Beranda blog Halaman 130

Baleg DPR Sepakati Perpanjangan Dana Otsus Aceh, Besaran Masih Dibahas

0
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: Golkar)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati perpanjangan pelaksanaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh. Keputusan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh, termasuk dana Otsus yang selama ini menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah.

“Kita sudah sepakat akan memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh ini dan juga termasuk juga akan memperpanjang dana otonomi khusus,” kata Ahmad Doli Kurnia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada besaran dana Otsus serta sejumlah substansi lain dalam revisi beleid tersebut.

Menurutnya, RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

“RUU Pemerintahan Aceh juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik mineral, energi, kehutanan, dan lainnya,” ujarnya.

Doli menambahkan, terdapat sejumlah usulan dari Pemerintah Aceh yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut, di antaranya terkait perpanjangan batas wilayah laut Aceh serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kami minta masing-masing kementerian memberikan hasil evaluasi dan catatan terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 selama ini, nanti diproyeksikan dengan pembahasan undang-undang yang baru,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kadin Apresiasi Usulan Perpanjangan Dana Otsus Aceh hingga 2048

0
dana otsus aceh
Ilustrasi Dana Otsus. (Foto: Google News)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga tahun 2048.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Komite Tetap (Wakomtap) Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Nasional Kadin Indonesia, Mahfudz Y Loethan, di Banda Aceh, Selasa.

“Ini bukan sekadar kebijakan anggaran, tetapi wujud nyata keberpihakan negara dalam memastikan pemerataan pembangunan. Kami mengapresiasi penuh langkah Menteri Dalam Negeri serta dukungan Komisi II DPR RI dalam mengawal usulan ini,” kata Mahfudz.

Aceh merupakan salah satu daerah dengan status kekhususan yang menerima dana Otsus selain Papua, sebagai bagian dari kesepakatan damai konflik Aceh. Pemberian dana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam regulasi tersebut, alokasi dana Otsus Aceh secara bertahap menurun dan dijadwalkan berakhir pada 2027.

Mahfudz menilai, usulan perpanjangan tersebut merupakan langkah strategis dan berkeadilan guna memastikan keberlanjutan pembangunan, terutama di tengah tantangan pascabencana yang masih dihadapi Aceh.

Menurutnya, berbagai bencana yang melanda telah berdampak signifikan terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Banjir besar yang menghantam sejumlah wilayah Aceh telah membuat banyak infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat terdampak secara luas. Dalam kondisi seperti ini, keberlanjutan Dana Otsus menjadi sangat penting untuk mempercepat pemulihan,” katanya.

Ia menambahkan, pengembalian porsi Dana Otsus menjadi dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk membiayai sektor prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Kepastian hingga 2048 akan memberi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan jangka panjang yang lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.

Mahfudz juga mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran harus diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif agar Dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia menilai keberlanjutan Dana Otsus akan meningkatkan kepercayaan investor, seiring dengan perbaikan infrastruktur dan layanan publik yang mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif.

“Ini momentum penting untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat. Dengan pengelolaan yang tepat, Aceh tidak hanya pulih, tetapi juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia,” kata Mahfudz.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kapolda Aceh Dorong Media Sajikan Informasi Menyejukkan dan Bangun Optimisme Publik

0
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Marzuki Ali Basyah, saat menjadi narasumber seminar dalam kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 15-17 April 2026, di Ayani Hotel, Kota Banda Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan pentingnya peran media dalam menjaga stabilitas informasi serta membangun ketenangan di tengah masyarakat, terutama di tengah isu keamanan, ekonomi, hingga kebencanaan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Marzuki saat menjadi narasumber dalam seminar pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 15–17 April 2026, di Ayani Hotel, Banda Aceh.

Dalam paparannya, Kapolda menyoroti fenomena pemberitaan yang kerap membesar-besarkan suatu peristiwa hingga memicu persepsi negatif di tengah publik.

“Di Aceh ini sebenarnya aman-aman saja. Tapi kadang hal kecil bisa menjadi besar karena narasi yang terus diulang. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Marzuki, Rabu (15/4/2026).

Ia mencontohkan, insiden kecelakaan tunggal yang terjadi pada malam hari dapat berkembang menjadi isu besar, seolah mencerminkan kondisi keamanan yang tidak kondusif.

“Kadang orang jatuh dari motor saja bisa jadi heboh satu kampung. Ini menunjukkan bagaimana persepsi publik bisa terbentuk dari informasi yang tidak utuh,” katanya.

Kapolda juga mengingatkan munculnya fenomena yang ia sebut sebagai “kebenaran baru”, yakni ketika informasi yang belum tentu benar terus diulang hingga dianggap sebagai fakta.

“Kalau sesuatu terus di-expose tanpa data yang kuat, lama-lama dianggap benar. Ini yang berbahaya. Media harus menjadi penyeimbang, bukan justru memperkeruh keadaan,” tegasnya.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun optimisme masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi. Ia mencontohkan tingginya mobilitas masyarakat saat Lebaran sebagai indikator daya beli yang masih kuat.

“Tahun ini, kendaraan yang keluar dari Banda Aceh mencapai sekitar 85 ribu. Artinya masyarakat masih punya kemampuan. Jadi jangan semua narasi dibuat seolah-olah kondisi ekonomi sangat buruk,” ujarnya.

Selain itu, Marzuki juga menyinggung fenomena laporan kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai fakta, seperti klaim pembegalan yang ternyata merupakan kecelakaan biasa.

“Ada yang mengaku jadi korban begal, padahal jatuh sendiri. Ini bisa mempengaruhi data dan persepsi keamanan. Kita harus hati-hati,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kondisi keamanan di Aceh secara umum masih terkendali dan relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan pengalaman jajarannya dalam menangani bencana, termasuk banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya, tantangan utama pada masa awal bencana adalah keterbatasan data akibat terputusnya akses komunikasi dan distribusi logistik.

“Di hari pertama sampai ketiga, biasanya kita belum punya data lengkap. Karena itu, strategi awal adalah langsung kirim bantuan logistik dasar untuk bertahan hidup,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menyusun sistem mitigasi yang lebih terstruktur, termasuk pengelompokan bantuan berdasarkan kategori korban seperti bayi, anak-anak, hingga lansia.

“Kita tidak bisa lagi kirim bantuan secara umum. Harus spesifik. Bayi butuh makanan khusus, lansia juga berbeda. Ini yang sekarang kita siapkan,” ujarnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya distribusi logistik yang tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah, seperti menghindari pembelian bahan pokok secara besar-besaran di satu wilayah.

“Kita harus pintar. Kalau semua dibeli di Banda Aceh, harga bisa melonjak. Maka kita distribusikan dari luar daerah agar ekonomi tetap stabil,” katanya.

Dalam situasi bencana, ia kembali menegaskan peran strategis media sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan tetap mengedepankan akurasi agar tidak menimbulkan kepanikan.

“Media itu menyatukan, membangun, dan memberi harapan. Jangan sampai justru menimbulkan ketakutan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa keterbatasan akses di lapangan kerap menghambat arus informasi, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara aparat, pemerintah, dan insan pers.

“Kalau komunikasi putus, informasi juga terhambat. Di situ peran media sangat penting, tapi tetap harus berbasis data,” tambahnya.

Kapolda berharap peserta UKW dapat menjadi jurnalis yang profesional, berintegritas, serta mampu menyajikan informasi yang menyejukkan dan solutif bagi masyarakat.

“Kita ingin media di Aceh ini kuat, profesional, dan mampu membangun daerah. Jangan hanya mengejar sensasi, tapi hadirkan solusi,” tutup Marzuki. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Sekda Aceh Resmi Buka UKW dan Seminar Nasional AMSI, Soroti Penguatan Ekosistem Media Pascabencana

0
Sekretaris Daerah Aceh secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh Tahun 2026 yang digelar di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026). (Foto: humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Seminar Nasional Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh Tahun 2026 yang digelar di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, unsur Forkopimda, pimpinan media, akademisi, serta peserta UKW dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada AMSI Aceh atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers di Aceh.

“Pelaksanaan UKW yang dirangkaikan dengan seminar nasional merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik,” ujar Sekda.

Ia menegaskan, di tengah derasnya arus informasi saat ini, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan fakta, tetapi juga harus cermat dalam verifikasi, menjunjung tinggi etika, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sekda juga menyoroti kondisi Aceh yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk dunia media.

Dalam situasi pemulihan pascabencana, menurutnya, peran media menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar transparansi, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta penjaga kepercayaan publik.

“Keberlanjutan ekosistem media harus menjadi perhatian bersama, karena media merupakan bagian penting dari infrastruktur sosial yang menopang kualitas demokrasi dan ketahanan informasi,” katanya.

Lebih lanjut, Sekda menilai tema seminar yang diangkat, yakni membangkitkan ekosistem bisnis perusahaan media pascabencana, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan strategis dan rekomendasi aplikatif bagi penguatan industri media di Aceh.

Terkait UKW, Sekda menekankan bahwa kompetensi wartawan menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Wartawan yang kompeten akan lebih cermat, tangguh, dan mampu menjaga integritas di tengah tantangan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus mendukung terciptanya ekosistem media yang sehat dan profesional, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, dan akademisi.

Mengakhiri sambutannya, Sekda secara resmi membuka kegiatan UKW dan Seminar Nasional AMSI Aceh Tahun 2026.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan dunia pers dan pembangunan Aceh,” pungkasnya. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Lalu Lintas Arus Balik Lebaran di Aceh Terkendali, Akademisi Apresiasi Kesiapan Sistem

0
Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum. (Foto: Dok PT Hutama Karya)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Arus balik Lebaran Idul Fitri di Aceh, khususnya pada jalur Banda Aceh–Sigli dan lintas timur, berlangsung relatif lancar tanpa insiden berarti. Kondisi ini dinilai mencerminkan peningkatan kesiapan sistem transportasi serta pengelolaan lalu lintas di daerah tersebut.

Mengutip dari dialog Banda Aceh Menyapa, Dosen Senior Departemen Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Dr. Ir. M. Isya, M.T., IPU., menyebut kelancaran arus balik tahun ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak, mulai dari pengelola jalan tol hingga pemerintah daerah dan aparat lalu lintas.

“Secara umum saya sepakat bahwa arus balik tahun ini lancar dan tidak ada insiden yang sangat berarti, terutama di jalan tol. Ini menunjukkan semua pihak sudah cukup siap,” ujarnya Kamis (26/3/2026) lalu.

Menurutnya, meskipun terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup tinggi, kondisi di lapangan tetap terkendali. Hal ini menjadi indikator bahwa manajemen lalu lintas berjalan optimal.

Ia juga menilai pelayanan di ruas Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) semakin baik, terutama dalam pengaturan di gerbang tol seperti Padang Tiji yang mampu mengurai antrean kendaraan. “Saya melihat ada skenario yang diterapkan, misalnya dengan membuka lebih banyak lajur saat volume meningkat, itu sangat membantu mengurangi antrean,” katanya.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam berkendara juga dinilai mulai meningkat, seperti mempersiapkan kendaraan dan memastikan saldo uang elektronik sebelum masuk tol. Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sebagian pengguna jalan yang belum sepenuhnya disiplin, terutama dalam penggunaan lajur.

Ia berharap ke depan kualitas layanan transportasi terus ditingkatkan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setiap tahun.

“Secara umum sudah baik, walaupun masih ada satu dua hal kecil seperti penggunaan jalur yang belum tertib,” ucapnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Distanbun Aceh Luncurkan GEMPAR ASN, Ajak Pegawai Manfaatkan Pekarangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

0
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP., MP. (Foto: ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh meluncurkan program GEMPAR ASN DISTANBUN atau Gerakan Menanam Pekarangan Areal Rumah Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Program yang mulai dijalankan sejak awal April 2026 ini mengajak seluruh aparatur memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam berbagai komoditas pangan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP., MP., mengatakan gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan bahan pangan rumah tangga dan berkontribusi terhadap pengendalian inflasi di Aceh.

“GEMPAR ASN DISTANBUN juga berperan serta dalam mendukung program pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah,” ujar Azanuddin, Rabu (15/4/2026).

Menurut Azanuddin, program tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Gubernur Aceh Nomor 500.1/2416 tertanggal 6 Maret 2026 mengenai Gerakan Menanam Aceh yang mendorong masyarakat dan instansi pemerintah memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan bercocok tanam.

Melalui gerakan ini, seluruh aparatur di lingkungan Distanbun Aceh, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK PW, hingga tenaga harian lepas (THL), diimbau menanam tanaman produktif di pekarangan rumah masing-masing.

Bagi pegawai yang tidak memiliki halaman luas, Azanuddin menyarankan agar memanfaatkan media tanam alternatif seperti polybag, botol atau gelas plastik bekas, batok kelapa, maupun wadah lain yang memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik.

“Berdasarkan hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh ASN (PNS, PPPK, PPPK PW, serta THL) agar dapat melakukan penanaman di pekarangan rumah. Bila tidak ada pekarangan atau halaman sempit, dapat ditanam di polybag, aqua, batok kelapa atau pada media lainnya, yang penting tanaman bisa tumbuh dan berkembang,” jelas Azanuddin.

Ia menyarankan agar tanaman yang diprioritaskan merupakan komoditas yang cepat dipanen dan sering dibutuhkan masyarakat, seperti cabai, bawang merah, berbagai jenis sayuran, maupun tanaman hortikultura lainnya.

Selain mengajak seluruh pegawai, Azanuddin juga meminta para pimpinan unit kerja, termasuk sekretaris dinas, kepala bidang, kepala UPTD, hingga kepala SMK di bawah naungan Distanbun Aceh, untuk mengoptimalkan lahan kosong di lingkungan kantor masing-masing agar menjadi lebih produktif, bersih, dan tertata.

Pelaksanaan program akan dipantau secara berkala. Setiap pegawai diminta mendokumentasikan proses penanaman hingga masa panen, kemudian melaporkannya kepada pimpinan unit kerja untuk dihimpun sebelum diteruskan kepada Bidang Hortikultura sebagai koordinator program.

“Semua proses penanaman sampai panen agar dapat dilaporkan secara berkala dan berjenjang dari masing-masing orang kepada pimpinan unit kerja untuk dikompilasi,” tuturnya.

Laporan tersebut nantinya akan dilengkapi foto maupun video kegiatan yang selanjutnya dipublikasikan melalui media sosial resmi Distanbun Aceh sebagai bentuk edukasi sekaligus mendorong partisipasi lebih luas.

Azanuddin mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan, antusiasme pegawai cukup tinggi. Sejumlah aparatur telah mulai menanam berbagai komoditas yang memiliki masa panen relatif singkat.

Ia bahkan berencana mengunjungi rumah beberapa pegawai untuk melihat langsung perkembangan tanaman sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja.

“Saya menunjuk Bidang Hortikultura menjadi koordinator dari kegiatan ini. Alhamdulillah, untuk tahap awal, respon staf Distanbun Gerak cepat, sudah ada beberapa laporan yang mereka melakukan penanaman dengan tanaman yang cepat panen.”

“Suatu saat saya mungkinkan meninjau langsung ke rumah staf saya untuk melihat sambil silaturrahmi memperkuat persaudaraan dan meningkatkan kinerja salah satunya memperkuat ikatan emosional bersama staf dinas,” tutup Azanuddin.

Mualem Tunjuk Nurlis Effendi sebagai Jubir Pemerintah Aceh

0
Dr Nurlis Effendi, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menunjuk Dr Nurlis Effendi sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh. Dalam peran tersebut, Nurlis akan mendampingi Teuku Kamaruzzamam (Ampon Man) yang telah lebih dulu menjabat sebagai jubir sejak awal pemerintahan Mualem.

“Iya, benar (ditunjuk jadi Jubir Pemerintah Aceh),” kata Nurlis sebagaimana diberitakan oleh SerambiNews pada Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut disampaikan melalui Sekda Aceh M. Nasir bersama Ampon Man. Nurlis mengaku telah dipanggil dan diberi arahan terkait tugas barunya.

“Kemarin saya dipanggil Sekda dan Ampon Man, dan menyampaikannya. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan Ampon Man dalam setiap pekerjaan Jubir,” ujarnya.

Ia juga menyebut telah melapor langsung kepada Mualem dan Fadhlullah terkait penunjukan tersebut.

“Melalui telepon seluler dan mengintruksikan untuk berkantor dan bekerja,” katanya.

Diketahui, Nurlis merupakan sosok akademisi, politisi, sekaligus penulis. Ia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Aceh dan mengajar di sejumlah kampus, termasuk Universitas Syiah Kuala.

Selain itu, Nurlis juga aktif sebagai tenaga ahli di DPR Aceh serta memiliki latar belakang sebagai lawyer. Ia juga disebut dekat dengan kalangan kepolisian dan menjadi Staf Ahli Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.

Penunjukan ini memperkuat struktur komunikasi Pemerintah Aceh dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya dalam mendukung kinerja pemerintahan Mualem ke depan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Gusmawi Mustafa Desak Peninjauan Ulang Pembatasan Layanan Kesehatan Gratis di Aceh

0
Ketua Blood For Life Foundation Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Rencana pembatasan layanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang akan diberlakukan mulai 1 Mei 2026 mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satu suara kritis datang dari Gusmawi Mustafa, relawan sosial kemanusiaan yang juga aktif dalam kegiatan donor darah serta perlindungan perempuan dan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2027 di Gedung Rumoh Agam, Selasa (14/4/2026).

Dalam forum itu, Gusmawi secara tegas meminta agar kebijakan pembatasan layanan kesehatan gratis ditinjau kembali sebelum diterapkan.

“Kami meminta agar kebijakan ini tidak diterapkan pada 1 Mei 2026 sebelum data desil benar-benar menunjukkan kondisi yang berkeadilan,” ujarnya.

Ia menilai, penerapan sistem berbasis desil ekonomi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan. Di Aceh Selatan, bahkan terdapat indikasi ketidaktepatan data, di mana sekitar 10 hingga 15 persen masyarakat justru masuk kategori desil 8 hingga 10, padahal kondisi ekonominya masih tergolong rentan.

Saat situasi ini berisiko membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan akses terhadap layanan kesehatan gratis.

Gusmawi menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis di Aceh bukan sekadar program, melainkan kebutuhan dasar yang telah dirasakan masyarakat selama lebih dari satu dekade, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.

“Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis sebagaimana yang telah mereka nikmati selama ini,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan, layanan kesehatan gratis berfungsi sebagai pelindung dari risiko kemiskinan akibat biaya pengobatan.

Menanggapi alasan efisiensi anggaran, Gusmawi menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif lain, seperti menunda atau mengurangi pembangunan fisik.

“Jika harus memilih antara pembangunan fisik yang megah atau layanan kesehatan gratis, saya yakin seluruh masyarakat akan lebih memilih layanan kesehatan. Pembangunan bisa ditunda, tetapi menyelamatkan nyawa tidak bisa menunggu,” ungkapnya.

Sebagai relawan yang kerap bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat, ia mengaku merasakan kekhawatiran yang semakin meluas. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius jika tidak diiringi perbaikan data dan kesiapan sistem.

Ia mengkhawatirkan akan muncul kondisi di mana masyarakat enggan berobat karena keterbatasan biaya.

“Jangan sampai kita menyaksikan saudara-saudara kita terbaring sakit di rumah, hanya ditemani keluarga yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bukan karena tidak ingin berobat, tetapi karena tidak punya akses,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan potensi dampak paling fatal dari kebijakan tersebut, yakni hilangnya nyawa akibat keterbatasan akses layanan kesehatan.

“Ini menyangkut nyawa. Jangan sampai ada masyarakat yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi haknya,” katanya.

Ia juga menggambarkan beban emosional yang mungkin dihadapi masyarakat jika kebijakan ini diterapkan tanpa kesiapan.

“Bayangkan seorang ayah yang hanya bisa melihat anaknya sakit tanpa mampu membawa ke rumah sakit. Atau seorang ibu yang menahan rasa sakit karena takut biaya. Ini bukan sekadar cerita, ini kenyataan yang bisa terjadi jika kita tidak hati-hati,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Gusmawi berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara bijak dengan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat. Ia meminta perbaikan data desil secara menyeluruh, penundaan kebijakan hingga sistem siap, serta jaminan bahwa tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan.

“Kita semua ingin Aceh maju. Tapi kemajuan itu harus dimulai dari memastikan rakyatnya tetap hidup dan sehat,” tutupnya.

Dilansir Nukilan.id, Gusmawi Mustafa adalah seorang birokrat dan tokoh pegiat sosial kemanusiaan asal Aceh. Ia dikenal luas sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan serta aktif mengabdi sebagai relawan, Ketua Blood For Life Foundation (BFLF) Aceh Selatan, dan Koordinator Yayasan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh wilayah Barat Selatan.(xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

UIN Ar-Raniry Siap Jadi Pelopor Zona KHAS di Lingkungan Kampus Aceh

0
Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahnan, M.Ag. (Foto: Humas UIN Ar-Raniry)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menyatakan kesiapan menjadi pelopor implementasi Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di lingkungan perguruan tinggi di Aceh.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman, menyebut penunjukan kampus tersebut sebagai lokasi pengembangan Zona KHAS merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem halal di lingkungan akademik.

“Penunjukan UIN Ar Raniry Banda Aceh sebagai lokasi pengembangan Zona KHAS menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem halal di lingkungan akademik dan memperkuat posisi sebagai kampus unggulan berbasis syariah,” kata Mujiburrahman kepada media di Banda Aceh, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan Zona KHAS akan difokuskan pada kantin dan area strategis kampus dengan memperhatikan aspek kelayakan, kebersihan, serta kemudahan akses bagi sivitas akademika.

“Ini bukan hanya program, tetapi bagian dari penguatan identitas UIN Ar-Raniry sebagai kampus berbasis keislaman yang terintegrasi dengan praktik ekonomi syariah,” katanya.

Pihak kampus juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar implementasi program tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, Prof Syahrizal Abbas, menilai UIN Ar-Raniry memiliki potensi besar menjadi model pengembangan Zona KHAS di Aceh.

“UIN memiliki kekuatan akademik dan sumber daya yang mendukung pengembangan ekosistem halal, termasuk program studi terkait industri halal,” katanya.

Ia menambahkan, Zona KHAS merupakan program nasional yang bertujuan memastikan produk dan layanan di suatu kawasan memenuhi standar halal, aman, dan sehat secara terintegrasi.

Perwakilan Bank Indonesia Aceh, M Ilham Wiratama, menilai kehadiran Zona KHAS di UIN Ar-Raniry tidak hanya memperkuat ekosistem halal, tetapi juga membuka peluang riset dan inovasi bagi mahasiswa.

“Ini bisa menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dalam mengembangkan ekonomi syariah, sekaligus mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS,” kata Ilham Wiratama.

UIN Ar-Raniry diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga role model dalam pengembangan Zona KHAS di tingkat regional hingga nasional.

Deklarasi komitmen pengembangan Zona KHAS di lingkungan perguruan tinggi dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah Aceh pada akhir April 2026.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wagub Aceh Buka Rakor MPU 2026, Tekankan Peran Ulama Jaga Syariat dan Stabilitas Sosial

0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota se-Aceh, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Amatan Nukilan.id, Wagub dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada MPU Aceh atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah dan berdampak.

Menurutnya, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.

“Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.

Ia menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fadhlullah berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan dapat berperan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.

Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar program tersebut lebih tepat sasaran, berdasarkan data sosial ekonomi yang lebih akurat.

“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan tetap terjamin,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan dukungan para ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemerintah Aceh pun memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Mengakhiri sambutannya, Fadhlullah berharap rakor tersebut mampu melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan keumatan ke depan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News