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 berhasil meluluskan 1939 lulusan, terdiri dari 21 orang lulusan Program Doktor, 41 lulusan Program Magister dan 1877 orang lulusan Program Sarjana.

Lebih lanjut, Muhammad Yasir merincikan bahwa pada semester ini Fakultas Syari’ah dan Hukum 305 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 687 orang, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 69 orang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 160 orang, Fakultas Adab dan Humaniora 137 orang.

Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 212 orang, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 121 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 102 orang, dan Fakultas Psikologi sebanyak 84 orang.

“Dengan bertambahnya 21 lulusan Doktor, 41 lulusan Magister, 1877 lulusan sarjana strata satu, maka jumlah alumni UIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai saat ini berjumlah 52532 lulusan,”kata Muhammad Yasir.

Pada kesempatan tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga memberikan penghargaan (bungong jaroe) kepada 51 lulusan terbaik perwakilan dari setiap program studi serta para aktivis mahasiswa berprestasi.[Hadiansyah]

Kejaksaan Negeri Aceh Utara Diminta Segera Limpahkan Kasus Korupsi Monumen Samudra Pasai ke Pengadilan

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Kuasa Hukum para tersangka kasus korupsi Monumen Samudra Pasai Aceh Utara, Zaini Djalil, Erlanda Juliansyah Putra dan Rajainal Manurung meminta Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk segera melimpahkan berkas perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Utara Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Zaini Djalil selaku kuasa hukum (TM) mengatakan kasus ini sudah terlalu lama dan tidak mendapatkan kepastian hukum, sebab Penetapan tersangka sudah 1 tahun lebih dan tanpa alasan yg jelas tiba setelah 1 tahun 3 bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka baru kemudian dilakukan penahanan dan sampai saat ini sudah 3 kali masa perpanjangan ( 3 bulan lebih ) belum dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan sayangnya status penahanan tersebut selalu diperpanjang tanpa kejelasan terkait dengan kapan akan dilakukannya pelimpahan sedangkan kami sampai saat ini tidak mengetahui pasti berapa angka kerugian yang dituduhkan kepada para klien kami, tentu ini sangat mencedrai rasa keadilan.

Sementara itu, Erlanda Juliansyah Putra dan Rajainal Manurung kuasa hukum (FB) mengharapkan Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Sebab menurut mereka sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) KUHAP telah menegaskan bahwa Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh karenanya pelimpahan tahap dua diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Aceh Utara agar status para tersangka dapat segera diadili di pengadilan.

“Erlanda Juliansyah Putra menambahkan, tersangka dalam hal ini wajib dianggap tidak bersalah sepanjang belum adanya putusan dari pengadilan atau dalam hal ini dikenal dengan adigium hukum presumption of innocence” jadi meskipun jaksa dalam hal ini menganggap bahwa setiap terdakwa dianggap salah atau presumption of guilt” maka pengadilanlah yang diharapkan dapat memberikan keputusan secara adil. Oleh karenanya pelimpahan tahap kedua diharapkan dapat segera dirampungkan.

Seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini termasuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor dan Pengawas. Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan dan dititipkan di Lapas kelas II B Lhoksukon guna mempermudah proses penyidikan.

270 PPS Banda Aceh Dilantik, Ini Pesan Bakri Siddiq

Penulis
Rezi
-
0

Nukilan.id – Sebanyak 270 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Banda Aceh yang akan bertugas pada Pemilu Serentak 2024 resmi dilantik. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Selasa, 24 Januari 2023.

Seluruh anggota PPS dikukuhkan oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh Indra Milwady dan turut disaksikan oleh unsur Forkopimda dan para camat se-Banda Aceh. Ke-270 anggota PPS tersebut ditugaskan di 90 gampong dan di setiap gampong akan ditempatkan tiga orang anggota PPS.

Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengatakan, masyarakat Kota Banda Aceh menaruh harapan yang besar agar para anggota PPS yang baru dilantik agar dapat bekerja secara profesional demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, damai, dan sejuk.

Bakri menjelaskan, PPS memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis. Oleh karenanya, sangat penting bagi anggota PPS untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, mengingat keberadaannya sebagai ujung tombak dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu.

“Indikator untuk mengukur suksesnya pemilu dapat ditandai dengan suksesnya kerja-kerja pihak penyelengara pemilu, yang dimana PPS termasuk di dalamnya,” katanya.

“Untuk itu, anggota PPS harus mampu bersikap proaktif dalam pemilu yang akan datang. Segera bangun koordinasi dengan pihak penyelenggara lainnya, agar tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya,” katanya.

Kepada anggota PPS yang baru saja dilantik, pj wali kota juga berpesan untuk menjaga amanah yang dipercayakan kepada para anggota PPS. “Bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teruslah bekerja dengan sepenuh hati dan selalu memberikan yang terbaik demi kemaslahatan warga Kota Banda Aceh yang kita cintai ini,” ujar Bakri.

Sementara Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwady, mengatakan, seleksi anggota PPS sebelumnya telah dilakukan dengan sistem CAT dan dinilai secara objektif. “Secara umum, kualitas PPK dan PPS tahun ini diharapkan lebih baik dari pada sebelumnya,” ujarnya.

“Saudara yang lulus ini murni atas dasar kemampuan sendiri. Jika ada yang kurang percaya diri, jangan sungkan untuk meminta bantuan yang lainnya,” katanya seraya mengingatkan PPS selaku penyelenggara pemilu tetap memiliki hak pilih tapi bukan hak partisipan. []

1...1,4231,4241,425...2,414Halaman 1,424 dari 2,414

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id