Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar sosialisasi penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Aula Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (15/3/2023).

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar M. Ali S.Sos. MSi dalam sambutannya mengatakan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMBG untuk memudahkan warga mendapatkan PBG

“Karena kedepannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diganti menjadi PBG, berbeda dengan IMB yang sifatnya rigid (kaku) dan tinggi. PGB lebih fleksibel untuk diperoleh,” katanya.

Menurut M. Ali sistem tersebut berbentuk aplikasi yang bisa diakses warga. Aplikasi tadi dibuat dan sudah disetujui pemerintah pusat untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan pertanahan.

“Aplikasi diharapkan mudah diakses masyarakat,” tuturnya.

M. Ali mengungkapkan PBG bisa menuntaskan permasalahan yang sering kali ditemui dalam pengurusan IMB seperti soal IMB sementara, IMB relaksasi, bangunan existing, atau yang mendahului IMB.

“Dengan penggunaan PBG, berbagai keuntungan bisa didapatkan baik bagi warga dan pemerintah. Salah satunya semakin banyak bangunan yang direnovasi maka lapangan pekerjaan bagi tukang atau kuli bangunan semakin terbuka lebar,” ujarnya.

M. Ali juga menjelaskan dampak dari penggunaan PBG adalah setiap tanah yang jelas suratnya akan mendapatkan PBG sehingga mobilitas perpindahan tangan atau kepemilikan akan mudah.

“Apalagi terkait dengan pembiayaan perbankan, akan lebih mudah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, bagi pemerintah daerah, aplikasi SIMBG akan memudahkan mengurus perpindahan kepemilikan tanah dan bangunan. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pajak atas jual beli tanah dan bangunan atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak,” ucap Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar tersebut.

Perlu diketahui PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

“Jadi diharapkan kepada para camat nantinya dapat memberikan edukasi kepada masyarakatnya masing-masing mengenai penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) tersebut,” pungkasnya. []

Nukilan.id – Menjelang tibanya bulan Ramadhan 1444 H serta dalam rangka menjaga kesucian dan kenyamanan dalam pelaksanaan puasa Ramadhan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Besar, mengeluarkan Seruan Bersama dan mengimbau seluruh masyarakat khususnya setiap muslimin dan muslimah untuk menyambut bulan suci Ramadhan sebagai penghulu semua bulan itu dengan penuh rasa gembira dan semangat keikhlasan serta selalu memohon ridha Allah SWT.

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM melalui Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar Rusdi, SSos MSi, Kamis (16/3/2023) mengatakan, Seruan Bersama Forkopimda Aceh Besar tertanggal 1 Maret 2023 ditandatangani bersama Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP MM, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPd MSi, Dandim 0101/KBA Letkol Inf Andy Bagus DA SIP, Kapolres Aceh Besar AKBP Carlie Syahputra Bustamam SIK MH, Kajari Aceh Besar Basril G SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Jantho Deny Syahputra SH MH, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho DR Muhammad Redha Falevi SIH MH dan Ketua MPU Aceh Besar Tgk H Nasruddin M.

Menurut Rusdi, ada sembilan poin yang menjadi isi seruan tersebut antara lain, pertama, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan dan ibadah sunnat lainnya sesuai dengan syariat Islam. Kedua masyarakat diminta memakmurkan masjid, meunasah dan tempat ibadah lainnya dengan shalat fardhu, tarawih, witir, tadarrus dan amalam sunnat lainnya.

Pada poin ketiga, setiap pemilik toko, kedai, kios, dan tempat usaha lainnya wajib menghentikan aktivitas pada malam hari sampai selesai pelaksanaan ibadah tarawih.

“Poin empatnya, penjual makanan dan minuman agar tidak berjualan sejak masuk waktu imsak (subuh) sampai dengan waktu shalat ashar,” kata Rusdi mengutip seruan itu.

Selain itu, pada poin lima diserukan agar masyarakat menghentikan aktivitas pada waktu-wahtu shalat Fardhu dan diminta fokus untuk melaksanakan Ibadah.

“Setiap orang, tempat usaha atau tempat lainnya dilarang menyediakan makanan, minuman, melindungi dan memberikan fasilitas makan minum kepada orang yang tidak berpuasa pada siang hari,” lanjut Rusdi mengutip poin lainnya.

Selain itu, pada poin tujuh seruan bersama juga dilarang menghidupkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu ketenangan bulan Ramadhan, seperti petasan, mercon, meriam bambu, dan sejenisnya.

“Pada poin delapan, diharapkan kepada masyarakat nonmuslim agar menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan,” sebutnya.

Pada bagian akhir, diserukan kepada setiap muslimin dan muslimat untuk tidak menghabiskan waktu dengan kegiatan yang dapat merusak kesucian bulan Ramadhan.

“Tentunya seruan bersama ini dikeluarkan untuk dapat dimaklumi dan diindahkan seluruh masyarakat di Aceh Besar, sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar,” demikian Rusdi SSos MSi, Kadis Syariat Islam Aceh Besar. []

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh melalui zoom meeting di ruang rapat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jum’at (17/3/2023) sore.

Sekda Sulaimi mengatakan, dalam Rakor Pengendalian Inflasi tahun 2023 itu, ikut dibahas berbagai langkah konkrit dalam pengendalian inflasi di daerah yang telah dilaksanakan selama ini. “Seperti arahan untuk meningkatkan kegiatan pangan murah bagi masyarakat dan penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah,” katanya.

Menurutnya, Rakor yang dipimpim Pj Gubernur Aceh itu juga menegaskan kepada seluruh pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wali Kota di Aceh agar tetap memprioritaskan enam upaya taktis dan terukur dalam Pengendalian Inflasi Daerah, terlebih menjelang tibanya bulan suci Ramadhan 1444 H.

“Enam hal itu, meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, terutama yang menyangkut kebutuhan pangan masyarakat, agar tidak menahan barang, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi pangan untuk kelancaran pasokan, menggencarkan gerakan menanam, merealisasikan BTT (Belanja Tidak Terduga), serta memberikan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) untuk kelancaran distribusi dan pasokan antar daerah yang terlibat kerjasama,” terangnya.

Ia mengatakan, Forum Rakor Pengendalian Inflasi itu juga ikut mengusulkan Satgas ketersediaan dan stabilitas pangan di daerah. Satgas itu nantinya yang akan bertugas untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan serta pelaksanaan program stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP) di daerah masing-masing.

“Berbagai upaya tersebut merupakan solusi yang harus dikedepankan oleh para Kepala Daerah di Aceh untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya,” pungkasnya. []

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar M. Ali SSos MSi, Jumat (17/03/2023), meresmikan gerai ritel baru ACE Hardware dan Chatime di Aceh, di Gampong Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Dalam sambutannya M. Ali mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mengapresiasi kehadiran toko ACE sebagai pusat kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia yang kini hadir lebih dekat dengan masyarakat Aceh khususnya Aceh Besar.

“Aceh Besar memiliki banyak wilayah potensial untuk menarik konsumen, apabila pihak ACE ingin membuka cabang, kami sangat terbuka dan akan memberikan izin dimana pun lokasi,” katanya.

Selain itu, menurut M Ali, kehadiran ACE di wilayah Aceh Besar sangat membantu dari segi lapangan kerja bagi putra putri Aceh Besar. Seperti yang diakui oleh General Meneger ACE, 90 persen karyawan yang berkerja di ACE semua orang Aceh. “Tapi, untuk ke depannya kalau bisa, harus ada dari Aceh Besar dan tentunya harus sesuai standar yang dibutuhkan,” pintanya

Sementara itu, Operations General Manager ACE Pandhu G Mahardiko, menyampaikan, PT ACE Hardware Indonesia Tbk merupakan salah satu unit bisnis dari Kawan Lama Group yang berdiri sejak tahun 1995, yang merupakan pusat kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia, dengan menghadirkan ribuan jenis produk.

“Sekarang ACE memiliki 229 toko yang beroperasi di 56 kota di seluruh Indonesia, diantara 56 kota tersebut salah satunya adalah di Aceh,” ujarnya.

Turut hadir pada acara peresmian tersebut, Perwakilan Polresta Banda Aceh, Kodim 0101/ KBA, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Dinas PTSP Aceh, Forkopimcam Darul Imarah serta para undangan lainnya.