Nukilan.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Aceh membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Geoportal Simpul Jaringan Provinsi Aceh di Aula Diskominsa Aceh, Selasa (4/7/2023).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring dari 4-5 Juli 2023 diikuti oleh perwakilan Diskominfo, Bappeda dan PUPR dari 23 Kabupaten Kota se-Aceh juga 22 SKPA serta dihadiri oleh tim Badan Informasi Geospasial.

Kadiskominsa Aceh Marwan Nusuf saat membuka acara tersebut mengatakan, geospasial berfungsi untuk perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penataan ruang kota, dan manajemen pengurangan risiko bencana.

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Jadi mengingat pentingnya bagi seluruh perangkat kerja pemerintah baik level provinsi hingga kabupaten/kota untuk memahami peran dan fungsinya dalam menghasilkan data yang berkualitas sesuai dengan wewenang masing masing.

“Ini juga untuk mengimplementasikan amat presiden yang sudah ditetapkan sejak 4 tahun lalu, yaitu peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia,” sebutnya.

Di samping itu, juga untuk mendukung percepatan pelaksanaan peraturan gebenur Aceh nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh (JIGA) dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem
Informasi Aceh Terpadu agar dalam penyelenggaraan dapat dilakukan secara bersama.

Selanjutnya kata Marwan, pengelolaan data khususnya terhadap data geospasial Aceh semakin baik dan berkualitas agar dapat di manfaatkan bagi masyarakat luas, dan tentunya bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Aceh.

“Jadi ini bisa kita wujudkan apabila masing-masing unit kerja berperan aktif sesuai kewenangannya untuk mendorong penggunaan informasi geospasial dan keterbukaan pemerintah,” ujarnya.

Maka semangat satu data ini harus mampu diterapkan dan untuk melaksanakan perlu koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jaringan informasi geospasial di lingkup pemerintah Aceh. Karena pelaksanaan satu data ini diterapkan menjadi jaringan yang terhubung dengan jaringan informasi geospasial nasional.

Sementara itu untuk level pemerintahan tingkat desa, Aceh sendiri juga sudah punya aplikasi (SIGAP) Sistem Informasi Gampong.  “Ini adalah kerja sama pemerintah Aceh dengan salah satu lembaga yaitu KOMPAK untuk membuat satu aplikasi hingga siap digunakan. Jadi melalui aplikasi itu masyarakat dan aparat gampong yang ada di Aceh mengetahui bawa persoalan satu data gampong yang ada di Aceh selesai. Walaupun dalam perjalanannya belum sesuai dengan yang kita harapkan atau belum berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

“Kalau ini bisa di isi, semua persoalan data di Aceh akan cepat selesai. Karena itu adalah per gampong, jadi jelas berapa jumlah penduduk di gampong, berapa yang miskin dan kaya, karena itu adalah sangat simpel dalam pengisiannya,” urainya.

Maka dari hal itu, Pj Gubenur Aceh sudah menyurati selalu bupati kabupaten/kota supaya menginstruksikan kepada aparat gampong supaya mengisi tentang aplikasi itu sistem pemerintah gampong.

“Jadi melalui satu data dan geospasial ini untuk memudahkan kita juga, salah satunya tidak perlu lagi turun ke lapangan, karena bisa melalui goggle maps aja kita sudah tau titik koordinat di mana terhadap data gampong,” pungkasnya. []

Nukilan.id – Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar di Lambaro kembali beraktivitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Besar usai lebaran Hari Raya Idul Adha 1444 H. MPP Aceh Besar mulai beoperasi kembali sejak Senin kemarin hari pertama kantor di Aceh Besar. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Husni, SP, di Ruangannya di MPP Aceh Besar, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (5/7/2023).

Setelah libur selama Lebaran Idul Adha 1444 H tepatnya di hari kelima atau senin usai libur Lebaran MPP kembali melayani masyarakat Aceh Besar. “Libur telah usai, kini sudah saatnya kembali melayani masyarakat,” ujar Agus Husni.

Agus Husni mengatakan pelayanan sudah kembali normal seperti biasa, dari semua pelayanan berjalan dengan lancar, dan masyarakat juga seperti biasa mengurus keperluannya seperti administrasi kependudukan, imigrasi, perizinan dan sektor lainnya.

Diakuinya, bahwa ada beberapa counter yang terlihat kosong, namun counter-counter yang kosong tersebut sudah melakukan pelayanan online dengan sistem jadwal. “Jadi ada hari-hari tertentu mereka membuka counter dan memberi pelayanannya bagi masyarakat,” katanya.

Seperti Mahkamah Syariah, Agus Husni menyampaikan bahwa mereka dalam seminggu ada jadwalnya tiga hari kerja atau dua hari kerja, sesuai jadwal yang telah mereka buat dan umumkan, nanti jika ada orang yang bersengketa maka orang tersebut akan ke MPP.

“Begitu juga dengan imigrasi, sekarang dalam pembuatan paspor sudah dilakukan sistem online, jadi masyarakat ke MPP saat kena jadwalnya saja, jika jadwalnya pukul 09.00 WIB pagi maka masyarakat ke MPP juga pada jam 09.00 pagi sehingga tidak perlu adanya antrian panjang dan tentunya sudah teratur,” jelasnya.

Agus kembali mengatakan ada juga beberapa counter yang sudah mengumumkan dan menjadwalkan kembali pelayanannya dalam proses perlengkapan administrasinya. “Untuk counter-counter yang belum aktif sampai hari ini, mungkin ada pegawainya yang belum aktif, dan mungkin akan dijadwalkan kembali terkait pelayanannya nanti,” pintanya.

Selanjutnya Agus Husni menghimbau kepada masyarakat Aceh Besar yang mau mengurus keperluan baik kependudukan, perizinan, imigrasi, pajak dan lainnya, itu bisa langsung mendatangi MPP Aceh Besar, jika memang ada kendala atau keluhan, bisa disampaikan, karena MPP sistemnya terbuka atau open dan apabila ada hal-hal yang tidak mengenakkan bisa dibuat pengaduan.

“Jadi kita ini mempermudah semua pengurusan yang ada di MPP Aceh Besar, kalau bisa kita lebih cepat, lebih efektif dan lebih efesien dalam membantu masyarakat dalam satu hari itu bisa menyelesaikan semua persoalan yang diperlukan oleh masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya.

Nukilan.id – Aksi penolakan terhadap perpanjangan Surat Keputusan Penjabat (SK) Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki semakin mencuat. Spanduk bertuliskan tuntutan penolakan tersebut terpampang di beberapa lokasi strategis di Kota Banda Aceh.

Salah satu spanduk yang menarik perhatian adalah yang terpasang di pagar depan Kantor Gubernur Aceh, yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Spanduk tersebut berisi tulisan yang menggambarkan penolakan tegas terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.

“Kami Rakyat Aceh Bansigom Donya Menolak Pemerintah Republik Indonesia Memperpanjang SK Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh Jika Memang Pemerintah RI Tidak Mendengar Masyarakaat Aceh Maka Kantor Ini Akan Kami Segel,” demikian isi spanduk tersebut.

Tak hanya di Kantor Gubernur Aceh, spanduk penolakan juga terpasang di atas terowongan depan Matahari Mall, yang terletak di Jalan T. Hasan Dek, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Spanduk tersebut membawa tulisan yang sama-sama menolak perpanjangan SK Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, namun kali ini dikaitkan dengan tuntutan masyarakat Kota Banda Aceh.

“Masyarakat Kota Banda Aceh Meminta Presiden RI Untuk Tidak Melanjutkan SK Pj Gubernur Aceh,” demikian tertulis dengan jelas pada spanduk tersebut.

Sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Achmad Marzuki juga disuarakan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Muslimin Aceh Meudaulat (IMAM), Rifqi Nyak Wang. Dalam pernyataannya, pihaknya dengan tegas menyatakan penolakan perpanjangan SK Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

“Dalam menjalankan janji perdamaian Perang Aceh dari tahun 1976 hingga 2005, Presiden Jokowi harus memenuhinya dengan menempatkan seorang putra Aceh sebagai Pj Gubernur,” tegas Rifqi saat dihubungi Nukilan, Rabu (5/7/2023).

Menurut Rifqi, kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh berdasarkan Undang-Undang, sangat penting bagi pemerintah pusat untuk mengangkat seorang Pj Gubernur Aceh yang merupakan putra terbaik Aceh. Hal ini diyakini dapat membantu implementasi kesepakatan dan kesepahaman MoU Helsinki secara menyeluruh.

Dengan beredarnya spanduk-spanduk penolakan tersebut, dukungan terhadap tuntutan penunjukan Pj Gubernur Aceh yang berasal dari putra terbaik Aceh semakin menguat. Hal ini menjadi perhatian publik yang mengikuti perkembangan politik di Aceh dengan seksama. [Rjf]

Nukilan.id – Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Kota Lhokseumawe & Angkatan III Kabupaten Aceh Besar, dengan pokok bahasan tentang Pola Kemitraan Kabupaten / Kota, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Selasa, (04/07/2023) .

Dalam sambutan Sekda yang dibacakan Iskandar, menyebutkan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi aparatur, terutama dalam menempatkan nilai dan prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah.

“Kita membutuhkan kader-kader bangsa yang patriotis, cerdas dan energik, serta memiliki idealisme untuk membangun Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Besar serta bumi Aceh yang kita cintai ini,” kata Iskandar.

Baca Juga: Asisten Sekda Harapkan POGI Aceh Tingkatkan Mutu Kesehatan Perempuan

Iskandar mengatakan, pemerintah sebagai penyedia utama pelayanan publik mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas pada setiap elemen masyarakat.
Pejabat Administrator dengan peran kepemimpinannyalah yang akan menjadi motor penggerak kinerja organisasi untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya menuju terwujudnya World Class Bureaucracy.

Karenanya, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok Pejabat Administrator yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan unit organisasi. “Pejabat administrator harus memiliki kompetensi kinerja kepemimpinan yang baik dalam peningkatan fungsi organisasi yang adaptif, menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat,” kata Iskandar.

Ditambahkan, perubahan lingkungan strategis yang saat ini masuk ke dalam ranah digital, memaksa adaptasi pada sistem pemerintahan menuju birokrasi digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, setiap Aparatur Sipil Negara harus adaptif terhadap teknologi informasi, guna meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat dan efisien.

Iskandar berharap usai Pelatihan Struktural Kepemimpinan itu akan melahirkan para pemimpin perubahan yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi.
Mereka harus menjadi teladan bagi bawahan dan pemangku kepentingan dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

“Lakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi misi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Besar,” kata Iskandar.

Selain itu para pejabat pemerintahan tersebut diminta melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

“Hasilkan sebuah inovasi baru walaupun sederhana, yang dapat diterapkan di lingkungan kerja. Sehingga memudahkan pekerjaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tutup Iskandar. []

Baca Juga: Asisten III Sekda Aceh Buka Rakor Kepegawaian Tentang Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

Nukilan.id – Kepala ARC-PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala (USK) Syaifullah Muhammad mengemukakan bahwa Aceh sangat berpotensi kembangkan industri skincare dan kosmetika berbasis atsiri.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) se-Sumatera yang belangsung di Hotel The Pade Banda Aceh.

Rakor tersebut dihadiri oleh ratusan perserta secara luring dan daring dari berbagai kota di Sumatera. Beberapa Kepala Balai Besar POM di Sumatera seperti Medan, Padang, Lampung dan Banda Aceh.

Dalam paparannya, Syaifullah menjelaskan pengalaman 7 tahun ARC-USK dalam mengembangkan Inovasi Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Innovation) khususnya dalam pengembangan berbagai produk turunan nilam seperti parfum dan serum antiaging.

Sejak 2016 ARC telah melakukan inovasi hulu-hilir melalui berbagai penelitian dengan dukungan competitive grant dari berbagai kementrian dan lembaga, antara lain Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), LPDP Kementrian Keuangan, Kementrian Koperasi dan UKM serta beberapa lembaga terkait lainnya.

“ARC memiliki 57 profesor-doktor dari berbagai disiplin ilmu yang mendedikasikan iptek dari perguruan tinggi untuk dimanfaatkan pada rantai huku-hilir industri atsiri khususnya nilam di Aceh,” urai Syaifullah.

“Dukungan dari pimpinan universitas sejak Rektor Prof. Samsul Rizal hingga Rektor saat ini Prof. Marwan untuk ARC sunggu luar biasa dan berkesinambungan. Sehingga inovasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas atsiri Aceh bagi ekonomi rakyat dapat dilaksanakan hingga saat ini,” lanjut Syaifullah.

Syaifullah menjelaskan bahwa ARC-USK juga secara rutin melakukan perbagai pelatihan dengan untuk masyarakat petani, penyuling nilam serta generasi milenial dalam mengembangkan produk turunan nilam dan proses komersialisasinya.

Selain membina start up (UMKM) atsiri Aceh, ARC-USK juga telah membangun Rumah Produksi yang distandarisasi oleh BPOM sehingga menghasilkan produk yang legal untuk dijual bebas. UMKM atsiri Aceh dapat menggunakan rumah produksi tersebut dengan sintem Maklon pada Koperasi Inovasi Nilam Aceh (Inovac)-ARC sehingga akan sangat memudahkan UMKM mendapatkan izin edar.

Puluhan UMKM saat ini masih terus dibina oleh ARC bersama SKPA terkait di Aceh. Salah satu UMKM atsiri yaitu Koperasi Inovac pada 2022 berhasil mendapatkan penghargaan dari Badan POM Pusat sebagai UMKM Inovatif dan Produktif dalam mengembangkan kosmetika dari Komoditas Lokal Indonesia. UMKM lainnya, Biona Ceudah Rupa bahkan telah berhasil mewakil Indonesia pada berbagai even internasional di Singapura, Kamboja, Jerman dan China.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPOM Banda Aceh atas kerjasama yang sangat baik selama ini. Pembinaan yang dilakukan Balai Besar POM Banda Aceh telah memungkinkan UMKM atsiri kita bisa berbisnis secara legal sesuai peraturan yang berlaku,” tutup Syaifullah.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Aceh Yudi Noviandi, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya yang dilakukan USK melalui ARC. Ia menyampaikan bahwa ARC telah melakukan banyak inovasi yang sangat sesuai dengan program pemerintah khususnya terkait hilirisasi komoditas lokal Indonesia sehingga memberi nilai tambah untuk masyarakat.

“Saya sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan ARC, sangat inspiratif dan patut dicontoh oleh banyak perguruan tinggi lain di Indonesia” ujar Yudi.

“Balai Besar POM Banda Aceh siap untuk terus bekerja sama dengan ARC dalam mengembangkan UMKM dan industri yang terkait atsiri agar ekonomi masyarakat dapat meningkat” pungkas Yudi.

Peserta lainnya, Kepala Balai Besar POM Medan Martin Suhendri juga menyampaikan kekagumannya atas capaian yang dilakukan ARC-USK. Menurut Martin, tidak banyak perguruan tinggi yang mampu melakukan inovasi hulu hilir hingga menciptakan ekosistem yang baik antara kampus dengan dunia industri dan UMKM.

“Saya sungguh surprise, hari ini banyak sekali hal baru yang sangat inspiratif saya dapatkan dalam rakor ini,” ujar Martin.

“Bolehkah kami diberi tahu tip and trick yg dilakukan ARC sehingga mampu menggerakkan para profesor, doktor untuk berkontribusi melakukan inovasi untuk masyarakat tanpa terjebak oleh money oriented,” lanjut Martin.

“Pengalaman ARC akan saya bawa ke propinsi saya, untuk saya sampaikan ke perguruan tinggi yang menjadi mitra Balai Besar POM di sana” tutup Martin.

Dalam Rakor ini juga hadir Narasumber dari PT. Saraswati Indo Genetech dari Jakarta yang memaparkan berbagai layanan pemeriksaan laboratorium dari perusahaan tersebut.

Kiprah ARC-USK sejak 7 tahun terakhir telah merintis jalan baru Nilam Aceh yang membentuk ekosistem tataniaga yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Berbagai kunjungan tokoh nasional telah dilakukan ke ARC.

Yang terakhir, pada juni 2023 adalah kunjungan Dahlan Iskan yang kemudian menuliskannya pada kolom Disway yang terkenal itu. Kemudian benerapa hari lalu Menkop UKM RI Teten Masduki juga berkunjung ke ARC dan memberi apresiasi tinggi untuk produk inovasi lokal berbasis nilam yang telah dikembangkan ARC-USK.