Nukilan.id – Sejumlah pakar menyampaikan kritiknya terkait kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang menegaskan ketentuan tak wajib skripsi bagi mahasiswa S1 dan D4. Kebijakan ini dinilai harus dipahami secara hati-hati, karena jika tidak ini menjadi degradasi kemampuan mahasiswa atau kaum terdidik perguruan tinggi untuk menulis.
Hal tersebut disampaikan dosen Antropologi Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya. Menurut dia, kebijakan ini bisa menurunkan keterampilan mahasiswa untuk menulis dan meneliti karena sudah tidak diwajibkan lagi sehingga dianggap tidak penting. Pandangan seperti ini dinilai sangat berbahaya jika salah dipahami oleh para pemangku kebijakan di perguruan tinggi.
“Tapi ada hal lain juga yang secara pragmatis bisa dilihat begini, di era serba digital sekarang sebenarnya membuat skripsi lebih mirip plagiarisme saja. Mahasiswa mengambil dari sumber-sumber digital, mengubah nama, mengubah sedikit, jadilah skripsi. Padahal itu sebagian besar bisa kita sebut sebagai karya-karya palsu,” ujar Teuku Kemal Fasya kepada Nukilan, Sabtu (2/9/2023).
Teuku menambahkan, kampus-kampus di luar negeri walaupun tak menyebutkan tugas akhirnya sebagai skripsi, namun mereka tetap diwajibkan untuk menulis paper yang berbasis riset. Jadi untuk rumpun ilmu sosial humaniora tetap tak bisa dilepaskan dari kewajiban untuk menulis.
“Artinya apa, bahwa menulis menjadi persyaratan yang belum bisa dipinggirkan. Walaupun juga yang saya dengar di beberapa kampus di Jerman, tapi itu makanya seperti di Jerman itu yang ilmu terapan itu mereka boleh tidak menulis tesis atau disertasi, tapi ada semacam karya ilmiah lain yang dipertahankan,” demikian disampaikan Teuku Kemal Fasya. [Sammy]
