Beranda blog Halaman 128

Pemulihan Pascabanjir di Aceh Dinilai Belum Optimal, Masalah Data hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

Penulis
Akil
-
0
Proses perbaikan jembatan hancur terdampak bencana di Aceh (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemulihan sosial dan ekonomi korban banjir di Aceh dinilai masih menghadapi berbagai hambatan mendasar. Permasalahan tata kelola data hingga lambannya pembangunan infrastruktur disebut menjadi faktor utama yang menghambat percepatan penanganan pascabencana.

Hal itu disampaikan oleh Raihal Fajri, aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Katahati Institute, saat diwawancarai Nukilan.id pada Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, persoalan paling krusial terletak pada lemahnya sistem pendataan yang berdampak langsung pada ketidaktepatan intervensi pemerintah di lapangan.

“Salah satu contohnya soal lahan. Lahan pertanian yang terdampak banjir itu kan berujung pada rusaknya ekonomi masyarakat,” katanya.

Menurut Raihal, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak wilayah terdampak. Karena itu, kerusakan lahan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memperpanjang masa pemulihan ekonomi warga.

Namun, ia menyoroti bahwa hingga saat ini, pendataan terhadap lahan terdampak belum dilakukan secara terintegrasi antarinstansi.

“Nah, pendataan terhadap lahan-lahan pertanian ini seharusnya dilakukan secara sinergis antarinstansi. Misalnya antara dinas pertanahan dan dinas pertanian. Sekarang memang sudah ada lembaga seperti satgas yang dibentuk, tapi mekanisme pendataannya masih parsial, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ini yang akhirnya menjadi kendala,” ungkapnya.

Selain persoalan data, Raihal juga menyinggung lambannya pembangunan fasilitas penunjang ekonomi, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi distribusi barang.

Ia menilai, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga memicu persoalan ekonomi yang lebih luas, termasuk inflasi di sejumlah daerah.

“Padahal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Kita lihat wilayah tengah Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, itu menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Aceh. Salah satu penyebabnya adalah akses jalan dan jembatan yang belum memadai,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat biaya distribusi logistik menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang.

“Akibatnya, distribusi barang ke daerah tengah menjadi mahal, sehingga harga barang meningkat dan memicu inflasi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius, baik bagi Pemerintah Aceh maupun satgas nasional,” pungkas Raihal.

Tak hanya itu, persoalan hunian bagi korban banjir juga dinilai belum tertangani secara sistematis. Raihal menyebut, meskipun sejumlah wilayah telah ditetapkan sebagai zona merah, langkah konkret untuk relokasi warga masih berjalan lambat.

Situasi ini memunculkan inisiatif mandiri dari masyarakat, meskipun tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Memang ada upaya penyediaan lahan, tapi masyarakat juga akhirnya bergerak sendiri, secara swadaya membuka jalan dan membangun akses,” jelas Raihal.

Lebih mengkhawatirkan, kata dia, sebagian warga bahkan memilih kembali ke kawasan rawan bencana akibat belum tersedianya hunian tetap yang layak.

“Bahkan sekarang, ada masyarakat yang kembali ke wilayah red zone. Ini tentu berbahaya dan menunjukkan bahwa penanganan belum tertib. Padahal, bencana seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Artinya, pemerintah harus memastikan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak terus berulang,” tutupnya.

Raihal menegaskan, pengalaman bencana yang berulang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem penanganan secara menyeluruh, mulai dari pendataan, koordinasi lintas sektor, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan hunian bagi korban. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Aryos Nivada Sebut Langkah Pemerintah Pascabencana Layak Diapresiasi, tapi Belum Maksimal

Penulis
Akil
-
0
Aryos Nivada
Pendiri Jaringan Survei Inisiatif dan Lingkar Sindikasi, Aryos Nivada. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah menyebut sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana hidrometeorologi dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Namun, sejauh mana respons yang diberikan sebanding dengan skala bencana tersebut masih menjadi sorotan.

Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai pemerintah tidak serta-merta menetapkan status wilayah terdampak tanpa dasar yang jelas. Ia menegaskan, setiap klasifikasi yang disampaikan tentu melalui sejumlah indikator terukur.

“Dasar itu biasanya mengacu pada indikator seperti tingkat kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, luas cakupan wilayah terdampak, dan parameter lainnya,” katanya saat diwawancarai Nukilan.id pada Jumat (17/4/2026).

Menurut Aryos, jika merujuk pada indikator tersebut, wilayah-wilayah yang disebut pemerintah memang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut sejumlah daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, hingga Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai kawasan dengan dampak signifikan.

“Dari situ, saya melihat apa yang disampaikan pemerintah terkait wilayah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, hingga Aceh Tengah dan Bener Meriah memang sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Pengamatan tersebut, kata Aryos, tidak hanya berbasis data, tetapi juga hasil peninjauan langsung yang memperkuat validitas klaim pemerintah.

Menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian antara respons pemerintah dan skala bencana, Aryos mengajak untuk melihat persoalan ini secara lebih komprehensif, dengan membedakan peran pemerintah pusat dan daerah.

“Terkait pertanyaan apakah respon pemerintah sudah sebanding dengan skala bencana, itu perlu dilihat dari dua sisi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menilai, dalam konteks saat ini, respons yang diberikan masih belum sepenuhnya optimal, meskipun tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan yang dihadapi pemerintah.

“Sejauh ini, menurut saya, respon yang diberikan masih tergolong terbatas. Namun, kita juga harus memahami bahwa pemerintah bekerja berdasarkan kapasitas yang dimiliki, baik dari sisi keuangan maupun sumber daya yang tersedia,” ungkap Aryos.

Di sisi lain, Aryos tidak menampik adanya dampak positif dari berbagai langkah yang telah diambil. Ia menilai, upaya pemerintah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak, meskipun belum tentu memenuhi seluruh ekspektasi publik.

“Apakah langkah pemerintah sudah berarti bagi para korban? Ya, tentu ada nilai positifnya. Tetapi apakah sudah memenuhi harapan atau memberikan kepuasan penuh? Belum tentu. Yang jelas, langkah-langkah yang diambil pemerintah patut diapresiasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah program konkret yang telah dijalankan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah krisis.

“Kita melihat adanya upaya nyata, seperti pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), penyaluran jatah hidup (jadup), hingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Artinya, pemerintah tidak tinggal diam,” sebut Aryos.

Meski demikian, Aryos menegaskan bahwa penilaian akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut.

“Tinggal bagaimana masyarakat menilai apakah langkah-langkah tersebut sudah cukup atau belum dalam menangani bencana dan pascabencana,” tutupnya.

Dengan demikian, respons pemerintah terhadap bencana di Aceh masih menyisakan ruang evaluasi, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan korban secara menyeluruh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pengamat Sebut Ekonomi Kerakyatan Berpeluang Jadi Penopang Utama Perekonomian Aceh

Penulis
Akil
-
0
Uqra Fhalin Fharabi M.E, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Aceh Strategy Advisory (ASA). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketidakpastian ekonomi global yang kian menguat, ditambah tekanan perubahan iklim, mulai dirasakan hingga ke daerah. Di Aceh, situasi ini semakin kompleks setelah bencana yang melanda pada akhir 2025 lalu, yang turut mengguncang sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi kerakyatan—sektor yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Aceh.

Menjawab hal itu, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Aceh Strategy Advisory (ASA), Uqra Fhalin Fharabi M.E, menilai bahwa secara fundamental, ekonomi rakyat di Aceh masih memiliki daya tahan.

Uqra mengatakan bahwa Ekonomi kerakyatan di Aceh pada dasarnya memiliki fondasi yang cukup kuat karena ditopang oleh sektor riil seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro.

“Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa tekanan global, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga disrupsi rantai pasok, ditambah dengan dampak perubahan iklim, telah meningkatkan tingkat kerentanan sektor ini,” ungkap Uqra pada Jumat (17/4/2026)

Ia menekankan bahwa tekanan tersebut bukan sekadar tantangan jangka pendek, melainkan sinyal perlunya perubahan mendasar dalam cara ekonomi kerakyatan dijalankan.

“Ke depan, prospeknya tetap positif, tetapi dengan catatan harus ada transformasi. Ekonomi kerakyatan tidak bisa lagi berjalan secara konvensional,” jelasnya.

Menurutnya, transformasi yang dimaksud bukan hanya pada cara produksi, tetapi juga pada pola pikir dan pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Uqra berujar bahwa ekonomi harus didorong berbasis produktivitas, adaptif terhadap iklim, dan terintegrasi dengan teknologi.

“Misalnya, petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga bagian dari rantai nilai yang lebih luas. Jika transformasi ini berhasil, ekonomi kerakyatan justru bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi Aceh di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di tengah tekanan yang ada, ekonomi kerakyatan tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk tumbuh lebih kuat—selama mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Tak Dapat Alokasi TKD, Bupati Aceh Barat Pertanyakan Dasar Kebijakan TAPA

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi. (Foto: Pemkab Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, mengungkapkan kekecewaannya setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Aceh yang tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Dari total alokasi TKD sebesar Rp824 miliar untuk seluruh kabupaten/kota di Aceh, tidak ada bagian yang dialokasikan untuk Aceh Barat. Kondisi ini dinilai tidak adil, terlebih karena tidak disertai penjelasan resmi yang transparan dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Tarmizi menjelaskan, alasan yang disampaikan pihak provinsi adalah karena Aceh Barat tidak masuk kategori daerah terdampak musibah. Dengan demikian, daerah tersebut hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total penyesuaian DOKA provinsi senilai Rp75 miliar.

Menurutnya, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan di Aceh Barat tidak kalah mendesak dibandingkan daerah lain. Ia juga menyinggung rencana sebelumnya terkait dana PORA sebesar Rp80 miliar untuk pembangunan rumah sakit regional yang batal direalisasikan tanpa kejelasan prosedur, lalu dialihkan ke skema TKD yang juga tidak diterima Aceh Barat.

Saat berada di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026), Tarmizi menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penentuan alokasi anggaran. Ia meminta penjelasan mengenai indikator, rumus, dan dasar kebijakan yang digunakan dalam distribusi TKD.

Meski telah mengajukan pertanyaan kepada TAPA, ia mengaku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketidakjelasan tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, apalagi pola serupa disebut pernah terjadi sebelumnya.

Tarmizi menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi terkait kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut, demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik yang lebih luas.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh sempat memberikan arahan agar Aceh Barat mendapat perhatian khusus dalam pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan alokasi anggaran saat ini dinilai belum mencerminkan komitmen tersebut.

Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan fokusnya adalah memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat agar memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan. Ia juga menyatakan tidak akan membawa persoalan ini ke ranah lebih tinggi, namun tetap menuntut transparansi dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

Kondisi ini memicu kegelisahan di kalangan masyarakat dan aparatur daerah Aceh Barat yang merasa wilayahnya belum mendapatkan perlakuan yang setara dalam distribusi anggaran.

Tarmizi menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal besaran anggaran, tetapi menyangkut prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Ia berharap Pemerintah Aceh segera memberikan penjelasan resmi serta membuka ruang dialog agar setiap kebijakan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BEM SI Aceh dan DEMA UIN Ar-Raniry Soroti Paradoks Pendidikan, Dorong Reformasi Kebijakan

Penulis
Redaksi
-
0
BEM SI Aceh dan DEMA UIN Ar-Raniry Soroti Paradoks Pendidikan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Aceh bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry menggelar Simposium Pendidikan Aceh sebagai ruang kritik dan refleksi terhadap kondisi pendidikan di daerah yang dinilai masih menyimpan berbagai persoalan mendasar.

Koordinator Wilayah BEM SI Aceh sekaligus Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Tengku Raja Aulia Habibie, menyampaikan bahwa pendidikan di Aceh saat ini berada dalam situasi paradoks. Akses pendidikan dasar tergolong tinggi, namun kualitas, keberlanjutan, serta relevansi pendidikan terhadap kebutuhan daerah masih lemah.

Simposium tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Misbah Hidayat dari Atjeh Movement Institute membahas pendidikan kaum tertindas dalam perspektif Freire dan menyoroti potensi pendidikan sebagai alat reproduksi ketidakadilan. Gilang dari Gerakan Anti Korupsi Aceh mengungkap sejumlah kasus korupsi di sektor pendidikan yang berdampak pada kualitas layanan. Sementara itu, Syarwan Joni dari Dinas Pendidikan Aceh memaparkan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Dari perspektif mahasiswa, Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda, Rifqi Maulana, mengangkat realitas di kampus, terutama terkait ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta menurunnya daya saing lulusan.

Diskusi mengerucut pada sejumlah persoalan utama, seperti tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah, rendahnya kualitas literasi dan numerasi, meningkatnya pengangguran terdidik, serta ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan struktur ekonomi Aceh.

Dalam kesempatan itu, Habibie juga menyoroti ketidakhadiran Komisi VI DPRA yang memiliki fungsi pengawasan di sektor pendidikan. Menurutnya, absennya pihak legislatif dalam forum tersebut mencerminkan lemahnya komitmen politik dalam merespons persoalan pendidikan.

“Di saat ruang diskusi kritis dibuka untuk membahas masa depan pendidikan Aceh, justru pihak yang memiliki kewenangan pengawasan tidak hadir. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, BEM SI Aceh dan DEMA UIN Ar-Raniry menyatakan akan segera menyusun serta menyerahkan policy brief kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Simposium ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan nyata pada sistem pendidikan di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Podcast Kito Angkat Peran Keluarga dan Zakat dalam Mendorong Kemajuan Aceh Selatan

Penulis
Redaksi
-
0
Podcast Kito Angkat Peran Keluarga dan Zakat dalam Mendorong Kemajuan Aceh Selatan. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pembangunan daerah yang kuat dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai fondasi utama masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam Episode Khusus Podcast Kito – Sahabat Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan bertajuk “Keluarga Berdaya, Aceh Selatan Maju: Sinergi PKK dan Gerakan Zakat” yang tayang di Channel YouTube Podcast Kito (Sahabat Zakat), Jumat (17/4/2026) pukul 20.00 WIB.

Podcast ini menghadirkan Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Selatan, Ny. Devi Nafisah Mirwan, yang didampingi Sekretaris TP PKK Hernida, SP, serta dipandu oleh host Sri Kurniati.

Dalam dialog tersebut, Ny. Nafisah menegaskan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, keluarga bukan sekadar unit terkecil masyarakat, melainkan tempat pertama pembentukan nilai-nilai kehidupan.

“Keluarga adalah fondasi utama. Di sanalah anak-anak belajar agama, akhlak, tanggung jawab, dan kepedulian. Jika keluarga kuat, maka masyarakat akan kuat. Jika masyarakat kuat, maka daerah juga akan maju,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai program PKK dirancang untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat hingga ke tingkat gampong sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga dari akar rumput.

Lebih lanjut, Ny. Nafisah menyoroti pentingnya peran perempuan, khususnya ibu, dalam membangun keluarga yang tangguh dan berdaya. Ia menilai, ibu memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama sekaligus penguat moral dan emosional dalam keluarga.

“Di balik keluarga yang kuat, hampir selalu ada seorang ibu yang tidak pernah lelah berdoa, berjuang, dan menguatkan,” ungkapnya.

Karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama PKK, baik melalui peningkatan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga lewat program UP2K, maupun peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Nafisah juga menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan gerakan zakat dalam membantu masyarakat. Ia menyebut, PKK memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sementara zakat merupakan instrumen sosial yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan.

“Zakat bukan hanya membantu orang yang sedang kesulitan, tetapi membuka jalan agar mereka bisa bangkit dan mandiri,” katanya.

Menurutnya, melalui zakat produktif, keluarga yang sebelumnya berada dalam kondisi sulit dapat diberdayakan untuk memiliki usaha, meningkatkan pendapatan, serta membangun kemandirian ekonomi.

Ia juga menegaskan bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari tingkat kepedulian sosial. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan semangat berbagi terus ditanamkan melalui berbagai program PKK yang dijalankan oleh empat kelompok kerja (Pokja).

Di akhir perbincangan, Ny. Nafisah berharap semakin banyak keluarga di Aceh Selatan yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bangkit dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Kita ingin melihat semakin banyak keluarga yang bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu bangkit dan memberi manfaat bagi sesama,” harapnya.

Podcast ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kekuatan keluarga sebagai pondasi utama masyarakat. Melalui sinergi antara PKK dan gerakan zakat, diharapkan lahir lebih banyak keluarga yang mandiri, kuat, dan saling peduli, sehingga tidak ada lagi keluarga yang menghadapi kesulitan sendirian.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Taman Putroe Phang: Ruang Sunyi, Cinta, dan Kejayaan

Penulis
Akil
-
0
Taman Putroe Phang. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | FEATURE – Di jantung Banda Aceh, waktu seakan berjalan lebih lambat ketika senja mulai merayap turun di Taman Putroe Phang. Angin berembus lembut, menyapu dedaunan rindang yang menaungi taman, sementara cahaya keemasan menyelinap di antara pepohonan, menciptakan suasana yang menenangkan sekaligus romantis.

Taman itu tampak hidup, tetapi tidak riuh. Sebuah kolam berada di tengah, dikelilingi pepohonan yang menjulang dan jalur pejalan kaki yang tertata rapi. Di atas permukaan air, bayangan langit senja berpendar pelan.

Di sanalah orang-orang datang, bukan sekadar untuk duduk, melainkan untuk menemukan jeda dari hiruk-pikuk kota.

Namun, Taman Putroe Phang bukan sekadar ruang hijau biasa. Ia menyimpan kisah lama tentang cinta dan kekuasaan.

Dari literatur yang penulis baca, taman ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 untuk permaisurinya, Putri Kamaliah, yang berasal dari Kerajaan Pahang, Malaysia. Di masa itu, taman ini menjadi ruang pribadi, tempat sang putri mengusir sepi ketika sultan sibuk mengurus kerajaan.

Jejak sejarah itu masih dapat dilihat hingga kini. Di tengah taman berdiri bangunan putih yang mencolok, sementara di salah satu sisinya terdapat Pinto Khop, gerbang kecil berkubah yang dahulu menjadi penghubung taman dengan kompleks istana.

Konon, di sinilah Putroe Phang beristirahat setelah berenang, ditemani dayang-dayang istana. Air yang mengisi kolam taman pun berasal dari Krueng Daroy, menambah nuansa alami yang masih terjaga.

Pada Sabtu sore, 11 April 2026, suasana taman terasa seperti apa yang dibaca oleh penulis dari literatur tersebut. Tapi kali ini tampak lebih hangat oleh tawa anak-anak. Zayid (7) dan Althaf (10) berlari riang di antara pepohonan, sesekali berhenti untuk melihat air kolam atau sekadar mengejar bayangan mereka sendiri. Di kejauhan, sang ibu, Liana, mengawasi dengan senyum tenang.

Saat berbincang dengan Liana, ia mengungkapkan bahwa baginya taman ini bukan sekadar tempat rekreasi keluarga. Ia menjadikannya ruang belajar yang hidup bagi anak-anaknya.

“Di sini mereka bukan hanya bermain, tapi juga belajar tentang sejarah Aceh,” ujarnya.

Tak lama kemudian, kedua anak itu menghampiri ibunya dengan napas tersengal. Liana lalu menunjuk ke arah Pinto Khop, menceritakan bagaimana tempat itu dahulu digunakan oleh Putroe Phang. Di tengah penjelasan sederhana itu, sejarah terasa dekat—tidak lagi kaku dalam buku pelajaran, melainkan hadir di ruang terbuka yang bisa disentuh dan dirasakan.

Kini, fungsi taman telah berkembang. Selain menjadi simbol sejarah, Taman Putroe Phang juga menjadi ruang publik yang akrab bagi warga kota. Setiap pagi dan sore, orang-orang datang untuk berolahraga, berjalan santai, atau sekadar menikmati udara yang lebih bersih.

Ridwan, warga Peuniti, mengaku rutin datang untuk berjogging.

“Tempatnya sejuk, nyaman untuk olahraga,” katanya singkat.

Di sisi lain, taman ini juga menjadi magnet bagi para pecinta fotografi. Lanskapnya yang estetis membuatnya kerap dipilih sebagai lokasi berburu foto, bahkan sesi prewedding. Bagi sebagian anak muda, taman ini juga menjadi ruang alternatif untuk belajar dan berdiskusi.

Aisyah, seorang mahasiswi, mengaku betah berlama-lama di taman ini.

“Pohon-pohonnya rimbun, tidak panas. Enak untuk santai setelah kuliah,” katanya, duduk di bangku yang menghadap kolam.

Terletak di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, taman ini menjadi bagian dari jejak panjang kejayaan Kesultanan Aceh yang dahulu membentang di sepanjang Krueng Daroy. Kini, jejak itu tetap hidup, menyatu dengan aktivitas masyarakat modern.

Meski tidak dipungut biaya, fasilitas yang tersedia cukup lengkap. Mulai dari area bermain anak, jalur pejalan kaki, hingga mushalla dan panggung terbuka. Semua itu menjadikan taman ini ramah bagi siapa saja—dari anak-anak hingga orang tua.

Taman ini dibuka setiap hari, dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Namun bagi sebagian orang, waktu terbaik untuk datang adalah saat senja, ketika cahaya perlahan meredup dan angin menjadi lebih sejuk.

Di saat itulah, Taman Putroe Phang menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan. Ia menjadi ruang pertemuan antara masa lalu dan masa kini—tempat di mana sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dirasakan.

Dan di tengah langkah-langkah ringan para pengunjung yang datang dan pergi, taman ini seolah berbisik pelan: bahwa cinta, seperti yang pernah dititipkan Sultan Iskandar Muda kepada Putri Kamaliah, tidak pernah benar-benar hilang—ia hanya berubah wujud, menjadi kenangan yang terus hidup di antara rindangnya pepohonan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

FISIP UMJ dan AMSI Aceh Jalin Kerja Sama Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi

Penulis
Rezi
-
0
Penandatanganan kerja sama antara AMSI Aceh dan FISIP UMJ di Ayani Hotel, Banda Aceh, pada Kamis 16 April 2026. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi menjalin kerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh. Penandatanganan nota kesepakatan (MoA) berlangsung di Hotel Ayani, Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).

Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi UMJ yang juga Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ, Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom, mengatakan kerja sama tersebut membuka peluang kolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam aspek pengajaran, kami melihat AMSI Aceh memiliki anggota yang kompeten di bidang jurnalistik, media, dan penguatan kapasitas media di daerah. Terlebih, AMSI Aceh memiliki positioning yang kuat dalam peliputan bencana,” kata Tria kepada Nukilan usai penandatanganan.

Ia menjelaskan, melalui kerja sama ini, praktisi media yang tergabung dalam AMSI Aceh akan dilibatkan sebagai dosen tamu di lingkungan UMJ. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai praktik jurnalistik, khususnya dalam konteks peliputan di wilayah rawan bencana.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama juga diarahkan pada penguatan riset. Dosen-dosen UMJ didorong untuk melakukan penelitian terkait praktik media dalam peliputan kebencanaan di Aceh, yang memiliki pengalaman panjang sejak peristiwa Tsunami Aceh 2004.

“Pengalaman Aceh dalam menghadapi bencana menjadi laboratorium yang sangat penting untuk kajian komunikasi, khususnya jurnalisme kebencanaan,” kata Tria.

Pada aspek pengabdian kepada masyarakat, kedua pihak sepakat untuk saling berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, baik di Aceh maupun di lingkungan kampus UMJ, termasuk di komunitas-komunitas binaan.

Sementara itu, Ketua AMSI Aceh, Aryos Nivada, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi antara akademisi dan praktisi media menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas jurnalisme, terutama dalam isu kebencanaan.

“Kerja sama ini penting untuk memperkuat kapasitas jurnalis, sekaligus menghadirkan perspektif akademik dalam praktik peliputan di lapangan. Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, sehingga bisa menjadi rujukan nasional dalam pengembangan jurnalisme kebencanaan,” ujar Aryos.

Ia berharap, sinergi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoA, tetapi berlanjut pada program-program konkret yang memberikan dampak bagi penguatan media dan literasi masyarakat.

“Kami ingin kerja sama ini berlanjut dalam program-program konkret yang benar-benar berdampak, baik untuk penguatan media maupun peningkatan literasi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Pengamat Nilai Mitigasi Bencana di Aceh Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Penulis
Rezi
-
0
Pendiri JSI, Aryos Nivada. (Foto: Youtube Jalan Ary Official)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai aspek mitigasi bencana di Aceh maupun secara nasional masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, meskipun daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Menurut Aryos, kegagalan dalam merancang mitigasi bencana menjadi persoalan besar yang tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyebut, pola bencana yang berulang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah antisipatif.

“Ini bukan hanya di Aceh, tapi problem besar secara nasional. Kita gagal dalam merancang mitigasi, padahal bencana itu sifatnya rutin terjadi. Namun, mirisnya, respon pemerintah belum menjadikan mitigasi sebagai skala prioritas,” kata Aryos kepada Nukilan, Kamis 16 April 2026.

Ia menekankan pentingnya adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, khususnya di daerah rawan bencana. Komitmen tersebut, lanjutnya, harus diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai untuk upaya mitigasi.

“Harus ada komitmen bersama secara kolektif untuk duduk serius membahas mitigasi, termasuk mengalokasikan anggaran yang besar,” ujarnya.

Kendati demikian, Aryos tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan pascabencana. Upaya tersebut antara lain pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta penyaluran bantuan jatah hidup (jadup) dan dukungan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Pemerintah tidak berdiam diri. Ada upaya nyata yang dilakukan. Tinggal bagaimana masyarakat menilai, apakah sudah memenuhi harapan atau belum,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari respons cepat, tetapi juga dari kepuasan dan pemulihan jangka panjang yang dirasakan oleh korban.

“Upaya pemerintah dalam tanda kutip tidak berdiam diri tapi ada upaya dilihat secara nyata tinggal bagaimana tafsir dan penilaian masyarakat saja melihat apakah sudah atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan dan penanggulangan bencana, pascabencana itu,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan pascabencana. Ia mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan pengembalian skema menjadi 2 persen guna menopang pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.

“Kami mengusulkan agar dana otsus diperpanjang dan dikembalikan menjadi 2 persen. Ini penting untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Dek Fadh saat konferensi pers di Ayana Hotel, Banda Aceh, Kamis 16 April 2026.

Ia menyebut Aceh telah mengalami berbagai bencana besar, termasuk bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 yang berdampak luas di 18 kabupaten/kota.

“Kalau kita lihat sejarah, Aceh pernah mengalami bencana kemanusiaan akibat konflik selama puluhan tahun hingga perdamaian 15 Agustus 2005. Lalu tsunami 2004 yang mengguncang dunia, dan terbaru bencana hidrometeorologi,” katanya.

Reporter: Rezi

Program “Jemput Mustahiq”, Inovasi Baitul Mal Aceh Selatan Hadirkan Layanan Zakat Lebih Dekat

Penulis
Akil
-
0
Program Jemput Mustahiq. (Foto: Baitul Mal Aceh Selatan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menghadirkan inovasi layanan sosial melalui program “Jemput Mustahiq”, yang kini menjangkau langsung masyarakat di tingkat kecamatan.

Program ini dilaksanakan di lima kecamatan, yakni Labuhanhaji Timur, Sawang, Kluet Utara, Bakongan, dan Trumon Tengah. Langkah ini menjadi upaya menghadirkan layanan zakat dan infak yang lebih dekat, cepat, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa kepada Nukilan.id mengatakan program tersebut bukan sekadar penambahan titik layanan, melainkan bentuk transformasi dalam pelayanan sosial.

“Program Jemput Mustahiq ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kita tidak lagi menunggu masyarakat datang, tetapi kita yang menjemput kebutuhan mereka, memastikan pelayanan zakat dan infak benar-benar dirasakan secara cepat, mudah, dan bermartabat,” ujar Gusmawi.

Ia menjelaskan, program ini memberi kemudahan bagi mustahiq, terutama dalam mengakses layanan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Tapaktuan.

“Selama ini banyak masyarakat harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk mengurus bantuan. Dengan layanan ini, mereka bisa mengakses langsung di kecamatan masing-masing, sehingga lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga,” tambahnya.

Selain mendekatkan layanan, program ini juga mempermudah proses administrasi. Mustahiq dapat melengkapi berkas secara langsung dengan pendampingan petugas, sehingga meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pengajuan hingga realisasi bantuan.

“Tidak hanya dilayani, mustahiq juga didampingi hingga bantuan benar-benar diterima. Ini penting agar tidak ada yang terlewat dan semua berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Gusmawi menambahkan, program ini turut memberikan manfaat luas, mulai dari pemerataan layanan sosial hingga ke gampong, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dan infak, hingga percepatan dampak kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah gampong dan kecamatan juga merasakan kemudahan melalui peningkatan koordinasi, percepatan validasi data, serta penguatan sinergi dengan Baitul Mal.

“Dengan adanya petugas di kecamatan, proses verifikasi bisa dilakukan langsung di lapangan. Ini membuat data mustahiq lebih valid dan program lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Bagi internal Baitul Mal, program ini juga meningkatkan efisiensi kerja, baik dari sisi sumber daya manusia maupun operasional. Monitoring dan evaluasi program dapat dilakukan lebih cepat dan real-time.

Selain itu, berbagai kemudahan lain turut dirasakan, seperti berkurangnya antrean di kantor Baitul Mal di Tapaktuan, percepatan sosialisasi program, serta kemampuan menjangkau wilayah terpencil dan menangani kondisi darurat secara lebih responsif.

Gusmawi menegaskan, program ini merupakan langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah pelayanan yang benar-benar hadir dekat dengan masyarakat, mudah diakses, cepat, dan responsif. Kita ingin memastikan bahwa setiap mustahiq mendapatkan haknya dengan cara yang bermartabat,” tegasnya.

Melalui program Jemput Mustahiq, Baitul Mal Aceh Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan zakat dan infak agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...127128129...2,513Halaman 128 dari 2,513

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id