Beranda blog Halaman 123

Kartini Masa Kini: Membaca Peran Perempuan Aceh di Dunia Kerja Lewat Data

0
perempuan aceh
Ilustrasi perempuan di Aceh. (Foto: ChatGPT)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Hari Kartini menjadi momen refleksi untuk melihat bagaimana perempuan terus berkontribusi dalam pembangunan. Dari sektor perdagangan hingga jasa, perempuan Aceh kian menunjukkan perannya di dunia kerja. Melalui data ketenagakerjaan, kita dapat membaca gambaran partisipasi, peluang, sekaligus tantangan yang mereka hadapi.

Narasi lama yang menyebut perempuan hanya berkutat pada “kasur, dapur, dan sumur” masih kerap muncul dalam budaya patriarki. Perempuan sering dijebak dalam anggapan bahwa ruang mereka terbatas pada urusan domestik. Namun, zaman terus berubah. Tembok rumah tidak lagi mampu membendung potensi perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki.

Partisipasi yang Kian Menguat

Data hasil penelusuran Nukilan.id dari Badan Pusat Statistik menunjukkan perubahan itu bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang terukur dan terus bergerak dari waktu ke waktu.

Pada Agustus 2025, jumlah perempuan Aceh yang masuk dalam angkatan kerja mencapai 1.041.048 orang, sementara yang bukan angkatan kerja tercatat 1.040.671 orang. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh perempuan usia kerja di Aceh telah terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.

Komposisi perempuan usia kerja di Aceh. (Foto: Gemini AI)

Partisipasi ini juga tercermin dari peningkatan jumlah perempuan bekerja dalam beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2023, jumlah perempuan bekerja tercatat 906.469 orang. Angka ini meningkat menjadi 941.033 orang pada 2024, dan kembali naik menjadi 962.758 orang pada 2025.

Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja tidak terjadi secara kebetulan. Ada sejumlah faktor yang mendorongnya, antara lain meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), membaiknya akses pendidikan dan literasi, pertumbuhan sektor UMKM, digitalisasi ekonomi, serta dorongan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Peningkatan jumlah perempuan bekerja di Provinsi Aceh periode 2023-2025. (Foto: Gemini AI)

TPAK sendiri merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada Agustus 2025, TPAK perempuan di Aceh mencapai 50,01 persen. Artinya, satu dari dua perempuan usia kerja di Aceh telah terlibat dalam pasar tenaga kerja.

Dominasi di Sektor Tertentu

Jika ditelusuri lebih jauh, kontribusi perempuan terlihat dari berbagai sektor pekerjaan. Pada 2025, perempuan Aceh paling banyak bekerja di sektor:

  • Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan: 312.218 orang
  • Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan: 292.673 orang
  • Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi: 224.685 orang
  • Industri pengolahan: 103.612 orang

Sementara itu, jumlah perempuan yang bekerja di sektor lainnya relatif lebih kecil:

  • Lembaga keuangan, real estate, dan jasa perusahaan: 13.198 orang
  • Transportasi, pergudangan, dan komunikasi: 7.145 orang
  • Konstruksi: 6.169 orang
  • Pertambangan dan penggalian: 1.541 orang
  • Listrik, gas, dan air minum: 1.517 orang

Distribusi ini menunjukkan bahwa perempuan masih banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, terutama yang bersifat tradisional dan berbasis layanan.

Kontribusi perempuan terlihat dari berbagai sektor pekerjaan pada 2025. (Foto: Gemini AI)

Tantangan yang Masih Membayangi

Di balik peningkatan partisipasi tersebut, tantangan tetap ada. Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di Aceh tercatat sebesar 7,52 persen, yang menunjukkan masih adanya perempuan yang belum mendapatkan pekerjaan meski aktif mencari kerja.

Selain itu, sekitar 37,58 persen pekerja informal di Aceh merupakan perempuan. Pekerjaan informal memang menawarkan fleksibilitas, namun sering kali tidak disertai jaminan sosial, kepastian pendapatan, maupun perlindungan kerja yang memadai. Kondisi ini membuat stabilitas ekonomi perempuan cenderung lebih rentan.

Antara Peran Domestik dan Ekonomi

Di sisi lain, masih banyak perempuan yang berada di luar angkatan kerja. Dari kelompok ini, mayoritas merupakan perempuan yang mengurus rumah tangga, yakni sebanyak 757.135 orang. Selain itu, terdapat 184.875 orang yang masih bersekolah, serta 96.661 orang yang melakukan kegiatan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa peran domestik masih menjadi faktor penting yang memengaruhi partisipasi perempuan di dunia kerja. Meski demikian, mengurus rumah tangga tetap merupakan pekerjaan yang memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial.

Jumlah perempuan Aceh yang berada di luar angkatan kerja berdasarkan kegiatan utama. (Foto: Gemini AI)

Pada akhirnya, setiap angka dalam data ini bukan sekadar statistik. Ia merepresentasikan realitas perempuan Aceh yang terus bergerak, beradaptasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.

Kartini masa kini tidak lagi hanya hidup dalam sejarah. Ia hadir dalam angka-angka—dalam setiap perempuan yang bekerja, berkarya, dan mengambil peran dalam membangun masa depan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS), Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Aceh, Agustus 2025

Zulkaidah, Bulan yang Sering Terlewat Namun Sarat Kemuliaan

0
zulkaidah
Ilustrasi Zulkaidah. (Foto: muslim.or.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Usai berakhirnya Ramadan dan Syawal 1447 Hijriah, umat Islam kini memasuki bulan Zulkaidah. Di tengah suasana yang mulai kembali normal setelah euforia ibadah sebelumnya, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian: keutamaan bulan Zulkaidah itu sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Ustaz Miswal dalam wawancara bersama Nukilan.id. Ia menjelaskan Zulkaidah sering tidak mendapat perhatian yang layak, padahal memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam.

“Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an, Surah At-Taubah ayat 36, yang artinya ‘Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada dua belas bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu’,” kata Ustaz Miswal pada Selasa (21/4/2026).

Ayat tersebut, lanjutnya, menjadi dasar penting dalam memahami posisi bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah. Tidak semua bulan memiliki derajat yang sama, dan dalam konteks ini, Zulkaidah termasuk dalam kelompok bulan yang dimuliakan.

“Empat bulan haram dalam Islam adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharam, dan Rajab. Disebut bulan haram karena mengandung kehormatan,” katanya.

Penegasan ini menunjukkan bahwa istilah “haram” bukan semata bermakna larangan, melainkan juga mengandung nilai kesucian dan penghormatan yang tinggi. Dalam kerangka itu, umat Islam dituntut untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak.

“Dalam ayat tersebut Allah menegaskan, ‘maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya’. Artinya, dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini lebih berat, sementara amal kebaikan juga lebih agung,” ungkapnya.

Dengan demikian, Zulkaidah bukan sekadar penanda waktu, tetapi juga momentum spiritual yang menuntut kesadaran lebih dalam. Setiap perbuatan, baik maupun buruk, memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan bulan lainnya.

Selain aspek spiritual, Ustaz Miswal juga menyinggung dimensi historis yang memperkuat kemuliaan bulan-bulan haram ini, bahkan sejak masa sebelum Islam datang.

“Pada bangsa Arab dahulu, bulan-bulan haram ini juga dijaga dari peperangan. Tidak diperbolehkan berperang kecuali dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan betapa besar kehormatan bulan tersebut,” pungkasnya.

Tradisi tersebut kemudian diperkuat dalam Islam, menjadikan bulan-bulan haram sebagai periode yang dijaga dari konflik dan diisi dengan peningkatan kualitas ibadah.

Di tengah arus kehidupan modern yang kerap melalaikan dimensi waktu dalam perspektif spiritual, Zulkaidah hadir sebagai pengingat. Bahwa ada fase-fase tertentu dalam kehidupan yang semestinya diisi dengan refleksi, pengendalian diri, dan peningkatan amal.

Dengan memahami kedudukannya, Zulkaidah tidak lagi menjadi bulan yang terlewat, melainkan momentum untuk kembali menata hubungan dengan Sang Pencipta. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Sosok Ratnalia Indriasari: Perempuan Penggerak Data dan Narasi di Aceh

0
Ratnalia Indriasari, Direktur Jaringan Survei Inisiatif sekaligus pendiri media siber dialeksis.com. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | FEATURE – Di sudut Ballroom Hotel Ayani, Banda Aceh, Kamis siang itu, suasana uji kompetensi wartawan berlangsung serius namun hangat. Di antara para peserta, seorang perempuan berkacamata mencuri perhatian bukan karena suara lantangnya, melainkan karena ketenangan yang menyertai setiap kalimat yang ia ucapkan.

Ia tidak tergesa, tetapi setiap jawaban yang keluar terasa runtut, terukur, dan penuh keyakinan.

Dalam forum yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia Aceh bersama LUKW Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut, ia tampil sebagai sosok yang menunjukkan bahwa ketajaman berpikir kerap lahir dari proses panjang, bukan sekadar pengalaman singkat di ruang redaksi atau ruang akademik.

Gesturnya sederhana. Namun dari cara ia menyusun argumen dan merangkai kalimat, terlihat jelas jejak perjalanan intelektual yang membentuknya hingga titik ini.

Di sela-sela kegiatan, Nukilan.id mencoba menghampirinya untuk menggali sosok dirinya lebih dalam. Perempuan itu adalah Ratnalia Indriasari, usia 44 tahun, Direktur Jaringan Survei Inisiatif sekaligus pendiri media siber dialeksis.com.

Dalam perbincangan, ia mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah sosok yang sejak awal diproyeksikan menjadi peneliti maupun jurnalis. Jalan hidupnya justru mengalir perlahan, tumbuh dari pengalaman yang barangkali bagi sebagian orang tampak biasa.

“Kalau bicara flashback dari kecil, saya ini sebenarnya biasa-biasa saja,” kenangnya.

Ratnalia lahir di Jakarta, lalu besar di Depok. Masa kecilnya tidak diwarnai ambisi besar atau mimpi spesifik tentang masa depan. Namun, titik penting mulai terbentuk ketika ia menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Di sanalah ia mulai menemukan dunia yang kelak membentuk cara pandangnya.

Aktivisme kampus menjadi pintu masuk. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari bakti sosial hingga organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari ruang-ruang diskusi dan penyusunan proposal kegiatan, kemampuannya dalam menulis dan berpikir kritis mulai terasah.

Tidak hanya itu, ia juga ikut dalam berbagai penelitian bersama dosen, turun langsung sebagai enumerator hingga supervisor lapangan.

“Dari situ saya mulai mengenal dunia riset,” katanya.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi yang diam-diam mengarahkan langkahnya. Dunia riset yang awalnya hanya bagian dari aktivitas kampus perlahan menjelma menjadi pilihan hidup. Ketika banyak orang mengejar karier dengan peta yang jelas sejak awal, Ratnalia justru menemukan jalannya melalui proses yang tidak selalu linier.

Pilihan itu kemudian membawanya ke Aceh. Ia bercerita bahwa pertama kali datang ke Aceh karena bergabung dengan salah satu NGO pasca tsunami Aceh. Pengalaman tersebut membuka pandangannya tentang Aceh sebagai daerah yang menyimpan dinamika sosial dan politik yang kompleks, hingga akhirnya ia menetap dan membangun keluarga di Serambi Mekkah.

Pasca konflik panjang dan bencana tsunami, ruang politik di Aceh mengalami perubahan besar. Bagi Ratnalia, situasi tersebut bukan sekadar fase transisi, melainkan sebuah peluang untuk membaca arah baru perkembangan masyarakat.

“Setelah 30 tahun konflik, lalu hadirnya tsunami yang juga membuka ruang politik menjadi lebih dinamis,” ujarnya.

Di tengah perubahan itu, ia melihat satu kekosongan. Dunia riset, khususnya survei politik, masih didominasi lembaga dari luar daerah, terutama Jakarta. Perspektif lokal belum sepenuhnya mendapat ruang. Dari kegelisahan itu, lahirlah Jaringan Survei Inisiatif.

Bersama sejumlah kolega, ia membangun JSI bukan sekadar sebagai lembaga survei, tetapi sebagai upaya menghadirkan suara lokal dalam membaca realitas Aceh. Visi yang ia bawa sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Ia ingin riset tidak selalu berbicara dengan sudut pandang luar.

“Kami ingin survei itu tidak selalu berbahasa Jakarta,” ungkapnya.

Baginya, akademisi di Aceh memiliki kapasitas yang tidak kalah. Yang dibutuhkan hanyalah ruang dan keberanian untuk tampil. JSI kemudian menjadi wadah yang tidak hanya mengerjakan survei politik, tetapi juga berbagai kajian lain, mulai dari kepuasan masyarakat hingga riset transportasi.

Namun, membangun lembaga riset bukan tanpa tantangan. Salah satu yang paling terasa adalah soal metodologi. Perbedaan pendekatan, terutama dalam penentuan sampling, kerap memunculkan perdebatan dengan lembaga lain. Bagi Ratnalia, perbandingan itu justru menjadi ruang belajar.

“Di situ kita jadi tahu di mana kekurangan kita dan apa yang harus diperbaiki,” katanya.

Di saat yang sama, ia juga membaca perubahan besar dalam dunia media. Arus digital yang semakin deras menuntut cara baru dalam menyampaikan informasi. Dari situlah dialeksis.com lahir pada akhir 2018.

Media ini tidak ia rancang sebagai portal berita biasa. Dengan latar belakang riset yang kuat, Ratnalia ingin menghadirkan pendekatan yang lebih dalam. Ia tidak ingin medianya hanya berisi laporan peristiwa, tetapi juga analisis yang memberi konteks dan makna.

“Kami tidak ingin hanya straight news. Kami ingin ada analisis, ada dialektika,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memang tidak mudah. Tulisan mendalam membutuhkan waktu, tenaga, dan ketelitian lebih. Namun, bagi Ratnalia, itulah yang membedakan jurnalisme yang sekadar cepat dengan jurnalisme yang memberi pemahaman.

Tantangan lain datang dari dalam. Mengelola tim redaksi dengan latar belakang dan karakter yang beragam bukan perkara sederhana. Ia harus berdiri di tengah, menjaga keseimbangan agar visi tetap berjalan tanpa konflik yang merusak.

“Membangun tim itu tidak mudah. Kita harus bisa menjaga agar tetap seimbang,” katanya.

Seiring waktu, cara pandangnya terhadap pekerjaan juga berubah. Jika dulu ia cenderung idealis, kini ia mengaku lebih realistis. Kehidupan keluarga membuatnya melihat pekerjaan tidak hanya sebagai ruang aktualisasi, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan.

“Sekarang tentu berpikir bagaimana pekerjaan ini juga bisa menyejahterakan,” sebutnya.

Namun, kesejahteraan itu, baginya, tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ia menekankan pentingnya berbagi dengan tim.

“Kalau saya sejahtera, tim saya juga harus sejahtera,” tegasnya.

Di tengah kesibukan, ia tetap berusaha menjaga keseimbangan hidup. Anak-anaknya tumbuh dengan memahami ritme pekerjaannya. Bahkan, sejak kecil, mereka kerap ikut dalam aktivitasnya.

“Kadang mereka ikut saya bekerja. Jadi mereka lebih paham,” katanya.

Baginya, keberhasilan bukan hanya tentang capaian profesional, tetapi juga tentang kemampuan menjaga harmoni antara pekerjaan dan keluarga. Hal-hal sederhana seperti mengantar anak menjadi bagian dari keseimbangan yang ia jaga.

Di sisi lain, Ratnalia melihat tantangan besar dalam dunia jurnalistik ke depan. Ia menilai, di tengah derasnya informasi, jurnalisme tidak bisa lagi berdiri di atas opini semata. Data harus menjadi fondasi utama.

“Kalau tidak setuju, balaslah dengan data. Jangan hanya berargumen kosong,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa data tidak boleh dipelintir untuk kepentingan tertentu. Bagi Ratnalia, integritas adalah kunci. Tanpa itu, jurnalisme kehilangan maknanya.

Pandangan tersebut ia tujukan pula kepada generasi muda, terutama perempuan. Ia melihat peluang terbuka lebar, tetapi tidak semua orang harus memilih jalan yang sama. Yang terpenting adalah kesiapan menjalani proses.

“Kalau memang ingin, jalani prosesnya. Jangan mudah mengeluh,” pungkasnya.

Ia percaya, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk seseorang. Berada di sekitar orang-orang yang tepat dapat mempercepat proses belajar dan berkembang.

“Dekatlah dengan orang-orang sukses. Lingkungan itu akan membentuk kita,” tutupnya.

Dari seorang perempuan yang mengaku “biasa-biasa saja”, Ratnalia Indriasari menunjukkan bahwa jalan hidup tidak selalu harus dimulai dari rencana besar. Kadang, ia tumbuh dari keberanian untuk terlibat, belajar, dan bertahan dalam proses.

Di tengah dunia yang terus berubah, ia berdiri di persimpangan dua arus besar, riset dan jurnalistik, dengan satu keyakinan yang sama bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui data, dan pengetahuan harus disampaikan dengan cara yang bermakna serta mudah dipahami publik.

Setelah percakapan panjang itu usai, suasana ruangan masih tetap hidup. Sejumlah peserta masih terlihat berdiskusi, sebagian lain menyimak percakapan lanjutan yang mengalir di antara keramaian kecil itu.

Di tengah aktivitas yang belum benar-benar reda, Ratnalia Indriasari perlahan kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptopnya lagi, seolah menyambung kembali alur pikir yang sempat terputus, merangkai data dan gagasan di tengah riuh yang masih mengisi ruangan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Ampon Bang Usulkan Aceh Selatan Jadi Tuan Rumah KEN 2027

0
Anggota Komisi VII DPR RI, T. Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Anggota Komisi VII DPR RI, T. Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampon Bang, mendorong Kabupaten Aceh Selatan menjadi lokasi pelaksanaan ajang Kharisma Event Nusantara (KEN) di Provinsi Aceh pada 2027.

Dorongan tersebut disampaikan sebagai upaya memperluas pemerataan event pariwisata nasional, khususnya di wilayah barat selatan Aceh yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Kita harapkan kalau untuk wilayah barat selatan ini, mungkin di sini (Aceh Selatan) nanti,” kata Zulkarnaini saat menghadiri sosialisasi penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal oleh Kementerian Pariwisata di Aceh Selatan, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pelaksanaan event KEN di Aceh masih terpusat di tingkat provinsi. Karena itu, perlu adanya pemerataan hingga ke kabupaten/kota agar dampak ekonomi dari sektor pariwisata bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat daerah.

“Ini kita harapkan ke depan bisa tersebar ke wilayah-wilayah kabupaten, khususnya di barat selatan. Kita akan usulkan ke kementerian agar event tahun 2027 bisa dilaksanakan di Aceh Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Adyatama Parekraf Ahli Muda Kementerian Pariwisata, Rosalin Petrina Kristianti, menjelaskan bahwa KEN merupakan program strategis yang menghimpun berbagai event unggulan yang telah melalui proses kurasi oleh para profesional.

Menurutnya, pada 2026 terdapat 125 event yang masuk dalam kalender KEN secara nasional. Di Aceh sendiri, tiga event yang terpilih yakni Aceh Ramadhan Festival, Aceh Culinary Festival, dan Banda Aceh Kolosal Coffee Experience.

Rosalin berharap kehadiran pihaknya dalam kegiatan sosialisasi ini dapat mendorong pemerintah daerah, khususnya Aceh Selatan, untuk mengusulkan event berbasis kearifan lokal agar dapat masuk dalam KEN.

“Kami berharap dengan kehadiran pada kegiatan hari ini bisa mendorong dan menyemangati daerah khususnya di Kabupaten Aceh Selatan supaya ada event daerah yang bisa diusulkan dan bisa masuk serta berhasil terpilih menjadi Kharisma Event Nusantara 2027 atau tahun-tahun setelahnya,” ujarnya.

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyambut baik dorongan tersebut dan berharap daerahnya dapat menjadi tuan rumah event KEN pada 2027 sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mempromosikan budaya lokal.

“Kita di 2027 ini berharap bisa buka even di Aceh Selatan suapaya bisa mengundang dan juga bisa menghadirkan kearifan lokal terhadap budaya daerah kita di Aceh Selatan ini, di bidang pariwisata ada beberapa titik yang sudah kita sampaikan kepada Kadis Pariwisata untuk segera membuat proposal atau hal hal yang dibutuhkan dalam syarat untuk diusulkan ke pusat,” pungkasnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kemenkum Aceh Buka Layanan Kekayaan Intelektual di CFD, Warga Bisa Konsultasi Gratis

0
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menghadirkan layanan kekayaan intelektual (KI) bagi masyarakat melalui kegiatan Mobile IP Clinic di area Car Free Day (CFD) Banda Aceh, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati World Intellectual Property Day 2026 dengan tema global “IP and Sport”, yang menekankan peran penting kekayaan intelektual dalam mendorong perkembangan olahraga dan ekonomi kreatif.

Kakanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, mengatakan kegiatan ini merupakan strategi jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan karya dan inovasi.

“Langkah strategis dan terkoordinasi ini sangat perlu dilakukan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran publik terhadap peran vital kekayaan intelektual (KI) dalam mendukung ekosistem olahraga,” ujar Meurah Budiman, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan dokumen hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi inovasi teknologi, desain, merek, hingga hak siar, termasuk dalam industri olahraga yang kini berkembang pesat dan terhubung dengan sektor lain seperti mode, kesehatan, dan gim.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani H. Pinilihan, menyebutkan bahwa Mobile IP Clinic sengaja digelar di area CFD agar mudah diakses masyarakat yang sedang beraktivitas.

“Kami menyelenggarakan kegiatan Mobile IP Clinic ini sebagai bentuk layanan jemput bola dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat luas,” kata Purwandani.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung terkait pendaftaran merek, hak cipta, paten, hingga desain industri. Program ini juga ditujukan untuk membantu pelaku UMKM dan inovator di Aceh dalam meningkatkan daya saing produk mereka di tingkat nasional maupun global.

Warga yang hadir di CFD Banda Aceh pada 26 April mendatang dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis, baik untuk konsultasi maupun proses awal pendaftaran kekayaan intelektual.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

M. Hendrik Friasayani Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum Percasi Aceh 2026–2030

0
Master FIDE (MF) Muhammad Hendrik Friasayani, ST, MT, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Pengprov Percasi) Aceh masa bakti 2026–2030. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Master FIDE (MF) Muhammad Hendrik Friasayani, ST, MT, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Pengprov Percasi) Aceh masa bakti 2026–2030.

Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Percasi Aceh yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Hendrik terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari para pemegang suara (voter) dari 13 kabupaten/kota yang hadir.

Ia menggantikan kepengurusan periode sebelumnya yang telah berakhir pada Desember 2025. Sebelumnya, Hendrik juga diketahui menjabat sebagai Ketua Panitia Musprov Percasi Aceh.

Dalam visinya, Hendrik menegaskan komitmennya untuk membangun kembali kejayaan catur Aceh melalui sejumlah langkah strategis. Fokus utama yang akan dijalankan meliputi konsolidasi internal dengan merangkul seluruh insan catur di daerah, peningkatan prestasi atlet menghadapi ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), serta pembinaan berkelanjutan melalui program unggulan dan terobosan baru.

“ini kerja bersama, saya berharap kawan-kawan di pengcab dapat mendukung dan bekerjasama untuk membangun kembali olahraga catur di Aceh sesuai harapan kita. membangun Olahraga ini tidak bisa sendiri harus terlibat semua sektor,” Harap nya setelah penyerahan hasil pemilihan.

Terpilihnya sosok yang akrab disapa Hendrik ini disambut positif oleh komunitas catur di Aceh. Selain dikenal sebagai pecatur berprestasi, ia juga memiliki pengalaman organisasi sebagai mantan Sekretaris Umum Percasi Aceh.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan olahraga catur di Aceh dapat kembali bangkit dan mampu bersaing di level nasional maupun lebih tinggi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Illiza Lantik Mohd Ichsan sebagai Kepala DPMPTSP Banda Aceh

0
Mohd Ichsan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banda Aceh. (Foto: HUMAS BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik Mohd Ichsan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Senin (20/4/2026).

Amatan Nukilan.id, pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Mawardy Nurdin itu juga bersman dengan pelantikan Muhammad Zubir sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dedy Fahrian sebagai Kepala Bappeda, Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas PUPR, serta Hendra Gunawan sebagai Kepala Dinas Perkim.

Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Perlu saya tegaskan, jabatan ini bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan merasa telah sampai. Justru hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” kata Illiza.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpejabat dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik.

“Karena pada akhirnya, kekuatan Banda Aceh bukan terletak pada jabatan tetapi pada kolaborasi. Dan di tangan saudara-saudara yang hari ini dilantik, semangat kolaborasi itu harus benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan seluruh pejabat telah melalui seleksi JPT sesuai mekanisme dan mendapat rekomendasi dari BKN. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Fiskal hingga Gaji P3K, APEKSI Wilayah I Usulkan 24 Rekomendasi ke Pusat

0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I menyampaikan 24 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam konferensi pers yang digelar di Ballroom Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Rekomendasi tersebut mencakup berbagai isu strategis, mulai dari fiskal daerah, kebencanaan, pelayanan publik, hingga persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua APEKSI Komisariat Wilayah I, Rico Tri Putra Bayu Waas yang juga menjabat sebagai Wali Kota Medan, menegaskan pentingnya solidaritas antar daerah, khususnya dalam menghadapi bencana.

Ia menyebut, daerah yang terdampak tidak boleh merasa sendiri karena seluruh pemerintah kota siap saling membantu dan berkoordinasi.

“Intinya daerah-daerah di Indonesia ini tidak sendirian apabila terjadi permasalahan. Kita semua bisa saling membantu dan berkoordinasi,” ujar Rico kepada awak media, termasuk Nukilan.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI untuk difinalisasi dan diperjuangkan di tingkat nasional.

“Tadi kita juga merencanakan menuju Rakernas. Ini akan kita sampaikan nanti agar menjadi final dan bisa menjadi perjuangan dari APEKSI,” katanya.

Selain isu kebencanaan dan fiskal, APEKSI juga menyoroti persoalan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer. Rico menegaskan perlunya keadilan bagi seluruh tenaga pendidik agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat.

“Kita ingin memberikan keadilan untuk semua. Harapannya semua yang bekerja bisa bekerja dengan baik, pendidikan kita juga semakin baik. Koordinasi antar pihak harus selalu ada dan saling menguatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih terbatas. Ia mengatakan, pemerintah kota terus berupaya menjaga stabilitas anggaran agar tetap sehat.

“Fiskal Kota Banda Aceh bukan termasuk yang besar, tetapi kita berjuang agar fiskal menjadi lebih baik dan likuiditas anggaran tetap terjaga,” kata Illiza.

Lebih lanjut, kata Illiza, persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menjadi salah satu poin rekomendasi. Menurutnya, pemerintah daerah berharap agar beban gaji P3K dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kita meminta agar gaji P3K bisa ditanggung oleh pusat. Jika ini bisa diterima, maka belanja kepegawaian bisa lebih stabil. Saat ini angkanya sudah di atas 30 persen, ini tentu tidak sehat secara fiskal,” jelasnya.

Illiza berharap, melalui forum APEKSI ini, berbagai persoalan daerah dapat terakomodasi dan diperjuangkan, baik melalui Rakernas maupun komunikasi langsung dengan kementerian terkait.

“Dengan adanya forum ini, hal-hal yang disampaikan bisa dibawa menjadi rekomendasi, baik di Rakernas maupun langsung ke lintas kementerian,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Illiza Resmi Lantik Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas PUPR Banda Aceh

0
Rulli Syahreza, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh. (Foto; Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, melantik Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Dilansir Nukilan.id, sebelumnya Rulli Syahreza menjabat sebagai Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pengisian jabatan strategis guna memperkuat perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Perlu saya tegaskan, jabatan ini bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena itu, jangan merasa telah sampai. Justru hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” kata Illiza.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpejabat dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik.

“Karena pada akhirnya, kekuatan Banda Aceh bukan terletak pada jabatan tetapi pada kolaborasi. Dan di tangan saudara-saudara yang hari ini dilantik, semangat kolaborasi itu harus benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Banda Aceh, Emila Sovayana, menyebutkan seluruh pejabat telah melalui seleksi JPT sesuai mekanisme dan mendapat rekomendasi dari BKN. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Illiza Lantik Zubir sebagai Kadiskominfotik Definitif, Dorong Transformasi Digital Banda Aceh

0
Ir. Muhammad Zubir, S.Si.T., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) Kota Banda Aceh. (Foto: Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, resmi melantik Ir. Muhammad Zubir, S.Si.T., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) Kota Banda Aceh, dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), Senin (20/4/2026).

Amatan Nukilan.id, pelantikan yang berlangsung di Aula Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota dalam memperkuat birokrasi yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Penunjukan Muhammad Zubir dinilai krusial, mengingat sektor komunikasi dan digitalisasi kini menjadi fondasi penting dalam mendorong pelayanan publik yang modern dan responsif di Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari upaya percepatan kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan kinerja terbaik demi kemajuan Banda Aceh,” ujar Illiza.

Ia juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, serta capaian kinerja yang terukur dari setiap pejabat yang dilantik, termasuk dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Selain Muhammad Zubir, turut dilantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya, yakni Mohd Ichsan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dedy Fahrian sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rulli Syahreza sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Hendra Gunawan sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News