Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPRA di Gedung Utama DPR Aceh, Selasa 5 April 2023. Paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos, M.S.P bersama Wakil Ketua DPR Aceh, H. Dalimi, SE.Ak, CA dan turut dihadiri Gubernur Aceh yang diwakilkan Asisten 1 Setda Aceh bersama Forkopimda plus lainnya.

Baca Juga: Ketua DPRA Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Penyu

“Rapat paripurna yang kita gelar pada hari ini bertepatan dengan hari ke – 13 ramadhan.  untuk itu, izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, menyampaikan “marhaban ya ramadhan”  selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan,” sambut Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos, M.S.P saat membuka Sidang Paripurna.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa DPR Aceh telah menetapkan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023 melalui Keputusan Nomor 21/DPRA/2023 dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada tanggal 11 November 2022. Ada 10 (sepuluh) Rancangan Qanun yang ditetapkan menjadi Prolega Prioritas pada tahun 2023 dan 5 (lima) Rancangan Qanun yang ditetapkan menjadi Prolega tambahan tahun 2023.

Berdasarkan pasal 6 peraturan DPR Aceh tentang Tata Tertib DPR Aceh, dijelaskan bahwa Rancangan Qanun yang berasal dari DPR Aceh dapat diajukan oleh Anggota DPR Aceh, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Rancangan Qanun tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR Aceh untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Badan Legislasi DPR Aceh.

Pada tahun 2023 ada 9 Rancangan Qanun yang merupakan usul inisiatif Komisi dan Badan Legislasi DPR Aceh.

Terhadap Rancangan Qanun yang telah dilakukan pengkajian dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi oleh Badan Legislasi, selanjutnya Rancangan Qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPR Aceh.

“Insya Allah pada Rapat Paripurna ini kita akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing Pengusul.

Kepada masing masing Juru Bicara pengusul Rancangan Qanun Aceh kami persilahkan,” undang Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, S.Sos, M.S.P kepada pengusul rancangan qanun untuk menyampaikan penjelasannya.

1. Komisi I, sebagai Pengusul Rancangan Qanun Aceh Tentang Penyiaran Aceh dibacakan Tezar Azwar.
2. Komisi II, sebagai pengusul Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dibacakan H. Ridwan Yunus, SH.
3. Komisi III, sebagai pengusul Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dibacakan Ansari Muhammad, S.Pt, M.Si.
4. Komisi V, sebagai pengusul Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan dibacakan Irpannusir.
5. Komisi VI, sebagai pengusul Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibacakan Anwar, S.Pd, M.A.P.
6. Badan Legislasi dibacakan Mawardi M, SE;
7. Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Karbon Aceh.
8. Rancangan Qanun Aceh Tentang Dana Abadi Pendidikan.
9. Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh.
10. Rancangan Qanun Aceh Tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pelabuhan Dan Bandar Udara. []

Nukilan.id – Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh diminta untuk terus mengoptimalkan pelayanan terhadap pemakai jasa atau pasien yang berobat ke rumah sakit terbesar di Aceh itu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty dalam keterangannya kepada Nukilan, Selasa (4/4/2023).

Dian menyebutkan, dalam Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 ada 14 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi, termasuk adanya unit pengelolaan pengaduan. 

“RSUDZA sendiri dalam pemenuhan 14 standar pelayanan tersebut sebagian besar sudah dipenuhi namun perlu terus dioptimalkan,” kata Dian.

Dian menjelaskan, setiap tahun Ombudsman menerima laporan terkait layanan RSUDZA. Ombudsman memandang adanya laporan terhadap layanan yang diselenggarakan institusi tertentu tidak serta merta menunjukkan layanan RSUDZA itu buruk. 

“Banyaknya laporan dapat pula diartikan bahwa RSUDZA hadir dan bekerja, namun dalam memberikan layanan masih belum memenuhi harapan. Jadi dari laporan masyarakat, kita dapat melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana agar dapat bekerja optimal,” jelasnya.

Pada Akhir tahun 2022, kata Dian, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan pertemuan dengan pihak manajemen RSUDZA. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait pelayanan rumah sakit, beberapa laporan yang masuk pada Ombudsman serta kendala kendala kendala yang dihadapi RSUDZA. 

Dikesempatan itu, Dian menyampaikan beberapa keluhan Kepada Direktur Utama RSUDZA yang disampaikan masyarakat diantaranya layanan di IGD, antrian saat pendaftaran pasien jika sistem mengalami kendala, sarana dan prasarana yang rusak, parkir, antrian saat pengambilan obat, transparansi informasi ketersediaan kamar dan tidak adanya unit pengaduan yang langsung bisa menangani keluhan.

Menanggapi keluhan terkait layanan di IGD, Direktur Utama RSUDZA Dr. Isra Firmansyah, S.PA menjelaskan kendala utama pada IGD yaitu ada pada kapasitas IGD yang terbatas dan seringnya mengalami over capacity. 

“Status RSUDZA yang merupakan RS rujukan tertinggi sehingga tidak dapat menolak pasien meskipun kondisi penuh,“ kata Dr. Isra kepada Kepala Ombudman Aceh. [Rjf]