Beranda blog Halaman 1316

Respon Keluhan Masyarakat, Pemkab Aceh Besar Tangani Secara Darurat Jalur Limpok-Cot Iri

0

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Dinas PUPR Aceh Besar, telah memulai penanganan darurat terhadap jalur Limpok di Kecamatan Darussalam menuju Cot Iri di Kecamatan Kuta Baro. 

Jalur Limpok – Cot Iri selama ini mengalami kondisi yang sangat parah dan menjadi keluhan warga karena sering menimbulkan kecelakaan tunggal akibat jalan rusak.

“Jalur ini sedang kami rapikan karena dinilai sangat mendesak, sementara jalur ini sangat strategis dalam menghubungi lintas kawasan vital di Aceh Besar, serta juga digunakan oleh warga Kota Banda Aceh menuju pusat pendidikan tinggi di Aceh,” kata Ir Syahrial, Kadis PUPR Aceh Besar, Sabtu (9/12/2023).

Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, telah mengirim surat kepada Dinas PUPR Aceh, Kementerian PUPR, dan BWS untuk memperbaiki jalur yang rusak parah, mengingat keterbatasan anggaran di Aceh Besar. 

Namun, karena proses tersebut berjalan lambat dan kondisi di lapangan semakin mendesak, Dinas PUPR Aceh Besar mengambil langkah penanganan darurat untuk menghindari dampak lebih fatal bagi masyarakat.

“Saat ini puncak musim hujan, kondisi jalur itu makin memprihatinkan, Pak Pj Bupati menginstruksikan kami untuk menanganinya secara darurat, sebelum permohonan ke instansi atasan turun,” tutur Syahrial.

Sementara itu Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM yang dihubungi awak media secara terpisah, Sabtu (09/12/2024) malam, mengatakan, penanganan secara darurat itu terpaksa dilakukan, karena kondisi jalan sudah sangat memperihatinkan. 

“Kita instruksikan jajaran PUPR Aceh Besar untuk turun tangan segera secara darurat, agar tidak menimbulkan kerugian kepada pengguna jalan,” kata Muhammad Iswanto.

Ditambahkan, sebelumnya, Tim Kemen PUPR Pusat juga sudah melakukan peninjauan jalur Limpok-Cot Iri setelah menerima surat dari Pj Bupati Aceh Besar. Bahkan pekan lalu Pj Bupati Aceh Besar juga telah langsung melaporkan kondisi jalan itu langsung kepada Kadis PUPR Aceh. 

“Mohon doa dan dukungan kita seluruh masyarakat, terutama yang ada di sekitar lokasi jalan itu, agar usaha kita untuk mengatasi masalah jalan ini segera tuntas,” tutur Muhammad Iswanto seraya mengingatkan, jalur di hinterland Banda Aceh itu juga untuk akses beberapa venue PON 2024.

Jalan Jalan Limpok – Cot Iri yang kondisinya rusak itu panjangnya  2,8 Km, yang menghubungkan antara Kecamatan Kutabaro (Aceh Besar) menuju Kampus Darussalam Kecamatan Syiah Kuala (Banda Aceh). Jalur ini terbilang salah satu yang paling sibuk di pinggiran Banda Aceh.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengusulkan ruas jalan ini untuk ditingkatkan statusnya menjadi ruas jalan provinsi berdasarkan surat Bupati Aceh Besar kepada Gubernur Aceh tanggal 2 Oktober 2020.

Selain itu, karena terbatasnya anggaran, Pj. Bupati Aceh Besar telah membuat surat permohonan kepada Pj. Gubernur Aceh tanggal 9 September 2022 perihal Permohonan Rekonstruksi Ruas Jalan Limpok – Cot Iri, karena berdasarkan data yang ada ruas jalan ini semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ditangani oleh Pemerintah Aceh.

Pj Bupati Aceh Besar juga telah mengajukan proposal kepada Menteri PUPR tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Permohonan Rekonstruksi Ruas Jalan Limpok – Cot Iri, dengan volume penanganan 2.800mtr x 6,0 mtr, total anggaran Rp.17.745.000.000, –

Ruas jalan ini juga merupakan salah satu jalan akses utama Venue PON, karena sesuai SK Gubernur Aceh tentang Penetapan Venue Cabor PON XXI Tahun 2024, ada beberapa Cabor dipertandingkan pada Venue di Komplek Kampus USK. Ruas jalan ini juga sudah pernah ditinjau langsung oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

“Kita berharap permohonan rekonstruksi jalaur Limpok-Cot Iri segera direalisir, mengingat vitalnya fungsi jalur ini, termasuk untuk menghadaoi PON 2024 September mendatang,” pungkas Syahrial yang memantau langsung proses penanganan jalur Limpok-Cot Iri secara darurat itu. []

Partai Aceh Kecam Perusak Baliho di Pidie Jaya dan Aceh Timur

0

Nukilan.id – Sejumlah baliho dan spanduk yang menjadi milik calon legislatif (caleg) dari Partai Aceh di wilayah Pidie Jaya dan Aceh Timur menjadi korban kerusakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tidak hanya dirusak, tetapi sejumlah baliho juga dicat dengan tulisan “Aceh Merdeka”.

“Kita sudah mendeklarasikan Pemilu Damai. Rupanya ada sejumlah orang yang tidak senang dengan Aceh yang damai,” kata Dr Nurlis Effendi, Wakil Ketua DPP Partai Aceh, di Banda Aceh, Minggu (10/12/2023).

Nurlis Effendi menyebutkan bahwa aksi tersebut terlihat sangat sistematis dan terencana. “Terpola, dan gayanya sama. Lihat saja tulisan Aceh Merdeka yang menggunakan pilog yang sama, dan gaya mengoyak baliho dan spanduk yang sama juga,” ujarnya. 

“Saya yakin itu punya skenario tersembunyi.”

Menurut Nurlis, aksi tersebut bukanlah aksi spontan, melainkan telah direncanakan dengan rapi. “Itu bukan aksi spontan. Jelas terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuannya untuk memperkeruh suasana Pemilu di Aceh dan memicu kerusuhan. Targetnya jelas agar Aceh kembali rusuh dan berdarah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurlis menyatakan bahwa yang lebih memprihatinkan adalah baliho yang dirusak merupakan milik tokoh-tokoh penting dari Partai Aceh, seperti H. Aiyub Abbas, Ketua Partai Aceh Pidie Jaya, dan Iskandar Al-Farlaky, Ketua Komisi I DPR-Aceh dari Partai Aceh, yang saat ini menjadi incumbents dalam Pemilu Legislatif di Aceh.

Iskandar Al-Farlaky telah melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian dan Panwaslih, namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang jelas dari pihak berwenang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu damai di Aceh.

Nurlis berharap agar kasus-kasus semacam ini segera diselesaikan. “Marilah kita berkompetisi dengan damai. Berpolitiklah dengan santun dan beradab. Tidak ada gunanya berpolitik bar-bar begitu. Jika kita bekerja untuk kepentingan rakyat, maka kita harus adil dan beradab,” tandas Nurlis. []

Pangdam IM Resmikan Balai Diklat Pertanian dan Peternakan Program I’M Jagong

0

Nukilan.id – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P, M.I.P, meresmikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan Peternakan Program Ketahanan Pangan I’M Jagong.

Peresmian ini berlangsung di Kodim 0116/Nagan Raya, Dusun Lhueng Baru, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, pada Jum’at (8/12/23).

Dalam kesempatan ini, Pangdam IM didampingi oleh Dandim 0116/Nagan Raya Letkol Inf Fairuzzabadi S.H. Pangdam menyampaikan bahwa sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan dan kemajuan ekonomi. 

Keberhasilan dalam bidang ini membutuhkan pemahaman mendalam, inovasi, dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan.

“Pertanian, peternakan, dan perkebunan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan dan kemajuan ekonomi. Keberhasilan dalam bidang ini membutuhkan pemahaman mendalam, inovasi, dan keterampilan yang perlu terus ditingkatkan,” ungkap Pangdam IM.

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda menjelaskan bahwa meresmikannya Balai Diklat Pertanian dan Peternakan Program I’M Jagong adalah bagian integral dari komitmen Kodam IM dalam melaksanakan program TNI untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Program unggulan Kodam Iskandar Muda, I’M Jagong, merupakan wujud konkret dari keselarasan dengan program TNI dalam memajukan sektor pertanian ini. Konsep I’M Jagong yang mendasarkan pada aspek Sosio-Ekonomi adalah tonggak utama untuk memajukan kesejahteraan petani jagung,” ujar Mayjen TNI Novi Helmy.

Menurut Pangdam IM, Balai Diklat Pertanian dan Peternakan menjadi langkah penting dalam memperkuat keberhasilan Program I’M Jagong. 

Pelaksanaannya akan diikuti oleh Babinsa dari Satuan Teritorial dan anggota dari Satpur maupun Banpur jajaran Kodam Iskandar Muda, memberikan tambahan ilmu dan pengalaman berharga untuk mensukseskan Program I’M Jagong.

“Pelaksanaan Diklat Pertanian dan Peternakan akan diikuti oleh Babinsa dari Satuan Teritorial dan anggota dari Satpur maupun Banpur jajaran Kodam Iskandar Muda. Ini akan menjadi tambahan ilmu dan pengalaman berharga untuk mensukseskan Program I’M Jagong,” tambah Pangdam IM.

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda berharap agar kegiatan Diklat Pertanian dan Peternakan ini dapat menjadi kunci kesuksesan Program I’M Jagong, yang bertujuan untuk mewujudkan Aceh sebagai daerah penghasil jagung yang berlimpah, sehingga tercapai ketahanan pangan nasional.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda, Kapok Sahli Pangdam IM, Danrem 012/TU, Pa Shali Bid Ekonomi, para Pejabat Utama Kodam IM, para Kabalakdam IM, Forkopimda Nagan Raya, para peserta Diklat, serta para tamu undangan. []

Rapat Pembahasan RAPBA 2024 Akan Digelar Senin

0
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024 bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan digelar pada Senin (11/12/2023) nanti.

“Rapat pembahasan RAPBA 2024 ini bakal dihadiri Badan Anggaran DPRA dan TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) sesuai dengan undangan yang didapat dari dewan,” ujar Muhammad MTA, Sabtu (9/12/2023).

Dia menambahkan proses pembahasan RAPBA 2024 merupakan hasil dari rapat antara DPRA dan Pemerintah Aceh yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Muhammad MTA berharap rapat pembahasan RAPBA tersebut akan berjalan lancar sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh.

Presiden Jokowi, kata Muhammad MTA telah meminta agar realisasi anggaran harus dilaksanakan pada Januari 2024 nanti. Hal ini baru bisa dilaksanakan jika pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu.

Sebelumnya, Kemendagri RI telah menyurati DPRA bersama Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti RAPBA 2024. Dalam surat Nomor: 900.1.1/18816/Keuda yang diitujukan kepada Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPRA itu disampaikan bahwa rapat tersebut juga untuk menindaklanjuti surat Ketua DPRA Nomor: 900.1.1.3/2568 tanggal 30 November 2023 perihal pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2024.

“Januari harus sudah realisasi. Jadi kita tunggu hasil pertemuan ini dan jika ada informasi terbaru akan segera kami sampaikan,”demikian disampaikan Muhammad MTA. [Sammy]

Peringati Hari Anti Korupsi, Kejari Aceh Besar Gelar Penyuluhan Hukum di Sekolah

0

Nukilan.id – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 09 Desember, Kejaksaan Negeri Aceh Besar menggelar Penyuluhan/Penerangan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Besar di Muamalat Solidarity Boarding School, pada Jum’at (8/12/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Lili Suparli, SH., MH. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk terhindar dari perilaku koruptif.

Oleh karena itu, kata dia, pemberantasan dan pencegahan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) harus melibatkan semua unsur/elemen masyarakat tidak terkecuali para siswa/siswi sebagai generasi penerus bangsa.

“Melalui penyuluhan/penerangan hukum pencegahan tindak pidana korupsi ini diharapkan siswa/siswi dapat berperan sebagai duta sadar hukum di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Yayasan Muamalat Solidarity Boarding School, Ustadz Gunawan Hendra H., MA sangat mengapresiasi Penyuluhan/Penerangan Hukum yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang diikuti oleh para siswa kelas 1 dan 2 tingkat SMK di Muamalat Solidarity Boarding School.

Materi yang disampaikan Narasumber pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada kesempatan ini merupakan modal dasar bagi para siswa untuk menjauhi perilaku Korupsi di kemudian hari. Serta berharap jika anak didik dapat juga menjadi seorang Jaksa. []

Tantangan Pendidikan Inklusi di Aceh

0
CEO Save Education Aceh (SEA) sekaligus guru SMPN 1 Banda Aceh, Aishah. (Foto: Dok. Pribadi)

Nukilan.id – Pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Konsep ini telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih merata, adil, dan berdaya bagi semua siswa.

Sebagai refleksi akhir tahun dan menjelang 2024, CEO Save Education Aceh (SEA) sekaligus guru SMPN 1 Banda Aceh, Aishah ingin menyoroti beberapa aspek penting tentang pendidikan inklusi. Pertama, pendidikan inklusi menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem pendidikan, sebutnya menjawab Nukilan.Id, Jumat (8/12/2023).

Menurut Aishah, ini bukan hanya tentang memasukkan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan beragam siswa. CEO SEA ini menambahkan, hal ini menekankan pentingnya pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang responsif, dan penggunaan metode pengajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan individu.

Selain itu, pendidikan inklusi juga menekankan pada nilai kesetaraan dan penerimaan.
“Siswa dengan kebutuhan khusus seharusnya tidak dipandang sebagai beban bagi sistem pendidikan, tetapi sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id.

Lanjutnya, hal ini juga membutuhkan perubahan sikap dan budaya di lingkungan sekolah, di mana keberagaman dihargai dan diperlakukan sebagai aset, bukan sebagai hambatan. Namun demikian, jelasnya, implementasi pendidikan inklusi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai.

“Banyak sekolah dan lembaga pendidikan tidak dilengkapi dengan fasilitas atau personel yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusi. Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk dapat mengelola kebutuhan beragam siswa dengan efektif,” jelasnya.

Di beberapa sekolah pendidikan dasar dan menengah bahkan kejuruan, yang ia pelajari bahwa fakta menunjukkan masih kurangnya pemahaman tentang inklusivitas dan praktik, serta budayanya, kata Aishah.

“Karena dengan memahami prinsip atau keadaan di mana semua orang tanpa memandang perbedaan mereka, diakui, dihargai, dan diikutsertakan secara merata dalam suatu lingkungan atau kegiatan, maka akan sulit untuk terjadi perubahan,” ujarnya.

Ia menyebut, tantangan yang berat adalah masalah bullying bahkan sampai kepada tahap penganiayaan, baik di sekolah umum, asrama, dan pasantren. Ini adalah hal yang sangat memprihatinkan, di mana sekolah atau lembaga pendidikan mengalami satu “degradasi perilaku” yaitu penurunan dalam kemampuan sosial, emosional, dan juga kognitif.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti stress, tekanan, gangguan mental, atau faktor lingkungan. Dalam konteks kesehatan mental, penurunan perilaku juga dapat dikatakan sebagai “regresi”, yang artinya kembalinya individu ke tingkat perilaku yang lebih primitif atau kurang matang akibat stres dan tekanan.

Dalam istilah lain yaitu “maladaptif behavior” yang menggambarkan perilaku yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dalam refleksi ini, ia percaya bahwa pendidikan inklusi adalah langkah yang sangat penting menuju sistem pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan kesadaran akan pentingnya inklusi.

“Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar merangkul semua individu dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang,” pungkasnya. [Auliana Rizky]

PN Banda Aceh Gelar Sidang Dakwaan Kasus Korupsi PSR Aceh Barat 

0
Terdakwa kasus dugaan korupsi PSR Aceh Barat menjalani sidang pembacaan dakwaan di PN Tipikor Banda Aceh, pada Jum'at (8/12/2023). Foto: Nukilan/Reji

Nukilan.id – Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh menggelar sidang dakwaan dua terdakwa dalam kasus korupsi penyimpangan bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Aceh Barat., pada Jum’at (8/12/2023).

Kedua terdakwa tersebut adalah Said Mahjali, mantan Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat tahun 2016-2019, serta Zamzami, mantan Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB) tahun 2018-2019 dan Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB) Aceh Barat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Aceh, Wahyu Kuoso, Andre Herdiansyah, dan Ismiadi membacakan dakwaan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Muhifuddin dan didampingi Hakim Anggota Elfama Zein dan R Deddy. Kedua terdakwa turut menghadiri persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya.

Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa bantuan program PSR bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) Aceh Barat selama tahun 2017-2020.

Menurut dakwaan JPU, kedua terdakwa melakukan korupsi dengan cara mengelola lahan perkebunan kelapa sawit di area HGU Perusahaan dan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang seharusnya berada di dalam kawasan hutan. Terdapat ketidaksesuaian antara luas lahan perkebunan yang diajukan dalam proposal dengan kenyataan lapangan.

Sebagian besar lahan yang dibuka oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tidak sesuai dengan persyaratan Peremajaan Kelapa Sawit, karena bukan merupakan lahan perkebunan sawit, melainkan masih berupa tegakan pepohonan kayu keras, semak, dan lahan kosong yang tidak pernah ditanami kelapa sawit sebelumnya.

Dampak dari pengelolaan dana PSR yang tidak sesuai persyaratan ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp70 miliar, dari total anggaran Rp75 miliar. Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pemerintah Aceh Terima Hibah Tanah dan Bangunan Hasil Rampasan Negara dari KPK RI

0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menerima hibah barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa aset senilai Rp20,6 miliar.

Hibah aset secara simbolis berupa kunci atas tiga bidang tanah dan bangunan, diserahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron kepada Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di Ruang Mini Teater Lantai 4, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Desember 2023.

Dalam prosesi yang disaksikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Rudi Setiawan dan Plh. Kepala BPKA Ramzi M.Si, juga disertai dengan penandatanganan berita serah terima perjanjian hibah dan prasasti.

Adapun ketiga bidang tanah dan bangunan itu, diantaranya Ruko Sudirman Park, No. A08, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ruko Fatmawati Festival Blok B3, Jalan RS Fatmawati No. 2, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dan terakhir, Ruko Plaza III Blok E No. 10, Jalan Niaga Hijau I, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Penjabat Gubernur Aceh mengatakan, dengan diberikan aset tersebut kepada Pemerintah Aceh, diyakini akan menjadi momentum baru bagi pemerintah Aceh dalam memperoleh pendapatan dari luar Aceh sebagai upaya mewujudkan kemandirian daerah.

“Insya Allah, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan mengoptimalkan aset tersebut, semata-mata untuk kepentingan dan kemajuan pembangunan Aceh,” sebutnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan KPK serta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Aceh untuk menerima aset tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron berharap, hibah aset itu bisa bermanfaat bagi pemerintah Aceh dalam membantu Bank Aceh di Jakarta, dan masyarakat Aceh secara umum.

“Tolong dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan hibah ini bermanfaat setidaknya mampu merecovery,” ungkapnya. []

Kemenag Aceh Implementasikan 7 Program Prioritas

0

Nukilan.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Drs H Azhari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengimplementasikan tujuh program prioritas yang dicanangkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Media Gathering di Amel Hotel & Convention Hall, Banda Aceh, pada Kamis (7/12/2023).

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah penguatan moderasi beragama. Azhari menjelaskan, “Kita telah meluncurkan 47 kampung moderasi beragama di seluruh Aceh, sebagai bukti bahwa indeks kerukunan di Aceh sudah mencapai tingkat yang sangat baik,” ujarnya.

Program selanjutnya adalah transformasi digital, yang mencakup inovasi seperti madrasah digital. Kemenag Aceh berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong kemandirian pondok pesantren. 

“Di Aceh, terdapat banyak pesantren yang memiliki madrasah atau sekolah model boarding school. Upaya perbaikan dan kerjasama dengan instansi terkait terus kami lakukan,” tambahnya.

Revitalisasi kantor urusan agama (KUA) juga menjadi fokus perhatian, guna memastikan pelayanan keagamaan yang optimal di tingkat lokal. Sementara itu, peningkatan religiousity index diakui sebagai langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat Aceh.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Azhari menyebutkan tentang langkah Kemenag Aceh dalam mendukung pendirian cyber Islamic university sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan agama yang modern.

Tak kalah penting, program tahun kerukunan umat beragama diharapkan dapat menciptakan suasana harmonis antarumat beragama di Aceh. 

“Program-program ini telah kami jalankan, dan kami akan terus menyempurnakannya. Kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan akan terus kami galakkan untuk mewujudkan transformasi positif di bidang keagamaan di Aceh,” pungkasnya. [Rjf]

Kampung Budaya Aceh Segera Hadir di Sentul

0

Nukilan.id – Masyarakat Indonesia yang ingin merasakan keindahan budaya Aceh, namun belum memiliki kesempatan untuk mengunjungi Aceh, kini dapat menikmatinya tanpa harus bepergian jauh. 

Sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra, seorang Putra Aceh dan saat ini menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, akan menghadirkan “Kampung Budaya Aceh” di Kampung Abdi, Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

Pembangunan ini akan mencakup rumah adat dan Pusat Seni Budaya, yang dijadwalkan akan diresmikan pada tanggal 16-17 Desember mendatang.

Menurut Herianto Syahputra, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warisan budaya Aceh yang luar biasa, mulai dari seni tari hingga kuliner khas Aceh.

Sebagai bagian dari acara peresmian, sekitar 1.500 penari dari pelajar tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek akan memeriahkan “Launching Kampung Budaya Aceh” yang dinamakan ‘Kampoeng Boedaya Atjeh’. 

Acara ini dijadwalkan berlangsung di Kampung Abdi, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 16 dan 17 Desember 2023 mendatang.

Herianto menyampaikan bahwa seni tari Aceh saat ini cukup diminati oleh para pelajar se-Jabodetabek melalui program Seni Masuk Sekolah, sebuah program yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Acara puncak launching Kampoeng Boedaya Atjeh akan diramaikan oleh tarian massal Ratoh Jaroe, yang sebelumnya telah memeriahkan pembukaan Asian Games 2018. Selain itu, Festival Kuah Beulangong dengan 23 kuali sebagai representasi 23 kabupaten dan kota di Aceh juga akan menjadi salah satu sorotan dalam acara tersebut.

Kuah Beulangong, sebuah hidangan khas Aceh berupa daging sapi atau kambing yang dilumuri dengan bumbu khas Aceh, akan dihadirkan dalam festival tersebut. Herianto Syahputra menegaskan bahwa Kampoeng Boedaya Atjeh akan menjadi pusat seni dan budaya Aceh di Jabodetabek dan sekitarnya. 

Proyek ini akan mencakup pembangunan rumah adat Aceh dan berbagai sarana seperti sanggar tari, yang akan dikelola oleh Yayasan Kampoeng Boedaya Indatu Atjeh dengan kepemimpinan Feri Mulya Darma, SE, dan Herianto sebagai pembina.

Feri Mulya Darma, SE, selaku Ketua Yayasan Kampoeng Boedaya Indatu Atjeh, mengundang seluruh masyarakat Aceh di Jabodetabek dan sekitarnya untuk hadir dalam acara peresmian di Kampung Abdi Sentul pada tanggal 16 dan 17 Desember 2023. 

Masyarakat diajak untuk menikmati sajian Kuah Beulangong dan beragam pertunjukan seni dan budaya Aceh, termasuk tarian Ratoh Jaroe yang melibatkan 1.500 penari dari pelajar tingkat SMP dan SMA se-Jabodetabek.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk datang, menyaksikan, dan menikmati launching Kampung Budaya Aceh pada tanggal 16 dan 17 Desember 2023 mendatang,” ungkap Feri Mulya Darma. []