Beranda blog Halaman 1372

Terjadi Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

0
Presiden Jokowi angkat suara perihal polemik keikutsertaan Timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 yang digelar Indonesia, Selasa (28/3/2023). (Foto: TVOnenews.com)

Nukilan.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara perihal polemik keikutsertaan Timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 yang rencananya digelar Indonesia sebagai tuan rumah pada pertengahan tahun ini, Selasa (28/3/2023)

Jokowi menyampaikan, bahwa sikap negara Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi untuk menolak segala penjajahan dalam bentuk apapun.

“Pertama, ini prinsip. Prinsip negara kita Indonesia yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/3/2023) .

Sementara itu, ia menjelaskan, bahwa FIFA memilih Indonesia menjadi tuan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 melalui proses seleksi yang panjang dan bersaing dengan dua negara lainnya seperti Brazil dan Peru.

“Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan, pada proses akhir ada tiga kandidat negara yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dan akhirnya, bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA. ,” jelasnya.

Ia mengatakan, bahwa keikutsertaan Timnas Israel U-20 tidak berkaitan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia dan tak akan mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Kemudian, dirinya sependapat dengan Duta Besar Palestina tentang FIFA yang memiliki aturan tersendiri sehingga harus ditaati oleh negara pesertanya.

“Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan, kepastian Timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U-20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022 dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” pungkasnya.

Selanjutnya, Jokowi mengakui, bahwa FIFA telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Namun, Pemerintah dan PSSI akan mengupayakan agar adanya solusi.

“Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik,” tuturnya.

Oleh karena itu, presiden meminta seluruh pihak tak mencampuradukkan persoalan politik dengan olahraga.

Pj Walikota Sambangi Sejumlah Mesjid dan Unit Pelayanan Publik

0
Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyambangi sejumlah masjid yang ada di Banda Aceh yang kerap muncul keluhan kekurangan air bersih, Selasa (28/3/2023). (Foto: Ist)

Nukilan.id – Usai merampungkan rutinitas dinas di balai kota, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyambangi sejumlah masjid yang ada di Banda Aceh. Targetnya, rumah ibadah yang terletak di kawasan yang kerap muncul keluhan kekurangan air bersih.

Setidaknya, ada empat masjid yang ia kunjungi, yaitu Masjid Al-Wustha Jeulingke, Masjid Gampong Alue Naga, Masjid Baiturrahmah Lampoh Daya dan Masjid Al-Kawakib Gampong Deah Raya. Di setiap masjid, pj wali kota mengecek langsung ketersedian air bersih di tempat wudhu.

“Alhamdulillah kita cek airnya jernih dan mengalir lancar. Kita harapkan kondisi ini dapat dijaga oleh Perumdam Tirta Daroy selama bulan puasa Ramadan dan untuk seterusnya, demi kenyamanan masyarakat dalam beribadah,” ujarnya di sela-sela pengecekan, Selasa, (28/3/2023).

Bukan hanya itu, ia juga telah menginstruksikan Perumdam Tirta Daroy untuk menyiagakan mobil tangki untuk mengantisipasi masjid yang kekurangan air. “Selain itu, kita menggratiskan tagihan air bersih bagi semua rumah ibadah selama bulan puasa ini,” ujarnya lagi.

Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah unit pelayanan publik yakni Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Meuraxa.(Foto: Ist)

Sebelumnya di hari yang sama, pj wali kota turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah unit pelayanan publik. Salah satu tempat yang ia tuju, yakni Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Meuraxa.

Di ruang IGD rumah sakit milik Pemko Banda Aceh itu, Bakri Siddiq menyapa para pasien yang tengah dirawat sembari mengecek kesigapan petugas medis. “Bagaimana ibu pelayanan di sini?” tanyanya pada salah satu keluarga pasien.

“Alhamdulillah baik pak,” jawab sang ibu yang tengah menemani suaminya yang masuk IGD dengan keluhan sesak nafas.

Kondisi dan fasilitas emergency room tak luput dari perhatiannya. “Ini ruang IGD tolong dipastikan steril dan dibuat senyaman mungkin bagi masyarakat yang datang berobat. Berikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warga kita,” pesan pj wali kota kepada petugas piket.[]

Pemkab Aceh Besar Dukung Pemasaran Digital Bagi Pelaku UMKM

0

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten  (Sekdakab) Drs Sulaimi MSi membuka pelatihan pemasaran digital  atau Digital Entrepreneurship Academy (DEA) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) di Aula Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (28/3/2023).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Aceh Besar dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Sekda Aceh Besar dalam sambutannya mengatakan, pelatihan DEA merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia unggul untuk mempercepat transformasi digital bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi digital.

Selain itu, pelatihan ini dilaksanakan untuk membantu wirausahawan konvensional bisa beralih ke digital sesuai perkembangan teknologi, dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

“Melalui pelatihan ini juga, diharapkan para peserta pelatihan bisa menjadi pelopor untuk membangun kebiasaan berinternet sehat, menggunakan media internet sebagai media untuk belajar, berbisnis dan beribadah,” ujarnya.

Sekda Sulaimi juga berharap dengan kegiatan ini para peserta UMKM dapat menjangkau pelanggan lebih luas lagi, praktek terbaik dari digital marketing itu diberikan kepada masyarakat khusunya UMKM Aceh Besar agar bisa merasakan atau kemampuan berbisnis secara online.

“Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan bagi calon pelaku UMKM dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di era revolusi Industri 4.0,” ungkapnya.

Sulaimi juga mengatakan seiring berjalannya teknologi, kebutuhan dan cara manusia dalam melakukan suatu hal berubah, termasuk pada teknik pemasaran.  Jika dahulu cara pemasaran dilakukan dengan konvensional seperti menyebar selebaran, memasang iklan di televisi atau radio dan sejenisnya, sekarang proses pemasaran sudah memasuki fase baru yang memanfaatkan teknologi melalui pemasaran digital atau digital marketing.

“Manfaatkan platform digital sebagai strategi untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar,” urainya.

Sekdakab Aceh Besar menyampaikan, sektor UMKM merupakan salah satu potensi unggulan yang dijadikan prioritas, karena mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

“UMKM mampu meningkatkan pendapatan rakyat, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, bahkan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, ujarnya.

Untuk itu, Sulaimi meminta kepada seluruh peserta dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, sehingga tercapai perilaku UMKM yang berkualitas terutama berbasis pemasaran digital agar mendukung pembangunan  Kabupaten Aceh Besar.

“Kepada para pelaku UMKM untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kreativitas, mulai dari proses produksi hingga pemasaran, oleh karena itu, ikutilah kegiatan ini dengan serius, agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk peningkatan UMKM,” terang Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Aceh Besar, mengatakan, kegiatan itu akan berlangsung selama dua hari dengan tujuan meningkatkan kemampuan para UMKM dalam berbisnis, pelatihan yang mana para peserta akan diberi ilmu dan wawasan terkait dasar – dasar kewirausahaan yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

“Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, dan di Aceh kegiatan seperti ini hanya dilakukan oleh dua Kabupaten, yaitu Pidie Jaya dan Aceh Besar,” sebutnya.

Menurutnya, membangun SDM perlu fokus, membutuhkan konsentrasi dan usaha maksimal.

“Membangun SDM itu tidak sama dengan membangun BTS yang segera terwujud setelah dipasang, tetapi membangun SDM adalah mempersiapkan alih generasi masa depan. Di pundak mereka-mereka inilah nasib masa depan bangsa dan masyarakat Aceh Besar ditentukan. Maka harus direncanakan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh” ungkapnya.

Lebih lanjut Abu Bakar memaparkan bahwa DEA merupakan satu stimulus, satu pancingan, satu starter saja untuk memasuki dasar-dasar di era di digital.

“Untuk itu setelah ini seluruh peserta jika ingin sukses harus mencari tambahan ilmu dan kemudian matang ditempa dengan pengalaman”, pungkas Kadis Kominfo.

Turut hadir dalam pembukaan DEA itu, Pj Bupati Aceh Besar yang diwakili Sekdakab Drs. Sulaimi, MSi,,Kadis Kominfo Abu Bakar S.Ag, Sekretaris Dinas Kominfo Khairul Huda SKom MM dan perwakilan BBPSDMP Kominfo Medan, Amal Hasyim dan Kabid Tekhnologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Aceh Besar Muzakkir SE. []

Dirjen Bina Adwil Beri Apresiasi Bupati Kubu Raya Beri Asuransi Pada Redkar

0
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengapresiasi langkah Bupati Kubu Raya dalam melindungi Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu jajaran Redkar dalam mengoptimalkan kinerjanya, Selasa (28/3/2023). (Foto: Ist)

Nukilan.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengapresiasi langkah Bupati Kubu Raya dalam melindungi Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu jajaran Redkar dalam mengoptimalkan kinerjanya.

Terlebih, peran Redkar dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan jumlah personel pemadam kebakaran. Ditambah lagi, rasio jumlah petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dinilai masih belum sebanding dengan frekuensi dan intensitas bencana kebakaran.

Safrizal meyakini, semangat kesukarelawanan pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi parameter penting dalam penanganan bencana kebakaran.

“Afirmasi kebijakan ini sangat simpatik. Meskipun Redkar berjuang tanpa pamrih, namun kepedulian dari pemerintah daerah, seperti Pemkab Kubu Raya, tentu akan semakin memompa semangat para anggota Redkar di lapangan,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Safrizal yang merupakan Pembina Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Seluruh Indonesia mengatakan, langkah Pemkab Kubu Raya menjadi hal yang patut didukung, mengingat tantangan dalam menghadapi dinamika ancaman bencana kebakaran terus meningkat. Hal ini ditambah pula dengan prediksi dari BMKG yang menyampaikan bahwa di tahun ini akan terjadi kemarau kering yang berlangsung lama. Kondisi itu diprediksi akan meningkatkan potensi terjadinya Karhutla.

“Strategi aksi yang dijalankan oleh Bupati Kubu Raya saya lihat sebagai kebijakan yang visioner, di mana melindungi Redkar sama artinya melipatgandakan kekuatan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam mitigasi bencana kebakaran dan ancaman Karhutla ke depan,” sambung Safrizal.

Di lain pihak, Safrizal mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan aplikasi Redkar. Pasalnya dengan terobosan tersebut akan memudahkan Kemendagri untuk melakukan pendataan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, keberadaan Redkar diharapkan dapat bertambah dalam skala luas dan jumlah yang masif.

“Kami mendorong semua Pemda untuk memanfaatkan aplikasi Redkar ini. Keunggulan jika sudah masuk ke dalam aplikasi Redkar Kemendagri, tentunya akan menjadi big data yang turut menentukan berbagai falisitas atau afirmasi kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga anggota kian bertambah, manfaatnya semakin berkah,” pungkas Safrizal.

Sebagai informasi, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan memberikan perlindungan kepada 320 Redkar yang tersebar di 20 desa dan 4 kecamatan.

“Jumlah 320 Redkar ini baru sebagian dari jumlah Redkar yang tersebar di 123 desa dan 9 kecamatan, yang mana pada hari ini, baru 20 desa dari 4 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengganggarkan melalui APBD-nya untuk memberikan perlindungan bagi 320 Redkar ini,” ungkap Muda.

Muda memandang, pengorbanan dan kerja para Redkar patut diapresiasi. Sebab, kebanyakan Redkar memiliki tanggung jawab lain di luar tugasnya sebagai relawan pemadam kebaran. Jajaran Redkar umumnya berprofesi sebagai pengajar, pekerja swasta, restoran, bengkel, pekebun, dan lain sebagainya.

“Melalui BPJS Ketenagakerjaan ini, Redkar sudah ditanggung dan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Dan bahkan sampai risiko terburuk meninggal dunia pun, mereka tetap mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan bagi yang memiliki anak, maka anak mereka juga akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai sarjana,” tandas Muda.[]

Baca Juga: Dirjen Diksi Minta Kepala Sekolah Lebih Inovatif Tingkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Minta Disdukcapil di Daerah Capai Target Kinerja

0
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendorong jajaran Dinas Dukcapil (Disdukcapil) di daerah agar dapat mencapai target kinerja di akhir tahun 2023. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendorong jajaran Dinas Dukcapil (Disdukcapil) di daerah agar dapat mencapai target kinerja di akhir tahun 2023. Adapun target tersebut yakni 99,4 persen cakupan perekaman KTP-el, 50 persen kepemilikan KIA, 98 persen akta kelahiran, 75 persen Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan akses data dengan minimal 15 OPD, 2 inovasi per tahun, dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25 persen dari total cakupan perekaman KTP-el.

Baca Juga: Dirjen GTK Minta Pemda Ajukan Formasi Guru PPPK Sesuai Kebutuhan Daerah

Hal tersebut disampaikan Teguh pada Rapat Konsolidasi dengan seluruh Kepala Disdukcapil Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia secara virtual, Senin (27/3/2023). Rapat tersebut merupakan bentuk evaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dan konsolidasi pelaksanaan digitalisasi penyelenggaraan adminduk.

Teguh menyampaikan, setiap Disdukcapil harus memberikan pelayanan adminduk yang prima. Dari sebanyak 24 dokumen kependudukan yang ada, pelayanan harus dilakukan secara gratis dan tidak ada pungutan apa pun.

“Seluruh Kadis harus mengawasi dengan ketat dan memberikan sanksi apabila terdapat pungutan liar dalam pelayanan adminduk di daerah masing-masing,” ujar Teguh.

Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri per 15 Maret 2023, sejumlah daerah diketahui telah mencapai target nasional pelayanan adminduk. Untuk perekaman KTP-el misalnya telah berhasil dicapai 4 Disdukcapil, yakni Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Barat (Sumbar), dan DKI Jakarta.

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 15 daerah diketahui telah mencapai target, yaitu Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, DIY, Bengkulu, Bangka Belitung (Babel), Lampung, Bali, Sumbar, Kepulauan Riau (Kepri), Sulsel, Kalimantan Selatan (Kalsel), Gorontalo, Kalimantan Utara (Kaltara), Jawa Tengah (Jateng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Jawa Timur (Jatim).

Selain itu, untuk target cakupan akta kelahiran telah berhasil diraih 23 Disdukcapil, di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bengkulu, Babel, DIY, Sumbar, NTB, Kalimantan Tengah (Kalteng), Bali, Jateng, Kaltim, Kepri, Sulsel, Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku Utara (Malut), Jatim, Riau, Sulawesi Utara (Sulut), Jawa Barat (Jabar), Kalsel, dan Aceh.

Di sisi lain, untuk target penggunaan Buku Pokok Pemakaman telah berhasil dicapai 7 Disdukcapil, di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat (Kalbar), Sumbar, DIY, Sulut, dan Riau. Sedangkan target PKS Pemanfaatan Data berhasil dilakukan 3 daerah, yakni Disdukcapil Provinsi Aceh, Sumbar, dan Lampung. Sementara untuk akses data dapat dicapai oleh 5 Disdukcapil, yaitu Provinsi Lampung, Jabar, Jateng, DIY, dan Kalbar.

Teguh menyampaikan, IKD atau KTP digital adalah kebijakan nasional yang secara bertahap akan menggantikan KTP-el. “Sehingga seluruh Kadis Dukcapil harus mengupayakan tercapainya target 25 persen dari total perekaman,” ujar Teguh.

Guna menyukseskan upaya tersebut, Teguh meminta seluruh jajaran untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat di daerah. Selain itu, perlu dilakukan pula jemput bola pelayanan IKD di berbagai tempat, serta menerapkan program seperti Dukcapil Goes to Campus dan Goes to School.[]

Baca Juga: Dirjen Diksi Minta Kepala Sekolah Lebih Inovatif Tingkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan

Wakapolda Aceh Ikut Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kedatangan Wapres RI

0

Nukilan.id – Wakapolda Aceh Brigjen Syamsul Bahri mengikuti apel gelar pasukan pengamanan kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh, Selasa, 28 Maret 2023.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, apel gelar pasukan pengamanan tersebut dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pengamanan kedatangan Wapres.

Wapres direncanakan akan tiba di Aceh pada Rabu, 29 Maret 2023, via Bandara Sultan Iskandar Muda.

“Wakapolda mengikuti apel gelar pengamanan, sekaligus melihat kesiapan pengamanan kedatangan Wapres, besok,” kata Joko, dalam rilisnya, Selasa, 28 Maret 2023.

Joko menyampaikan, kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu untuk melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Banda Aceh dan Aceh Besar. []

Pj Bupati Aceh Besar Bagi-bagi Takjil di Simpang Bundaran Lanud SIM Blang Bintang

0
Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP, MM bersama staf dan keluarga membagikan seratusan lebih paket takjil berbuka puasa bagi penguna jalan di simpang bundaran Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (28/03/2023) petang. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP, MM bersama staf dan keluarga membagikan seratusan lebih paket takjil berbuka puasa bagi penguna jalan di simpang Bundaran Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa (28/03/2023) petang.

Pada kesempatan itu, Muhammad Iswanto mengatakan, pembagian takjil ini merupakan kepedulian pribadi dirinya untuk saling berbagi pada masyarakat sekitar di bulan penuh berkah ini.

“Di bulan penuh berkah ini kita semua yang berpenghasilan lebih untuk saling membantu satu sama lain. Perintah agama ini harus kita jalankan, agar kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Bulan idaman ini telah datang dan kita yang mempunyai penghasilan lebih disarankan berbagi dengan sesama dan yang lemah, agar kehidupan ini seimbang dan kita mendapatkan rahmad Allah SWT,” sambung Muhammad Iswanto, usai pembagian takjil.

Selanjutnya Iswanto menjelaskan pembagian takjil ini akan terus berlangsung pada hari-hari berikutnya di bulan Ramadhan 1444 H, tentunya di lokasi yang berbeda. “Apalagi pada Rakor beberapa hari yang lalu Mendagri Bapak Tito Karnavian juga mengingatkan agar menggalakkan bantuan sosial dan terus saling membantu antar sesama di dalam bulan Ramadhan ini,” ungkapnya.

Menurut Iswanto, kegiatan ini terus kita laksanakan, tidak hanya pengguna jalan, namun anak yatim dan fakir miskin tetap menjadi perhatikan, semoga warga yang kekurangan bisa mendapatkan kebersamaan ini di bulan penuh berkah ini.
“Mari seluruh elemen dan seluruh instansi vertikal baik BUMM atau BUMD yang ada di kabupaten Aceh Besar untuk ikut serta memperkuat kegiatan ini dalam bulan suci ramadhan ini,” demikian ajak Muhammad Iswanto SSTP MM, Pj Bupati Aceh Besar. []

 

Sekda Pimpim Rakor Penyelenggaraan TTG XXIV di Aceh Besar

0
Sekdakab Aceh Besar, Drs Sulaimi MSi, memimpin Rakor lintas sektor terkait pelaksanaan TTG XXIV Provinsi Aceh tahun 2023 di Kota Jantho, di Ruang Rapat Kantor Bupati, di Kota Jantho, Selasa (28/3/2023). FOTO/MC ACEH BESAR. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs Sulaimi MSi, memimpin rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor terkait pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XXIV tahun 2023 di Kota Jantho, di Ruang Rapat Kantor Bupati, di Kota Jantho, Selasa (28/3/2023).

Hadir dalam rapat koordinasi lintas sektor tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar, M Ali, SSos, MSi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajajaran Pemkab Aceh Besar.

Pada kesempatan itu, Sekda mengatakan, Aceh Besar ditunjuk sebagai tuan rumah Teknologi Tepat Guna (TTG) ke 24 tingkat provinsi Aceh tahun 2023, tentu saja hal tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Aceh Besar untuk menjadi tuan rumah yang baik dan akan menjadi penyemangat bagi Aceh Besar untuk meraih gelar juara.

“Sebelumnya di TTG ke 23 Kota Subulussalam, Aceh Besar mampu menjadi juara, dan untuk tahun ini tentu aja, kita lebih bersemangat lagi, karena selain sebagai tuan rumah yang baik, kita akan terus pertahankan prestasi yang telah kita raih. Harapannya kita Aceh Besar sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi,” katanya.

Sulaimi menjelaskan, sebelumnya pada rapat Pusat Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), pihaknya meminta agar penyelenggara benar-benar mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, agar dalam pelaksanaan TTG XXIV di Kota Jantho tidak terjadi kendala.

“Tentunya, menjelang pelaksanaan event besar ini, Aceh Besar sebagai tuan rumah harus betul-betul mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Rakor ini menjadi salah satu langkah lanjutan membahas bersama serta menyiapkan segala keperluan untuk suksesnya pelaksanaan event penting besar yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar,” katanya.

Menurut Sulaimi, selain menjadi tuan rumah, Aceh Besar juga memiliki tugas besar yaitu mempertahankan titel juara pada TTG XXIII yang lalu.

“Mudah-mudahan tercapai, itu sebabnya saya minta kepada para panitia penyelenggara untuk tetap fokus bekerja menyelenggarakan TTG dengan sebaik mungkin, namun jangan lupa, bahwa kita adalah sang juara, tentu hal itu harus tetap kita pertahankan dengan baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Besar, Carbaini SAg, pihaknya sangat antusias menyambut TTG XXIV di Kota Jantho. Menurut Carbaini, ini merupakan hal baru bagi masyarakat Aceh Besar, karena inovasi-inovasi dan teknologi tepat guna harus berbasis gampong, jadi setiap gampong atau masyarakat yang memiliki inovasi harus didukung dalam pengembangannya, sehingga itu memiliki manfaat bagi masyarakat lain.

“Inti dari TTG ini, bagaimana kita bisa paparkan terkait inovasi yang kita lakukan, baik dari sektor pertanian,UMKM atau hal lainnya, yang pada intinya, teknologi itu dikembangkan oleh masyarakat, dan akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, menurut Carbaini, TTG ke XXIV menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Aceh Besar, selain menjadi penyelenggara yang baik dan santun, Aceh Besar harus bisa mempertahankan gelar juara.

“Ini menjadi satu hal yang menarik, kita berusaha menjadi tuan rumah yang baik, namun juga menjadi peserta terbaik untuk mempertahankan juara,” ungkapnya.

Carbaini menuturkan, jika saat ini pihaknya telah melakukan berbagai persiapan terkait dengan penyelenggaraan TTG XXIV di Kota Jantho tahun 2023, saat ini pihaknya telah melakukan persiapan lokasi kegiatan, penginapan, tempat makan dan wisata bagi peserta dan kuliner.

“Insya Allah bisa digelar Mei mendatang. Kita sudah lakukan beberapa persiapan, dari lokasi kegiatan hingga wisata dan kuliner, sedangkan untuk memastikan kita sebagai juara, kami juga sudah mulai memantau peralatan dan teknologi unggulan untuk kita tampilkan di TTG mendatang,” pungkasnya. []

Wakili Pj Bupati Aceh Besar, Kadis Syariat Islam Apresiasi Kader PII

0
Pj Bupati Aceh Besar diwakili Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Rusdi, S.Sos, M.Si memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan LBT PII Aceh Besar Tahun 2023, di Masjid Baitul Makmur, Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar yang diwakili Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh Besar Rusdi S.Sos M.Si, hadir pada pembukaan Leadership Basic Training (LBT) yang diikuti oleh 200 pelajar putra dan putri dari berbagai wilayah Aceh Besar yang berlangsung, Masjid Baitul Makmur, Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, Selasa (28/03/2023) sore.

Pada kesempatan itu, Rusdi memberikan apresiasi atas keberadaan kader PII di segala lini, baik di eksekutif maupun legislatif dan segenap lembaga pemerintahan di Aceh Besar.

“Ini bermakna dukungan masyarakat selalu ada untuk PII karena keberpihakannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Peserta training akan digembleng menjadi kader ummat mulai 28 Maret -hingga 4 April 2023 di SMAN 1 Sukamakmur. LBT PII dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Iskandar Ali S.Pd M.Si.

Dalam sambutannya Iskandar Ali mengatakan PII dilahirkan pada 4 Mei 1947 dengan semangat pergerakan, berjuang untuk kepentingan ummat Islam.

“Organisasi ini dilahirkan dengan nama Allah, untuk membela agama Islam,” tegasnya.

Untuk itu, Iskandar Ali mengucapkan selamat kepada kader PII yang akan mengikuti training PII untuk menjadi kader ummat masa dan pemimpin ummat dimasa mendatang.

Ia mengakui mengikuti LBT saat menempuh pendidikan SMP dan saat itu seorang Instruktur mengatakan diantara kami ada yang akan menjadi Bupati dan Ketua DPRK nantinya.

“Saat itu saya tidak percaya, tetapi ternyata waktu sangat singkat dan saya saat ini dipercaya oleh ummat untuk memimpin di DPRK Aceh Besar,” kenangnya.

Sementara itu, Ketua Keluarga Besar (KB) Pelajar Islam Indonesia Aceh Besar Carbaini S.Ag mengakui Pelaksanaan Training PII selalu mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat, karena peserta merupakan anak ummat yang akan di kader menjadi kader-kader ummat. “PII berasal dari ummat, makan nasi ummat dan akan menjadi kader ummat,” katanya.

Ketua Pengurus Daerah (PD) PII Aceh Besar Maulana Sidqi mengatakan tujuan LBT PII untuk menumbuhkan jiwa pelajar dan pemuda Aceh Besar yang peduli terhadap kondisi sosial di tengah era yang serba digital.

“Tujuan LBT PII untuk menumbuhkan jiwa pelajar dan pemuda Aceh Besar yang peduli terhadap kondisi sosial di tengah era yang serba digital ini,” ujarnya.

Peserta nantinya akan dibagi dalam 7 (tujuh) ruangan dengan peserta 25 – 30 orang per-ruang belajar, peserta akan digembleng dan diisi dengan Ilmu Pengetahuan oleh pemateri.

Pembukaan LBT PII berlangsung meriah dan dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama di Mesjid setempat yang turut dihadiri para sesepuh dan tokoh PII serta Keluarga Besar PII Provinsi Aceh dan Aceh Besar, seperti Malek Raden, Muslim Yakop, Marjoni hingga Ketua DPW PII Aceh. Sementra itu unsur Pemkab Aceh Besar diantaranya Kadis Lingkungan Hidup, Kepala BPBD, Kepala DPMG, Anggota DPRK Aceh Besar, Tokoh Forsiar, Tokoh Formasi serta Muspika Sukamakmur. []

Ketua DPRK: Penegakan Syariat Islam di Banda Aceh Mulai Longgar

0
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengadakan pertemuan dengan Dinas Satpol PP-WH dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar menilai penegakan syariat islam di Ibu Kota Provinsi Aceh ini sudah mulai longgar. Karena itu, ia meminta Pemerintah setempat untuk memperkuat pengawasan syariat islam.

“Selama ini penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh mulai longgar. Hal itu dapat dilihat dari informasi maupun progres kegiatan penegakan syariat Islam oleh pemerintah kota yang kurang diketahui masyarakat,” kata Farid dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan, Senin (27/3/2023).

Farid menjelaskan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Dinas Satpol PP-WH danDinas Syariat Islam untuk berdiskusi terkait isu penegakan syariat Islam, serta merespon keluhan masyarakat terhadap belum optimalnya pelaksanaan pengawasan syariat Islam. 

“Penguatan syariat Islam tidak boleh kendor sedikitpun, apalagi Banda Aceh yang menjadi wajah Aceh sebagai provinsi yang dijuluki Serambi Makkah sudah menerapkan syariat Islam dan memiliki kewenangan khusus,” jelasnya.

Selain itu, Farid juga menilai, Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) yang sudah dibentuk tidak dioptimalkan fungsinya. Padahal kehadiran T2PSI yang dibentuk pada 16 Maret 2021 bertujuan untuk mengintegrasikan penegakan syariat Islam yang selama ini terkesan kurang komprehensif dan hanya menjadi beban bagi OPD tertentu saja.

“Padahal tujuan awal kami mendorong pembentukan T2PSI untuk memaksimalkan dan mengintegrasikan penegakan syariat. Artinya kewajiban pengawasan syariat Islam bukan hanya tanggung jawab OPD tertentu saja, tapi harus melibatkan lintas sektoral dan juga stakeholder di Banda Aceh, dan kepala daerah harus berada di garda terdepan sebagai panglimanya,” ujar Farid.

Di samping itu Farid juga meminta agar muhtasib gampong yang tersebar di 90 gampong benar-benar difungsikan, sebab para muhtasib sangat berperan dalam penegakan syariat.

“Peran muhtasib sebagai pageu gampong harus diperkuat, tidak boleh longgar. Mereka harus terus diberdayakan untuk memantau rumah kos, kafe dan tempat yang terindikasi adanya pelanggaran syariat Islam,” tegas Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.

Oleh karena itu, Farid meminta Pemko Banda Aceh agar memperkuat pengawasan syariat Islam khususnya nahi mungkar di Banda Aceh.

Selain itu, Farid juga terus meminta pihak Dinas Syariat Islam untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui dakwah yang persuasif. Terutama sosialisasi terhadap tempat-tempat yang rawan terjadi maksiat serta tempat keramaian lainnya.

Dia menambahkan, DPRK akan mengundang pimpinan T2PSI untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas, dan kendala yang dihadali dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam selama ini.

“Di samping dakwah persuasif yang dilakukan para da’i DSI, kita juga meminta adanya penempatan petugas dari Satpol PP-WH untuk kawasan atau lokasi yang sudah dipetakan rawan terjadinya maksiat,” pintanya.

Kasatpol PP WH Banda Aceh, Muhammad Rizal mengatakan, selama ini pihaknya aktif melakukan patroli dan operasional kegiatan dalam penegakan syariat Islam.

“Kami aktif melakukan patroli ke warung kopi, hotel dan tempat yang terindikasi maksiat, termasuk pelaksanaan cambuk masih dilakukan, hanya saja tidak terekpos ke media,” imbuhnya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Syariat Islam kota, Herri mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan para muhtasib gampong dan meningkatkan sosialisasi qanun syariat di gampong-gampong. 

“Kami akan segera berkoordinasi dengan para muhtasib gampong dan para da’i perkotaan, agar saran dan masukan yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRK dapat  untuk pengawasan syariat Islam yang maksimal di Banda Aceh,” imbuhnya. [Reji]