Nukilan.id – Asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta akan segera diperjelas statusnya untuk menjadi aset milik pemerintah Aceh. Berbagai proses hukum dan administrasi terus dilakukan dan hingga kini hampir mencapai pada tahap penyelesaian.

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, usai berkunjung ke Yogyakarta untuk membangun koordinasi dengan pemerintah setempat dan seluruh pihak yang terkait dengan asrama Aceh, Sabtu, (16/9/2023).

“Pemerintah Aceh berkomitmen kuat untuk mengutamakan penyelesaian status aset asrama Aceh di Yogyakarta. Kami berharap target penyelesaian ini dapat tercapai dalam tahun 2023 ini,” ujar Iskandar.

Kata Iskandar, jika asrama tersebut telah menjadi aset Pemerintah Aceh, maka Pemerintah dapat melakukan pengalokasian dana untuk perawatan dan renovasi bangunan asrama.

Saat ini terdapat 4 asrama mahasiswa Aceh di Yogyakarta, yaitu, asrama Sabena,
asrama Meurapi Duwa, asrama Cut Nyak Dien dan asrama Poncho. Keempat asrama tersebut saat ini sedang dalam peralihan status kepemilikan dari yayasan maupun ahli waris untuk menjadi milik Pemerintah Aceh.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh itu disambut baik oleh mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Ketua Umum Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, Wahyu Zia Ul Haq, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah serius yang diambil oleh Pemprov Aceh.

“Ini adalah langkah yang paling serius dari Pemprov Aceh dalam penyelesaian status aset asrama Aceh di Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi komitmen dan proses yang terstruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Aceh. Semuanya berjalan dengan sangat mulus, tanpa ada hambatan sedikit pun untuk asrama Sabena, asrama Meurapi Duwa, dan asrama Cut Nyak Dien,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan, Yayasan pemilik asrama Cut Nyak Dhien dan ahli waris Asrama Sabena sudah bersedia menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Aceh. Sementara asrama Meurapi Diwa dan Poncho juga segera akan diselesaikan statusnya baik secara hukum maupun administrasi. []

Nukilan.id – Portola Hotel dan Resort yang berada dibawah naungan Parkside Hotel Group resmi mengambil alih pengelolaan 3 hotel dan 1 Restoran di Banda Aceh dan Aceh Tengah.

Ketiga hotel tersebut adalah Grand Arabia Hotel, Arabia Hotel, Grand Renggali Hotel dan Restoran Aceh Seafood.

Rebranding Ceremonial pengambil alihan 3 hotel dan 1 restoran tersebut digelar lewat Rebranding Ceremony di Abraj Rooftop Portola Grand Arabia Hotel, Blang Padang, Banda Aceh, Minggu (16/9/2023) malam.

Presiden Director Parkside Hotel Indonesia Mugi Harjo kepada Pers mengatakan, kehadiran Portola untuk mengelola 3 hotel dan 1 restoran sebagai bentuk keinginan Portola untuk mengisi kebutuhan pariwisata Indonesia, khususnya Aceh, dimana secara umum Aceh memiliki potensi yang pantas didatangi wisatawan.

“Komitmen kami memang ingin memberi konstribusi terbaik untuk pariwisata Aceh mampu bersaing, khususnya di Banda Aceh dan Takengon,” kata Mugi Harjo.

Dijelaskan, secara resmi pengelolaan sudah di mulai sejak 1 September 2023.

Sementara Vice Presiden Worldwide Operation Parkside Hotel Group PJ Pattel menyebut, Rebranding Ceremony 3 hotel dan 1 Restoran ini diharap dapat mengawali langkah Portola Hotels & Resort di Indonesia.

“4 Unit usaha ini kita harap dapat menjadi identitas lokasi untuk Banda Aceh dan Takengon,” ujar Pattel.

Seperti diketahui Parkside Indonesia sudah menjalankan usaha di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Saat ini, kata Presiden Director Parkside Hotel Indonesia Mugi Harjo — pihaknya sedang menjajaki pembangunan hotel Parkside di Aceh Tenggara.

Hadir pada acara Rebranding Ceremonial General Manager Operation Parkside Indonesia Syahid Abdul, Perwakilan Wakikota Banda Aceh, General Manager Hotel di Aceh, dan tamu undangan lainnya.[]

Nukilan.id – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, berharap seluruh karateka yang bakal berlaga pada Piala Pangdam Iskandar Muda mengeluarkan kemampuan terbaik.

Alhudri juga memberikan apresiasi terhadap dedikasi pelatih dan asisten yang membentuk 14 karateka yang bakal berlaga pada kejuaraan itu.

“Jadikan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi ajang untuk mempersiapkan ke ajang lebih tinggi. Jadikan kejuaraan ini sebagai penambah jam terbang dan mengasah insting bertanding,” kata Alhudri dalam sambutan yang dibacakan oleh Manajer Tim Karate Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Sya’baniar, Kamis, 14 September 2023.

Alhudri mengatakan ajang ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mempersiapkan atlet Aceh pada ajang Pekan Olahraga Nasional yang bakal digelar di Aceh dan Sumatera Utara pada 2024.

Alhudri mengaku tidak pernah ragu atas kemampuan anak-anak Aceh di segala aspek. Mulai dari pendidikan hingga olahraga. Alhudri mengatakan mereka hanya butuh diasah dengan batu yang tepat untuk menjadi tajam dan berkilau.

Pelatih Tim Karate Dinas Pendidikan Aceh, Arie Marzuki, optimistis anak-anak asuhannya mampu melangkah jauh pada ajang itu. Dia mengatakan seluruh karateka menjalani persiapan dengan baik, baik mental maupun fisik.

“Kejuaraan ini menjadi bahan evaluasi, terutama untuk mempersiapkan atlet Aceh menghadapi PON tahun depan,” kata Arie.

Pada kejuaraan ini, Tim Karate Dinas Pendidikan Aceh mengirim 14 atlet dan dua pelatih. Ke-14 karateka itu bakal berlaga di 19 kelas yang diperlombakan. Mereka bakal mendapatkan tantangan dari karateka dari seluruh Aceh untuk tampil menjadi yang terbaik.

“Saya yakin mereka mampu menjawab tantangan ini dengan membawa pulang medali emas,” kata Arie. []

Nukilan.id – Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi, mengharapkan para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) membantu pemerintah dan masyarakat untuk mencarikan solusi atas berbagai persoalan generasi muda Aceh dan bangsa Indonesia saat ini.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan gubernur Rapat Kerja Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Aceh ke-1 Tahun 2023, yang digelar di Kampus Unsyiah, Sabtu 16 September 2023.

Mawardi menyebutkan, menciptakan generasi muda dengan SDM unggul dan berakhlak mulia, akan selalu menjadi fokus perhatian Pemerintah Aceh dari tahun ke tahun. Ada banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. 

Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan bermutu bagi siswa dan mahasiswa, hingga penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional baik formal, maupun non-formal.

Di era digital saat ini, kata Mawardi, tantangan membangun SDM unggul semakin bertambah. Mahasiswa sebagai generasi muda penerus pembangunan Aceh dan Indonesia umumnya, semakin dituntut untuk memiliki kecakapan dalam berbagai bidang pengetahuan. 

“Jika hal itu tidak dimiliki oleh generasi muda Aceh, maka dipastikan mereka akan tertinggal dan pengangguran semakin bertambah, hingga masa depan negeri ini akan terpuruk,” kata dia.

Saat ini, lanjut Mawardi, ada 56,5 persen dari total penduduk Aceh yang tercatat sebagai generasi milenial dan generasi Z, atau mereka yang lahir rentang tahun 1881 hingga 2012. Tantangan terbesar yang akan dihadapi kedua generasi itu adalah pendidikan. 

“Selain pendidikan tantangan yang dihadapi oleh dua generasi ini sanggatlah besar di era digital sekarang ini,” ujar Mawardi.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Mawardi maka sangat penting bagi para mahasiswa di generasi milenial dan generasi Z, untuk dapat melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru, demi mencari solusi atas berbagai tantangan zaman terkait pendidikan, meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi generasi yang unggul.

Di sisi lain, mahasiswa sebagai masyarakat intelektual punya peran penting dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Perjuangan mahasiswa dalam menjalankan Tri Dharma itu tentunya merujuk pada cita-cita terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat, dan cinta tanah air Indonesia. 

“Karenanya, teruslah berperan maksimal dalam memikirkan kemajuan Negara dan daerah, serta mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh khususnya dalam berbagai bidang pembangunan dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujar Mawardi. []

Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mencabut izin beroperasi PT Beri Mineral Utama (PT BMU). Sikap tegas Pemerintah Aceh ini karena perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap IUP yang mereka miliki.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, usai menerima Salinan Keputusan tersebut di ruang kerjanya, Kamis (14/9/2023).

“Terhitung mulai hari ini Kamis, 14 September 2023, Pemerintah Aceh telah mencabut IUP PT BMU. Pencabutan IUP PT BMU ini dilakukan setelah Pemerintah Aceh menerima hasil evaluasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Wilayah Aceh,” ujar Muhammad MTA.

“Berdasarkan hasil audit, PT BMU terbukti lakukan pelanggaran terhadap Izin Usaha Pertambangan. Dalam IUP yang dimiliki, perusahaan ini mengantongi izin untuk menambang bijih besi. Namun di lapangan PT BMU terbukti melakukan eksploitasi emas dan melakukan perendaman batuan yang mengandung emas dalam kolam perendaman menggunakan cairan sianida,” ungkap MTA.

Selain itu, sambung MTA, Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menemukan setling pond atau kolam pengendapan dalam wilayah IUP PT BMU, sehingga air limpasan atau run off langsung menuju ke perairan umum.

Hal ini tidak semata berbahaya bagi masyarakat di sekitar kawasan eksplorasi tetapi juga mengganggu dan merusak kelestarian alam dan biota yang ada di Kawasan tersebut.

Muhammad MTA juga menjelaskan, pencabutan IUP ini tidak menghilangkan kewajiban PT BMU untuk menyelesaikan berbagai tunggakan PNBP sampai berakhirnya izin, kepada negara dan daerah, sepanjang kewajiban tersebut belum diselesaikan.

“Dan, PT BMU juga harus menyelesaikan masalah terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan peralatan. Perusahaan ini juga harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan, baik sebelum maupun setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan ini diterbitkan,” pungkas Muhammad MTA. []

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melaksanakan apel kendaraan dinas roda empat di Lapangan Seribu Bukit daerah setempat, pada Kamis (14/9/2023) pagi. 

Apel ini dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Gayo Lues, Alhudri, dengan tujuan utama untuk mengumpulkan data yang lengkap dan akurat terkait jumlah, spesifikasi, kondisi, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kendaraan dinas tersebut. 

Data ini diharapkan akan mendukung validitas nilai aset dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Gayo Lues, Alhudri, menekankan pentingnya menjaga kendaraan dinas yang telah dipercayakan. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak mengganti plat kendaraan dinas tersebut, sehingga jika terjadi masalah atau keadaan darurat, penindakan dapat dilakukan dengan efektif.

“Ketika kendaraan yang telah diamanahkan tolong dijaga, dirawat dan tidak dijadikan ladang usaha. Tidak semua pejabat di berikan kendaraan, yang di berikan kendara sesuai dengan kebutuhannya dinas tersebut,” ujar Alhudri.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga menjelaskan bahwa mereka tidak hanya mempercayakan kendaraan dinas, tetapi juga memberikan fasilitas biaya pemeliharaan.

“Langkah ini diambil agar tidak ada alasan bagi pihak yang diberikan fasilitas kendaraan dinas untuk tidak merawat aset negara yang telah dipercayakan kepada mereka,” tandasnya. [Rjf]