Wakapolri Lepas 1.500 Personel Polri untuk Perkuat Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-26 at 21.40.16 — Presiden FKM Pasee Aceh, Khussyairi saat orasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh menyatakan sikap keras terhadap dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat TNI terhadap massa Aksi Damai Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) di Aceh Utara. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi, kemanusiaan, dan semangat perdamaian Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.

FKM menegaskan bahwa aksi GRAB sejak awal merupakan gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara damai. Aksi ini muncul dari keprihatinan masyarakat Aceh atas penderitaan berkepanjangan akibat bencana alam besar yang melanda wilayah tersebut. Massa aksi menuntut pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai wilayah Bencana Nasional agar proses penanganan, bantuan, dan pemulihan masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.

Namun, dalam pelaksanaannya, aksi damai tersebut dihadapkan pada kehadiran aparat TNI dengan pengerahan kekuatan yang dinilai tidak proporsional. Kehadiran beberapa unit kendaraan taktis dinilai menciptakan suasana intimidatif dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Tindakan TNI yang membawa 4 mobil REO Dan membawa senjata api itu memperlihatkan seakan-akan kami hendak berperang dengan negara. Padahal ini aksi damai kemanusiaan. Apa sebenarnya fungsi mereka dalam situasi seperti ini?” ujar Presiden FKM Pasee Aceh, Khussyairi kepada Nukilan.

Selain itu, FKM Pasee Aceh juga menyoroti dugaan tindakan tidak profesional aparat berupa pemukulan, dorongan, serta intimidasi terhadap peserta aksi, termasuk terhadap masyarakat yang membawa Bendera Bulan Bintang. Mereka menegaskan bahwa simbol tersebut merupakan identitas resmi Aceh yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013.

“Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini mengingatkan kembali pada trauma masa lalu dan seakan membuka luka DOM di Aceh. Bendera Bulan Bintang adalah simbol sah di Aceh, dan tidak ada alasan untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat,” tegas Khussyairi.

Atas peristiwa tersebut, FKM Pasee Aceh mendesak Panglima TNI untuk mencopot Danrem 011/Lilawangsa, yang dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan secara profesional dan sensitif terhadap kondisi sosial-politik Aceh. Mereka juga menuntut agar seluruh kebijakan penempatan dan peran TNI di Aceh dijalankan sesuai dengan amanat MoU Helsinki, yang mengedepankan pendekatan non-represif, penghormatan terhadap hak sipil, serta perlindungan terhadap rakyat.

FKM Pasee Aceh menegaskan bahwa rakyat Aceh yang sedang berduka dan menuntut keadilan tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman negara. Mereka menyatakan perjuangan akan terus berlanjut hingga negara memberikan perhatian serius terhadap penderitaan masyarakat Aceh dan keadilan benar-benar ditegakkan. (XRQ)

Reporter: AKIL

21 Tahun Tsunami Aceh, 1 Bulan Banjir: Negara Absen di Tanah yang Pernah Berduka

Penulis

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-26 at 15.22.23 — 21 Tahun Tsunami Aceh, 1 Bulan Banjir: Negara Absen di Tanah yang Pernah Berduka. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | OPINI – Dua puluh satu tahun lalu, tsunami Aceh mengguncang nurani dunia dan memaksa negara hadir secara besar-besaran. Triliunan rupiah digelontorkan, lembaga dibentuk, dan Aceh dijadikan simbol komitmen nasional terhadap penanganan bencana. Namun hari ini, pada peringatan 21 tahun tsunami, masyarakat Aceh justru kembali menghadapi bencana banjir yang berulang, meluas, dan berlangsung berminggu-minggu—dalam situasi di mana kehadiran negara terasa minim dan tidak memadai.

Banjir yang terjadi selama satu bulan terakhir tidak dapat lagi disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diproduksi oleh kebijakan, atau lebih tepatnya, oleh kelalaian kebijakan. Kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan tanpa kendali, pembiaran terhadap eksploitasi lingkungan, serta lemahnya pengawasan tata ruang menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan wilayah rawan bencana. Ironisnya, kegagalan ini terjadi di daerah yang seharusnya menjadi etalase nasional mitigasi bencana pasca tsunami.

Pemerintah Republik Indonesia patut dikritik secara terbuka karena pendekatan kebencanaan yang masih reaktif, seremonial, dan jangka pendek. Kehadiran negara baru terasa ketika korban sudah jatuh, rumah terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Bahkan itu pun sering kali terbatas pada bantuan darurat yang tidak menyentuh akar persoalan. Tidak ada langkah tegas, terukur, dan berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem, membenahi tata ruang, dan melindungi masyarakat dari bencana yang berulang setiap tahun.

Lebih memprihatinkan, Aceh seolah kehilangan posisi strategisnya dalam prioritas pembangunan nasional. Wilayah yang pernah menjadi pusat perhatian dunia kini diperlakukan sebagai daerah pinggiran kebijakan. Janji penguatan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan terdengar lantang dalam dokumen nasional, tetapi nyaris tidak terasa dalam realitas lapangan di Aceh.

Peringatan 21 tahun tsunami seharusnya menjadi momen evaluasi keras, bukan nostalgia kosong. Negara tidak boleh terus berlindung di balik narasi ketangguhan masyarakat Aceh. Ketangguhan rakyat bukan legitimasi untuk abainya negara. Ketika bencana terus berulang dan korban kembali berjatuhan, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi martabat negara dalam menjalankan amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jika negara terus gagal belajar dari tsunami, maka banjir hari ini adalah bukti nyata bahwa tragedi 2004 belum benar-benar dipahami. Aceh tidak membutuhkan belas kasihan sesaat, tetapi kehadiran negara yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab. Negara harus berhenti datang setelah air surut—dan mulai bekerja sebelum air kembali naik.

Penulis: Dr. H. Taufiq, S.Pi., M.Si (Akedimisi Fakukltas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar)

Banjir Rusak Puluhan Ribu Hektare Sawah, Ancaman Krisis Pangan Membayangi Aceh

Penulis

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-25 at 16.57.23 — Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Amru Hidayat, S.T.P. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh kini menimbulkan dampak serius terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kerusakan lahan pertanian yang sangat luas membuat kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman semata, melainkan berpotensi berkembang menjadi krisis pangan.

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Amru Hidayat, S.T.P., kepada NUKILAN.ID menyampaikan bahwa masyarakat Aceh berada dalam situasi genting setelah sekitar 89.582 hektare sawah dilaporkan rusak berat akibat banjir dan longsor beruntun.

Menurut Amru, kerusakan lahan pertanian dalam skala sebesar itu bukan hanya memukul kehidupan petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan rantai pangan Aceh secara keseluruhan.

“Ini bukan lagi soal gagal panen lokal. Ini potensi krisis pangan regional. Sawah hancur, musim tanam hilang, jalan dan jembatan rusak sistem logistik dan rantai pasok terganggu dan negara belum terlihat sigap,” tegasnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus segera memerhatikan ketersediaan stok pangan dan cadangan pangan daerah. Menurutnya, kondisi awal saat bencana menunjukkan bahwa pasokan pangan, khususnya di wilayah Gayo, sempat mengalami kekosongan, yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pemangku kebijakan.

Amru menilai tuntutan saat ini sangat jelas dan mendesak, yakni penyediaan cadangan lahan pangan darurat serta jaminan stok beras untuk mengantisipasi potensi kekosongan pasokan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kalau pemerintah masih berpikir ini bisa ditangani nanti, itu keliru besar. Petani kehilangan sawah hari ini, rakyat kehilangan beras besok,” ujarnya.

Data sementara dari posko kebencanaan Aceh menunjukkan lebih dari 120 ribu warga terdampak banjir di berbagai kabupaten, dengan wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur masuk dalam kategori terdampak berat. Sekitar 18 ribu kepala keluarga kehilangan mata pencaharian, sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Selain sawah, ribuan hektare kebun kopi dan lahan hortikultura juga dilaporkan terendam lumpur, rusak, bahkan kehilangan struktur tanahnya. Dampak ekonomi mulai dirasakan masyarakat dan diperkirakan akan semakin memburuk dalam waktu dekat.

Gangguan terhadap produksi beras lokal berpotensi memicu kenaikan harga pangan, menekan daya beli rumah tangga, serta memperlebar jurang kemiskinan di pedesaan Aceh. Sektor informal ikut terpukul, mulai dari buruh tani yang kehilangan pekerjaan, terganggunya distribusi pangan, hingga pelaku UMKM pangan yang kekurangan bahan baku.

Amru memperingatkan bahwa tanpa langkah cepat berupa rekonstruksi sawah secara masif, rehabilitasi irigasi, serta pembukaan cadangan lahan pangan yang terencana, Aceh berisiko menghadapi gelombang krisis lanjutan.

“Banjir bandang ini mungkin bencana alam, tapi krisis pangan akibat kelambanan adalah bencana kebijakan,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti saat bencana menjadi sorotan media semata.

Jika 89.582 hektare lahan pertanian dibiarkan tanpa rekonstruksi cepat, maka yang terancam tenggelam berikutnya bukan hanya sawah, melainkan ketahanan pangan Aceh itu sendiri. (XRQ)

Reporter: AKIL

Sembilan Keluarga Hilang, Luka yang Tak Sembuh 21 Tahun Tsunami Aceh

Penulis

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-26 at 14.58.28 — Warga Lamgugob, Reka saat berziarah di kuburan massal Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Jum'at 26 Desember 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Feature — Dua puluh satu tahun telah berlalu sejak gelombang raksasa menyapu Aceh. Waktu berjalan, kota dibangun kembali, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya. Namun setiap 26 Desember, ingatan itu kembali—pelan, sunyi, dan tak pernah benar-benar pergi.

Di kawasan kuburan massal Ulee Lheue, tak ada nisan yang menyebut nama. Hanya batu-batu besar yang terdiam di atas hamparan rumput hijau, menjadi saksi ribuan nyawa yang tak sempat dikenali. Di salah satu batu itulah Reka, warga Lamgugob, menaburkan bunga, Jumat (26/12/2025), dalam hening yang sarat makna.

Bagi Reka, tsunami bukan sekadar catatan sejarah. Tragedi itu merenggut seluruh keluarga suaminya. Ayah, ibu, ponakan, dan sanak saudara—sembilan orang yang tak pernah ditemukan hingga hari ini.

“Semua tidak ketemu,” ujarnya singkat kepada Nukilan, seolah setiap kata menyimpan beban yang terlalu berat untuk diucapkan panjang lebar.

Saat tsunami terjadi pada 26 Desember 2004, Reka belum menikah. Namun gelombang itu bukan hanya menghancurkan rumah dan kota, melainkan juga masa depan banyak orang. Keluarga suaminya pun habis tersapu tsunami. Tak ada yang tersisa, bahkan tempat pulang.

Refleksi itu paling terasa saat hari pernikahan mereka. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi momen sunyi.

“Di hari nikah itu, suami saya sangat sedih. Tidak ada satu pun keluarganya yang hadir,” kenangnya.

Kuburan massal Ulee Lheue menjadi simbol dari kehilangan kolektif Aceh. Tanpa nisan dan tanpa identitas, tempat ini mengajarkan bahwa bencana tidak selalu meninggalkan jejak yang bisa dinamai. Yang tersisa hanyalah ingatan, doa, dan tanggung jawab untuk belajar dari masa lalu.

Dua puluh satu tahun pascatsunami, Aceh telah banyak berubah. Peringatan dini bencana mulai dibangun, edukasi kebencanaan diperkenalkan, dan kesadaran masyarakat perlahan tumbuh. Namun refleksi sejati, bagi Reka, bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan tentang ingatan yang terus dirawat.

“Saya berharap tsunami ini kita ceritakan kepada anak cucu. Supaya jadi pengalaman, karena dulu kita tidak punya pengetahuan tentang bencana—tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudahnya,” katanya.

Dua puluh satu tahun berlalu, Aceh telah bangkit dengan wajah baru. Namun di balik bangunan kokoh dan kehidupan yang kembali berjalan, ada luka yang tak sepenuhnya sembuh.

Seperti Reka, yang setiap Desember datang ke Ulee Lheue—mengajarkan bahwa mengenang bukan untuk larut dalam duka, melainkan agar tragedi serupa tak terulang kembali.

Reporter: Rezi

Dek Fadh Minta TNI-Polri Tahan Diri Pasca Insiden di Aceh Utara

Penulis

-

26/12/2025

Jepretan Layar 2025-12-26 pukul 14.25.06 — Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau Dek Fadh dalam memperingati 21 tahun tsunami Aceh.

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, yang akrab disapa Dek Fadh, memberikan respons tegas terkait memanasnya situasi keamanan di Aceh Utara yang terjadi pada Kamis (25/12/2025).Ia meminta seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan eks GAM, untuk menahan diri dan mengutamakan misi kemanusiaan di tengah situasi bencana.

Hal tersebut disampaikan Dek Fadh di kegiatan peringatan 21 tahun tsunami Aceh yang berlangsung khidmat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

“Kami Pemerintah Aceh sangat menyayangkan apa yang telah terjadi tadi malam di Aceh Utara. Dalam kondisi bencana seperti ini, seharusnya semua pihak bersatu padu, menjaga kekompakan, dan fokus membantu masyarakat,” ujar Dek Fadh di hadapan ratusan jamaah.

Sebelumnya, kondisi keamanan di wilayah Aceh Utara dilaporkan sempat menegang menyusul adanya aksi konvoi iring-iringan masyarakat yang membawa bendera Bulan Bintang (bendera GAM), yang kemudian memicu respons dari aparat keamanan di lapangan.

Menyikapi hal itu, Dek Fadh meminta agar aparat keamanan tidak menunjukkan sikap arogansi yang dapat memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa saat ini Aceh sedang berfokus pada penanganan dampak bencana banjir dan longsor.

“Niat kita semua adalah kebaikan, yaitu membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Kami berharap kepada TNI dan Polri untuk menahan diri dari arogansi di lapangan,” tegasnya.

Ia juga mengajak para relawan dan eks GAM untuk mengakhiri perselisihan tersebut demi kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, energi seluruh elemen bangsa di Aceh seharusnya dicurahkan untuk membantu para korban yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Mari kita akhiri sama-sama dengan kebaikan. Sekali lagi, saya mohon kepada seluruh masyarakat Aceh, kepada relawan yang telah bersusah payah, TNI, Polri, dan eks GAM, ayo kita jaga kekompakan dan bersatu padu,” pungkas Dek Fadh.

Reporter: Rezi

Wagub Aceh Pastikan Penanganan Banjir Terus Membaik

Penulis

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-26 at 12.16.46 — Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh dalam kegiatan memperingati 21 tahun Tsunami Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Jum'at 6 Desember 2025. (Foto: Dok. Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memastikan penanganan bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

Hal tersebut disampaikan Dek Fadh usai menghadiri doa bersama memperingati 21 tahun tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

Ia mengatakan, meskipun Pemerintah Aceh tengah memperingati tragedi tsunami, upaya penanganan bencana alam lainnya tetap menjadi prioritas. Hingga saat ini, Aceh masih berada dalam status tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor yang telah berlangsung sejak 25 November 2025.

“Perkembangannya alhamdulillah semakin membaik dibandingkan sebelumnya. Ke depan, kita terus mengupayakan langkah-langkah penanganan sesuai arahan dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Dek Fadh kepada awak media, termasuk Nukilan.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyatakan komitmen untuk menanggung sepenuhnya pembiayaan penanganan bencana di Aceh. Dana tersebut mencakup perbaikan rumah warga yang rusak, serta kerugian di sektor pertanian, perkebunan, dan tambak.

“Pemerintah pusat telah berjanji mengucurkan seluruh dana untuk kerusakan rumah dan sektor-sektor terdampak. Semua itu ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Dek Fadh juga menyampaikan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang membahas kesiapan Aceh menjelang bulan Ramadan.

Ia menuturkan, tradisi meugang yang rutin dilaksanakan masyarakat Aceh setiap menjelang Ramadan turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat berkomitmen memberikan bantuan sapi untuk mendukung pelaksanaan hari meugang di seluruh Aceh.

“Seperti biasanya di Aceh, setiap menjelang bulan puasa ada hari meugang. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk pemberian sapi untuk Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Ratusan Masyarakat Bersimpuh Doa Peringati 21 Tahun Tsunami Aceh

Penulis

-

26/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-26 at 12.49.47 — Ratusan warga dari berbagai kalangan mengikuti doa bersama memperingati 21 tahun tsunami aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jum'at 26 Desember 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Masyarakat Aceh mengikuti doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun tragedi tsunami Aceh sekaligus mendoakan korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

Amatan Nukilan di lokasi, doa bersama berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) hadir memberikan tausyiah sekaligus memimpin doa untuk para korban tsunami 26 Desember 2004 serta masyarakat yang terdampak bencana alam saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, mengatakan bahwa doa bersama setiap 26 Desember merupakan agenda rutin untuk mengenang tragedi tsunami sekaligus memperkuat ketabahan masyarakat Aceh.

“Seperti biasanya setiap tanggal 26 Desember, kita doa bersama dan mengundang ustaz-ustaz untuk memberikan tausyiah, menguatkan ketabahan kita, serta mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita pada peristiwa tsunami 21 tahun lalu. Semoga mereka mendapatkan surga yang tertinggi,” ujar Fadhullah.

Di tengah peringatan tsunami, Fadhullah juga menyampaikan kondisi Aceh yang masih berada dalam status tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor sejak 25 November hingga saat ini. Ia menyebutkan bahwa situasi di lapangan terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

“Alhamdulillah, kondisi saat ini semakin membaik dibandingkan sebelumnya. Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Fadhullah juga menegaskan, pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk menanggung sepenuhnya dana penanganan bencana di Aceh, termasuk kerusakan rumah warga, sektor pertanian, perkebunan, hingga tambak masyarakat.

“Pemerintah pusat berjanji akan mengucurkan seluruh dana untuk kerusakan rumah dan sektor-sektor terdampak. Semua akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) terkait persiapan menyambut bulan Ramadan. Menurutnya, tradisi meugang di Aceh juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kemarin kami baru selesai rapat dengan Menko PMK. Menjelang bulan puasa, hari meugang juga akan diperhatikan oleh pemerintah pusat, termasuk pemberian sapi untuk Aceh,” tutupnya.

Reporter: Rezi

Soal Bendera Bulan Bintang, LBH Banda Aceh: Jangan Selesaikan dengan Kekerasan

Penulis

Sammy

-

26/12/2025

represi aparat — Aksi represif tentara terhadap masyarakat sipil di Aceh Utara. (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai pengibaran bendera bulan bintang dalam sejumlah aksi masyarakat di Aceh tidak seharusnya direspons dengan kekerasan oleh aparat TNI, meskipun dikaitkan dengan isu politik dan keamanan.

Menurut Aulianda, jika negara menilai pengibaran bendera bulan bintang memiliki dimensi politik, penyelesaiannya harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan konfrontasi langsung di lapangan.

“Kalau memang ada beberapa bendera bulan bintang yang berkibar, kalau pun itu berkaitan langsung dengan situasi politik keamanan, sebaiknya diselesaikan secara persuasif saja, tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan,” kata Aulianda dalam keterangan yang dikutip Nukilan, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai konfrontasi antara aparat bersenjata dan masyarakat sipil hampir pasti berujung pada kekerasan, karena tidak ada ruang dialog dalam situasi tersebut.

“Prajurit berhadapan langsung dengan massa yang membawa bendera, sudah pasti tidak ada dialog. Ketika konfrontasi itu terjadi, senjata akan mengambil perannya, sementara masyarakat hanya punya tongkat yang dibalut dengan bendera,” katanya.

Aulianda juga mengkritik tindakan pemukulan terhadap warga sipil, termasuk mereka yang tengah mengantar bantuan logistik bagi korban bencana. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai praktik lama militerisme yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

“Tidak ada alasan bendera itu direpresi dengan kekerasan. Tentara tidak boleh melakukan itu, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan militer dalam urusan politik justru memperburuk situasi dan memperbesar potensi kekerasan terhadap warga.

“Tentara itu harus jauh dari politik. Kalau tentara terlibat dalam politik, yang muncul cuma kekerasan. Praktik militerisme ini tidak memungkinkan dalam situasi yang demokratis,” kata Aulianda.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kekerasan aparat berpotensi membangkitkan kemarahan publik, terutama generasi muda yang tidak mengalami konflik Aceh di masa lalu.

“Ini bukan cuma soal trauma. Semua orang akan marah kalau diperlakukan secara semena-mena seperti itu. Negara tidak boleh melakukan itu,” demikian disampaikan Aulianda. []

Reporter: Sammy

Abu Paya Kareueng Minta Panglima TNI Mencopot Danrem Lilawangsa Usai Dugaan Kekerasan terhadap Warga dan Jurnalis

Penulis

-

26/12/2025