Beranda blog Halaman 124

Illiza Lantik Dedy Fahrian sebagai Kepala Bappeda Banda Aceh

Penulis
Akil
-
0
Dedy Fahrian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, resmi melantik Dedy Fahrian sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Dilansir Nukilan.id, sebelumnya Dedy menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Bappeda Aceh.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pengisian jabatan strategis guna memperkuat perencanaan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Illiza menekankan pentingnya peran Bappeda sebagai motor utama dalam merancang pembangunan yang terarah dan berdampak bagi masyarakat.

“Perlu saya tegaskan, jabatan ini bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan merasa telah sampai. Justru hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” kata Illiza.

Illiza turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kekuatan Banda Aceh tidak terletak pada jabatan, melainkan pada sinergi antarpejabat dan seluruh elemen.

“Karena pada akhirnya, kekuatan Banda Aceh bukan terletak pada jabatan tetapi pada kolaborasi. Dan di tangan saudara-saudara yang hari ini dilantik, semangat kolaborasi itu harus benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata,” jelas Illiza.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses seleksi JPT telah berjalan sesuai mekanisme serta kualifikasi dan kompetensi yg diharapkan, serta pelantikan ini telah mendapat rekomendasi dari BKN,” ujar Emi. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Beasiswa CIMB ASEAN 2026 Dibuka, Kuliah Gratis hingga Jaminan Karier di Industri Perbankan

Penulis
Akil
-
0
Beasiswa CIMB ASEAN 2026
Beasiswa CIMB ASEAN 2026. (Foto: CampusNet)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – CIMB Group kembali membuka pendaftaran Beasiswa CIMB ASEAN 2026. Program ini menyasar talenta muda terbaik dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang ingin meniti karier di sektor keuangan dan perbankan.

Beasiswa ini tidak hanya memberikan dukungan finansial penuh, tetapi juga menawarkan program pengembangan diri hingga jaminan pekerjaan setelah lulus. Pendaftaran dibuka mulai 6 hingga 22 April 2026 melalui laman resmi CIMB.

Program ini dirancang khusus bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di universitas ternama di kawasan ASEAN.

Cakupan Beasiswa Komprehensif

Penerima Beasiswa CIMB ASEAN 2026 akan mendapatkan berbagai fasilitas, di antaranya:

  1. Biaya pendidikan penuh, mencakup biaya kuliah, laptop, buku, visa, tiket pesawat, hingga tunjangan akomodasi dan biaya hidup.
  2. Program bimbingan komprehensif, dengan mentor khusus yang mendampingi selama masa studi.
  3. Program Magang & Trainee Manajemen, termasuk keterlibatan dalam proyek prioritas tinggi melalui program seperti The Complete Banker™.
  4. Jaminan pekerjaan, di mana penerima beasiswa terikat dengan Bank CIMB Niaga dan berpeluang langsung bekerja setelah lulus.

Persyaratan Pendaftar

Bagi pelamar asal Indonesia, berikut syarat yang harus dipenuhi:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI).
  2. Usia maksimal 25 tahun saat mendaftar.
  3. Memiliki minat berkarier di industri keuangan dan perbankan.
  4. Sedang menempuh program diploma/pra-universitas atau setara dan akan segera memulai program sarjana.
  5. Tidak sedang menerima beasiswa lain yang disertai kewajiban kontrak.
  6. Telah diterima di universitas ternama di luar negeri di negara-negara ASEAN.
  7. Diutamakan memiliki prestasi akademik/non-akademik tingkat nasional maupun internasional.
  8. Nilai rata-rata minimal 85 untuk lulusan SMA.
  9. IPK minimal 3,25/4,00 untuk lulusan pra-universitas atau diploma.

Tahapan Seleksi

Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui beberapa tahap:

  1. Pendaftaran dan verifikasi, untuk memastikan kelayakan administrasi.
  2. Studi kasus virtual, berupa penilaian kelompok secara daring.
  3. Assessment Centre, terdiri dari wawancara terstruktur dan bootcamp penilaian.
  4. Wawancara akhir, bersama manajemen senior CIMB Group.

Kriteria yang Dicari

CIMB Group mencari kandidat dengan sejumlah kriteria utama, antara lain:

  • Change-makers, yakni individu yang mampu beradaptasi sekaligus membawa perubahan.
  • Kemampuan komunikasi berdampak, termasuk empati dan penyampaian ide yang efektif.
  • Prestasi akademik dan kepemimpinan, serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
  • Kemampuan berpikir inovatif (out of the box) dalam menyelesaikan masalah nyata.

Sebagai catatan, pihak penyelenggara memiliki hak untuk mengubah kriteria seleksi sewaktu-waktu sesuai kebijakan perusahaan.

Program ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa Indonesia untuk mengakses pendidikan berkualitas sekaligus meniti karier di industri perbankan sejak dini.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kejari Banda Aceh Terima Tersangka Kasus Konten Penistaan Agama

Penulis
Rezi
-
0
Kejari Banda Aceh saat menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II yang berlangsung di Kantor Kejaksaan setempat pada Senin 20 April 2025. (Foto: Dok. Kejari BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dalam perkara dugaan penyebaran konten bermuatan penistaan agama melalui media sosial.

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Banda Aceh pada Senin, 20 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh, Muhammad Kadafi, mengatakan tersangka berinisial DS (31), seorang pendeta asal Mereudu, Pidie Jaya, diduga melanggar ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan Pasal 300 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Tahap II ini menandai bahwa berkas perkara telah lengkap dan penanganan selanjutnya berada pada jaksa penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Kadafi dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.

Dalam kasus ini, tersangka diduga menyebarkan konten melalui akun TikTok miliknya pada 8 Oktober 2025 yang berisi pernyataan menghina umat Islam. Konten tersebut dinilai menimbulkan keresahan serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat Aceh yang sensitif terhadap isu keagamaan.

Selain itu, penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengelola akun media sosial tersebut, yang di dalamnya tersimpan sejumlah konten serupa.

Kadafi menambahkan, usai tahap II, tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh selama 20 hari, terhitung sejak 20 April hingga 9 Mei 2026.

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penuntutan sekaligus memastikan kelancaran pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang beredar.

“Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum serta menjaga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Illiza Lantik M. Zubir sebagai Kadiskominfo Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal melantik Muhammad Zubir sebagai Kadiskominfo. (Foto: Dok. Diskominfo Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik Muhammad Zubir sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik). Zubir sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas tersebut.

Amatan Nukilan.id, pelantikan Zubir bersama empat pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya berlangsung di Aula Lantai 4 Mawardy Nurdin, Senin (20/4/2026). Empat pejabat lain yang dilantik yakni Dedy Fahrian sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Mohd Ichsan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Hendra Gunawan sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukanlah bentuk penghargaan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

“Perlu saya tegaskan, jabatan ini bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan merasa telah sampai. Justru hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” kata Illiza.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas secara amanah, berpedoman pada aturan, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka diminta tetap menjunjung nilai-nilai yang menjadi dasar Kota Banda Aceh.

Illiza turut menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kekuatan Banda Aceh tidak terletak pada jabatan, melainkan pada sinergi antarpejabat dan seluruh elemen.

“Karena pada akhirnya, kekuatan Banda Aceh bukan terletak pada jabatan tetapi pada kolaborasi. Dan di tangan saudara-saudara yang hari ini dilantik, semangat kolaborasi itu harus benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata,” jelas Illiza.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses seleksi JPT telah berjalan sesuai mekanisme serta kualifikasi dan kompetensi yg diharapkan, serta pelantikan ini telah mendapat rekomendasi dari BKN,” ujar Emi. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Presma UTU Kritik Keras Sikap Pemerintah Aceh soal Polemik TKD Pascabencana

Penulis
Akil
-
0
Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar, Putra Rahmat. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), Putra Rahmat melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Pemerintah Aceh terkait penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat di Aceh Barat.

Ia menilai alasan pemerintah yang mengacu pada regulasi dan skala prioritas justru mencerminkan kegagalan dalam membaca kondisi riil masyarakat di lapangan. Kepada Nukilan.id, ia mengungkapkan bahwa respons tersebut terkesan hanya menjadi dalih administratif atas lambannya penanganan situasi darurat.

“Jangan bersembunyi di balik aturan ketika masyarakat sedang berjuang memulihkan diri dari bencana. Regulasi seharusnya menjadi alat untuk mempercepat keadilan, bukan alasan untuk menunda atau bahkan mengabaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut penyaluran TKD dilakukan secara objektif. Menurutnya, jika indikator yang digunakan benar-benar berbasis kebutuhan, Aceh Barat semestinya menjadi prioritas, mengingat kondisi kerusakan dan kebutuhan pemulihan yang masih nyata di lapangan.

Presma UTU juga menyoroti penggunaan indikator seperti kesiapan dokumen dan kesiapan pelaksanaan dalam situasi pascabencana. Ia menilai pendekatan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi kemanusiaan yang mendesak.

“Apakah penderitaan masyarakat harus menunggu kelengkapan administrasi? Apakah kecepatan pemulihan harus dikalahkan oleh ketakutan terhadap SILPA? Ini bukan sekadar keliru, ini mencerminkan cara berpikir birokratis yang tidak punya sense of crisis,” lanjutnya.

Ia menambahkan, ketimpangan perhatian terhadap wilayah Barat Selatan Aceh bukanlah hal baru. Menurutnya, pola tersebut terus berulang dan kembali terlihat dalam polemik TKD kali ini.

“Jangan lagi pura-pura netral. Masyarakat bisa menilai. Ini bukan soal persepsi, ini soal rekam jejak. Barat Selatan Aceh kembali ditempatkan sebagai wilayah pinggiran yang bisa ditunda, yang bisa dikorbankan,” ujarnya.

Alih-alih meredakan polemik, ia menilai pernyataan Pemerintah Aceh justru memperkeruh situasi dan berpotensi memperdalam ketidakpercayaan publik.

Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa UTU juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal kebijakan tersebut.

“Diam adalah bentuk persetujuan. Dan dalam konteks ini, diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk bersuara, mengawal, dan menuntut kejelasan serta keadilan,” katanya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk peringatan kepada Pemerintah Aceh agar lebih responsif dan berani mengambil langkah afirmatif dalam pemulihan pascabencana.

“Jika pemerintah terus berlindung di balik prosedur tanpa keberanian mengambil langkah afirmatif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi moral dalam memimpin pemulihan pascabencana,” tutupnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Direktur MUQ Aceh Selatan Jajaki Kerja Sama dengan Baitul Mal Aceh untuk Penguatan Pendidikan Pesantren

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Aceh Selatan, Dr. (Cand) Tgk. Muhammad Ridho Agung, S.Pd., M.Ag, melakukan kunjungan silaturahmi ke Komisioner Baitul Mal Aceh (BMA), Taufik Hidayat HRP, M.Ag, pada Senin (20/4/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Aceh Selatan, Dr. (Cand) Tgk. Muhammad Ridho Agung, S.Pd., M.Ag, melakukan kunjungan silaturahmi ke Komisioner Baitul Mal Aceh (BMA), Taufik Hidayat HRP, M.Ag, pada Senin (20/4/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama kemitraan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dayah MUQ Aceh Selatan.

Dalam keterngan tertulis yang diterima Nukilan.id, Direktur MUQ Aceh Selatan menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah berkontribusi dalam mencetak banyak penghafal Al-Qur’an di Aceh. Setiap tahun, MUQ Aceh Selatan melahirkan puluhan santri penghafal Al-Qur’an 30 juz yang juga menorehkan prestasi akademik di berbagai ajang.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga strategis, termasuk membuka akses beasiswa bagi santri dan alumni. Langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi MUQ Aceh Selatan dalam membentuk generasi Qurani yang unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia, serta berkontribusi dalam mewujudkan Aceh Selatan yang madani, maju, dan produktif.

Sementara itu, Komisioner Baitul Mal Aceh, Taufik Hidayat HRP, menyatakan komitmen pihaknya dalam mendukung kegiatan pendidikan di pesantren. Ia juga mengapresiasi langkah Direktur MUQ Aceh Selatan yang aktif membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan lembaga pendidikan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan strategis antara pesantren dan lembaga pengelola dana umat. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam sekaligus mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

Masyarakat juga diimbau untuk turut berpartisipasi dengan menyalurkan dana ZIS melalui Baitul Mal Aceh guna mendukung program pemberdayaan umat dan pengembangan dayah di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Illiza Kukuhkan Lima Pejabat SKPK, Tekankan Amanah dan Kolaborasi

Penulis
Akil
-
0
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). (Foto: Dok. Diskominfo Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengukuhkan lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), Senin (20/4/2026).

Amatan Nukilan.id di lokasi, pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Mawardy Nurdin itu mencakup Muhammad Zubir sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dedy Fahrian sebagai Kepala Bappeda, Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas PUPR, Mohd Ichsan sebagai Kepala DPMPTSP, serta Hendra Gunawan sebagai Kepala Dinas Perkim.

Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Perlu saya tegaskan, jabatan ini bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan merasa telah sampai. Justru hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” kata Illiza.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpejabat dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik.

“Karena pada akhirnya, kekuatan Banda Aceh bukan terletak pada jabatan tetapi pada kolaborasi. Dan di tangan saudara-saudara yang hari ini dilantik, semangat kolaborasi itu harus benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan seluruh pejabat telah melalui seleksi JPT sesuai mekanisme dan mendapat rekomendasi dari BKN. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPMPTSP Aceh Hadirkan Inovasi “KITA”, Permudah Investasi dan Konsultasi Perizinan dalam Satu Platform

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID, BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh meluncurkan inovasi pelayanan publik bertajuk KITA (E-Klinik & Peta Investasi Terpadu Aceh) sebagai upaya mempercepat transformasi digital layanan investasi dan perizinan di Aceh.

Platform digital tersebut mengintegrasikan dua layanan utama, yakni Peta Investasi Aceh berbasis Geographic Information System (GIS) dan E-Klinik Perizinan, sehingga calon investor maupun pelaku usaha dapat memperoleh informasi peluang investasi sekaligus berkonsultasi mengenai perizinan dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai respons terhadap perubahan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan transparan.

“Inovasi KITA atau E-Klinik & Peta Investasi Aceh ini lahir dari komitmen kami memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pelaku usaha maupun investor. Dengan mengintegrasikan Peta Investasi Aceh dan E-Klinik dalam satu platform, kami ingin memastikan setiap peluang investasi di Aceh mudah ditemukan, dan setiap kendala perizinan cepat diselesaikan. Inovasi ini adalah wujud komitmen kami mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” kata Marwan.

Selama ini, informasi mengenai potensi investasi Aceh masih tersebar di berbagai dokumen dan instansi, sehingga investor membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan investasi. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus datang langsung ke kantor DPMPTSP Aceh untuk memperoleh konsultasi mengenai proses perizinan dan penggunaan sistem OSS-RBA.

Melalui aplikasi KITA, kedua kebutuhan tersebut kini terintegrasi dalam satu platform digital. Pengguna dapat terlebih dahulu menelusuri potensi investasi di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh melalui Peta Investasi Aceh yang menyajikan informasi secara spasial, interaktif, dan mutakhir, mulai dari sektor unggulan, sumber daya alam, hingga infrastruktur pendukung.

Setelah menemukan peluang investasi yang sesuai, pengguna dapat langsung mengakses layanan E-Klinik untuk memperoleh konsultasi mengenai persyaratan perizinan, mekanisme OSS-RBA, pendampingan penyelesaian kendala investasi, hingga konsultasi secara daring bersama petugas DPMPTSP Aceh. Seluruh proses dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor sehingga pelayanan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses.

Inovasi KITA mulai diterapkan sejak Januari 2021 dan terus dikembangkan mengikuti kebutuhan pengguna serta perkembangan regulasi. Salah satu pengembangan terbaru adalah penambahan layanan konsultasi melalui video conference pada tahun 2025, sehingga pelaku usaha dapat berkonsultasi secara langsung dengan petugas tanpa dibatasi jarak maupun waktu operasional kantor.

Menurut DPMPTSP Aceh, keunggulan utama KITA terletak pada integrasi layanan informasi investasi dan pendampingan perizinan dalam satu platform. Konsep ini memungkinkan investor tidak hanya mengetahui lokasi dan potensi investasi, tetapi juga memperoleh pendampingan hingga proses perizinan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, inovasi ini juga diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Aceh melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka, meningkatkan kepastian berusaha, mengurangi potensi praktik pungutan liar melalui layanan digital, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

DPMPTSP Aceh menilai kehadiran KITA menjadi bagian dari strategi memperkuat ekosistem investasi daerah. Dengan mengintegrasikan promosi investasi, layanan konsultasi, dan pendampingan perizinan dalam satu platform, pemerintah berharap dapat meningkatkan minat investasi, mendorong realisasi penanaman modal, membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Inovasi tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Aceh Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha.

BAZNAS–MUI Kolaborasi Salurkan Sedekah Pendidikan untuk Korban Bencana di Aceh dan Sumatra

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalin kerja sama dalam program sedekah pendidikan untuk membantu pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Sebagai langkah awal, MUI menyalurkan dana sebesar Rp600 juta kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada para penyintas bencana, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan.

Pimpinan BAZNAS RI, H. Idy Muzayyad, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia memastikan dana yang diterima akan disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat terdampak di tiga provinsi tersebut.

“Dana Rp600 juta ini akan disalurkan untuk Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara dan nanti fokusnya untuk biaya pendidikan korban dan sekolah-sekolah di sana yang terdampak bencana,” ujar Idy di Gedung MUI di Jakarta, belum lama ini.

Idy menjelaskan, BAZNAS memiliki tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikasi internasional. Sementara itu, MUI juga memiliki tim Muslim Disaster Rescue. Kolaborasi kedua lembaga ini dinilai akan memperkuat respons kemanusiaan di lapangan.

“Jika BAZNAS Tanggap Bencana ini dikolaborasikan dengan tim Muslim Disaster Rescue milik MUI. Ini akan menjadi potensi yang luar biasa bagi kemaslahatan umat,” kata Idy.

Selain fokus pada penanganan bencana, kerja sama ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan dakwah melalui aksi kemanusiaan. Idy berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti pada program kebencanaan, tetapi juga berkembang ke program sosial lainnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Bidang Bencana MUI, Mabroer, M.S, menjelaskan bahwa kerja sama ini dikemas dalam program “Sedekah Pendidikan” yang menyasar anak-anak korban bencana serta lembaga pendidikan swasta seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga pesantren non-negeri.

“Bantuan ini memang tidak menyelesaikan masalah, tapi kita berharap ini menjadi salah satu stimulan untuk masyarakat umum agar mereka tetap mendapatkan perhatian secara serius. Karena sekolah-sekolah swasta di daerah bencana ini sangat tidak berdaya beda dengan sekolah negeri,” kata Mabroer.

Ia menambahkan, MUI bersama BAZNAS akan memberikan perhatian khusus agar sekolah-sekolah tersebut dapat segera bangkit dari dampak bencana. Dukungan lanjutan juga diharapkan dapat terus mengalir melalui donasi masyarakat.

“Harapannya nanti bersama BAZNAS ada tambahan-tambahan lagi dari donasi yang ada dan segera disalurkan,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

UIN Ar-Raniry Ungguli UI dan UGM, Peringkat Pertama Riset Nasional Versi SIR 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh meraih peringkat pertama nasional dalam pemeringkatan Scimago Institutions Rankings (SIR) 2026 pada bidang riset.

Secara global, kampus tersebut menempati posisi ke-818 dunia. Dalam daftar nasional, UIN Ar-Raniry mengungguli Universitas Indonesia (UI) yang berada di peringkat kedua nasional (peringkat 956 dunia) serta Universitas Gadjah Mada (UGM) di posisi ketiga nasional (peringkat 1.372 dunia).

Pemeringkatan SIR sendiri mengacu pada tiga indikator utama, yakni kinerja riset, inovasi, serta dampak sosial berbasis visibilitas web. Dalam penilaian tersebut, UIN Ar-Raniry juga masuk dalam kategori kuartil pertama (Q1), yang merupakan tingkat tertinggi.

Sejumlah perguruan tinggi lain yang masuk 10 besar nasional antara lain Institut Pertanian Bogor (peringkat global 1.514), Universitas Negeri Padang (1.870), Universitas Airlangga (2.019), serta Universitas Syiah Kuala (2.096).

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg, menyebut capaian ini merupakan hasil dari penguatan riset dan publikasi ilmiah yang dilakukan secara konsisten.

“Capaian ini mencerminkan arah pengembangan kampus berbasis riset yang mulai menunjukkan hasil terukur,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, pemeringkatan Scimago mengacu pada publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, termasuk kualitas sitasi dan dampak ilmiah. Secara umum, capaian ini menunjukkan meningkatnya daya saing perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dari luar Pulau Jawa, dalam peta riset global.

Dalam SIR 2026, UIN Ar-Raniry juga mencatatkan prestasi di berbagai bidang. Pada kategori penguatan riset keagamaan, kampus ini berada di peringkat ke-14 dunia.

Di bidang hukum, fakultas hukumnya menempati peringkat ke-131 dunia, tertinggi di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sementara itu, pada bidang antropologi, UIN Ar-Raniry berada di peringkat pertama di Indonesia dan posisi ke-13 di Asia.

Pada rumpun ilmu sosial bidang pendidikan, UIN Ar-Raniry menempati peringkat kedua nasional, sedangkan di bidang filsafat berada di posisi pertama nasional.

“Capaian tersebut ditopang oleh publikasi ilmiah. Empat jurnal UIN Ar-Raniry berada pada kuartil pertama (Q1) berdasarkan Scimago Journal Rank (SJR) 2025, yakni El-Usrah, Samarah, Jurnal Ilmiah Islam Futura, dan Petita,” jelas Prof Mujib.

Ia menambahkan bahwa kategori Q1 merupakan kuartil tertinggi dalam penilaian Scimago yang didasarkan pada publikasi terindeks Scopus serta kualitas dampak ilmiahnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...123124125...2,513Halaman 124 dari 2,513

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id