Nukilan.id – Penjabat Bupati Aceh Utara diwakili oleh Pj Sekda, Dayan Albar meresmikan pembangunan rumah layak huni tahan gempa untuk warga dhuafa, di Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Selasa (27/2/2024).

Rumah yang dibangun itu milik Jamaliah Ali, warga dhuafa di gampong setempat. Pembangunan rumah tersebut didanai secara kolaborasi antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, NGO Islamic Relief dan relawan pegiat sosial masyarakat.

Selain Pj Sekda Dayan Albar, dalam kegiatan itu turut dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, Plt Asisten II Setdakab Syamsul Rizal ST MAP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jamaluddin SSos MPd, Kabag Kesra M Dahlan SE, Kabag Humas Muslem Araly SSos MM, Camat Baktiya Saifullah SSos, para pejabat Muspika Baktiya, Imum Mukim Tgk A Hanan, aparatur Gampong Matang Kumbang serta aktivis sosial masyarakat Edi Fadhil dan Tgk Akmal Biara.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, Rachmat Setiadi ST MAP mengatakan, rumah layak huni ini dibangun dengan anggaran Rp 82 juta per unit. Masing-masing bantuan dari Baitul Mal sebesar Rp 15 juta dan dari Islamic Relief Rp 67 juta.

“Lokasi rumah yang kita bangun tersebar di beberapa kecamatan, dengan jumlah semuanya 14 unit rumah. Sebelumnya telah disurvei langsung oleh Tim Islamic Relief. Kita mulai pembangunannya rumah milik ibu Jamaliah Ali di Kecamatan Baktiya hari ini, begitu juga untuk 13 unit lainnya yang ditargetkan selesai semuanya sebelum pertengahan tahun ini,” ungkap Rachmat.

Sementara itu, Chief Executive Officer NGO Islamic Relief Indonesia, Nanang Subana Dirja dalam laporannya mengatakan, bantuan ini berasal dari warga muslim Australia, yakni berupa infaq dan zakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan rumah layak huni tahan gempa untuk masyarakat Aceh Utara. “Ini kerjasama aktivis sosial masyarakat, Islamic Relief dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara,” ungkapnya.

Di Aceh Utara, lanjut Nanang, untuk tahap awal ini dibangun 14 unit rumah dan diharapkan bangunan itu bisa terus berlanjut ke depan. Apalagi dengan adanya kolaborasi pendanaan dari Baitul Mal senilai Rp 15 juta per unit rumah, dan selebihnya ditanggung oleh Islamic Relief.

“Kita juga ada bantuan sosial atau bantuan pendidikan untuk anak yatim, tapi ke Aceh Utara kita belum masuk. Juga ada bantuan ekonomi, kita juga belum masuk. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa terus berkolaborasi untuk pemberdayaan dan kemaslahatan ummat,” kata Nanang.

Pj Sekda Kabupaten Aceh Utara, Dayan Albar menyampaikan, atas nama Pemkab Aceh Utara mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas bantuan Islamic Relief kepada masyarakat Aceh Utara.

“Kalau kita harapkan semata-mata dari anggaran APBK di Aceh Utara ini sangat minim sekali yang bisa kita bantu masyarakat. Makanya dengan adanya bantuan-bantuan seperti yang hari ini diberikan oleh Islamic Relief kami sangat berterimakasih, kami sangat bersyukur,” ungkap Dayan.

Ia mengatakan, Pemkab Aceh Utara juga sangat mengharapkan bantuan bentuk lainnya melalui program-program yang ada pada Islamic Relief, seperti program bidang pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan untuk anak yatim dan program sosial lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Utara.

“Wilayah Aceh Utara sangat luas dan terluas di Provinsi Aceh, baik jumlah kecamatan maupun jumlah penduduknya, bahkan jumlah desa merupakan terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk miskin juga cukup banyak. Program Islamic Relief ini sangat membantu bagi Pemerintah Daerah, juga masyarakat. Kami sangat bersyukur,” kata Dayan. [Infopublik]

Nukilan.id – Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M. (Ipunk) menyampaikan, penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Penghargaan ini kami harapkan menjadi motivasi bagi jajaran di sana untuk terus bersemangat dalam bekerja dan berinovasi sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan kita,” kata Ipunk  di Jakarta, Rabu (28/2/2024) .

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Sahono Budiarto menjelaskan penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh sebagai Peringkat I Kategori Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2023 dan Peringkat IV Kategori Satker Dengan Akurasi SPM Terbaik.

“Adapun jumlah Satker mitra kerja KPPN Banda Aceh mencapai 334 satker yang berasal dari berbagai instansi Pusat/Daerah di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie dan Pidie Jaya,” ujar Sahono.

Sebagai informasi, penggunaan KKP juga merupakan Implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP serta sebagai alternatif pembayaran pada satuan kerja (tidak menambah utang negara).

KPPN Awards sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada satuan-satuan kerja mitra KPPN yang dinilai telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan serta ketepatan waktu dalam pencapaian target dan realisasi kegiatan. 

Nukilan.id – Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro menyebutkan saat ini perusahaan pers dan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers ada sekitar 1.820 media.

Berdasarkan platform atau jenis media, jumlah ini didominasi oleh media siber sebanyak 52 persen, diikuti media cetak sebanyak 25 persen, lalu televisi 22 persen, dan radio sebanyak satu persen.

“Tidak cepat perkembangannya, karena masih ada beberapa kendala. Namun kami di Dewan Pers sudah melakukan perbaikan untuk membantu kawan-kawan media,” ujar Atmaji dalam kegiatan pendampingan perusahaan pers dan peningkatan kapasitas media di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Selasa (27/2/2024).

Atmaji menambahkan, saat ini pengkategorian media belum begitu mendetail karena perkembangan jenis media yang terus bertumbuh, seperti livestreaming, podcast, dan lainnya. Saat ini berbagai media sejenis masih dimasukkan dalam kategori siber karena menggunakan jaringan internet.

“Sekarang kan semuanya siber, sekarang banyak orang yang nggak lagi nonton tivi langsung, bisa nonton di YouTube dan malah bisa on demand,” kata Atmaji.

Untuk persentase media yang paling kecil yaitu radio yang hanya sebanyak satu persen, Atmaji mengatakan jumlahnya kecil karena radio yang dimaksudkan adalah radio yang bersiaran berita yang jumlahnya tidak terlalu banyak. [Sammy]