Beranda blog Halaman 132

Lahan Konservasi Gajah di Aceh Sudah Mulai Digunakan, Ini Amanat King Charles

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Foto: Tim News)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa lahan seluas 90.000 hektare di Aceh yang disiapkan untuk konservasi gajah sudah mulai digunakan. Lahan tersebut, menurut Raja Juli, merupakan bagian dari amanat Raja Inggris, Charles III.

“Sudah mulai, besok evaluasi,” ujar Raja Juli saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Ia menegaskan bahwa konservasi ini memiliki nilai penting karena menyangkut hubungan antara Indonesia dan Inggris.

“Sebelumnya saya udah datang ke Aceh juga bersama dengan Dubes Inggris, ini kan amanat dari King Charles, Raja Inggris. Besok akan saya sampaikan ke teman-teman perkembangannya,” tuturnya.

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan telah menyiapkan rencana komprehensif untuk menghindari konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membangun koridor lintasan gajah serta memberikan pengayaan makanan di habitat mereka.

“Gajah tidak masuk ke perkampungan dengan memberikan pengayaan makanan gajah dan menghubungkan koridor ada satu tempat dengan tempat lain, sehingga gajah bisa melintas dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menyerahkan sebagian lahan konsesi hutan tanaman industri (HTI) miliknya di Takengon, Aceh, untuk konservasi gajah. Hal itu disampaikannya dalam pidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Awalnya, permintaan lahan diajukan oleh kelompok konservasi WWF seluas 10.000 hektare. Namun, Presiden menggandakan jumlahnya menjadi 20.000 hektare. Setelah menerima surat ucapan terima kasih dari Raja Charles III yang merupakan pembina WWF, Prabowo memutuskan untuk memperluas kawasan konservasi menjadi 80.000 hektare dari total 98.000 hektare lahan yang ia kelola.

Editor: Akil

Jemaah Haji Asal Bener Meriah Meninggal Dunia di Madinah

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi jemaah haji. (Foto: MetroTV)

Nukilan | Banda Aceh – Seorang jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah, Aceh, atas nama Muhammad Sali (74), meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) King Fahd, Madinah, Arab Saudi, pada Selasa (5/8/2025) pukul 14.16 waktu setempat.

Sebelumnya, mendiang sempat dirawat di RS As Salam, Madinah, sejak 26 Juni 2025 karena mengalami gangguan kesehatan yang diduga berupa hipertensi, gagal napas akut, dan syok kardiogenik akibat stroke. Ia kemudian dirujuk ke RS King Fahd setelah diduga mengalami pecah pembuluh darah di otak.

“Iya benar, satu jemaah haji asal Bener Meriah meninggal dunia di Madinah,” ujar Ketua Tim Humas Kemenag Aceh, Ahsan Khairuna saat dikofirmasi Nukilan, Rabu (6/8/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Muhammad Sali.

“Semoga beliau dijadikan ahli surga oleh Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta keikhlasan,” ujar Azhari, Rabu (6/8/2025).

Mengutip laporan petugas Kantor Urusan Haji (KUH) di Madinah, Ns Hesti, Azhari menjelaskan bahwa kondisi terakhir mendiang menunjukkan gejala lemah berat dan somnolen, yaitu kondisi mengantuk yang dapat dipulihkan dengan rangsangan, namun kembali tertidur bila rangsangan dihentikan.

Muhammad Sali berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya dalam kelompok terbang (kloter) 03 pada 20 Mei 2025. Ia juga sempat melanjutkan perjalanan ke Madinah bersama jemaah kloter yang sama pada 21 Juni 2025. Namun, tiga hari menjelang kepulangan ke Indonesia, ia dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di Arab Saudi.

Azhari menambahkan bahwa hingga saat ini masih terdapat satu jemaah haji asal Aceh yang dirawat di Madinah, yakni Basyariah Muhammad Yunan (76) dari Kabupaten Aceh Tamiang, yang tergabung dalam kloter 07. []

Reporter: Sammy

Rumah Anggota Polisi di Kota Jantho Terbakar

Penulis
Sammy
-
0
Rumah anggota polisi yang terbakar di Gampong Buket Meusara, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (6/8/2025). (Foto: Dok BPBD Aceh Besar)

Nukilan | Aceh Besar – Sebuah rumah milik anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Gampong Buket Meusara, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dilalap api pada Rabu (6/8/2025) siang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bangunan permanen itu mengalami kerusakan berat akibat habis terbakar.

Kepala Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Iqbal mengatakan, informasi kebakaran pertama kali diterima petugas Damkar BPBD Aceh Besar Pos Kota Jantho pada pukul 11.05 WIB. Laporan disampaikan oleh Kasie Logistik BPBD Aceh Besar, Dewi Andika, melalui grup WhatsApp Garda Damkar Aceh Besar.

Pemilik rumah diketahui bernama M. Riswan (38), seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Aceh Besar.

“Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik sedang menjalankan tugas,” ujar Iqbal dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (6/8/2025).

Menurut keterangan saksi mata, Maimun, api pertama kali terlihat dari salah satu kamar di bagian belakang rumah. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian rumah.

“Awalnya terlihat asap dari kamar belakang, tak lama kemudian api langsung membesar dan menyebar ke seluruh rumah,” ujar Maimun.

Setelah menerima laporan, petugas Damkar segera menuju lokasi. Saat tiba, api sudah membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak menjalar ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Proses pemadaman dan pendinginan berhasil diselesaikan sekitar pukul 11.55 WIB. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. []

Reporter: Sammy

Ekonomi Aceh Tumbuh 4,82 Persen di Triwulan II 2025, Sektor Transportasi Jadi Pendorong Utama

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi transportasi. (Foto: Dok. Kemenhub)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Perekonomian Aceh mencatat pertumbuhan sebesar 4,82 persen pada Triwulan II-2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencatat lonjakan sebesar 13,37 persen.

Dikutip Nukilan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada periode ini mencapai Rp39,54 triliun, sementara atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp63,84 triliun.

“Secara tahunan, sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Aceh, disusul oleh sektor Pertanian serta Industri Pengolahan,” ujar Plt. Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, dalam siaran pers yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.

Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi kontributor tertinggi dengan pertumbuhan 17,62 persen. Ini menunjukkan meningkatnya aktivitas perdagangan luar negeri di wilayah Aceh.

Namun secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Aceh justru mengalami kontraksi sebesar 3,02 persen dibandingkan Triwulan I-2025. Penurunan ini terjadi meski sektor Transportasi dan Pergudangan tetap mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 14,69 persen. Di sisi pengeluaran, lonjakan terbesar berasal dari konsumsi pemerintah yang tumbuh signifikan sebesar 28,60 persen.

Jika dilihat secara kumulatif sepanjang Semester I-2025, ekonomi Aceh tumbuh 4,70 persen dibandingkan Semester I-2024 (c-to-c). Kinerja ekspor tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 20,67 persen secara tahunan.

Meskipun mencatat pertumbuhan positif secara tahunan dan semesteran, beberapa sektor masih menunjukkan kontraksi, seperti Jasa Perusahaan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Konstruksi.

Dari sisi distribusi PDRB, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Aceh dengan kontribusi sebesar 31,52 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran (15,11 persen), dan Administrasi Pemerintahan (9,18 persen).

Secara regional, kontribusi Aceh terhadap total PDRB Pulau Sumatera mencapai 4,89 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera secara keseluruhan mencapai 4,96 persen pada periode yang sama.

Reporter: Rezi

Mantan Kombatan GAM Desak Pemerintah Tuntaskan Butir MoU Helsinki

Penulis
Rezi
-
0
Eks Kombatan GAM, Suadi Sulaiman akrab disapa Adi Laweung. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Suadi Sulaiman mendesak pemerintah menuntaskan sejumlah butir penting Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang masih tertunda implementasinya, terutama terkait distribusi lahan untuk eks kombatan dan korban konflik.

Pria yang akrab disapa Adi Laweung ini mengkritik keras kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan butir-butir kesepakatan damai 20 tahun silam. Menurutnya, masalah lahan, bendera Aceh, batas wilayah, dan kewenangan khusus hingga kini belum terselesaikan.

“Ini kendala serius yang tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita terus mendorong agar semua poin dalam MoU benar-benar dituntaskan. Perdamaian Aceh harus berkeadilan, bukan sekadar seremoni,” tegas Adi kepada Nukilan di Banda Aceh, Rabu (6/8/2025).

Adi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menginventarisasi poin-poin yang belum dijalankan, baik dari MoU Helsinki maupun amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurutnya, momentum revisi UUPA yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat semangat perjanjian damai, bukan hanya dijadikan sebagai proses administratif belaka.

“Dengan hadirnya kepemimpinan baru, Mualem dan Fadhullah, seharusnya ini jadi titik balik. Jangan sia-siakan harapan rakyat Aceh,” ujarnya .

Salah satu isu paling krusial yang disoroti Adi adalah penyelesaian distribusi lahan untuk mantan kombatan dan korban konflik yang dinilai belum maksimal. Bahkan menurutnya, masih banyak Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan namun tetap dikuasai, meskipun izin pengelolaannya telah kedaluwarsa.

“Kementerian ATR/BPN harus turun tangan. Lahan-lahan yang tidak difungsikan dan izinnya sudah habis harus ditindak tegas,” desak mantan kombatan ini.

Adi juga memberikan saran agar Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh ke depan berasal dari putra daerah yang telah lulus seleksi nasional. Sosok yang ditunjuk, menurutnya, harus memahami dinamika lokal serta memiliki keberanian dan integritas dalam menjalankan mandat MoU.

“Putra daerah lebih tahu medan dan punya kedekatan komunikasi dengan KPA serta tokoh-tokoh lokal. Ini penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan,” jelasnya.

Bagi Adi, makna sejati dari perdamaian bukan hanya ketiadaan senjata, tetapi juga pemulihan hak, keadilan sosial, dan pengakuan atas kontribusi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Perdamaian ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Jangan biarkan keadilan terus tertunda, karena itu sama saja menyangkal damai itu sendiri,” tutupnya,

Reporter: Rezi

80 Tahun Tragedi Bom Hiroshima, Luka Perang yang Tak Pernah Sembuh

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi bom atom Little Boy yang menghantam Nagasaki pada 9 Agustus 1945 silam dan berbagai informasi lainnya mengenai bom atom. (Foto: Shutter Stock)

NUKILAN.ID | HIROSIMA – Pada 6 Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh peristiwa yang mengubah jalannya sejarah. Pagi itu, sebuah bom atom dijatuhkan di Kota Hiroshima oleh pasukan Sekutu, meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah kota dan memaksa Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia II.

Dilansir Nukilan.id dari buku Pengaruh Tenaga Atom atau Tenaga Nuclear dalam Hubungan Antar Negara susunan Dr. Soebandrio dkk., sekitar 80.000 orang tewas seketika dalam peristiwa memilukan tersebut. Sebagian besar korban adalah warga sipil—anak-anak, perempuan, hingga orang lanjut usia.

Pada tahun 1945, Perang Dunia II berada di titik kritis. Amerika Serikat dan Sekutu berupaya mengakhiri perang dengan Jepang yang tetap bersikeras bertahan hingga kehancuran total. Perdebatan di kalangan pemimpin Sekutu pun tak terhindarkan, mencari langkah paling efektif untuk mengakhiri konflik.

Sejak 1942, Amerika Serikat mengembangkan bom atom secara rahasia melalui Proyek Manhattan. Senjata ini diyakini dapat mengakhiri perang dengan cepat. Setelah pengujian berhasil, bom atom pertama yang diberi nama “Little Boy” dipasang di pesawat pengebom B-29 Enola Gay.

Pada pagi 6 Agustus 1945, pesawat tersebut lepas landas dari Pulau Tinian, Kepulauan Mariana, menuju Hiroshima. Tepat pukul 08.15 waktu setempat, Little Boy dilepaskan di pusat kota. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian besar Hiroshima, memicu gelombang kejut, panas ekstrem, dan radiasi mematikan.

Akibat serangan itu, hampir sepertiga wilayah kota hancur. Selain korban jiwa yang tewas seketika, lebih dari 70.000 orang lainnya mengalami luka parah, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil tak bersenjata.

Jumlah korban terus bertambah dalam bulan-bulan berikutnya akibat paparan radiasi, yang memicu penyakit kanker dan gangguan kesehatan serius lainnya. Tindakan ini menuai kontroversi: sebagian pihak mengecamnya sebagai tindakan kejam yang menargetkan warga sipil, sementara lainnya menilai itu sebagai langkah untuk mengakhiri perang lebih cepat dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di kedua belah pihak.

Hanya sembilan hari setelah bom dijatuhkan, tepatnya 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kepada rakyatnya bahwa perang telah berakhir. Jepang pun resmi menyerah kepada Sekutu, menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Meski delapan dekade telah berlalu, luka yang ditinggalkan bom Hiroshima tak pernah benar-benar sembuh. Peristiwa ini menjadi pengingat akan dahsyatnya senjata nuklir dan ancaman yang ditimbulkannya bagi umat manusia. (XRQ)

Reporter: AKil

Bupati Aceh Barat Jenguk Warga yang Dirawat di Jakarta, Ajak Dermawan Bantu Pasien Bocor Jantung

Penulis
Akil
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Menjenguk Warga yang Dirawat di Jakarta. (Foto: Facebook Tarmizi Atjeh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Di sela kunjungan kerjanya di Ibu Kota, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyempatkan diri menjenguk warganya yang tengah dirawat di rumah sakit di Jakarta.

Sebelumnya, Tarmizi mengikuti beberapa acara penting, termasuk menerima EFT Award dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil. Usai kegiatan tersebut, ia langsung menuju rumah sakit untuk bertemu dan memberikan dukungan kepada pasien asal Aceh Barat.

Dikutip Nukilan.id dari unggahan Facebook pribadinya, salah satu yang dijenguk adalah Bapak Sayuti, ayah dari Ketua KNPI Aceh Barat, Fadel, yang saat ini dalam masa pemulihan. Tak hanya itu, Tarmizi juga mendatangi Cahaya, balita asal Woyla Barat yang menderita penyakit bocor jantung.

“Dulu saat kami di DPRA sering menjenguk pasien anak-anak yang bocor jantung asal Aceh Barat dan dapil 10 yang dirawat di Jakarta,” kenangnya dalam unggahan di akun Facebook pribadinya pada Selasa (5/8/2025)

Ia menuturkan, kasus bocor jantung pada anak kini semakin rentan terjadi. “Anak anak sekarang rentan bocor jantung karena faktor infeksi selama kehamilan juga ada faktor bawaan,” ujarnya.

Namun, Tarmizi mengungkapkan, persoalan yang dihadapi keluarga pasien tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi ekonomi.

“Mereka yang dirujuk ke Jakarta tidak memiliki biaya hidup selama mendampingi pasien. Karena yang ditanggung pemerintah hanya biaya untuk pengobatan saja serta tiket pesawat PP untuk pasien dan satu orang pendamping,” jelasnya.

Kondisi ini, kata Tarmizi, menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

“Kasus seperti Dek Cahaya membutuhkan uluran tangan para dermawan, karena butuh waktu lama bahkan berbulan bulan di Jakarta, bahkan ada yg bolak-balik beberapa kali ke Jakarta sedangkan mereka tidak punya biaya,” ungkapnya.

Ia pun berharap, semua pasien yang tengah berjuang melawan penyakit segera mendapat kesembuhan.

“Semoga saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Aamiin,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Aryos Sebut Motif Terorisme di Aceh Bergeser dari Ideologi ke Ekonomi

Penulis
Akil
-
0
aryos nivada
Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. (Foto: Youtube Jalan Ary Official)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penangkapan dua aparatur sipil negara (ASN) oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Aceh pada Senin (5/8/2025), kembali membuka mata publik terhadap dinamika terorisme di provinsi paling barat Indonesia.

Tak hanya menambah panjang daftar keterlibatan warga Aceh dalam jaringan radikal, kasus ini juga menyoroti adanya pergeseran motif pelaku dari ideologi ke faktor ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 35 orang terduga teroris diamankan di Aceh. Provinsi ini masih menjadi salah satu wilayah kantong penggalangan jaringan radikal yang aktif. Berdasarkan catatan, Aceh kerap menjadi lokasi operasi Densus 88.

Pada Juli dan Agustus 2022, aparat menangkap 28 orang terduga teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sebelumnya, pada Januari 2021, lima orang juga ditangkap di sejumlah kota, termasuk Banda Aceh dan Langsa—salah satunya berstatus ASN.

Kini, penangkapan dua ASN di awal Agustus 2025 mengungkap fakta baru: keterlibatan dalam jaringan teroris tidak lagi semata-mata karena ideologi, tetapi juga karena kebutuhan ekonomi.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, menyebut bahwa fenomena ini merupakan temuan penting dalam dinamika terorisme saat ini.

“Dulu, orang masuk jaringan teroris lebih karena faktor ideologis khususnya yang berbasis keagamaan. Sekarang ini, terungkap motif ekonomi,” kata Aryos kepada Nukilan.id, Rabu (6/8/2025).

Menurut Aryos, pola eksklusif yang dulu melekat pada kelompok garis keras juga mulai luntur. Para simpatisan kini cenderung berbaur dengan masyarakat umum, bahkan menjadi bagian dari aparatur negara.

“Sekarang ini, mereka justru berbaur, bagian dari aparatur negara, dan beraktivitas ekonomi sebagaimana orang lainnya,” tambahnya.

Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu direspons cepat oleh aparat penegak hukum, termasuk Densus 88, dengan memperdalam motif-motif ekonomi di balik keterlibatan individu dalam jaringan teroris.

“Ini penting didalami agar semua pihak dapat mengembangkan sistem deteksi dini yang baru, merumuskan pola antisipasi dan metode pembinaan yang tepat dan efektif,” ujar Aryos.

Aryos juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki jejak sejarah panjang yang menjadikannya rentan terhadap pengaruh gerakan radikal. Dari pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga kemunculan Negara Islam Indonesia (NII), wilayah ini menyimpan rekam jejak sosial dan ideologis yang belum sepenuhnya tuntas.

“Gerakan radikalisme di Aceh masih sangat eksis. Indikasi keterlibatan ASN dalam jaringan ini menunjukkan pengaruh itu belum benar-benar hilang, dan motif baru ini semakin membuka ruang rekrutmen baru yang lebih mudah, jika tidak segera dibangun sistem antisipasinya,” tambahnya.

Ia pun menegaskan bahwa penangkapan dua ASN terduga teroris ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pembinaan terhadap aparatur negara.

Aryos menegaskan, tanpa langkah antisipasi yang sistematis dan berlapis, kejadian serupa akan terus terulang dan bisa berdampak serius terhadap stabilitas nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

74 Narapidana di Aceh Terima Amnesti Presiden, Mayoritas Kasus Narkotika

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi amnesti. (Foto: Jawa Pos)

Nukilan | Banda Aceh — Sebanyak 74 narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Aceh dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Republik Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan mayoritas penerima amnesti merupakan terpidana kasus narkotika.

“Untuk wilayah Aceh, total ada 74 narapidana yang mendapat amnesti. Sebanyak 69 di antaranya merupakan terpidana kasus narkotika,” kata Yan dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (6/8/2025).

Selain itu, dari total penerima amnesti, terdapat tiga narapidana dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan dua orang lanjut usia (lansia).

Lapas Kelas IIB Meulaboh mencatat jumlah penerima amnesti terbanyak, yakni 15 orang, disusul Lapas Idi dengan 9 orang. Rutan Takengon dan Rutan Kelas IIB Banda Aceh masing-masing membebaskan 8 narapidana.

Lapas Kelas IIB Langsa dan Lapas Kelas IIB Bireuen masing-masing membebaskan 4 orang, sementara empat lapas lainnya—Lapas Kutacane, Lapas Blangpidie, Rutan Jantho, dan Rutan Sigli—masing-masing membebaskan 3 orang.

Adapun Lapas Kuala Simpang, Lhoksukon, serta Rutan Bener Meriah, Tapaktuan, dan Singkil masing-masing membebaskan 2 narapidana.

Lapas yang hanya mencatat satu penerima amnesti antara lain Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa, Lapas Kelas III Lhoknga, dan Lapas Kelas II Calang. Beberapa lembaga pemasyarakatan lainnya tidak mencatat adanya narapidana yang menerima amnesti. []

Reporter: Sammy

Sekretariat DPRA Resmi Angkat 112 Calon PPPK Tahap I

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretariat DPRA Resmi Angkat 112 Calon PPPK Tahap I (Foto: DPRA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi melaksanakan prosesi pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, Senin (4/8/2025). Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat DPRA itu dihadiri sejumlah pejabat struktural.

Pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari proses seleksi PPPK tahun anggaran 2024, yang bertujuan memperkuat sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRA. Langkah ini diharapkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan legislatif yang efektif dan profesional.

Sekretaris DPRA, Khudri, S.Ag., MA., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para calon PPPK yang telah resmi diangkat. Ia menegaskan, kehadiran mereka bukan sekadar menambah jumlah pegawai, tetapi menjadi bagian penting dalam mendorong kinerja kelembagaan.

“Saudara-saudari yang hari ini diangkat bukan hanya sekadar pegawai, tetapi mitra kerja dalam membangun pelayanan legislatif yang prima dan akuntabel,” ujar Khudri.

Pada kesempatan tersebut, Khudri juga membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh yang berisi pesan khusus untuk para pegawai yang baru diangkat. Gubernur mengajak seluruh PPPK untuk senantiasa menjaga “komitmen terhadap integritas dan loyalitas” sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah.

“Sebagai abdi negara, integritas bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik,” tulis Gubernur.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya “peningkatan kapasitas diri dan kemampuan beradaptasi” menghadapi perubahan zaman, serta membangun “kerja tim yang solid dan kolaborati” di lingkungan kerja.

“Saya berharap para PPPK yang diangkat hari ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, profesional, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” pesannya.

Sebanyak 112 calon PPPK mengikuti prosesi tersebut, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan surat keputusan. Sekretaris DPRA berharap momentum ini melahirkan semangat baru dalam memberikan pelayanan administratif dan fungsional yang lebih baik, seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan kualitas kinerja aparatur.

1...131132133...2,234Halaman 132 dari 2,234

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id