Beranda blog Halaman 126

Kemenkes Kirim Gelombang Kedua Relawan Kesehatan untuk Perkuat Pemulihan Aceh

0
Kepala BKPK Kemenkes, Asnawi Abdullah, memantau pelaksanaan Cek Kesehafan Gratis di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Senin (10/2/2025).(Foto: Rachel Farahdiba R)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengirimkan relawan kesehatan ke wilayah terdampak bencana di Aceh sebagai bagian dari penguatan penanganan krisis kesehatan. Pengiriman tersebut dilakukan melalui Pusat Krisis Kesehatan dengan memberangkatkan Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II.

Pelepasan relawan gelombang kedua ini merupakan kelanjutan dari penugasan Batch I, dengan masa tugas berlangsung pada 5–18 Januari 2026. Fokus utama penugasan diarahkan pada pemulihan layanan kesehatan dan penguatan sistem kesehatan di daerah terdampak.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, menyatakan bahwa pengiriman relawan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

“Pagi ini Kementerian Kesehatan kembali melepas Tenaga Cadangan Kesehatan untuk melanjutkan tugas rekan-rekan sebelumnya. Ini merupakan gelombang kedua,” kata Asnawi dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa penugasan relawan akan terus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan wilayah terdampak.

Pada Batch II, sebanyak 366 relawan diberangkatkan dari beberapa titik dalam beberapa gelombang. Kehadiran mereka diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan kesehatan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di sejumlah kabupaten yang masih membutuhkan dukungan tenaga medis secara signifikan, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.

“Fokus utama penugasan ini adalah memastikan layanan kesehatan kembali berjalan optimal, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun layanan kesehatan di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak,” ungkap Asnawi.

Lebih lanjut, Asnawi berharap pemulihan layanan kesehatan dapat berjalan seiring dengan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan hunian sementara yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Mudah-mudahan masyarakat terdampak dapat kembali hidup normal, kesehatannya terjaga dengan baik, bisa beraktivitas, bekerja, dan melaksanakan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Anak-anak Pascabanjir Aceh Tamiang Hadapi Ancaman Penyakit dan Layanan Kesehatan Terbatas

0
Kondisi terkini RSUD Aceh Tamiang di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (28/12/2025).(Foto: kompas.com / Nabilla Ramadhian)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Kondisi kesehatan anak-anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana akhir November 2025 tergolong memprihatinkan. RSUD Aceh Tamiang mencatat lonjakan pasien anak yang datang berobat sejak rumah sakit kembali beroperasi pada 9 Desember 2025.

“Saat ini, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak untuk datang berobat ke RSUD,” ungkap dr. Arifin K. Kashmir, SpA., Mkes., Sp2, dokter spesialis anak sekaligus anggota Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) yang menjadi relawan di RSUD Aceh Tamiang sejak 27 Desember 2025, dikutip dari Kompas.com.

Berdasarkan catatan medis di rumah sakit tersebut, penyakit yang paling banyak diderita pasien anak meliputi diare akut, infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, dan pneumonia, serta gangguan kulit berupa gatal-gatal, iritasi, dan infeksi kulit.

“Penyebabnya sangat erat dengan kondisi pascabencana, seperti air bersih yang sangat terbatas aksesnya,” kata dr. Arifin.

Ia menjelaskan, kondisi pengungsian yang tidak optimal dari sisi sanitasi, lingkungan yang lembap dan becek saat hujan, serta berdebu ketika kering, turut mempercepat penyebaran penyakit. Kepadatan di lokasi pengungsian juga memperbesar risiko penularan, terutama bagi bayi dan balita.

“Anak-anak itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, kebersihan terganggu. Penyakit langsung muncul, terutama pada populasi bayi dan balita,” tuturnya.

Pelayanan Kesehatan Masih Terbatas

Meski RSUD Aceh Tamiang telah kembali beroperasi, layanan kesehatan masih dalam kondisi terbatas. Pelayanan dasar bagi pasien anak tetap dilakukan, seperti penanganan kegawatan awal, pengobatan infeksi ringan hingga sedang, serta pemantauan kondisi umum pasien.

Namun, untuk kasus anak dengan kondisi berat yang membutuhkan perawatan intensif atau peralatan khusus, pihak rumah sakit harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

“Hanya saja, untuk anak dengan kondisi yang lebih berat, misalnya dibutuhkan alat khusus, perawatan intensif, atau tindakan lanjutan yang lebih advance, kami terpaksa harus melakukan rujukan,” ujar dr. Arifin.

Tantangan Penanganan Pasien Anak

Penanganan pasien anak pascabencana menghadapi berbagai tantangan. Akses ke sejumlah wilayah di Aceh Tamiang masih sulit, menyebabkan sebagian anak datang berobat dalam kondisi berat atau bahkan tidak tertangani sama sekali.

“Ruang pelayanan dan perawatan kami, dari emergency sampai rawat inap, belum sepenuhnya ideal, dengan keterbatasan,” jelas dr. Arifin.

Selain itu, proses rujukan juga berjalan lambat akibat jarak yang jauh, keterbatasan kendaraan, dan antrean panjang di rumah sakit tujuan.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah penurunan gizi anak. Dalam kondisi pascabencana, kualitas dan keamanan makanan sering menurun, pola makan tidak sesuai usia, serta praktik pemberian makanan yang kurang higienis.

“Ini dapat memperberat penyakit seperti tadi, diare atau ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) sehingga kalaupun tidak akan berkontribusi terhadap penyebab, itu bisa memperlambat pemulihan anak dalam sakitnya,” ucap dr. Arifin.

Air Bersih dan Pencegahan Penyakit

Keterbatasan air bersih dan buruknya sanitasi di pengungsian menjadi kendala serius yang memperbesar risiko penyakit. Karena itu, para dokter anak tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga upaya pencegahan agar anak tidak terjebak dalam siklus sakit berkepanjangan.

“Jadi, pencegahan sama pentingnya dengan pengobatan,” tegas dr. Arifin.

Hutan Menyusut Setiap Tahun, Aceh Terancam Jadi Langganan Bencana

0
Ilustrasi. (Foto: Gemini AI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Luas tutupan hutan di Provinsi Aceh terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Dampaknya semakin terasa, terutama setelah banjir bandang yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 16 daerah terdampak banjir, yakni Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Dalam periode 18 November 2025 pukul 07.00 WIB hingga 27 November 2025 pukul 16.00 WIB, bencana ini berdampak pada 33.817 kepala keluarga (119.988 jiwa) serta menyebabkan 6.998 KK (20.759 jiwa) mengungsi.

Peristiwa ini menjadi sinyal kuat adanya akumulasi kerusakan hutan dan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Catatan Yayasan HAkA yang dikutip Nukilan.id menunjukkan bahwa Aceh kehilangan tutupan hutan secara konsisten sejak 2015. Pada 2015 kehilangan mencapai 21.056 hektar, 2016 (21.060 hektar), 2017 (17.820 hektar), 2018 (15.071 hektar), 2019 (15.140 hektar), 2020 (14.756 hektar), 2021 (9.028 hektar), 2022 (9.383 hektar), 2023 (8.906 hektar), dan pada 2024 kembali meningkat menjadi 10.610 hektar.

Dari total kawasan hutan Aceh seluas 3,5 juta hektar yang ditetapkan Menteri Kehutanan, luas tutupan hutan yang tersisa hingga Desember 2024 hanya sekitar 2.936.525 hektar. Jika dibandingkan dengan 2023, kerusakan pada 2024 mengalami peningkatan sekitar 19 persen.

Kerusakan tersebut terjadi akibat perambahan, pembalakan liar, pertambangan, hingga konversi hutan menjadi kebun.

Lukmanul Hakim, Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA, menjelaskan bahwa pada 2023 Aceh kehilangan tutupan hutan sekitar 8.906 hektar.

“Namun pada 2024, tutupan yang hilang mencapai 10.610 hektar,” jelasnya, Selasa (25/2/2025).

Rinciannya, seluas 5.699 hektar berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang merupakan wilayah hutan hujan tersisa di Sumatera, sementara 4.911 hektar berada di luar KEL.

“Dari 3,5 juta hektar kawasan hutan di Aceh yang ditetapkan Menteri Kehutanan, luas tutupan hutan yang ada hingga Desember 2024 sekitar 2.936.525 hektar,” katanya.

Lukman menjelaskan bahwa penghitungan dilakukan menggunakan metode penginderaan jauh dengan interpretasi visual manual citra satelit Landsat 8, Sentinel 2, dan Planet Scope, dibantu data peringatan dini kehilangan pohon (Glad Alert) dari Global Forest Watch (GFW). Hasilnya diverifikasi menggunakan drone, citra resolusi tinggi Planet Scope, serta Google Earth.

Jika dilihat per kabupaten/kota, Aceh Selatan menjadi penyumbang kehilangan tutupan hutan terbesar selama tiga tahun terakhir. Pada 2024, Aceh Selatan kehilangan 1.357 hektar, disusul Aceh Timur (1.096 hektar) dan Kota Subulussalam (1.040 hektar).

Kerusakan juga terjadi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang pada 2024 mencapai 425 hektar, dengan total kehilangan tutupan hutan sepanjang 2020–2024 sebesar 2.181 hektar.
Sementara di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) wilayah Aceh, tutupan hutan yang hilang pada 2024 mencapai 100 hektar, meningkat 23,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

Data Mongabay menunjukkan pola serupa. Pada 2022, daerah dengan kehilangan hutan terbesar adalah Aceh Selatan (1.883 hektar), Aceh Jaya (776 hektar), Aceh Timur (753 hektar), Aceh Utara (666 hektar), dan Aceh Barat (642 hektar).

Pada 2023, lima besar kembali didominasi Aceh Selatan (1.854 hektar), Kota Subulussalam (911 hektar), Aceh Utara (866 hektar), Aceh Timur (611 hektar), dan Aceh Barat (557 hektar).

Hutan yang seharusnya menjadi benteng alami Aceh justru terus menyusut, sementara dampaknya kini dirasakan langsung masyarakat dalam bentuk banjir, longsor, dan krisis lingkungan lainnya.

Founder Hutan Hujan Aceh, Kiki Suryanti, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Sabtu (20/12/2025), menegaskan bahwa pertumbuhan hutan bukan proses singkat.

“Untuk tumbuh pohon yang besar itu bukan waktu yang singkat. Bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun. Bisa jadi ketika kita sudah mati, barulah pohon itu benar-benar besar,” ujar Kiki, dikutip Nukilan, Selasa (6/1/2025).

Ia menambahkan bahwa jika pohon bisa tumbuh besar dalam satu hari, penebangan tidak akan menjadi persoalan serius. Namun kenyataannya, proses dari bibit hingga menjadi pohon dewasa membutuhkan waktu sangat panjang, sementara penebangan berlangsung cepat dan masif.

Kiki juga mempertanyakan lemahnya pengawasan, terutama di kawasan yang seharusnya dilindungi.

“Menebang ratusan bahkan ribuan pohon itu bukan hal kecil dan tidak mungkin tidak terlihat. Ini menjadi PR besar, mengapa semua itu bisa terjadi,” sebutnya.

Menurut Kiki, penebangan hutan berdampak langsung terhadap percepatan perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana. Ia berharap pemerintah memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan hutan secara nyata agar Aceh tidak terus menjadi korban krisis lingkungan yang berulang dan semakin parah.

18 Sekolah di Aceh Masih Belajar di Tenda, Pemerintah Siapkan 100 Kelas Darurat

0
Sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang memulai kembali aktivitas belajar mengajar. (Foto: Dokumentasi/ Istimewa)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Sebanyak 18 satuan pendidikan di Provinsi Aceh hingga kini masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam tenda darurat akibat kerusakan fasilitas sekolah pascabencana banjir dan longsor.

Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, saat bertindak sebagai pembina upacara di SMA 4 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026).

“Aceh merupakan wilayah dengan dampak kerusakan fasilitas pendidikan terbesar pascabencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang,” kata Mu’ti.

Mu’ti mengungkapkan, secara keseluruhan bencana alam yang melanda Aceh telah berdampak pada 2.756 sekolah di berbagai kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 90 persen atau sekitar 2.468 sekolah telah kembali beroperasi secara normal.

Namun, hingga saat ini masih terdapat 18 sekolah yang terpaksa menggunakan tenda sebagai ruang belajar, sementara 288 sekolah lainnya masih berada dalam proses pembersihan sebelum dapat kembali difungsikan.

“Kita akan terus berupaya menghadirkan sekolah darurat bagi siswa yang belajar di tenda,” ujar Abdul Mu’ti.

Pemerintah, lanjut Mu’ti, menargetkan percepatan pemulihan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar tidak terus terganggu.

“Pembangunannya akan dilaksanakan secepatnya,” jelasnya.

Untuk mendukung pemulihan tersebut, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bantuan pendidikan secara bertahap, di antaranya 2.000 school kit dari total target 15.500 paket, 78 unit tenda, 100 ruang kelas darurat, serta 90.000 eksemplar buku pelajaran.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan psikososial senilai Rp300 juta dan Dana Operasional Pendidikan Darurat sebesar Rp11,29 miliar guna memastikan keberlanjutan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pendidikan di Aceh, khususnya bagi ribuan siswa yang masih harus menimba ilmu dalam kondisi darurat.

Awal Tahun 2026, Harga Emas di Banda Aceh Tembus Rp 7,7 per Mayam

0
Perhiasan di Toko Emas Italy di sekitaran Pasar Aceh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mengawali tahun 2026, harga emas murni di pasar Banda Aceh menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Per hari ini, Senin (5/1/2026), harga emas melonjak ke angka Rp 7.700.000 per mayam belum termasuk ongkos buat.

Daffa, pedagang emas di Toko Italy, kawasan Pasar Aceh, menjelaskan bahwa kenaikan tajam ini dipicu oleh tensi geopolitik global yang memanas. Salah satu faktor utamanya adalah kabar penangkapan Presiden Venezuela yang mengguncang stabilitas pasar internasional.

“Penyebab harga emas ‘bersinar’ saat ini karena situasi geopolitik memanas menyusul kabar penangkapan Presiden Venezuela. Hal ini memicu kenaikan harga yang cukup panas di pasar,” ujar Daffa saat ditemui Nukilan di tokonya, Senin (5/1).

Sebelum mencapai angka Rp 7,7 juta, harga emas sempat mengalami koreksi atau penurunan dari Rp 7.740.000 ke Rp 7.600.000. Menurut Daffa, penurunan tersebut terjadi karena banyak investor asing yang melakukan aksi ambil untung (profit taking).

“Kemarin sempat turun karena investor asing menjual emas dalam jumlah besar, ber ton-ton, untuk mengambil keuntungan. Namun, dengan situasi politik global sekarang, investor diprediksi akan kembali berburu emas sebagai aset aman (safe haven),” lanjutnya.

Ia menyebut harga emas akan menembus Rp 8 juta per mayam pada tahun 2026. Menurut prediksinya, kenaikan itu mungkin terjadi dalam waktu dekat dan tidak menunggu hingga pertengahan tahun.

“Harga emas akan tembus Rp8 juta per mayam tahun ini, tinggal hitung hari. Mungkin tidak sampai pertengahan tahun sudah naik,” ucap Daffa.

Dengan kondisi pasar saat ini, Daffa menilai masyarakat yang memiliki emas berada dalam posisi yang menguntungkan. “Bagi yang punya emas sekarang, jelas sangat menguntungkan,” tuturnya.

Sementara itu, harga emas Antam juga mencatat kenaikan. Harga emas Antam per gram saat ini berada di angka Rp2.940.000, meningkat dari sebelumnya sekitar Rp2.890.000 per gram.

Reporter: Rezi

Mendikdasmen: 18 Sekolah di Aceh Masih Belajar di Tenda Pascabencana

0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti memberikan keterangan kepada awak media di Aceh Tamiang, Senin. (Foto: ANTARA/M.Ifdhal)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa 18 sekolah di Aceh masih menjalankan proses belajar mengajar di tenda akibat kerusakan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dan longsor.

“Kita akan terus berupaya untuk menghadirkan sekolah darurat bagi siswa yang belajar di tenda. Pembangunannya akan dilaksanakan secepatnya,” ujar Abdul Mu’ti saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2025).

Aceh menjadi provinsi dengan dampak kerusakan fasilitas pendidikan terbesar akibat bencana, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari total 2.756 sekolah terdampak, sekitar 90 persen atau 2.468 sekolah sudah kembali beroperasi, 18 sekolah masih menggunakan tenda, sementara 288 sekolah lainnya masih dalam proses pembersihan.

Dalam kunjungan tersebut, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan berupa 2.000 school kit secara simbolis dari total 15.500 unit, 78 tenda, 100 ruang kelas darurat, 90.000 buku pelajaran, bantuan dukungan psikososial senilai Rp300 juta, serta Dana Operasional Pendidikan Darurat sebesar Rp11,29 miliar untuk Aceh.

Mendikdasmen juga meninjau proses revitalisasi sekolah di Aceh Tamiang dan Langsa, termasuk mengunjungi SDN 4 Langsa dan SDIT Muhammadiyah Langsa, yang turut dihadiri Wali Kota Langsa Jeffry Sentana.

Aceh Catat Inflasi Tertinggi Nasional 3,60 Persen, Dampak Cuaca Ekstrem dan Bencana

0
Tim Basarnas mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak saat bencana banjir bandang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu (Foto: Basarnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) pada Desember 2025. Tidak ada satu pun daerah yang mencatat deflasi pada periode tersebut. Di antara seluruh provinsi, Aceh menempati posisi tertinggi dengan inflasi mencapai 3,60 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa inflasi di Aceh jauh melampaui provinsi lain. Sementara itu, Maluku Utara mencatat inflasi terendah nasional sebesar 0,05 persen.

“Jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka secara bulanan seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Aceh, yaitu sebesar 3,60%. Dan inflasi terendah terjadi di Maluku Utara, yaitu sebesar 0,05%,” kata Pudji dalam Konferensi Pers BPS, Senin (5/1/2026).

Pudji menguraikan bahwa kondisi inflasi tersebut tidak terlepas dari faktor cuaca sepanjang 2025. Pada Januari hingga Mei 2025, sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami curah hujan menengah hingga tinggi. Situasi ini mencerminkan mundurnya awal musim kemarau.

“Kondisi ini mencerminkan mundurnya awal musim kemarau 2025, dan BMKG mencatat bahwa hingga awal Juni 2025 baru 19 persen wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau,” ujarnya.

Kondisi tersebut berdampak pada sektor pertanian, terutama produksi tanaman pangan dan hortikultura. Perubahan pola hujan memengaruhi waktu tanam, waktu panen, serta meningkatkan risiko gangguan cuaca yang berdampak langsung pada pasokan bahan pangan.

Selain faktor iklim sepanjang tahun, inflasi Aceh juga dipicu oleh cuaca ekstrem di wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kemunculan bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

“Kedua sisi tersebut meningkatkan curah hujan yang sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang kemudian menyebabkan bencana hidrometeorologi,” ujar Pudji.

Bencana hidrometeorologi tersebut antara lain memicu banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang pada 26 November 2025. Hingga pertengahan Desember, proses pemulihan di wilayah tersebut masih berjalan lambat akibat infrastruktur yang rusak, lumpur yang belum surut, serta tumpukan kayu sisa material banjir yang menutupi sejumlah kawasan.

Berdasarkan data BPS, daftar inflasi provinsi pada Desember 2025 menempatkan Aceh di posisi teratas dengan 3,60 persen, diikuti Papua 1,77 persen, Sumatera Utara 1,66 persen, Papua Barat 1,60 persen, dan Papua Pegunungan 1,58 persen. Sementara Maluku Utara mencatat inflasi terendah sebesar 0,05 persen.

Banjir Kembali Terjang Aceh Tengah, Akses Jalan Warga Terputus

0
Ilustrasi banjir. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak siang hingga sore hari kembali memicu banjir susulan di Desa Kenawat, Kecamatan Lut Tawar, Senin (5/1/2026). Luapan air sungai menutup akses jalan utama warga dan menyebabkan sekitar 70 kepala keluarga (KK) terjebak di seberang sungai.

Sebelumnya, BNPB dan BPBD Aceh Tengah baru saja menyelesaikan pembersihan material sisa banjir di kawasan tersebut. Namun curah hujan yang kembali meningkat membuat air sungai meluap dan menghambat aktivitas masyarakat.

Warga yang terisolasi mulai diliputi kekhawatiran apabila ketinggian air terus bertambah. Berdasarkan data sementara, kondisi ini membuka kemungkinan dilakukannya evakuasi apabila situasi memburuk.

Hingga saat ini, warga masih menunggu perkembangan kondisi air sambil berharap hujan segera mereda agar akses jalan dapat kembali dilalui dan aktivitas masyarakat bisa pulih.

Aceh Berstatus Waspada: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Sedang hingga Lebat 5–7 Januari 2026

0
Ilustrasi Hujan. (foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan peringatan dini cuaca yang berlaku selama tiga hari, terhitung mulai 5 hingga 7 Januari 2026. Dalam rilis tersebut, Provinsi Aceh kembali masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem, terutama hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Dihimpun Nukilan.id berdasarkan peta peringatan cuaca BMKG, Aceh berada pada level WASPADA untuk seluruh periode tersebut. Rinciannya, pada Senin (5/1/2026), Selasa (6/1/2026), dan Rabu (7/1/2026), wilayah Aceh diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Risiko Bencana dan Imbauan Kesiapsiagaan

BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat dipicu oleh tingginya curah hujan. Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain banjir, tanah longsor—khususnya di kawasan perbukitan dan lereng—pohon tumbang, serta kondisi jalan licin dan tergenang.

Untuk meminimalkan dampak, warga diminta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan, seperti rutin memantau perkembangan cuaca melalui situs resmi BMKG maupun aplikasi InfoBMKG, membersihkan saluran air di lingkungan sekitar, serta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor apabila hujan lebat berlangsung dalam waktu lama.

BMKG menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem. Jika Sobat melihat atau terdampak bencana di sekitar, mari bergotong royong dengan melaporkannya melalui bit.ly/laporbencabot,” demikian imbauan resmi dari BMKG.

Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih rinci hingga tingkat kelurahan atau desa, masyarakat dapat mengakses layanan informasi pada laman resmi BMKG. (XRQ)

Reporter: Akil

Muswil PPP Aceh Didorong Hasilkan Program Nyata untuk Pemulihan Pascabencana

0
Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X DPW PPP Aceh. (Foto: Dok.Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X DPW PPP Aceh yang digelar di Bireuen, Minggu (4/1/2025). Muswil kali ini dikemas dengan nuansa kepedulian terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana serta diarahkan untuk melahirkan program konkret guna mempercepat pemulihan pascabencana.

“Muswil ini kami kemas sebagai bentuk kepedulian nyata PPP kepada masyarakat Aceh, khususnya saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Muswil dirangkai dengan doa bersama, pelepasan relawan, dan penyaluran bantuan,” ujar Mardiono.

Dalam keterangannya kepada Nukilanid, ia menegaskan Muswil bukan hanya forum konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum empati dan keberpihakan partai terhadap rakyat. PPP, kata Mardiono, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan bencana, sembari tetap menghadirkan kader-kadernya langsung di tengah masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial dan politik.

“PPP bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga dan badan yang ditunjuk dalam penanganan bencana. Namun demikian, kader-kader PPP juga tetap hadir langsung di tengah masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial dan politik partai,” ungkapnya.

Mardiono berharap Muswil X DPW PPP Aceh melahirkan gagasan strategis yang tidak hanya menjadi masukan bagi pemerintah, tetapi juga dirumuskan sebagai program kerja partai, terutama dalam mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

“Muswil ini harus melahirkan gagasan dan program yang solutif. PPP ingin ikut berkontribusi aktif dalam mempercepat recovery pascabencana, sehingga masyarakat Aceh bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil