Beranda blog Halaman 1293

YBHA Sebut 17 Pasangan Bercerai Setiap Hari di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi perceraian. (Foto: Net)

Nukilan.id – Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Peutuah Mandiri merilis data yang mengkhawatirkan terkait tingginya angka perceraian di Aceh. 

Dalam periode Januari sampai Desember 2023, YBHA mencatat sebanyak 6091 pasangan yang mengajukan proses perceraian di seluruh Aceh. Data tersebut diperoleh dari Mahkamah Syar’iya aceh.

“Jika dihitung dengan acuan dalam setahun 365 hari, maka ada 17 pasangan yang bercerai setiap harinya. Perceraian ini terbagi dalam 2 katagori, baik cerai gugat maupun cerai talak,” ungkap Manajer Kasus dan Advokasi YBHA, Vatta Arisva, pada Sabtu (20/1/2024).

Vatta menyebutkan lima daerah yang tertinggi permohonan perceraian diantaranya Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Bireuen.

Vatta Arisva menekankan bahwa anak-anak pasca perceraian memiliki potensi sebagai penyumbang angka permasalahan sosial di masa mendatang. 

“Anak-anak pasca perceraian tersebut berpotensi sebagai penyumbang angka permasalahan sosial berikutnya dikemudian hari jika tidak ditangani secara serius,” katanya.

YBHA Peutuah Mandiri menyatakan keprihatinan terhadap situasi ini dan menekankan perlunya peran aktif lembaga peradilan dalam memitigasi tingginya angka perceraian. 

Oleh karena itu, YBHA mendesak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuka ruang terbuka bagi pasangan yang akan menikah, guna membicarakan potensi perbedaan pandangan, pekerjaan, dan hal lain yang bisa memicu masalah di masa depan.

“KUA sebagai corong awal perkawinan, sudah semestinya mendorong upaya penyadaran praperkawinan bagi setiap pasangan yang akan menikah,” katanya.

YBHA Peutuah Mandiri juga menekankan perlunya lembaga konsultasi permasalahan keluarga yang intens untuk memberikan bantuan konseling sebelum pasangan mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar’iyah. [Rjf]

Komnas Perempuan Ingin Ada Keterwakilan Penyandang Disabilitas Jadi Polwan

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriani senang mendengar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan inklusif untuk para penyandang disabilitas menjadi anggota polisi.

Menurutnya, langkah Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 telah memberikan kesempatan kelompok disabilitas mengikuti seleksi.

“Senang sekali mendengar kabar ini, tentu kita apresiasi,” kata Andy, Sabtu (20/1/2024).

Andy berharap ada keterwakilan penyandang disabilitas menjadi polisi wanita (polwan). Sehingga kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan bisa terlayani dengan memperhatikan kebutuhan khusus.

Selain itu kata Andy, Komnas Perempuan juga berharap kebijakan merekrut penyandang disabilitas dapat berkelanjutan.

“Semoga menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan juga dapat diterapkan pada rekrutmen polwan agar kebutuhan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembinaan kondisi aman bisa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan,” tandasnya.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Polda Sumatera Selatan telah merekrut penyandang disabilitas menjadi ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 ini. “Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis,” kata Dedi kepada wartawan Selasa (16/1) kemarin.

Untuk tahun ini kata Dedi, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara dan tamatan perguruan tinggi mengikuti SIPSS. Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya.

“Sebagai referensi pada 3 negara maju yang menerima polisi dari penyandang disabilitas antara lain Australia, Amerika Serikat dan Inggris,” ucapnya

Perekrutan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2024 untuk penyandang disabilitas dibuka mulai 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi Polri. []

Rektor Unmuha Buka Turnamen Bola Voli Piala Dekan Cup Fakultas Ekonomi 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor Unmuha Dr. Aslam Nur membuka Open Turnamen Bola Voli Piala Dekan Cup Fakultas Ekonomi Unmuha 2024. (Foto: Nukilan/Reji)

Nukilan.id – Rektor Universits Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Dr. Aslam Nur, M.A, membuka “Open Turnamen Bola Voli Piala Dekan Cup Fakultas Ekonomi Unmuha 2024, yang diikuti Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Banda Aceh dan Aceh Besar.

Turnamen yang digelar selama tujuh hari ini berlangsung di Lapangan Voli Unmuha, Banda Aceh, mulai Sabtu, 20 hingga 27 Januari 2024.

Dalam turnamen ini, terdapat 16 tim putra dan 8 tim putri dari berbagai SMA di Banda Aceh dan Aceh Besar. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp 19 Juta rupiah.

Dalam sambutannya, Rektor Aslam Nur menyampaikan rasa terima kasih kepada kepala sekolah yang telah mengirimkan tim siswa-siswi untuk berpartisipasi. Ia juga memberikan apresiasi kepada Dekan dan jajaran fakultas atas inisiatif positif dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga ini.

“Saya pikir ini adalah salah satu kegiatan positif yang tidak hanya bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah, tetapi juga mendukung program pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari kehidupan kita,” kata Aslam Nur.

Rektor Unmuha berharap agar para peserta dan dewan guru pendamping dapat menjaga kelancaran dan keberlangsungan turnamen ini. 

“Turnamen ini tidak hanya tentang hadiah, tetapi bagaimana kita bisa bersaing dengan sportif. Kita harus saling menjaga silaturahim antar sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, kata Rektor melalui kegiatan ini, siswa-siswi dapat tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke UNMUHA yang menawarkan 7 fakultas dan 20 program studi.

“Sekarang ini, kuliah tidak ada bedanya antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Semua sama, aturannya sama, yang membedakan hanya di akreditasi. Unmuha memiliki akreditasi institusi yang baik sekali, sehingga saya mengajak siswa dan guru untuk menjadikan Unmuha sebagai pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” pungkasnya. [Rjf]

Kasus Caleg PKS Kena Bogem, Wakil Ketua DPP PA: Kami Wajib Bela Kader PA

Penulis
Redaksi
-
0
DPP Partai Aceh pastikan memberikan bantuan hukum untuk Mak Lan terkait pemukulan terhadap Caleg DPRK Aceh Utara. (Foto: Dok. PA)

Nukilan.id – Wakil Ketua DPP Partai Aceh (PA), Dr Nurlis Effendi, memastikan memberikan bantuan hukum kepada MDI alias Mak Lan, panitia Pembangunan Masjid Babussalam Simpang Keuramat, Aceh Utara. 

“Beliau (Mak Lan) adalah kader Partai Aceh. Partai Aceh wajib membantu kadernya dalam kondisi apapun,” kata Dr Nurlis di Banda Aceh, Sabtu (20/01/2024). 

Pernyataan Dr Nurlis berkaitan dengan pemukulan terhadap Denny Safrizal akrab disapa Tgk Abang Caleg DPRK Aceh Utara yang diduga dilakukan Mak Lan. 

Nurlis menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima Partai Aceh, persoalan ini dipicu oleh ulah Denny Safrizal yang memasang atribut dan umbul partainya di pagar Masjid Babussalam Simpang Keuramat pada Sabtu (13/1/2024) sekitar pukul 14.30 WIB.

“Itu kan tidak boleh, melanggar peraturan. Masjid tidak boleh dijadikan tempat kampanye politik,” kata Nurlis. “Karena itu, Ketua Panitia Pembangunan Mesjid meminta agar umbul-umbul parta dicopot.”

Namun, kata Nurlis, caleg PKS tersebut ngotot menentang dan mengeluarkan kata-kata: “coba turunkan mau saya lihat siapa yang berani.” 

Tak ingin berkepanjangan, Mak Lan, meninggalkan warung kopi tempat adu mulut terjadi. Ternyata, Denny membuntuti Maklan. Menurut beberapa saksi mata, Denny membawa benda tumpul. 

“Wajar jika Mak Lan berupaya membela diri,” kata Nurlis. Karena itu, Mak Lan meraih sebuah golok dari dalam mobilnya seraya bertanya kepada Denny, “apa ingin bertarung dengan saya?”

Sejumlah warga yang ada di lokasi melerai. Mak Lan kembali ke warung sambil minum kopi. Selang beberapa saat, Geuchik Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Keuramat Aceh Utara Izwar Fuadi melintas di depan warung kopi tersebut. 

Mak Lan menyapanya sembari bertanya apakah boleh memasang umbul-umbul partai di pekarangan mesjid. Geuchik pun menyuruh sang caleg menurunkan umbul-umbul partai yang dipasang di pagar mesjid itu.

Denny bukannya mengikuti permintaan geuchik, malah mengajaknya berduel. Rupanya Mak Lan kehilangan kesabarannya. Maka bogem mentah Mak Lan pun mendarat ke wajah Denny. 

Dari kronologi kasus tersebut, Nurlis menyimpulkan bahwa Denny memancing emosi Mak Lan dan geuchik. “Itu cara berpolitik tidak baik, ya seperti playing victim. Itu bagian dari politik kotor untuk menyudutkan Partai Aceh,” kata Nurlis.

Perkara tersebut kini ditangani pihak kepolisian setempat. “Kami memastikan membela kader Partai Aceh, dan memberikan bantuan hukum untuk beliau,” kata Nurlis. 

Bagaimanapun, kata Nurlis, geuchik dan kader Partai Aceh seperti Mak Lan sudah berupaya melarang politisi menggunakan masjid menjadi ajang berpolitik. “Tempat-tempat ibadah itu jangan dijadikan ajang dagang politik,” kata Nurlis.

Bahkan, kata Nurlis, masjid tidak boleh dijadikan sarana rayuan gombal politisi. “Masjid itu tempat suci umat Islam, tempat beribadah, bukan tempat bagi politisi untuk menggombali Masyarakat,” kata Nurlis.[]

Laju Deforestasi Indonesia Terbesar Keempat di Dunia

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

Nukilan.id – Indonesia, Brasil, dan Kongo adalah tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Seluas 52 persen hutan hujan tropis dunia berada di ketiga negara ini. 

Berdasarkan data World Resources Institute, Brasil memiliki hutan hujan tropis seluas 315,4 juta hektar. Sekitar 80 persen berada di di wilayah Amazon. Sementara Kongo seluas 98,8 juta hektar dan Indonesia 83,8 juta hektar. 

Sejak 2000, ketiga negara ini kehilangan luas hutan hingga jutaan hektar setiap tahun. Penebangan hutan untuk menghasilkan komoditas menjadi alasan utama.

Penebangan ini biasa dilakukan untuk industri, pertambangan, perkebunan, dan peternakan. Secara umum, laju deforestasi yang paling luas secara berurut: Brasil, Kongo, Bolivia, kemudian Indonesia.

Laporan bersama Indonesia, Brasil, dan Kongo bekerjasama dengan lembaga Earth Insight menyimpulkan bahwa kerusakan hutan dunia didominasi oleh eksplorasi bahan bakar fosil, pertambangan, dan ekspansi industri. 

Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung mengatakan, lahan hutan primer Indonesia tercatat berkurang 270 ribu hektar pada 2020, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 323,6 ribu hektar.

 Berdasarkan analisis Auriga Nusantara, dari 83,8 juta hektar hutan alam di Indonesia saat ini hanya 16,2 juta hektar (19,4 persen) yang dilindungi secara hukum dan berada dalam kawasan konservasi. 

Hampir 23 juta hektar hutan diberikan untuk konsesi ekstraktif termasuk 7.3 juta hektar (8,7 persen) untuk konsesi konversi hutan (perkebunan kayu, kelapa sawit dan pertambangan) dan 15,6 juta hektar (18,6 persen) untuk konsesi penebangan pohon yang menurunkan kualitas hutan hutan. 

“Sebagian besar hutan alam (44,7 juta hektar atau 53,4 persen) merupakan hutan alam rentan untuk diberikan konsesi ekstraktif oleh pemerintah,” ungkap Timer di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Timer menambahkan, hampir setengah dari konsesi nikel (untuk kendaraan listrik) di Indonesia tumpang tindih dengan hutan alam. 

Pada 2021, Indonesia, Brasil dan Kongo mulai menjalin kerja sama trilateral, antara lain tentang pengurangan deforestasi, manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Kemudian pengelolaan dana iklim, administrasi pertanahan berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan bioprospeksi, serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Ketiga negara itu membentuk aliansi Forest Power for Climate Action di mana mereka akan memimpin negara-negara tropis lain di regional mereka, Indonesia untuk Asia Tenggara, dalam mempengaruhi negosiasi iklim. 

Indonesia, Brasil dan Kongo bisa jadi poros dunia menghadapi ancaman emisi gas rumah kaca yang berujung pada pemanasan global dan perubahan iklim ekstrim bagi seluruh bumi. “Indonesia, Brasil dan Kongo bersama-sama bisa mengontrol dan mengatur harga karbon di pasar karbon dunia,” tuntas Timer.

Sumber: Kompas

Daftar 15 Menteri yang Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang tahunan MPR yang berlangsung di gedung DPR tersebut. (Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Nukilan.id – Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengungkapkan setidaknya ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dia menyebutkan, total ada 15 menteri yang berpotensi mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Kira-kira 15 lah,” kata Faisal dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia, seperti dikutip Jumat (19/1/2024).

Faisal menjabarkan, selain dua orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.

Selanjutnya, ada satu menteri dari NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kemudian, ada pula Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Ia mengatakan, mundurnya sejumlah menteri dalam suatu kabinet di Indonesia bukanlah hal baru terjadi. Sebab, saat masa pemerintahan Presiden Soeharto juga pernah terjadi. Saat itu menurutnya belasan menteri juga mundur menyebabkan Soeharto juga ikut mundur.

“Kemudian Pak Harto nya mundur juga Karena dia sudah, ya saya mau kerja bagaimana lagi,” kata Faisal.

Menurut Faisal, mundurnya para menteri itu selain karena arah politik yang berseberangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2024 yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu juga disebabkan banyaknya intervensi politik yang dilakukan Jokowi terhadap tugas pokok dan fungsi mereka.

Akibatnya, beberapa menteri yang berlatar belakang teknokrat dan menjunjung nilai etika dan moral tertentu tidak sanggup menyikapi intervensi politik tersebut.

“Nah teknokrat itu memiliki standar nilai etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan dia bilang sorry enggak mau, tidak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silahkan saya mundur,” tuturnya.

“Karena ekonom nonekonom juga teknik segala macam ya ada standar nilai, standar keilmuan, menurut saya standar keilmuan itu, standar itu sudah dilewati, jadi sudah melampaui batas,” tegas Faisal.

Sumber: CNBCIndonesia

Dukung UMKM, Klinik E-Katalog Lokal Resmi Dibuka di Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto memotong pita dalam acara Launching e-katalog lokal Aceh Besar di Gedung Mal Pelayanan Publik, Lambaro, Aceh Besar pada Jum’at 19 Januari 2024. (Foto: Dok. Humas Aceh Besar)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, resmi membuka klinik layanan konsultasi dan pendampingan untuk pendaftaran Etalase Katalog (E-Katalog) lokal di Gedung Mall Pelayanan Publik Aceh Besar, Jum’at (19/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Iswanto menyampaikan apresiasi kepada semua yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan launching tersebut. Ia menyampaikan harapannya terhadap dampak positif klinik E-Katalog lokal terhadap UMKM dan home industri di Kabupaten Aceh Besar.

“Tentunya dengan adanya Klinik e-katalog lokal ini akan menjadi semangat baru bagi UMKM dan home industri lokal yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk terus mengembangkan usahanya,” ujarnya.

E-Katalog ini merupakan aplikasi belanja online yang dikelola oleh Pemkab Aceh Besar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Iswanto menjelaskan pengadaan barang dan jasa harus melalui E-Katalog, mendukung UMKM di Aceh Besar.

“Kami tidak memaksa, kalau bisa beli produk lokal kenapa harus produk luar,” imbuh Iswanto, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog.

Melalui E-Katalog, para pelaku usaha lokal dapat mendaftarkan dan menayangkan produknya, yang kemudian menjadi pilihan untuk pemerintah pusat maupun provinsi dalam belanja daring. Iswanto menekankan bahwa E-Katalog merupakan upaya untuk meningkatkan belanja produk lokal.

“Klinik E-Katalog Lokal ini merupakan Klinik E-Katalog yang pertama dari 23 Kabupaten/Kota Se-Aceh dan Aceh Besar satu-satunya Kabupaten yang telah meresmikan E-Katalog lokal ini,” tambahnya.

Dalam perkembangan terakhir, Iswanto menyebutkan sudah ada 22 jenis etalase/komoditas, 1480 produk, dan 61 transaksi dengan total nominal Rp. 3.238.457 miliar melalui E-Katalog lokal Aceh Besar.

Dirinya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan belanja produk UMKM Aceh Besar melalui E-Katalog lokal, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhir sambutannya, Iswanto menyatakan harapannya kerja positif ini dapat dipertahankan, meningkatkan inovasi, dan membawa dampak positif terhadap transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Mudah-mudahan kerja positif ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi berbagai inovasi lainnya,” pungkasnya. []

Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” tandasnya.

Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.

“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.

“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.

“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.

Amarah Akan Demo Kejati Aceh Tuntut Penetapan Tersangka Korupsi Irigasi Sigulai

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator Amarah, Aldi Irawan. (Foto: Dok. Pribadi Aldi)

Nukilan.id – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat dan Buruh (Amarah) Simeulue mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi lahan irigasi Desa Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Simeulue. Saat ini kasus tersebut masih bergulir di Kejati Aceh dan sudah masuk ke tahap penyidikan dan pemeriksaan 42 orang saksi.

Koordinator Amarah, Aldi Irawan mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya bersama sejumlah rekan aliansi akan melakukan aksi demonstrasi di Kejati Aceh guna menuntut penetapan terasangka korupsi lahan di irigasi tersebut.

“Kita akan segera lakukan aksi di Kejati Aceh untuk memastikan segera ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pembelian lahan irigasi di Sigulai,” ujar Aldi kepada Nukilan, Jumat (19/1/2024).

Aldi menambahkan, atas perbuatan penyelewangan anggaran ini dinilai telah merugikan masyarakat di Simeulue. Hal ini mengakibatkan pengerjaan pembangunan bendungan irigasi itu jadi terbengkalai. Karena itu, dia berharap agar Kejati Aceh segera menetapkan tersangka dalam kasus ini sehingga proses hukum dapat terus berjalan.

“Dalam waktu dekat kita pastikan, jika Kejati Aceh tak segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, kami bersama rekan lainnya akan melakukan aksi demo di Kejati Aceh,” kata Aldi. [Sammy]

Irmawan Pastikan Pembangunan Embung Air Bersih di Desa Bayu Seulimum

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPR RI Irmawan saat meninjau lokasi rencana pembangunan Embung yang berjarak lebih kurang 5 kilometer dari pusat Desa Bayu, Kamis 18 Januari 2024. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Masyarakat Desa Bayu, Seulimum, Aceh Besar meminta kepada Anggota DPR RI asal pemilihan Aceh 1 H. Irmawan, S. Sos, MM untuk memperjuangkan pembangunan Embung, atau penampungan air di Palung Alu Ie, Desa Bayu, SEULIMUM, Aceh Besar.

“Bila Embung itu terbangun tahun ini, maka seluruh Kecamatan Seulimum dapat menikmati aliran air bersih,” kata Kepala Mukim Desa Lamkabeu, Bayu, Seulimum, Aceh Besar, Maimun, saat bersilaturahmi dengan Irmawan dan meninjau lokasi rencana pembangunan Embung yang berjarak lebih kurang 5 kilometer dari pusat Desa Bayu, Kamis (18/1/2024).

Irmawan hadir di Desa Bayu bersama Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh, Iskandar, ST, SP guna meninjau langsung lokasi sungai yang akan menjadi pusat penampungan air terbesar di Seulimum.

“Kita berharap pembangunan Embung bisa selesai tahun ini atau tahun 2025 mendatang. Kita tunggu hasil survei lokasi dari Balai, agar kita tahu besaran anggaran yang diusul. Soal anggaran nanti urusan kami di DPR, dan masalah teknis akan ditangani pihak Balai,” kata Irmawan.

Irmawan menyebut, keberadaan Embung sangat diperlukan apalagi di daerah Seulimum yang banyak lahan persawahan yang perlu dialiri air, agar produksi padi menungkat.

“Saya Komit dengan daerah ini, apalagi pembangunan Embung sangat berharga untuk masyarakat di Seulimum,” ujarnya. “Akan kita perjuangkan secepatnya,” ujar Irmawan.

Sementara Kepala Seksi keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Iskandar pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya sangat mendukung pembangunan Embung, sejauh didukung DPR RI. []

1...1,2921,2931,294...2,566Halaman 1,293 dari 2,566

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id