Nukilan.id – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Bustami Hamzah, SE, M.Si menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari 2023.

Acara itu dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan diikuti oleh seluruh Gubernur se Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Presiden meminta para Gubernur mendorong belanja masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Jokowi, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menaikan belanja masyarakat di tahun 2023 ini. “Kita harapkan 2023 ini belanja masyarakat akan mengalami kenaikan, dan itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menjelaskan di tahun 2022 konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 persen. “Kita harapkan pada 2024 mendatang angka konsumsi masyarakat bisa berada di angka 5,4 persen,” katanya.

Begitu juga dengan wisata-wisata di daerah. Baik wisata, hilirisasi, dan ketahanan pangan dipantau dan dijaga betul-betul, karena belanja masyarakat dalam hal itu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Rumusnya, justru kita mendorong masyarakat untuk belanja. Bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengatakan akan menindaklanjuti arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Penjabat Gubernur juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersama-sama menjalankan arahan Presiden. Terutama dalam kaitan menstimulus terwujudnya trend positif dalam belanja masyarakat, sebagai upaya meningkatkan denyut dan geliat ekonomi. []

Nukilan.id – Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menegaskan, pengelolaan sektor kehutanan Aceh tidak termasuk dalam wewenang Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur pada pasa 7 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh.

Penegasan itu disampaikan pada Rapat Pembahasan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Aceh, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat Februari 2023.

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA menginformasikan, kehadiran Wali Nanggroe pada rapat tersebut dalam rangka memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Administrai Kewilayahan.

Baca Juga: Consulate General Jepang Kunjungi Kediaman Wali Nanggroe Dalam Rangka Silaturahmi

“Rapat tersebut merupakan bagian tindaklanjut Surat Wali Nanggroe Nomor: 089/146 Tanggal 12 September 2022, Hal Permohonan Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Sumber Daya Hutan Aceh,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, kata M. Nasir, Wali Nanggroe menjelaskan dasar-dasar hukum kewenangan Aceh dalam pengelolaan hutan, perkembangan terkini kondisi hutan Aceh berdasarkan hasil kajian Pusat Riset Kehutanan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan kebijakan pengelolaan hutan, sebagaimana yang telah diajukan Wali Nanggroe.

“Melalui analisis dan informasi dari berbagai sumber, hutan Aceh mengalami deforestasi tidak kurang dari 10.000 Ha per tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir,” kata Wali Nanggroe pada rapat tersebut.

Deforestasi tidak hanya disebabkan illegal logging, juga karena bencana alam dan okupasi masyarakat yang membuka lahan perkebunan di kawasan hutan. Wali Nanggroe juga mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan data temuan terakhir, kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang beroperasi di kawasan hutan Aceh.

Konsep dan rancangan usulan pembentukan Badan Pengelola Sumberdaya Hutan Aceh telah disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk menjadi Peraturan Presiden. Sebelumnya, usulan tersebut telah dibahas dengan Menteri LHK di Meuligoe Wali Nanggroe beberap waktu lalu.

Hasil pembahasan itu, kata Wali Nanggroe, telah ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, para Direktur lingkup Ditjen PHL dan Tim Kajian, serta melibatkan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I Banda Aceh dalam penyusunan Kajian Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang telah dipresentasikan di Bogor akhir tahun 2022.

Di akhir penyampaiannya, Wali Nanggroe menyebutkan, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil Kajian Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan dalam Bingkai Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, akan disusun menjadi suatu Policy Brief kepada Menteri LHK dan Presiden Republik untuk menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Aceh.[]

Baca Juga: Wali Nanggroe Sambut Kunjungan Perwakilan Bangsa Moro di Meligoe

Nukilan.id – Mantan ASN di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) atas nama Haryati mengajukan keberatan terkait pemindahan dirinya ke Sekda Aceh.

Haryati dipindahkan dari jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Diskominsa Aceh, ke staf di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA) pada 31 Januari 2023 lalu. Keberatan dengan pemindahan tersebut karena alasan Haryati tidak pernah mengajukan permohonan pindah.

“Saya tidak pernah diberikan tugas apapun oleh atasan melainkan tugas yang diembannya selama ini yang diambil alih oleh Atasan Langsung,” kata Haryati kepada Dialeksis.com, Kamis (23/2/2023).

Karena sebelumnya berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), kata Haryati, ia dipindahkan karena tidak melaksanakan pekerjaan dari atasan.

Menurut Haryati, pemindahan dirinya oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) Marwan Nusuf seperti telah direncanakan. Karena sebelum dipindah, atasannya mengambil alih seluruh pekerjaan dan Haryati tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan apapun. Atas peristiwa tersebut, Haryati menilai Kadis Kominsa Aceh telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terhadap seorang bawahannya.

Meluruskan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) Marwan Nusuf mengatakan, mengenai mutasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), ini merupakan hal yang biasa terjadi di dalam organisasi pemerintahan.

“Pertama-tama yang ingin saya luruskan tidak ada istilah ‘sepihak’ dalam mutasi ASN. Soal mutasi, promosi, itu adalah hal yang biasa dalam organisasi Pemerintah. Dalam ASN kita harus bersedia ditempatkan dimana saja. Hanya itu yg bisa saya jelaskan,” kata Marwan kepada pewarta Dialeksis.com.

Sambungnya, hal ini pun jelas termaktub di dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, yang mana Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu, Marwan juga membantah tudingan ‘abuse of power’ terhadap dirinya. Ia menerangkan, soal pemindahan itu tidak perlu ada permintaan dari ASN yang bersangkutan.

“Mana ada saya menyalahgunakan wewenang. Itukan hak pimpinan (sekda/gubernur) juga menempatkan ASN dimana saja dan ASN harus siap jika dipindahkan, kalau ASN tidak setuju kan ada jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” pungkasnya.

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, mengungkapkan angka prevalensi stunting di Aceh kini turun dari 33,2 persen pada tahun 2021 menjadi 31,2 persen pada tahun 2022. Artinya Aceh berhasil menurunkan 2 persen angka stunting dalam satu tahun.

Hal itu disampaikan Ayu dalam talkshow jaring opini publik bersama Radio Djati FM dan Radio Swara Fatali Nusa Jaya FM, dengan tema yang diangkat “Pernikahan Dini Picu Stunting” yang berlangsung secara live out door di Blang Poroh Cafe, Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu (22/2/2023).

Ayu mengatakan, penurunan prevalensi stunting menjadi program prioritas TP PKK Aceh di tahun ini. Bahkan, untuk memaksimalkannya PKK Aceh telah menyusun strategi dengan mengoptimalisasi setiap program kerja pokja, sebab ke empat pokja tersebut memiliki tugas yang saling berkaitan terhadap penurunan stunting.

“Alhamdulillah Aceh dari awalnya peringkat 3 terbawah sekarang jadi rangking ke 5 terbawah, walaupun sedikit kita patut syukuri agar Allah selalu memberikan keberkahan,” ujar Ayu.

Selain itu, Ayu menambahkan, ada 3 faktor penting yang mempengaruhi penurunan stunting pada anak yaitu, pola asuh, pola makan dan akses sanitasi dasar yang bagus, ke tiga faktor itu saling berkaitan pada kondisi gangguan gizi kronis pada anak.

Karena itu, harus dilakukan intervensi yang difokuskan pada perempuan, mulai dari usia remaja guna mempersiapkan fisik mereka sebagai calon ibu di masa depan.

Kemudian, upaya intervensi pada remaja putri yaitu pemberian tablet tambah darah (TTD) mingguan bagi remaja putri dari usia sekolah mulai SMP dan SMA sederajat, serta dibarengi dengan dorongan aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi seimbang.

“Intervensi ini dilakukan untuk memastikan dan mempersiapkan remaja putri tidak kekurangan zat besi dan gizi sebelum mereka hamil nantinya,” kata Ayu.

Kemudian, intervensi pada ibu hamil mulai pemberian TTD, pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, dan pemantauan perkembangan janin dengan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali selama 9 bulan. Semua itu harus tercukupi, lantaran hal tersebut menjadi faktor penting pada ibu hamil untuk mencegah kekurangan energi kronis/gizi dan zat besi pada ibu hamil.

Lalu, intervensi pada 1000 hari pertama kelahiran, yaitu dengan pemberian asupan ASI eklusif bagi bayi 0-6 bulan, kemudian pada anak usia 6-24 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan yang tinggi protein hewani. Sebab pada usia tersebut stunting meningkat signifikan, akibat kurang protein hewani pada MP-ASI yang mulai diberikan sejak 6 bulan.

Namun demikian, Ayu menegaskan, semua intervensi itu tidak hanya menjadi beban kaum perempuan atau ibu saja, tapi itu juga harus ada dukungan dan kerjasama para bapak dan suami, agar stunting dapat dicegah sedini mungkin.

Sementara itu, Kepala Dinas PMP4 Aceh Barat Daya, Nur Afni Muliana, menerangkan ada 3 risiko yang akan di hadapi bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Pertama dari segi pendidikan mereka akan sulit mengenyam pendidikan hingga 12 tahun.

Kedua, dampak kesehatan bagi pengantin wanita di mana organ reproduksi belum siap, sehingga risiko kematian saat melahirkan akan besar terjadi, lalu ilmu tentang parenting, gizi masih minim, hal inilah yang paling berisiko terjadinya stunting.

Ketiga, dampak ekonomi, pasangan muda yang menikah dini pasti akan mengalami sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga akan berimbas pada kesulitan ekonomi.

Hal ini pula yang akan bermuara pada semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang pastinya menyebabkan anak stunting akibat kurangnya perhatian orang tua.