Nukilan.id – Para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus dalam mengurus perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dalam hal ini Pemerintah Aceh Besar menyediakan Lift khusus disabilitas dan area parkir khusus.

“Ya. khusus bagi penyandang disabilitas pemerintah ada menyediakan sebuah Lift khusus untuk memudahkan akses mereka kelantai tiga, sesuai dengan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Mulyadi A., S.Si selaku

Kabid Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Besar, Ingin Jaya, Kamis (2/2/2023).

Mengenai dengan penyediaan fasilitas, sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Mal pelayanan publik harus menyediakan fasilitas khusus kepada Disabilitas, lansia, ibu menyusui, dan anak-anak dalam hal memberikan kenyamanan.

“Jadi, DPMPTSP selaku instansi yang mengkoordinasi MPP disetiap daerah harus menyediakan fasilitas pelayanan khusus tersebut. Karena fasilitas khusus disabilitas termasuk kriteria yang memiliki nilai, apalagi MPP setiap tahun akan dievaluasi, dinilai, baik itu secara langsung, media online maupun secara virtual,” lanjutnya

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

“Ada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mencakup ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan dan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan,” ujar Mulyadi

Untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

“Mal Pelayanan Publik merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel,” tuturnya. []

Nukilan.id – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, meninjau pelabuhan Ulee Lheue Kota Banda Aceh. Ia memastikan pihaknya akan melakukan beberapa perbaikan agar konektivitas antar pulau di Aceh berjalan baik.

Budi Karya juga sempat melihat dan menyambut kedatangan penumpang kapal KMP BRR dari Sabang. Ia menyapa para penumpang dan ikut menyerahkan bingkisan.

“Aceh ini adalah salah satu daerah yang potensial. Karenanya, saya datang ke sini (Banda Aceh) mengidentifikasi apa yang segera harus dibangun lagi,” kata Budi Karya, Jumat (3/2).

Budi mengungkapkan angkutan laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sangat penting. Ia melihat langsung bagaimana aktivitas kapal di Pelabuhan Ulee Lheue yang mengangkut sejumlah penumpang dan barang.

“Bayangkan kapal ini (KMP Roro) tiga trip dan mengangkut sejumlah penumpang yang banyak. Karenanya, kita akan membangun tambahan dermaga di sini (Pelabuhan Ulee Lheue) Banda Aceh,” ujar Budi Karya.

“Karena ada tiga pulau besar di sini (Aceh), sehingga nanti pergerakan dari Banda Aceh ke tiga pulau itu bisa berjalan lebih baik, terkoneksi,” tambahnya.

Tak hanya Pelabuhan Ulee Lheue, kata Budi Karya, pihaknya juga akan memperbaiki beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Aceh seperti di wilayah Meulaboh, Aceh Barat.

“Sekarang ini kan ekspor atau bahan yang mendatangkan keuntungan dari masyarakat Aceh itu adalah di antaranya sawit. Kami akan memperbaiki beberapa pelabuhan supaya konektivitas bisa lebih baik,” ungkap Budi Karya.

Budi Karya mendorong pengelola pelabuhan bisa bekerja sama dengan para pihak terkait seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sehingga keuntungannya bisa semakin maksimal.

“Pelabuhan yang sudah relatif komersial artinya menguntungkan, saya ajak Pak Gubernur bekerja sama dengan BUMG. Konektivitas laut ini sangat penting dan ekonomis, memberikan sumbangsih ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Aceh khususnya,” tutur Budi Karya. [Kumparan]

Nukilan.id – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Aceh melakukan perjanjian kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten dan Kejari.

Memorandum of Undrestanding (MoU) ini sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama tugas dan fungsi dalam rangka sertifikasi dan pengamanan tanah wakaf di Aceh.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga harta wakaf, ketiga lembaga tersebut.

Kegiatan berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu 1 Februari 2023.

Tujuannya sebagai landasan para pihak untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam sertifikasi dan menyelamatkan harta wakaf, dan untuk memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, dengan sinkronisasi data dan informasi yang lengkap.

Perjanjian ini diawali dengan penandatanganan yang dilakukan Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg, Kakanwil BPN Aceh Dr Mazwar SH M Hum, Kajati Aceh Bambang Bachtiar, SH MH.

Kemudian dilanjutkan kab/kota secara berurutan.

Nukilan.id – Kabupaten Aceh Tamiang masuk 10 besar kategori Kabupaten inovatif di Aceh. Hal ini dikabarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Bastian, Rabu (1/2/23).

“Alhamdulillah, Kabupaten Aceh Tamiang masuk 10 besar kabupaten/kota inovatif di Aceh dengan menduduki posisi keempat”, ucapnya singkat.

Aceh Tamiang memperoleh skor indeks sebesar 57,41 dan skor yang sama juga diperoleh Kabupaten Bireuen.

Hal itu berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Radiogram Penyampaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 tertanggal 30 Januari 2023 kemarin.

Pj. Bupati Aceh Tamiang, Dr. Drs. Meurah Budiman, SH, MH, yang mendapat kabar ini merasa bersyukur kabupaten yang dipimpinnya berada di posisi keempat Kabupaten Inovatif.

Namun, tuturnya, keberhasilan ini tidak membuat Pemkab Aceh Tamiang lekas berpuas ini. Ia dan seluruh Kepala SKPK akan terus meningkatkan inovasi pelayanan publik dan menargetkan Aceh Tamiang menjadi Kabupaten Sangat Inovatif.

“Kami akan terus berupaya membangun Kabupaten Aceh Tamiang dengan inovasi-inovasi yang memudahkan pelayanan bagi masyarakat”, sambungnya.

Sistem inovasi daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, dan berkelanjutan dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah.

Penguatan sistem inovasi daerah merupakan salah satu langkah strategis yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi pembangunan. []