Nukilan.id – Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU, membuka kegiatan pra-PPG di Hotel Oasis, Banda Aceh, Jumat (24/02/2023) malam.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan FKIP Universitas Syiah Kuala untuk mempersiapkan guru-guru agar terampil di masa yang akan datang.

Penanggung jawab kegiatan, Dekan FKIP USK, Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes., mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan inisiasi FKIP USK untuk membuka peluang bagi guru-guru di Aceh untuk mendapatkan sertifikasi guru berprestasi.

“Tahap awal ini, diikuti oleh 600 peserta. Berdasarkan hasil seleksi akhir, pihak BPSDM hanya menerima 200 peserta sesuai dengan kuota yang tersedia,” ujar Dekan FKIP USk.

Menurut Dosen Pendidikan Olahrgaa itu, tahap I pra-PPG ini dibuka untuk 5 bidang studi, yakni Kimia, Fisika , Biologi, Penjaskesrek, dan PPKn.

Rektor USK, dalam sambutannya, menyampaikan, bagi peserta yang sudah mengikuti Program pra-PPG gelombang 1 ini, akan diberikan sertifikat dan telah diakui menjadi guru yang professional.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Amiruddin, M.Si., mengatakan bahwa program tersebut merupakan program tahun kedua kerja sama BPSDM Aceh dengan pihak FKIP USK.

“Kami sangat senang karena kegiatan ini didukung langsung oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya direktur PPG, Bapak Ismail,” ujar Amiruddin.

Lebih lanjut, Amiruddin menyebutkan kegiatan itu berlangsung selama 10 hari, mulai 24 Februari s.d. 6 Maret 2023.

Turut serta hadir dalam kegiatan tersebut antara lain para Wakil Rektor USK, para wakil dekan FKIP USK, Direktur RS Prince Nayef, Ketua Senat FKIP USK, dan para undangan. []

Nukilan.id – Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Nurdianto menyatakan waktu dekat pihaknya akan mengelar sidang dengar pendapat terkait polemik Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi yang belakangan ini gencar dibicarakan publik.

“Polemik ini perlu kita disikapi dengan serius agar tidak menjadi konsumsi publik yang tidak sehat dengan berbagai opini bermunculan yang dapat berpotensi membuat suasana daerah semakin keruh jika tidak segera dicari solusi,” kata Nurdianto di Blangpidie, Minggu (26/2/2023).

Adapun solusi diambil ketua DPRK Abdya waktu pihak legislatif mengelar sidang dengar pendapat dengan Pj Bupati Darmansah dan pihak manajemen perusahaan perkebunan PT CA serta seluruh unsur Forkopimkab Abdya.

Dengan harapan bersama kita dapat memberi dan mendengar pemikiran atau pandangan sekaligus mencari jalan terbaik menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara-cara sejuk dan terhormat.

“Kita sangat menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Hal itu menunjukkan ada kekayaan pikiran pada kita yang tentunya hal itu merupakan sebuah berkah yang luar biasa,” ucapnya

Tapi, lanjut dia, jika perbedaan pandagan tersebut tidak menuju pada solusi atau bahkan berpotensi mengarah pada hal yang tidak baik, maka perlu segera dibatasi agar suasana daerah menjadi sejuk, damai dan sejahtera.

“Kami berharap semua pihak saling menghargai, tidak terus membuat opini yang mengancam rasa persatuan dan persaudaraan kita,” ucapnya

Sebab, kata Nurdianto tanpa adanya persatuan dan rasa persaudaraan yang kuat, tentu tidak akan ada solusi dalam menyelasaikan sebuah persoalan dan begitu juga sebaliknya akan melahirkan masalah-masalah baru yang tentunya sangat tidak baik bagi kita semua.

“Untuk itulah saya berharap semua pihak agar tidak beropini terlalu jauh terkait polimik sedang terjadi, karena belum tentu apa yang dilakukan oleh seseorang itu salah. Oleh karena itu saya harap semua bersabar sampai ada penjelasan langsung dari bersangkutan,” harabnya

Disamping itu Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan Anggota parlemen yang sangat aktif dalam melakukan pengawasan kinerja yang selama ini dilakukan pihak eksekutif.

“Hal ini menunjukan bahwa kita selaku wakil rakyat tidak pernah diam dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Abdya. Seperti dilakukan oleh pimpinan dan anggota dewan selama ini,” ucapnya

Kemudian kepada semua stecholder juga diharapkan untuk sama-sama mengawal agar tanah bekas HGU perkebunan kelapa sawit itu benar-benar dibagikan kepada masayarakat, sesuai putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah,” tuturnya.[]

Nukilan.id – Suksesi Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) sebenarnya sangat sederhana dan karena itu tidak harus sampai menimbulkan kegaduhan yang panjang sebagaimana yang terjadi selama ini.

“Kalau Pj Gubernur Aceh sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) berpegang pada regulasi yang ada, dan tegas menerapkannya, maka polemik tidak akan berkepanjangan, dan manuver yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi, tidak akan terjadi,” tegas Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR), Muhammad Khaidir, Sabtu (25/2).

Masih adanya manuver bahkan hingga pihak OJK menyerahkan hasil fit and proper test kepada PSP dan Direksi BAS, menjadi pertanda bahwa berbagai pihak melihat kelemahan PSP yang dipersepsikan tidak mau ribut-ribut, yang penting Aceh aman.

“Buktinya, ada anggota DPRA dan anggota DPR RI yang berani mendesak agar PSP memilih calon dari putra Aceh untuk ditetapkan sebagai Dirut BAS,” katanya.

Padahal, sebelumnya PSP sudah mengabulkan desskan untuk melakukan seleksi terbuka, bersifat nasional, dan melibatkan pihak ketiga.

“Kalau memang wajib orang Aceh yang mrnjadi Dirut BAS mengapa mendesak dilakukannya seleksi terbuka dan bersifat nasional, bukankah lebih utama memilih semua calon dari kalangan internal sehingga siapapun lewat fit and proper test adalah orang Aceh dan dari kalangan internal BAS itu sendiri,” tambahnya.

Jika PSP semakin tidak tegas, apalagi pihak OJK Aceh tidak menyampaikan pencerahan secara regulasi maka sangat mungkin akan muncul manuver baru, yaitu menolak calon yang sudah lewat fit and proper test dengan beragam alasan yang dicari-cari.

“Padahal, bisa jadi karena calon Dirut BAS yang sudah lulus fit and proper test sebatas menjaga diri agar tidak “dirayu” untuk menjalin koneksi,” duganya.

PAKAR mengingatkan regulasi POJK 39/2016 terkait pengendalian oleh PSP, yang di dalamnya mencakup kewenangan menentukan menentukan dan/atau memberhentikan direksi.

“Jadi, tidak sepeti yang dibangun persepsi bahwa PSP tidak serta merta dapat menetapkan Dirut BAS,” ujarnya.

Hanya saja, penetapan itu memang dilakukan dalam forum RUPS Perubahan Direksi yang merujuk akta sebuah PT dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham atau wakil yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham.

“Jadi, bukan jumlah pemegang saham, tapi jumlah proporsi nominal sahamnya. Ini penting diketahui dan dipahami PSP sehingga tidak disesatkan secara regulasi,” Muhammad Khaidir.

PAKAR mengingatkan, jika 14 hari usai hasil fit and proper test tidak digelar RUPS BAS penetapan Dirut BAS yang oleh publik sudah diketahui dari pernyataan Ketua DPRA, maka bukan hanya publik Aceh yang kecewa tapi juga akan merusak nama baik Pj Gubernur Aceh dan akan semakin diposisikan sebagai sosok cari aman belaka.

Nukilan.id – Pemuda pancasila (PP), Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sukses melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) baru. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Camat Baiturrahman yang diikuti peserta dari sepuluh Desa Lingkup Kecamatan, Sabtu (25/2/2023).

RPP ini merupakan pemilihan pengurus terakhir tingkat Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Acara dibuka Waka DPR Kota Banda Aceh yang juga Wakil Ketua Dewan pakar Pemuda Pancasila Banda Aceh Isnaini Husda.

Dalam sambutannya Ketua MPC PP kota Banda Aceh, T Rinaldi Popon mengajak ormas Pemuda Pancasila mulai dari MPC hingga PAC atau tingkat kecamatan harus selalu menjaga nama baik ormas dan membantu warga yang sedang dalam kondisi mendesak.

Setiap detik, kita harus update informasi dan berbagi sesama internal agar semuanya terakomodir dengan baik apa yang menjadi kebutuhan tingkat paling bawah,” sebutnya.

Lanjutnya, “Pemuda Pancasila harus tampil nomor satu untuk menjamin keamanan masyarakat dan berkontribusi penuh pada kemajuan organisasi.”

Masih T. Rinaldi, melalui RPP ini tentu diharapkan bisa membawa perubahan kepada semuanya, baik internal maupun eksternal ormas dan silaturahmi ini tidak terbatas, harus meluas dan memberikan warna di lini manapun.

Dalam RPP tersebut, terpilih Ketua PAC Kecamatan Baiturrahman Rudi Ramadhani, Sekretaris Zackwannur, dan Bendahara Munawir. Terpilihnya pengurus PAC tersebut disaksikan oleh seluruh PAC dan MPC PP Kota Banda Aceh.

Rudi Ramadhani, Ketua terpilih, dalam sambutannya akan segera melakukan audensi kepada unsur Muspika yang ada di Kecamatan Baiturrahman.

“Kita siap untuk bersinergi bersama unsur Muspika dalam menjalankan program sosial kemasyarakatan dalam lingkungan Kecamatan Baiturrahman”

Turut hadir dalam acara RPP tersebut diantaranya: Unsur MPW PP Aceh (Edy Yoza Korwil 1), Unsur Muspika, Kapolsek dan Koramil dan undangan lainnya.[]