Beranda blog Halaman 131

Lewat Evaluasi Akhir Tahun, SPAMA Dorong Paser Ikan Ramah Lingkungan

0

NUKILAN.id | Aceh Besar – Komunitas Solidaritas Paser Mania Aceh (SPAMA) menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus evaluasi tutup buku tahun anggaran 2025–2026.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta merumuskan arah kebijakan komunitas ke depan dalam mengembangkan olahraga paser ikan di Serambi Mekkah.

Acara yang berlangsung di Pondok Kopi, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, pada Rabu, 31 Desember 2025 ini dihadiri oleh seluruh pengurus serta anggota Koordinator Wilayah (Korwil) Banda Aceh dan Aceh Besar.

Refleksi dan Solidaritas Organisasi

Ketua SPAMA, Bukhari, SST, MKM, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi selama setahun terakhir. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan program kerja tepat sasaran.

“Evaluasi tutup buku ini penting untuk melihat apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana SPAMA ke depan tetap solid serta memberi manfaat, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Bukhari dalam keterangannya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua SPAMA Letda Andryasmar menekankan pentingnya menjaga nilai sportivitas. Ia menegaskan bahwa komunitas ini memiliki misi edukasi mengenai metode tangkap ikan yang bertanggung jawab.

“Paser ikan bukan sekadar hobi atau olahraga, tapi juga wadah edukasi tentang penangkapan ikan yang selektif dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Sejarah dan Perkembangan di Aceh

Olahraga paser ikan, yang mulai dikenal di Indonesia sejak 2009, dikategorikan sebagai alat tangkap modern yang ramah lingkungan. Di Aceh sendiri, hobi ini mulai masuk pada 2011 melalui pemaser asal Pulau Jawa dan mengalami lonjakan popularitas signifikan sejak 2019.

Meningkatnya minat masyarakat Aceh terhadap adrenalin paser ikan juga dipicu oleh peran konten kreator lokal, seperti pasangan YouTuber Andreyasmar dan Subiantoro, yang aktif memperkenalkan olahraga ini ke publik luas.

Penasehat SPAMA, T. Safrul Hadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan khusus bagi para anggota. Ia mengingatkan agar setiap pemaser tetap menjunjung tinggi etika saat berada di lapangan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal di sekitar area penangkapan.

“Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat bahwa hobi ini tidak merusak ekosistem, justru kita hadir sebagai penjaga kelestarian perairan,” ujar T. Safrul.

Salah seorang anggota Korwil Aceh Besar, Fahrijal menambahkan bahwa komunitas ini menjadi ruang pembelajaran kolektif.

“Kami bukan hanya berburu sensasi strike, tapi juga belajar menjaga alam dan saling berbagi pengalaman,” katanya.

Kontribusi Lingkungan

Sejak resmi dikukuhkan pada 25 September 2022 di Pantai Alue Naga, SPAMA tidak hanya fokus pada kegiatan memaser. Komunitas ini tercatat aktif dalam aksi sosial, mulai dari pembersihan sampah plastik di bantaran sungai hingga melakukan penebaran benih ikan (restocking) di perairan umum untuk menjaga populasi ikan lokal.

Melalui evaluasi akhir tahun ini, SPAMA berkomitmen untuk terus memperluas manfaat komunitas dan memastikan bahwa setiap aktivitas anggota tetap selaras dengan prinsip kelestarian alam yang berkelanjutan. []

Harmoni Lintas Agama Menguat di Tengah Bencana Aceh

0
Kegiatan Coffee Morning Refleksi Akhir Tahun yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, Rabu 31 Desember 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025 menjadi bukti nyata harmonisasi kehidupan beragama di Bumi Serambi Mekkah. Kebersamaan lintas iman terlihat nyata dalam upaya tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Coffee Morning Refleksi Akhir Tahun yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh dengan tema “Harmoni Umat Beragama di Tengah Bencana Aceh”, di Aula Kantor Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, pada Selasa (31/12/2025).

Ketua FKUB Aceh, H. A. Hamid Zein, menyampaikan bahwa bencana banjir yang terjadi tidak hanya menimpa umat Muslim, tetapi juga masyarakat lintas agama. Bahkan, Sekretaris FKUB Aceh turut menjadi korban banjir selama tujuh hari tujuh malam.

“Dalam kondisi darurat tersebut, solidaritas lintas iman sangat terasa. Beliau tidak hanya bersama umat Muslim, tetapi juga bersama saudara-saudara non-Muslim. Bahkan, ada yang diterima dan beristirahat di salah satu masjid,” ujar Hamid Zein.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pendataan dan pengecekan di 23 kabupaten/kota di Aceh, terdapat sejumlah warga non-Muslim yang juga terdampak bencana. Oleh karena itu, Hamid menilai bantuan lintas agama dan lintas bangsa sangat dibutuhkan, khususnya dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Bantuan dari lintas agama dan lintas bangsa sangat diperlukan dalam rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana ke depannya,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, FKUB Aceh juga tengah menggelar Sarasehan Perempuan Lintas Agama bertajuk “Dari Dapur Duka ke Dapur Asa untuk Bangun Ketahanan dan Pemulihan Pascabencana”. 

Dalam sarasehan tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh tokoh-tokoh perempuan dari beragam elemen masyarakat sipil guna memperkuat ketahanan sosial pascabencana.

Sementara itu, perwakilan umat Buddha di Aceh menyampaikan apresiasi atas kondisi kerukunan yang terus terjaga sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan, seluruh rangkaian ibadah umat Buddha, termasuk perayaan dan penyambutan malam Hari Raya Imlek, berlangsung aman, lancar, dan damai.

“Kami menjalankan ibadah hingga tengah malam di vihara, namun situasinya tetap aman. Banyak masyarakat yang datang melihat, kebanyakan dari umat Muslim, karena ingin mengetahui jalannya ritual kami. Tidak ada sikap yang menyinggung atau menghina, justru ini menunjukkan tingginya toleransi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Distribusi bantuan dilakukan oleh pengurus-pengurus vihara yang turut terdampak di beberapa daerah, seperti Aceh Tamiang, Kuala Simpang, dan Takengon. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 12 kali pengiriman bantuan telah disalurkan ke wilayah terdampak.

“Ini adalah bentuk partisipasi kami sebagai umat Buddha, sejalan dengan semangat Coffee Morning Refleksi Akhir Tahun, yakni menjaga dan merawat harmoni umat beragama di tengah bencana Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

KONI Aceh Kirim 150 Ton Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor

0
KONI Aceh Kirim 150 Ton Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh secara resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan longsor dari Posko Induk Lhokseumawe, Rabu (31/12/2025) pagi. Bantuan tersebut akan disalurkan ke berbagai wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Pelepasan konvoi dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Aceh, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yaya, usai pelaksanaan peusijuek secara sederhana. Dalam kesempatan itu, Pon Yaya menyampaikan harapan agar bantuan dapat tiba dengan selamat ke daerah tujuan.

“Mudah mudahan bantuan ini sampai ke daerah tujuan, sebagai bentuk empati dan simpati kita kepada sauidara saudara kita yang terdampak bencana,” ujarnya.

Sekretaris Umum KONI Aceh, Achyar ST, menjelaskan bahwa total bantuan yang dikirim diperkirakan mencapai sekitar 150 ton. Bantuan tersebut meliputi 30 ton beras premium, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti mi instan, susu, biskuit, air minum, handuk, mukenah, sajadah, obat-obatan, dan perlengkapan pembersihan.

Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pengurus KONI kabupaten dan kota di daerah terdampak. Belasan truk yang membawa bantuan dikawal langsung oleh pengurus serta staf KONI Aceh.

Untuk memperlancar distribusi, KONI Aceh membentuk lima tim penyaluran. Tim pertama bergerak ke Aceh Utara dan Lhokseumawe, tim kedua menuju Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Tamiang. Tim ketiga menyasar wilayah tengah yang meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues. Sementara tim keempat menuju Bireuen dan Pidie Jaya. Adapun tim kelima bergerak ke wilayah barat dan selatan Aceh, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan hingga Aceh Singkil.

Saat ini, seluruh konvoi telah bergerak menuju titik masing-masing, dengan setiap tim dipimpin langsung oleh para ketua dan pengurus harian KONI Aceh.

Pimpinan DPR Minta Kepala Daerah Tak Lagi Gunakan Sapaan “Yang Terhormat” Saat Rapat Pascabencana di Aceh

0
Pimpinan DPR Minta Kepala Daerah Tak Lagi Gunakan Sapaan “Yang Terhormat” Saat Rapat Pascabencana di Aceh. (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025), diwarnai momen menarik ketika pimpinan DPR RI meminta para kepala daerah tidak lagi menggunakan sapaan formal “yang terhormat” saat menyampaikan laporan.

Amatan Nukilan.id, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua wakil lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sejumlah menteri, unsur TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), serta para kepala daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Usai sambutan pembuka dari Dasco dan Mualem, para kepala daerah mulai memaparkan kondisi wilayah pascabencana. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menjadi kepala daerah pertama yang menyampaikan laporan dengan membuka sambutannya menggunakan sapaan “yang terhormat”. Hal serupa juga dilakukan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kemudian mengimbau agar penyampaian laporan dilakukan lebih ringkas dan langsung ke pokok persoalan.

“Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan.

Permintaan tersebut langsung diikuti oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang menyampaikan paparannya tanpa lagi menggunakan sapaan formal tersebut.

Rapat koordinasi ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Salah satunya adalah percepatan pemulihan pascabencana di Aceh yang akan dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR.

“Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujar Dasco.

Kesimpulan kedua menyepakati penempatan person in charge (PIC) dari setiap kementerian dan lembaga di Aceh untuk memperlancar koordinasi percepatan pemulihan.

“Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” ujar Dasco.

Kesimpulan terakhir menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kabupaten dan kota yang terdampak paling berat, dengan memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia.

“Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” ujar Dasco.

Reporter: AKIL

Mendagri Usulkan Pembangunan 1.455 Desa Rusak di Aceh Dibiayai APBN karena Daerah Tak Sanggup

0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar desa-desa di Aceh yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor dibangun kembali menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permintaan tersebut disampaikan karena pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menangani kerusakan dalam skala besar tersebut.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi pemulihan pascabencana yang melibatkan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta para kepala daerah terdampak di Aceh, Selasa (30/12/2025).

“Ini mungkin kami sarankan untuk desa ini kalau bisa dibangunkan dari APBN, dari pusat. Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito.

Tito mengungkapkan, dari total 1.580 desa rusak di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sebanyak 1.455 desa berada di Aceh. Desa-desa tersebut mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat dan rusak ringan.

Sebaran desa rusak paling banyak ditemukan di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat terdapat 93 desa terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 32 desa.

“Kemudian di Sumut itu jauh lebih sedikit, 93 desa yang terdampak, dan yang di Sumbar lebih sedikit lagi 32 (desa),” ucap Tito.

Menurut Tito, dua provinsi lainnya masih mampu menanggung pemulihan desa rusak dengan kekuatan keuangan daerah masing-masing. Namun kondisi Aceh berbeda karena jumlah desa terdampak jauh lebih besar.

“Kalau Sumatera Barat 32 (desa) mungkin masih bisa di-back up oleh provinsi. Sumut mungkin masih bisa karena PAD-nya kuat. Tapi kalau Aceh memang harus dibantu, saran kami, Pak,” jelas Tito.

Pemerintah pusat pun diharapkan dapat segera mengambil peran lebih besar agar pemulihan desa-desa di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Pemulihan Listrik di Aceh Capai 15 Kabupaten, Daerah Terpencil Masih Jadi Hambatan

0
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025). (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — PT PLN (Persero) melaporkan perkembangan signifikan dalam pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh. Dari total 23 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 15 daerah telah pulih sepenuhnya dari sisi kelistrikan desa. Sementara itu, delapan kabupaten lainnya masih dalam tahap pemulihan akibat kendala akses dan kondisi wilayah yang terisolasi.

Amatan Nukilan.id, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025) mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan jaringan listrik kali ini jauh lebih besar dibandingkan peristiwa tsunami 2004.

“Pada tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan terjadi di delapan titik. Kali ini di Aceh terdapat 442 titik gangguan. Skalanya sangat besar dan pemulihannya sangat bergantung pada akses evakuasi material,” jelas Darmawan.

PLN mencatat wilayah dengan tingkat pemulihan terendah berada di kawasan tengah Aceh, yaitu Aceh Tengah dengan 70,8 persen desa telah menyala, Bener Meriah 83,6 persen desa menyala dengan 38 desa masih padam, serta Gayo Luwes 69,9 persen desa telah berlistrik dan 41 desa masih padam.

Untuk Aceh Tengah dan Bener Meriah, pengiriman material kelistrikan masih mengandalkan jalur udara menggunakan pesawat Hercules. Sementara itu, di Gayo Luwes, jalur darat dari Langsa–Kota Cane–Blangkejeren mulai dapat dilalui sehingga memungkinkan pengiriman sekitar 210 tiang listrik melalui akses darat.

Darmawan menjelaskan bahwa pemulihan jaringan listrik tidak selalu sejalan dengan kondisi rumah warga. Beberapa wilayah telah hampir sepenuhnya dialiri listrik, namun kerusakan rumah pelanggan masih sangat tinggi.

Di Aceh Utara, dari 850 desa hanya dua desa yang masih padam. Namun lebih dari 80 ribu rumah pelanggan terdampak, dengan sekitar 13 ribu rumah rusak berat, 20 ribu rusak sedang, dan sisanya rusak ringan — tertinggi di seluruh Aceh.

Kondisi serupa terjadi di Aceh Tamiang, di mana dari 209 desa hanya tujuh desa yang belum menyala, tetapi jumlah rumah pelanggan terdampak mencapai lebih dari 38 ribu unit. Di Bireuen, 607 dari 609 desa telah berlistrik, namun lebih dari 31 ribu rumah terdampak. Sementara di Aceh Timur, 95 persen desa telah menyala dengan lebih dari 11 ribu rumah pelanggan terdampak.

“Banyak rumah pelanggan masih tertimbun lumpur. Meski jaringan sudah menyala, kami belum bisa menyalakan listrik ke rumah karena berisiko keselamatan,” tegas Darmawan.

Selain rumah warga, PLN juga memprioritaskan pemulihan listrik untuk fasilitas pelayanan publik. Hingga kini, instalasi listrik telah dipulihkan di 33 rumah sakit umum daerah dan puskesmas di sejumlah wilayah, termasuk Kota Langsa, Pidie Jaya, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

PLN turut melakukan pembersihan serta pemulihan instalasi listrik di masjid-masjid terdampak agar dapat kembali digunakan masyarakat.

“Pemulihan jaringan akan terus dipercepat seiring terbukanya akses. Namun, penyaluran listrik ke rumah warga tetap mengutamakan keselamatan,” pungkas Darmawan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan DPR RI, PLN menargetkan pemulihan kelistrikan di wilayah terisolasi dapat segera dituntaskan seiring percepatan akses logistik dan pembersihan wilayah pascabencana di Aceh. (XRQ)

Reporter: AKIL

ESDM Distribusikan Seribu Genset untuk 224 Desa Terdampak Bencana di Aceh

0
Petugas menyiapkan genset bantuan kemanusian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Selasa (30/12/2025). (FOTO: ANTARA/Irwansyah Putra)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan sebanyak 1.000 unit generator set (genset) berkapasitas 5.000–7.000 VA kepada 224 desa yang terdampak bencana dan belum teraliri listrik di Provinsi Aceh.

“Genset ini diprioritaskan untuk desa yang belum tersentuh listrik PLN dan lokasi pengungsian yang belum memiliki sumber listrik,” kata Juru Bicara Posko Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

Murthalamuddin menjelaskan, distribusi genset difokuskan ke wilayah yang mengalami gangguan pasokan listrik akibat bencana, termasuk daerah yang aksesnya terputus karena longsor atau kerusakan jembatan sehingga belum dapat dijangkau oleh PLN.

Ia menyebutkan, titik penerima genset merupakan lokasi pengungsian dan desa yang belum memperoleh sumber listrik maupun bantuan genset sebelumnya. Setiap unit genset dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik posko pengungsian dan dapat disalurkan hingga 10 rumah warga di sekitar lokasi tenda pengungsian.

Secara keseluruhan, bantuan tersebut menjangkau desa-desa di 10 kabupaten/kota, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, dan Gayo Lues.

Selain genset, Kementerian ESDM juga menyertakan paket pendukung berupa 100 meter kabel NYM 2×2,5 mm, delapan kontak SNI, tujuh tusuk kontak SNI, stok BBM 300 liter untuk 15 hari, serta dua buah isolasi.

Rincian penyaluran mencakup Aceh Tamiang 56 genset untuk 14 desa, Aceh Timur 40 genset untuk 10 desa, Kota Langsa 24 genset untuk enam desa, Aceh Tengah 211 genset untuk 50 desa, dan Bener Meriah 469 genset untuk 94 desa.

Sementara itu, Pidie Jaya menerima empat genset untuk satu desa, Aceh Utara 16 genset untuk empat desa, Bireuen delapan genset untuk dua desa, Aceh Barat empat genset untuk satu desa, serta Gayo Lues 168 genset yang disalurkan ke 42 desa.

“Semoga bantuan tersebut dapat mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan penerangan dan aktivitas di posko pengungsian,” ujar Murthalamuddin. (XRQ)

Polda Aceh Tangani 1.131 Kasus Narkotika Sepanjang 2025

0
Kegiatan Konferensi pers tahunan Polda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mencatat peningkatan dalam penanganan kasus narkotika. Sepanjang tahun 2025, Polda Aceh menangani sebanyak 1.131 perkara, dengan tingkat penyelesaian mencapai 911 perkara.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Polda Aceh, Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (31/12/2025).

Brigjen Ari menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara kepolisian, masyarakat, serta instansi penegak hukum lainnya. Pada tahun sebelumnya, yakni 2024, Polda Aceh menangani 1.113 perkara dengan penyelesaian sebanyak 886 perkara.

“Ini merupakan hasil kerja sama kepolisian dengan masyarakat dan instansi penegak hukum lainnya, sehingga Polda Aceh berhasil melaksanakan penegakan hukum, terutama di bidang narkotika,” kata Ari kepada awak media, termasuk Nukilan.

Dalam pengungkapan kasus narkoba, Polda Aceh mencatat jumlah barang bukti yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, polisi mengamankan sekitar 1 ton ganja, 336 kilogram sabu, 5.217 butir ekstasi, serta 1 kilogram heroin.

Sementara pada tahun 2025, jumlah barang bukti yang diamankan meningkat, yakni 1,1 ton ganja, 259,2 kilogram sabu, 1.138,49 gram dan 121 butir ekstasi, serta 1.912 butir tramadol dan kokain. Ari menyebut, nilai jual kokain di pasaran mencapai Rp5 miliar per kilogram.

“Kokain ini harganya sangat tinggi, satu kilogram bisa mencapai Rp5 miliar. Ini meningkat karena kondisi peredarannya yang cukup aktif,” ujarnya.

Selain penindakan, Polda Aceh juga mengedepankan upaya pencegahan melalui program Kampung Bebas Narkoba. Program ini bertujuan membangun kemandirian desa atau kelurahan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, termasuk pengendalian minuman keras dan zat adiktif lainnya.

Saat ini, sebanyak 76 desa di 23 kabupaten/kota di Aceh telah diluncurkan sebagai Kampung Bebas Narkoba. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya.

“Maksud dan tujuan program ini adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat desa untuk mencegah dan menanggulangi peredaran gelap narkoba di lingkungannya sendiri, dengan target nol penyalahgunaan narkoba di desa,” jelas Ari.

“Kita perang dengan para bandar. Jangan sampai anak-anak kita terindikasi sudah mulai menggunakan barang haram ini,” tambahnya.

Reporter: Rezi

Rentan Kepentingan Politik, Aliansi Mahasiswa USK Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Bencana Aceh

0
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil. (Foto: NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera, menyusul dinilai rapuhnya tata kelola penanganan bencana di Aceh yang rentan disusupi kepentingan tertentu.

Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 30 Desember 2025, di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK.

Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa persoalan pascabencana di Aceh tidak lagi semata persoalan teknis di lapangan, melainkan telah memasuki wilayah struktural dan politis yang berpotensi menghambat pemulihan korban.

“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.

Amatan NUKILAN.ID, Konferensi pers tersebut dihadiri oleh perwakilan BEM Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Konsolidasi lintas fakultas itu menjadi simbol keseriusan mahasiswa dalam merespons krisis kebencanaan secara komprehensif.

Selain penggiringan narasi politik, mahasiswa juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bantuan.

“Kami menemukan gejala bahwa bantuan dan fasilitas negara tidak sepenuhnya berpihak pada korban, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ini sangat berbahaya bagi kepercayaan publik,” kata Ammar.

Mahasiswa turut mengkritik minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Kondisi ini memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang masih berjuang pulih.

“Ketiadaan kontrol harga di masa krisis bencana justru memperparah penderitaan masyarakat. Negara seharusnya hadir melindungi warga di saat-saat seperti ini,” tambahnya.

Sebagai solusi, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya agar Presiden membentuk Tim Khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan langsung Presiden, dan memiliki kewenangan kuat mengoordinasikan lintas kementerian serta lembaga.

Tim tersebut diharapkan mampu mengawasi distribusi bantuan secara transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.

Menutup pernyataan, mahasiswa mengajak seluruh elemen bangsa mengembalikan penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

“Bencana tidak boleh menjadi panggung kepentingan. Yang utama adalah korban, kemanusiaan, dan keadilan bagi masyarakat terdampak,” tegas Ammar. (XRQ)

Reporter: AKIL

Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro Salurkan Bantuan ke Daerah Terpencil Aceh, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

0
Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro Salurkan Bantuan ke Daerah Terpencil Aceh, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan sekitarnya selama 27 hingga 29 Desember 2025. Aksi tersebut digerakkan oleh tiga organisasi, yakni Cakrawala Muda Aceh (CMA), Forum Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA), dan Ikatan Pemuda Mahasiswa Aceh Singkil (IPMA Singkil), dengan Iwan Rismadi sebagai koordinator lapangan.

Distribusi bantuan menyasar Desa Batu Sumbang di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur; Desa Pantai Jempa dan Desa Babo di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang; serta Desa Alur Selebuk di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Iwan Rismadi menegaskan bahwa kondisi masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami berharap kepada pemerintah pusat supaya menjadikan bencana alam di Sumatra ini menjadi bencana nasional, dan meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tolong perhatikan daerah daerah yang jauh dari kota,” ungkapnya kepada Nukilan.id, Selasa (30/12/2025).

Ia menilai, penetapan status bencana nasional akan mempercepat distribusi bantuan dan membuka akses penanganan yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Iwan juga menyampaikan peringatan keras apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

“Jika pemerintahan pusat tidak menetapkan bencana alam ini menjadi bencana sosial maka itu adalah suatu pengkhianatan kepada masyarakat Sumatra,terutama masyarakat aceh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah tentang posisi dan kontribusi historis Aceh bagi bangsa Indonesia.

“Negara ini harus paham tentang aceh, bagai mana aceh membantu negara ini dari berbagai sumber daya, dan cerita sejarah telah membuktikan bagaimana aceh membatu negara ini dalam mendapatkan kemerdekaan,” ungkapnya.

Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan menjadikan penanganan bencana di wilayah Sumatra, khususnya Aceh, sebagai prioritas nasional demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. (XRQ)

Reporter: AKIL