Beranda blog Halaman 127

Partisipasi Perempuan Aceh Masih Rendah, Didominasi Pekerjaan Tak Penuh Waktu

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi pekerja perempuan. (Foto: thikstockphotos)

Nukilan | Banda Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Aceh masih sangat nyata. Pada Februari 2025, hanya 50,04 persen perempuan usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sementara itu, partisipasi laki-laki jauh lebih tinggi, yakni mencapai 81,29 persen.

Data ini menunjukkan bahwa satu dari dua perempuan usia kerja di Aceh belum berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sebagian besar dari mereka tercatat sebagai bukan angkatan kerja, dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga, berjumlah 733.740 jiwa atau sekitar 71 persen dari total perempuan di luar angkatan kerja.

Bagi perempuan yang bekerja, sebagian besar juga berada dalam pekerjaan yang tidak sepenuhnya stabil. Sebanyak 65,62 persen dari total pekerja perempuan di Aceh tercatat sebagai pekerja informal, yang artinya tidak memiliki perlindungan kerja seperti jaminan sosial, kontrak kerja, dan hak upah yang jelas.

“Lebih dari separuh pekerja perempuan (56,48 persen) tergolong sebagai pekerja tidak penuh waktu alias bekerja di bawah 35 jam per minggu. Sebagian besar di antaranya adalah pekerja paruh waktu, dengan hanya 43,52 persen perempuan yang bekerja secara penuh Waktu,” tulis laporan BPS Aceh, dikutip Nukilan, Minggu (10/8/2025).

BPS menyoroti beban ganda perempuan yang harus mengurus rumah tangga dan bekerja sebagai penyebab rendahnya partisipasi dan kualitas kerja perempuan. Aktivitas mengurus rumah tangga sendiri dalam konsep statistik tidak dikategorikan sebagai pekerjaan.

Perempuan di Aceh banyak bekerja di sektor-sektor yang masih tradisional dan padat karya. Tiga sektor utama yang menyerap tenaga kerja perempuan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 33,0 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 16,88 persen, dan pendidikan sebesar 14,01 persen.

Sektor lainnya adalah industri pengolahan sebesar 9,68 perseb dan penyediaan akomodasi serta makanan minuman sebesar 8,95 pereb. Di sisi lain, hampir tidak ada pekerja perempuan di sektor seperti pengadaan listrik dan gas. []

Reporter: Sammy

Jelang HUT RI ke-80, Prof Didin Nilai Capaian Demokrasi Politik Tak Sejalan dengan Kemajuan Ekonomi

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin, menyoroti kesenjangan antara capaian demokrasi politik dengan perkembangan ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan demokrasi politik yang mapan, bahkan berada di peringkat tiga besar dunia. Namun, pencapaian ini dinilai belum membawa dampak berarti bagi kesejahteraan rakyat.

“Capaian demokrasi politik, sejak tahun 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak,” kata Prof Didin.

“Tapi buat apa itu? Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di pasca reformasi ini,” tambahnya.

Ia mengkritik kebijakan pembangunan era Presiden Joko Widodo yang fokus pada infrastruktur, namun tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kita mediocre, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6 persen di era SBY dan rata-rata 5 persen di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu,” ujarnya.

Prof Didin menilai, salah satu penyebabnya adalah desain regulasi politik yang memungkinkan hubungan transaksional antara pengusaha dan politisi.

“Penerapan UU Politik dan UU Pemilu memungkinkan pembiayaan para pengusaha baik pusat maupun daerah pada kelompok politik, menimbulkan utang pelaku politik pada pengusaha, yang berujung pada 60 persen pejabat terlibat korupsi,” tuturnya.

Lebih jauh, ia mengkritik kondisi penegakan hukum yang dinilainya kerap dijadikan alat politik. “Hukum sekarang menjadi alat untuk memukul lawan politik. Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Itu lah alasan mengapa, sebelumnya saya nyatakan, tidak tertutup kemungkinan indeks oligarki kita yang terburuk. Jadi demokrasi politik itu untuk siapa?”

Prof Didin juga menyinggung meningkatnya jumlah masyarakat miskin, meski data resmi dari BPS maupun Bank Dunia menunjukkan tren yang berbeda. Sebaliknya, kata dia, jumlah orang kaya justru bertambah, bahkan masuk dalam jajaran elite global.

“Seperti Low Tuck Kwong, Prayogo Pangestu, Michael Hartono dan Budi Hartono. Dari hal tersebut bisa dilihat, bahwa kelompok kaya itu semakin kaya,” pungkasnya.

Pengangguran di Aceh Turun, Sebagian Besar Pekerja Masih di Sektor Informal

Penulis
Sammy
-
0
pengangguran
Ilustrasi Pengangguran (Foto: Pinterest)

Nukilan | Banda Aceh – Jumlah pengangguran di Provinsi Aceh pada Februari 2025 tercatat sebanyak 148.803 orang. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 4.000 orang dibandingkan Februari 2024.

Dikutip Nukilan dari laporan terbaru BPS Aceh, penurunan jumlah pengangguran ini terjadi seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja dan terserapnya tenaga kerja di pasar.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh tercatat sebesar 5,50 persen, turun 0,06 persen dari Februari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,56 persen. Meskipun menurun, angka TPT di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang tercatat sebesar 4,76 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki mendominasi dengan jumlah 108.406 orang (72,85 persen), sementara pengangguran perempuan berjumlah 40.397 orang (27,15 persen).

“Secara wilayah, angka pengangguran di perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Tercatat 74.732 orang atau 50,22 persen penganggur berada di kota, sementara 74.071 orang atau 49,78 persen berada di desa,” tulis laporan tersebut, dikutip Nukilan, Minggu (10/6/2025).

Dalam hal partisipasi angkatan kerja, terjadi peningkatan pada Februari 2025 menjadi 65,63 persen dari sebelumnya 64,15 persen pada Februari 2024. Meski demikian, kesenjangan gender masih terlihat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki mencapai 81,29 persen, sedangkan perempuan hanya 50,04 persen.

Sementara itu, sebanyak 2.555.818 orang di Aceh telah bekerja, naik sekitar 100 ribu dibandingkan Februari 2024. Namun, mayoritas dari mereka masih bekerja di sektor informal.

Data BPS menunjukkan, sebanyak 1.643.728 orang (64,31 persen) bekerja di sektor informal, sementara hanya 912.090 orang (35,69 persen) yang berada di sektor formal. Angka ini menunjukkan peningkatan pekerja informal sebesar 1,12 persen dibandingkan tahun lalu.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha utama di Aceh, menyerap 40,02 persen dari total tenaga kerja. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,23 persen, serta sektor pendidikan sebesar 7,55 persen.

Jika ditinjau berdasarkan pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 10,76 persen, diikuti lulusan SMA sebesar 7,99 persen. Sementara itu, TPT terendah berada pada kelompok berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 2,26 persen. []

Reporter: Sammy

Guru MAN 1 Banda Aceh Pimpin Sesi Konferensi Internasional di Cardiff

Penulis
Akil
-
0
Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banda Aceh, Muhammad Putra Aprullah, M.Si. (Foto: Instagram @man1bandaaceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Muhammad Putra Aprullah, M.Si., guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banda Aceh, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Ia terpilih sebagai Session Chair pada The International Conference on Business and Technology (ICBTCardiff 2025) yang diselenggarakan oleh Cardiff Business School, Inggris, pada 23–24 Juli 2025.

Dilansir Nukilan.id dari akun resmi Instagram @man1bandaaceh, dalam unggahan pada Sabtu (9/8/2025) disebutkan bahwa pada sesi 8 bertema “AI, Wellbeing, and Innovation”, Muhammad Putra Aprullah memimpin presentasi delapan pemakalah internasional dan memfasilitasi diskusi interaktif peserta dari berbagai negara.

“Konferensi bereputasi internasional ini terindeks Scopus dan didukung Springer Journal Publisher, diikuti peneliti terpilih dari seluruh dunia,” tulis akun tersebut.

Prestasi ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala MAN 1 Banda Aceh, Dr. Nursiah, S.Ag., M.Pd., serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si. Keduanya menilai kiprah Putra Aprullah menjadi bukti bahwa guru madrasah memiliki kemampuan bersaing di level global.

Saat ini, Putra Aprullah tengah menempuh Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Syiah Kuala dengan bimbingan tim promotor ternama. Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi guru madrasah di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, guru madrasah perlu aktif dalam kegiatan riset, publikasi ilmiah, dan forum internasional. Menurutnya, langkah tersebut akan membuat madrasah berperan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi global. (XRQ)

Reporter: AKil

Mahasiswa UINAR Kritik Sri Mulyani: Negara Tidak Boleh Lepas Tangan Soal Gaji Guru dan Dosen

Penulis
Akil
-
0
Sekretaris Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Dema FSH) M. Ikram Al Ghifari. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Dema FSH) UIN Ar-Raniry, M. Ikram Al Ghifari mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempertanyakan apakah seluruh gaji guru dan dosen harus ditanggung oleh negara.

Bagi Ikram, pernyataan tersebut berpotensi menggeser tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan, termasuk memastikan kesejahteraan guru dan dosen.

“Pendidikan bukan proyek CSR, dan guru-dosen bukan relawan kemanusiaan yang nasibnya bergantung belas kasih donatur. Negara dibangun untuk menjamin hak rakyatnya, bukan untuk melempar tagihan ke masyarakat. Kalau APBN bisa jor-joran triliunan untuk proyek mercusuar dan penyelamatan BUMN, kenapa kesejahteraan pendidik selalu jadi bahan diskusi, bukan keputusan?” ujar Ikram kepada Nukilan.id, Sabtu (9/8/2025).

Ia menegaskan bahwa gaji guru dan dosen adalah bentuk penghormatan terhadap profesi yang membentuk masa depan bangsa. Mengandalkan filantropi atau sumbangan masyarakat sebagai sumber utama pendanaan, menurutnya, justru menjerumuskan pendidikan ke dalam ketidakpastian.

“Partisipasi publik itu penting, tapi sifatnya pelengkap, bukan pengganti. Mengaburkan kewajiban negara untuk membayar pendidiknya adalah pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945,” tegasnya.

Ikram juga menyoroti ketimpangan prioritas anggaran di Indonesia, di mana proyek infrastruktur besar kerap mendapat alokasi dana besar, sementara kesejahteraan pendidik tertinggal.

“Ini soal keberpihakan, bukan semata kemampuan fiskal. Jika negara serius membangun peradaban, investasi pertama harus pada manusia, guru dan dosennya bukan hanya pada beton dan baja,” jelasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk mereformasi kebijakan anggaran pendidikan, memastikan gaji layak bagi pendidik, serta menghentikan retorika yang dapat melemahkan komitmen negara.

“Negara harus membayar penuh harga untuk masa depan bangsanya. Pendidikan adalah hak, bukan beban; kewajiban, bukan pilihan; dan guru serta dosen adalah prioritas, bukan pelengkap,” pungkas Ikram. (XRQ)

Reporter: Akil

UTU dan Kanwil Kemenkum Aceh Jalin Sinergi Bidang Hukum

Penulis
Redaksi
-
0
UTU dan Kanwil Kemenkum Aceh Jalin Sinergi Bidang Hukum. (Foto: Humas UTU)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Teuku Umar (UTU) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Aceh resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Kamis (7/8) di Aula Kanwil Kemenkum Aceh, Banda Aceh. Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang hukum serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dari kedua pihak. Dari Kanwil Kemenkum Aceh, hadir Kepala Kanwil Dr. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Purwandani Harum Pinilihan, S.H., M.H., dan sejumlah kepala bidang. Sementara delegasi UTU dipimpin Rektor Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si., didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Dr. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc., serta tim kerja sama universitas.

Dalam sambutannya, Dr. Meurah Budiman menyebut penandatanganan MoU ini sebagai momen penting dan strategis. Ia menegaskan, “Sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang hukum, kami menyadari bahwa keberhasilan pelayanan hukum tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi, yang merupakan pusat pengembangan ilmu, riset, dan inovasi.”

Menurutnya, kerja sama ini akan membuka ruang kolaborasi yang luas, mulai dari penyuluhan hukum, pendidikan, penelitian, magang mahasiswa, hingga diseminasi informasi hukum yang lebih masif. Sinergi tersebut diharapkan dapat membangun budaya hukum di Aceh berbasis nilai keadilan dan kesadaran hukum, dengan peran aktif civitas akademika dalam memberikan akses informasi hukum bagi masyarakat dan generasi muda.

Rektor UTU, Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si., menyambut positif inisiatif ini. “Kami berharap kerja sama ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung Program Layanan Kekayaan Intelektual, layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, layanan penyuluh hukum, serta pengkajian strategi hukum dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, UTU siap mendukung implementasi kerja sama ini, baik dalam bidang riset maupun edukasi pelayanan hukum. SDM UTU yang memiliki latar belakang hukum dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan ahli yang mungkin diperlukan Kemenkum Aceh. Rektor Ishak juga mengungkapkan rencana pembukaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum yang diharapkan mendapat dukungan penuh dari Kemenkum Aceh.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup Layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyuluhan Hukum, Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, hingga Pengkajian Strategi Kebijakan Hukum. Selain itu, kerja sama juga meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan kedua belah pihak.

Ahli THT Nasional dan Lokal Tangani Lima Kasus Berat Infeksi Telinga di RSUDZA Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ahli THT Nasional dan Lokal Tangani Lima Kasus Berat Infeksi Telinga di RSUDZA Banda Aceh. (Foto: Dinkes Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sejumlah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher (THT-BKL) nasional dan lokal melakukan operasi pendampingan terhadap lima pasien dengan kasus berat otitis media supuratif kronis (OMSK) di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Minggu (3/8/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Mega Bakti Kesehatan Nasional (MBKN) Aceh 2025 bertema “PERHATI-KL: Melangkah untuk Sehat, Mengabdi untuk Negeri”. Operasi dipimpin dua ahli otologi dan neurotologi dari Jakarta dan Medan, yaitu Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.N.O.(K), atau yang akrab disapa dr. Caca, dan dr. Devira Zahara, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Oto.(K), M.Ked.(ORL-HNS).

Mereka menangani sejumlah kasus kompleks menggunakan teknik dan teknologi terkini dalam bidang THT. Salah satu pasien, perempuan berusia 27 tahun, menjalani operasi timpanomastoidektomi dan ossiculoplasty akibat infeksi telinga kronis dengan gangguan pendengaran derajat sedang berat (67 dB). Saat operasi, ditemukan kerusakan pada dua tulang pendengaran, yakni maleus dan inkus.

Untuk memperbaiki fungsi pendengaran, dr. Caca memasang Protesa Total Ossicular (PTO) berbahan plastik biokompatibel yang dibawanya langsung dari Jakarta karena alat ini belum tersedia di Aceh. Prosedur tersebut diharapkan mengembalikan pendengaran pasien sekaligus mengurangi keluhan tinitus dan vertigo.

Selain itu, dr. Caca juga melakukan operasi miringoplasti atau penambalan gendang telinga dengan teknik endoskopi pada pasien laki-laki berusia 63 tahun yang mengalami perforasi gendang telinga kurang dari 50 persen.

Sementara itu, dr. Devira Zahara menangani dua pasien perempuan. Salah satunya, berusia 20 tahun, telah tiga kali menjalani operasi serupa tanpa kesembuhan total akibat kurang patuh menjalani anjuran pengobatan. Pasien lainnya, perempuan 36 tahun, didiagnosis OMSK tipe bahaya dengan perforasi di atik dan gangguan pendengaran cukup berat.

Dari tim lokal, Dr. dr. Azwar Ridwan, Sp.MK, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Oto.(K), yang sehari-hari bertugas di RSUDZA Banda Aceh, menangani pasien laki-laki berusia 19 tahun dengan OMSK tipe bahaya. Pada kasus ini, selain membersihkan infeksi, dilakukan ossiculoplasty menggunakan kartilago tragus sebagai alternatif protesa.

Ossiculoplasty merupakan teknik bedah untuk memperbaiki tulang pendengaran yang rusak akibat infeksi kronis. Protesa yang digunakan bisa berupa TORP (Total Ossicular Replacement Prosthesis) atau PORP (Partial Ossicular Replacement Prosthesis) yang terbuat dari bahan titanium, plastik, atau keramik biokompatibel.

Prosedur ini terbukti efektif meningkatkan pendengaran dan mengurangi gejala tinitus serta vertigo, dengan pemulihan relatif cepat.

Kegiatan ini menjadi bukti kolaborasi lintas daerah dan profesi dalam mendukung transformasi layanan kesehatan, khususnya di bidang THT-BKL. Masyarakat Aceh diharapkan dapat memperoleh manfaat jangka panjang dari peningkatan kapasitas layanan dan kehadiran para ahli nasional yang mengabdi di daerah.

Bupati Tarmizi Hadiri Muskercab Pertama PCNU Aceh Barat 2024–2029

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Tarmizi Hadiri Muskercab Pertama PCNU Aceh Barat 2024–2029. (Foto: Humas Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, menghadiri pelantikan sekaligus Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) pertama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Aceh Barat masa khidmat 2024–2029. Acara berlangsung di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, Jalan Alue Peunyereng, Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Sabtu (9/8/2025).

Dalam sambutannya, Tarmizi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada ketua serta seluruh jajaran PCNU Aceh Barat yang baru dilantik.

“Kami sangat senang dan yakin pengurus kali ini adalah orang yang sangat tepat dan saya sangat yakin juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Tarmizi berharap kepengurusan baru PCNU dapat mendukung program-program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti beberapa tantangan serius yang dihadapi daerah, mulai dari maraknya aliran sesat hingga tingginya angka pengangguran.

“Tantangan kita hari ini sesuai dengan data yaitu maraknya aliran sesat, itu tantangan yang akan kita hadapi bersama ke depannya. Begitu juga halnya dengan permasalahan pengangguran,” kata Tarmizi.

Menurutnya, pengangguran yang tidak ditangani dengan serius berpotensi memicu masalah lain, termasuk meningkatnya kasus judi online.

“Secara data sekarang di Aceh hampir 3.000 orang pengangguran itu dia beralih ke judi online. Kasus terbanyak di Aceh dan tertinggi di Aceh Barat penyebabnya adalah judi online,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Aceh Barat menggandeng berbagai pihak, termasuk ulama dayah, santri, dan PCNU, melakukan sosialisasi bahaya judi online ke seluruh lapisan masyarakat.

“Supaya ruang gerak mereka untuk mempengaruhi masyarakat kita dengan aliran sesat, narkoba dan judi online itu sebagian kecil telah hilang di Aceh Barat ini,” kata Tarmizi.

Ia menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dan PCNU menjadi kunci dalam memberantas berbagai ancaman tersebut.

“Maka dari itu, saya berharap kepada PCNU Kabupaten Aceh Barat yang baru saja dilantik untuk dapat membantu Pemkab dalam memberantas semua hal tersebut,” tutupnya.

Pemkab Aceh Besar Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dukungan Pusat

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar bertemua dengan Menteri Kesehatan di Jakarta. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus mendorong peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya dengan menggandeng dukungan program serta anggaran dari pemerintah pusat.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyampaikan upaya tersebut usai melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

“Kami telah melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi G Sadikin sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam memperoleh dukungan program dan anggaran pusat untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” ujar Muharram.

Pertemuan yang turut dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Neli Ulfiati, dan Direktur RSUD Aceh Besar, dr Bunayya Putra, membahas percepatan pembangunan dan penguatan layanan kesehatan di Aceh Besar.

Muharram memaparkan sejumlah usulan strategis kepada Kemenkes, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, revitalisasi Puskesmas untuk memperkuat layanan primer, serta pengembangan RSUD Aceh Besar.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Aceh Besar, mulai dari pesisir hingga pedalaman, mendapatkan akses kesehatan yang layak, cepat, dan berkualitas,” tambahnya.

Menurut Muharram, jajaran Direktorat di Kemenkes RI menyambut baik usulan tersebut dan akan melakukan kajian teknis serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional. Pemkab Aceh Besar berharap dukungan ini dapat menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata, menekan angka kematian ibu dan anak, menurunkan stunting, serta meningkatkan pelayanan darurat.

Bupati Aceh Besar juga menyoroti peningkatan status RSUD Aceh Besar. “Kita inginkan menjadi tipe B. Dengan daerah yang amat luas, Pemerintah Aceh Besar menginginkan lahirnya rumah sakit baru yang juga berkualitas di Aceh Besar,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Neli Ulfiati, menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menyasar pembangunan fisik.

“Kami ingin mewujudkan Aceh Besar menjadi daerah yang tangguh dalam layanan kesehatan, berbasis kearifan lokal, mewujudkan transformasi layanan kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.

BMKG Catat 32 Kejadian Gempa di Aceh Selama Sepekan Pertama Agustus 2025

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi gempa bumi. (Foto: Getty Images)

NUKILAN.id | Aceh Besar – Stasiun Geofisika Kelas III Aceh Besar mencatat ebanyak 32 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Aceh dan sekitarnya sepanjang periode 1–7 Agustus 2025. Dari total gempa tersebut, satu di antaranya dirasakan oleh warga di Kabupaten Pidie Jaya.

Dikutip Nukilan dari infografis Stasiun Geofisika Aceh Besar, gempa yang dirasakan terjadi pada 4 Agustus 2025 pukul 02.29 WIB dengan magnitudo 4,0. Pusat gempa berada di 26 km barat daya Kabupaten Pidie Jaya pada kedalaman 5 km. Getaran dirasakan di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, dengan skala II MMI.

“Seluruh gempa yang terjadi pada pekan ini tergolong berkedalaman dangkal. Sebagian besar memiliki magnitudo di bawah 3,0, dan hanya delapan gempa yang magnitudonya antara 3,5 hingga 5,0,” kata Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, Jumat (8/8/2025).

Andi menjelaskan, dari distribusi harian, gempa paling banyak terjadi pada 3 Agustus 2025 dengan 11 kejadian dalam sehari. Meski demikian, seluruh gempa tidak menimbulkan kerusakan ataupun korban.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Kami mengingatkan agar warga selalu memperbarui informasi melalui kanal resmi BMKG, baik untuk peringatan dini maupun data gempa terkini,” pungkas Andi.

Reporter: Rezi

1...126127128...2,234Halaman 127 dari 2,234

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id