Nukilan.id – Menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar, Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan 15 penjudi online di sejumlah warung kopi di Kota Banda Aceh, Selasa, 12 September 2023.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy melalui Kasubdit Siber Kompol Ibrahim menyampaikan, penindakan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas judi online jenis higgs domino dan slot di beberapa warkop di Kota Banda Aceh

“Ada 15 orang yang kita amankan di tiga lokasi terpisah, yaitu di warkop daerah Penjerat 7 orang, warkop di Batoh 4 orang, dan warkop di Lamdingin 2 orang. Kemudian 2 orang lagi sebagai penjual chip di amankan di kawasan Krueng Barona Jaya,” ungkap Ibrahim, dalam dorstopnya di Polda Aceh, Rabu, 13 September 2023.

Kasubdit siber juga membeberkan, bahwa para penjudi tersebut adalah BS, JL, AD, IP, SH, HB, RG, SR, FD, HM, RK, IM, dan JM. Sedangkan penjual chip berinisial RF dan ZF. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 13 unit handphone, dengan rincian satu unit handphone setiap orang pemain judi.

Saat ini, katanya lagi, 13 pelaku beserta barang bukti 13 unit handphone sudah diserahkan ke Polisi Pamong Praja dan WH Kota Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum syariah. Sedang 2 orang penjual chip akan tetap diproses dengan Undang-undang ITE di Polda Aceh.

“13 pelaku sudah diserahkan ke Penyidik Satpol PP dan WH untuk diproses sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk penjual chip tetap diproses pidana ITE,” ujarnya.

Kasubdit siber juga mengimbau agar pemilik warkop, orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen untuk membantu Polri membasmi aktivitas perjudian online, karena sudah sangat meresahkan. Bila kedapatan, dipastikan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. [Rjf]

Nukilan.id – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA diusir paksa dari ruang Rapat Paripurna DPRA, Rabu (13/9/2023). Muhammad MTA diusir oleh anggota DPRA dari Partai Aceh, Khalili.

Pengusiran itu dilatarbelakangi oleh pernyataan MTA sebelumnya yang menyebut anggota DPRA jangan kekanak-kanakan saat menanggapi polemik Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.

Dalam rapat tersebut, Khalili menginterupsi pimpinan rapat dan menyatakan kekesalannya terhadap pernyataan MTA di media yang dinilai menyudutkan DPRA.

“Seorang juru bicara, MTA memberikan komentar di media dan bisa dilihat jejak digitalnya sebagai sesuatu pernyataan yang tidak pantas. DPRA adalah representatif dari lima juta lebih penduduk Aceh. Tapi dengan beraninya beliau mengatakan bahwa kita-kita dalam ruangan ini adalah kekanak-kanakan,” ujar Khalili.

Khalili menambahkan, sebagai salah seorang anggota DPRA dari Partai Aceh dirinya tak bisa menerima pernyataan tersebut karena sudah menyangkut persoalan harga diri. Karena itu, dia meminta kepada pimpinan sidang agar mengeluarkan Muhammad MTA dari ruang rapat tersebut serta di-blacklist dari daftar hadir di ruang rapat DPRA.

Permintaan Khalili mendapatkan dukungan dari berbagai anggota DPRA lainnya. Namun, awalnya Muhammad MTA menolak untuk dikeluarkan dari ruangan itu. Namun, setelah pimpinan rapat yang juga Ketua DPRA, Saiful Bahri alias meminta pihak keamanan untuk mengusir paksa Muhammad MTA, barulah dia beranjak dari tempat duduknya.

“Jadi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan tidak menghormati Saudara MTA, tapi mengingat keinginan dari anggota DPRA dalam sidang ini, mohon kiranya untuk meninggalkan ruangan sidang ini,” ujar Saiful Bahri alias Pon Yahya. [Sammy]

Nukilan.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat Aceh (KRA) kembali melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh, Rabu (13/9/2023).

Sebelumnya, massa sudah melakukan dua kali aksi demonstrasi. Mereka menuntun agar izin PT Beri Mineral Utama (BMU) di Menggamat, Kluet Tengah, Aceh Selatan segera dicabut.

Amatan Nukilan, massa mulai berkumpul di gerbang masuk kantor Gubernur Aceh sekira pukul 12.45 WIB. Mereka tampak menggembok gerbang masuk dan gerbang keluar serta membakar ban mobil di gerbang keluar. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan Cabut Izin PT BMU Secara Permanen di gerbang masuk kantor gubernur.

Lalu pada pukul 01.30 WIB massa mulai merangsek masuk ke dalam pekarangan kantor Gubernur Aceh yang sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh dan Banda Aceh dan berorasi meminta agar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersedia menemui mereka di luar.

Koordinator aksi, Aldi Ferdian mengatakan, pihaknya mendesak agar izin PT BMU di Menggamat agar segera dicabut karena sudah merusak lingkungan seperti air sungai yang mulai keruh akibat aktivitas tambang perusahaan tersebut.

“Ada beberapa ribu hektare lahan pertanian masyarakat Menggamat di sana tidak bisa beroperasi secara normal lagi karena daerah ini sudah terdampak dan tercemari dengan kehadiran PT itu. Jadi izin PT ini harus segera dicabut!” ujar Aldi Ferdian dalam orasinya, Rabu (13/9/2023).

Dia menambahkan, dengan masih beraktivitasnya PT ini maka akan semakin menyengsarakan masyarakat sekitar di mana sungai dan lahan pertanian mereka menjadi terdampak semakin parah. Karena itu, pihaknya meminta PJ Gubernur Aceh agar dapat menindak dan memberikan sanksi hukum kepada perusahan dimaksud. [Sammy]

Nukilan.id – Sikap tidak mengenakan dialami wartawan KabarTamiang.com, Hendra dari salah seorang pejabat Bea Cukai Kanwil Aceh yakni Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh, berinisial LR, pada Minggu (10/9/2023) kemarin.

Pasalnya, nomor WhatsApp Hendra diblokir oleh LR saat Hendra melakukan konfirmasi terkait asal daerah dua orang yang ditangkap oleh Tim gabungan Bea Cukai Aceh saat penangkapan rokok ilegal di Kualasimpang Aceh Tamiang dan plat nomor mobil yang turut diamankan oleh dalam penangkapan tersebut.

“Memblokir itu memang hak pribadi. Tapi sebagai pejabat publik tidak pantas. Yang saya minta hanya mengkonfirmasi data kebenaran informasi terkait asal daerah dua orang yang diamankan dalam penangkapan rokok ilegal di Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Karena berdasarkan informasi yang kami peroleh, dalam penangkapan dua orang yang terjaring itu diduga merupakan oknum BC yang berdinas di luar Aceh. Kami hanya melakukan kroscek terkait hal tersebut. Tapi malah nomor WhatsApp konfirmasi saya diblokir. Sungguh prihatin kita seorang pejabat begitu,” kata Hendra, Senin (11/9/2023).

Hendra menyayangkan Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh, berinisial LR. Seharusnya, menurut Hendra, LR selaku pejabat yang membidangi tugas dan fungsi Humas dapat memanage dan membangun relasi yang baik kepada media serta memiliki dedikasi dan integritas saat memberikan informasi publik yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menurutnya, lahirnya Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dihormati. Apalagi, jika dilihat dari media sosial (Medsos) Kantor Wilayah DJBC saat ini sedang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB dan akan mengajukan predikat Wilayah Bebas Bersih Melayani. Tentunya hal ini jadi pertanyaan kita bersama, bagaimana sebenarnya dedikasi dan integritas Pejabat-Pejabat Bea dan Cukai ini, apakah memang seperti ini.

“Saya sudah laporkan persoalan ini ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia melalui laporan online Nomor Register web-2023-0559-7d29. Persoalan ini juga akan saya laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Mereka mengunakan uang rakyat menjalankan tugas negara. Seharusnya melayani masyarakat termasuk pers dengan baik. Pelayanan kepada pers saja begitu, bagaimana dengan pelayanan lainnya? Amat prihatin,” ungkap Hendra, yang juga menjabat sebagai Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Aceh.

Lanjutnya, Hendra menyarankan Kanwil Bea Cukai Aceh dan jajarannya untuk membuka diri kepada media. Sebab katanya, pejabat publik yang memblokir nomor wartawan ketika melakukan konfirmasi itu kurang pantas. “Kalau bisa ditinjau ulang uji kelayakan beliau sebagai Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh dan sebagai Kanwil Beacukai Aceh. Karena bagaimana pun, Kepala Wilayah Bea Cukai bertanggung jawab sama bawahan, termasuk soal moral,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safuadi yang dikonfirmasi terkait pemblokiran nomor WhatsApp Wartawan via seluler melalui nomor 0812 9107xxxx tidak bisa dihubungi. Sampai berita ini dimuat, belum dapat dikonfirmasi. Wartawan sedang berupaya menghubungi terkait hal tersebut kepada pihak yang berkompeten di Kanwil Bea Cukai Aceh. []