Beranda blog Halaman 122

Aceh Timur–Aceh Utara Kembali Dilanda Banjir, Ratusan Warga Terpaksa Mengungsi

Penulis
Redaksi
-
0
Banjir merendam jalan di Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (8/1/2026)(FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh sepanjang Kamis (8/1/2026) menyebabkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara terendam banjir. Ratusan warga dilaporkan mengungsi akibat meluapnya air yang merendam permukiman dan badan jalan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, banjir merendam Kecamatan Langkahan, Tanah Jambo Aye, dan Lhoksukon. Sementara di Aceh Timur, genangan air terjadi di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Banda Alam, dan Indra Makmu.

Di Kabupaten Aceh Timur, ratusan warga mengungsi di Desa Seuneubok Cina dan Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu. Banjir dilaporkan mulai memasuki rumah-rumah warga dan menutup badan jalan dengan ketinggian air mencapai sekitar 80 sentimeter.

Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, mengatakan banjir merendam sedikitnya delapan desa di wilayah tersebut, yakni Desa Pelita Sagop Jaya, Seneubok Cina, Julok Rayeuk Utara, Julok Rayeuk Selatan, Suka Makmu, Alue Ie Itam, Jambo Lubok, dan Alue Ie Mirah.

“Di Desa Alue Ie Mirah telah dievakuasi warga rentan, seperti anak-anak dan lansia di tempat aman ke meunasah (mushala),” ujar Romi, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Alue Ie Mirah.

Ia menjelaskan, di Desa Seneubok Cina dan Desa Pelita Sagop Jaya, warga terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi guna menghindari luapan air yang semakin meluas.

“Banjir karena meluap Sungai Alue Mirah. Di sini sungai tidak ada tanggulnya, sungai sudah dangkal sehingga begitu hujan deras, air langsung meluap ke permukiman,” tuturnya.

Hingga Kamis sore, proses pemantauan kondisi banjir masih dilakukan di sejumlah lokasi terdampak, sementara warga yang mengungsi terus membutuhkan penanganan dan bantuan darurat.

Disdik Aceh Atur Penggunaan Gawai di Sekolah, Siswa Diminta Lebih Fokus Belajar

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP. (Foto: Disdik Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pendidikan Aceh menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau telepon genggam di lingkungan sekolah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/1772/2026 yang dikeluarkan sebagai respons terhadap tantangan dunia pendidikan di tengah semakin masifnya penggunaan teknologi digital.

Melalui surat edaran itu, kepala satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur, membatasi, bahkan melarang penggunaan gawai selama jam sekolah berlangsung. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

Dalam ketentuan yang ditetapkan, setiap gawai yang dibawa ke sekolah harus dinonaktifkan atau disetel dalam mode senyap sejak memasuki area sekolah. Selanjutnya, gawai tersebut disimpan di tempat khusus yang disediakan pihak sekolah hingga kegiatan belajar selesai. Kebijakan ini bertujuan meminimalisasi gangguan yang dapat mengalihkan perhatian dari aktivitas pembelajaran.

Meski demikian, penggunaan gawai masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran, selama mendapat izin serta pengawasan dari guru yang bersangkutan.

Selain mengatur penggunaan gawai di sekolah, kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dan wali murid. Sekolah diharapkan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan keluarga peserta didik agar penggunaan gawai dapat diarahkan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab, baik di sekolah maupun di rumah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap perkembangan teknologi, melainkan upaya menempatkan teknologi sesuai dengan fungsi dan porsinya dalam dunia pendidikan.

“Tanpa pengaturan yang jelas, penggunaan gawai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan kedisiplinan, serta menghambat proses pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Murthalamuddin berharap pembatasan penggunaan gawai ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, aman, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda Aceh.

Sekda Aceh Ungkap Warga Korban Banjir di Aceh Enggan Direlokasi

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menghadapi tantangan serius dalam proses pemulihan pascabencana banjir, khususnya terkait pembangunan hunian tetap (huntap). Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat korban bencana keberatan direlokasi dan meminta rumah mereka dibangun kembali di lokasi semula.

Menurut Nasir, kesulitan utama terletak pada ketersediaan lahan baru di daerah terdampak. Karena itu, Pemerintah Aceh mulai mempertimbangkan opsi pemanfaatan lahan milik warga yang masih layak digunakan sebagai solusi pembangunan huntap.

“Masyarakat menyarankan agar huntap dibangun di tempat masing-masing. Kami perlu mempertimbangkan pemanfaatan lahan warga yang masih bagus, mengingat konsep hunian sementara (huntara) tidak bisa serta-merta diubah menjadi huntap,” kata Nasir dalam rapat virtual bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kamis (8/1/2026).

17 Daerah Ajukan Rehabilitasi Infrastruktur

Saat ini, 17 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana telah mengajukan usulan pembangunan kembali infrastruktur, baik kerusakan ringan maupun berat. Usulan tersebut mencakup perbaikan rumah warga dan fasilitas publik, yang kini langsung disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Nasir menegaskan, dokumen usulan yang telah ditandatangani bupati atau wali kota tidak lagi memerlukan verifikasi Pemerintah Aceh, sebagai upaya memangkas birokrasi agar proses penanganan lebih cepat dan efektif di lapangan.

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang

Dari total 18 wilayah terdampak, kini hanya empat kabupaten yang masih berstatus tanggap darurat. Sementara itu, Aceh Utara telah mengakhiri masa tersebut dan memasuki fase transisi pemulihan.

Pemerintah Aceh berencana memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan, berdasarkan evaluasi kondisi terkini. Fokus utama perpanjangan ini adalah pemerataan distribusi logistik, percepatan pembangunan huntara, serta persiapan huntap melalui kolaborasi dengan kementerian terkait.

“Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta persiapan hunian tetap (huntap) melalui kolaborasi intensif dengan kementerian terkait,” ujarnya.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Tetap Berjalan

Di sektor kesehatan, pemerintah telah mengaktifkan kembali rumah sakit terdampak dan menambah posko kesehatan di sejumlah titik krusial. Sementara di sektor pendidikan, meskipun fasilitas fisik belum sepenuhnya pulih, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan skema khusus.

Sebagai langkah cepat (quick win), Pemerintah Aceh juga menginstruksikan agar pembersihan sisa material bencana di 18 kabupaten/kota segera diselesaikan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah banyaknya material kayu gelondongan yang ditemukan di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.

Wagub Aceh Sambut Kunjungan Wakil Badan Pengaturan BUMN, Bahas Penanganan Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadlullah menerima Kunjungan Kerja Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin beserta rombongan di rumah dinas wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1/2026). Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak secara khusus membahas penanganan bencana di Aceh, termasuk rencana pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak.

Wagub Fadhlullah memaparkan kondisi terkini di sejumlah wilayah terdampak sekaligus menjelaskan langkah-langkah darurat yang telah dilakukan Pemerintah Aceh. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN guna mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama dalam penyediaan hunian layak bagi para korban.

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga mengusulkan agar hunian sementara yang dibangun oleh BUMN tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi turut dilengkapi fasilitas ibadah serta sarana bermain anak. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting demi kenyamanan pengungsi sekaligus menjadi bagian dari trauma healing bagi anak-anak korban bencana.

Selain membahas pembangunan huntara, Wagub Aceh turut memberikan arahan serta merekomendasikan sejumlah wilayah yang dinilai strategis untuk dikunjungi oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Kunjungan lapangan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat serta mendorong dukungan konkret BUMN dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fadhlullah juga membagikan pengalamannya saat turun langsung ke lokasi bencana, menemui warga, serta meninjau kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Pertemuan ini diharapkan menjadi penguatan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan BUMN dalam mempercepat penanganan bencana serta pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

600 Unit Huntara Danantara Diserahkan ke Pemkab Aceh Tamiang untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Danantara Indonesia secara resmi menyerahkan 600 unit Rumah Hunian Danantara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari dukungan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | MEDAN – Danantara Indonesia secara resmi menyerahkan 600 unit Rumah Hunian Danantara (Huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Serah terima tersebut menandai kesiapan hunian sementara untuk segera dimanfaatkan oleh warga.

Pembangunan Huntara ini merupakan wujud komitmen Danantara Indonesia dalam menyediakan hunian darurat yang layak dan aman. Setiap unit dibangun dengan struktur sesuai standar kelayakan hunian sementara, dilengkapi akses air bersih, sanitasi memadai, listrik, layanan kesehatan, serta fasilitas sosial penunjang aktivitas warga.

Selain tempat tinggal, kawasan Huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti klinik, taman bermain anak, akses internet, mushala, dapur umum, serta ruang komunal untuk menunjang kehidupan sosial warga yang sebelumnya terdampak bencana.

Serah terima ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan, penetapan penerima manfaat, hingga proses distribusi dan penempatan hunian sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan bahwa pembangunan 600 unit tersebut rampung dalam waktu singkat.

“Dari kami Danantara diserah terimakan sebanyak 600 unit. Dan ini kita selesaikan dalam waktu 14 hari, lebih 1 hari jadi 15 hari. Ukurannya masing-masing 20 meter persegi. Dengan spesifikasi yang sudah ada isi, berupa 2 set tempat tidur, lemari, dan sarana komunalnya berupa MCK, mushola, dan dapur umum. Masing-masing rasionya sekitar 1 toilet atau kamar mandi untuk 5 unit,” ujar Rohan.

Selama menempati Huntara, warga juga mendapatkan fasilitas tambahan berupa listrik dan gas gratis selama enam bulan, akses WiFi, area bermain anak, serta pusat layanan kesehatan.

“Fasilitas tadi saya sudah sebut ada musala, ada dapur bersama, cukup besar. Itu juga satu kompor untuk berlima keluarga. Kemudian juga ada taman bermain anak-anak, seperti kita dengar suara anak-anak di latar belakang kita. Di setiap gang ini kan juga ada tempat duduk-duduk buat mereka bercengkrama di sore hari, ibu-ibu bersama, jadi supaya stresnya tidak seperti di pengungsian yang bentuknya tenda. Seperti asrama,” ucapnya.

Untuk wilayah Sumatra, Danantara menargetkan pembangunan total 1.500 unit Huntara yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aceh Tamiang menjadi lokasi pertama, disusul wilayah Pidie pada pertengahan Januari.

“600 unit ini yang pertama. Tanggal 15-16 (Januari) nanti di Pidie,” ucap Rohan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut pembangunan Huntara ini sebagai wujud nyata kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana dilakukan cepat dan menyeluruh.

“Arahan Bapak Presiden satu bergerak cepat, kedua bergerak semua. Nah ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu, berkolaborasi BUMN dan Hutama Karya membantu bersinergi bersama pemerintah daerah, akhirnya bisa terwujud hunian sementara yang akan nanti ditempati secara bertahap. Kami tentu mengapresiasi kerja cepat, kolaborasi cepat dari BUMN dan Danantara ini,” kata Bima Arya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan mengatur sistem pengelolaan kawasan Huntara, termasuk memastikan ketersediaan air, listrik, transportasi, hingga pembentukan tata kelola wilayah.

“Jadi mungkin RT-RW barunya seperti apa, karena sudah diserahterimakan, nanti tentunya pemerintah daerah akan memastikan semua itu terlayani dengan baik. Jadi kadesnya nanti tetap memonitor di sini, tidak dilepas,” ucapnya.

TTI Terima Somasi dari Kuasa Hukum PT Marinda Terkait Pernyataan Proyek Jembatan Woyla

Penulis
Redaksi
-
0
Kuasa hukum PT Marinda Utamakarya Subur, Hermanto, S.H. dari Law Office Hermanto, S.H. & Partners. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kuasa hukum PT Marinda Utamakarya Subur, Hermanto, S.H. dari Law Office Hermanto, S.H. & Partners, resmi menyampaikan surat somasi kepada Nasruddin Bahar selaku Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI).

Somasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 01/SK/H&P/I/2026 tertanggal 5 Januari 2026. Langkah ini diambil menyusul sejumlah pernyataan Nasruddin Bahar yang dimuat dalam beberapa media daring, yang menurut pihak PT Marinda berpotensi menimbulkan persepsi keliru terhadap nama baik, reputasi, dan kredibilitas perusahaan, khususnya berkaitan dengan proyek pembangunan Jembatan Woyla.

Hermanto menjelaskan, seluruh pekerjaan proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun dalam penyampaiannya di ruang publik tetap harus dilakukan secara hati-hati, berimbang, serta mengedepankan prinsip verifikasi dan akurasi informasi.

Melalui surat somasi itu, pihak PT Marinda Utamakarya Subur meminta Nasruddin Bahar untuk:

  1. Memberikan klarifikasi tertulis atas pernyataan yang telah dipublikasikan di media daring;

  2. Menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media yang sama apabila pernyataan tersebut tidak didukung fakta dan/atau dokumen hukum yang sah;

  3. Tidak mengulangi penyampaian pernyataan serupa di kemudian hari yang dapat merugikan kepentingan hukum serta reputasi perusahaan.

Hermanto menegaskan bahwa somasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat ataupun menghambat fungsi kontrol sosial. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap hak dan reputasi klien, sekaligus pencegahan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih luas.

Ia juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak somasi diterima tidak terdapat tanggapan atau itikad baik dari pihak terkait, maka kliennya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengesampingkan hak hukum lainnya.

Banjir Kembali Rendam Sejumlah Kecamatan di Aceh Timur dan Aceh Utara, Ratusan Warga Mengungsi

Penulis
Redaksi
-
0
Banjir merendam jalan di Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (8/1/2026). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh pada Kamis (8/1/2026) menyebabkan banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Dilansi Nukilan.id dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, banjir merendam Kecamatan Langkahan, Tanah Jambo Aye, dan Lhoksukon. Sementara di Aceh Timur, banjir terjadi di Kecamatan Pante Bidari, Julok, Banda Alam, serta Indra Makmu.

Di Kecamatan Indra Makmu, ratusan warga terpaksa mengungsi, khususnya di Desa Seuneubok Cina dan Desa Alue Ie Mirah. Banjir dilaporkan mulai merendam permukiman penduduk hingga badan jalan dengan ketinggian air mencapai sekitar 80 sentimeter.

Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur, Romi Syahputra, dikutip dari Kompas.com menyebutkan bahwa banjir merendam sejumlah desa di wilayah tersebut, yakni Desa Pelita Sagop Jaya, Seneubok Cina, Julok Rayeuk Utara, Julok Rayeuk Selatan, Suka Makmu, Alue Ie Itam, Jambo Lubok, serta Desa Alue Ie Mirah.

“Di Desa Alue Ie Mirah telah dievakuasi warga rentan, seperti anak-anak dan lansia di tempat aman ke meunasah (mushala),” ujar Romi yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Alue Ie Mirah.

Sementara itu, warga di Desa Seneubok Cina dan Desa Pelita Sagop Jaya memilih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi guna menghindari genangan air.

Romi menjelaskan, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Alue Mirah yang tidak memiliki tanggul dan mengalami pendangkalan.

“Banjir karena meluap Sungai Alue Mirah. Di sini sungai tidak ada tanggulnya, sungai sudah dangkal sehingga begitu hujan deras, air langsung meluap ke permukiman,” tuturnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Persiraja Resmi Memulangkan David Laly, Winger Asal Papua

Penulis
Redaksi
-
0
David Laly, Winger Asal Papua. (Foto: Persiraja)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Persiraja Banda Aceh resmi memulangkan pemain muda, David Laly, untuk memperkuat skuad Lantak Laju pada kompetisi mendatang.

Kepastian tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi klub, @persiraja_official. Dalam unggahan itu tertulis, “𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐋𝐚𝐥𝐲!”.

Dilansir Nukilan.id dari berbagai sumber, David Laly merupakan pemain sayap kanan asal Papua yang sebelumnya memperkuat Persijap Jepara di ajang Super League 2025/26. Kini, ia kembali berseragam Persiraja setelah sempat memperkuat klub tersebut.

Melalui unggahan yang sama, manajemen Persiraja menyampaikan pesan penyemangat kepada sang pemain. “Berikan yang terbaik, 𝑳𝒂𝒏𝒕𝒂𝒌 𝑳𝒂𝒋𝒖!” tulis akun resmi klub.

Dengan kembalinya David Laly, Persiraja menambah opsi di sektor sayap dalam menghadapi kompetisi musim ini. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati di Aceh Apresiasi Respons Cepat Bank Aceh Syariah Tangani Layanan Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati di Aceh Apresiasi Respons Cepat Bank Aceh Syariah Tangani Layana Pascabencana. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejumlah kepala daerah di Aceh menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Bank Aceh Syariah dalam memulihkan layanan perbankan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Respons tersebut dinilai membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana.

Apresiasi tersebut datang dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur, Bupati Pidie Jaya, dan Bupati Gayo Lues. Selain memberikan penghargaan atas kinerja lembaga keuangan daerah itu, para bupati juga menyampaikan sejumlah masukan guna memperkuat layanan perbankan ke depan.

Saat dihubungi, Bupati Aceh Tamiang menilai langkah Bank Aceh Syariah dalam membuka kembali akses layanan keuangan di wilayah terdampak merupakan keputusan yang tepat.

“Kami mengapresiasi kehadiran tim Bank Aceh Syariah di lapangan pascabencana. Layanan keuangan adalah kebutuhan mendesak untuk penyaluran bantuan, transaksi usaha, hingga kebutuhan rumah tangga. Kecepatan mereka menghidupkan layanan kembali sangat membantu,” ujarnya.

Ia berharap penguatan layanan digital serta unit layanan bergerak dapat diperluas agar masyarakat tetap memiliki akses keuangan meskipun infrastruktur fisik terganggu akibat bencana.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur menilai Bank Aceh Syariah menunjukkan kepedulian sosial melalui kebijakan keringanan bagi nasabah yang terdampak bencana.

“Relaksasi pembiayaan dan kemudahan akses modal kerja sangat berarti bagi pelaku UMKM yang kehilangan aset atau tempat usaha. Kami mengapresiasi pendekatan humanis yang ditempuh Bank Aceh Syariah,” katanya.

Menurutnya, ke depan diperlukan lebih banyak skema pembiayaan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang paling terdampak.

Bupati Pidie Jaya juga menegaskan pentingnya peran Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah di tengah kondisi darurat.

“Bank Aceh Syariah bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi mitra daerah. Di tengah situasi darurat, mereka hadir dengan layanan, edukasi, dan solusi. Itu patut diapresiasi,” ujar Sibral.

Ia turut memberikan masukan agar sistem layanan yang tangguh terhadap bencana terus diperkuat, termasuk pengembangan jaringan ATM, layanan mobile banking, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat desa.

Pendapat serupa disampaikan Bupati Gayo Lues yang menilai dukungan Bank Aceh Syariah turut membantu pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana.

“Saat warga kehilangan rumah atau lahan, kemampuan bertransaksi dan mengakses dana menumbuhkan kembali rasa aman. Kami berterima kasih atas langkah cepat Bank Aceh Syariah,” ucapnya.

Ia berharap layanan keuangan syariah dapat semakin menjangkau wilayah terpencil dan pegunungan sehingga inklusi keuangan semakin merata.

Secara umum, para bupati menilai Bank Aceh Syariah telah menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan pascabencana. Kebijakan layanan darurat dan keringanan pembiayaan dinilai perlu terus dilanjutkan, sekaligus diikuti penguatan sistem perbankan yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.

Mereka juga berharap Bank Aceh Syariah tetap menjadi motor pemulihan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor UMKM, pertanian, dan perdagangan rakyat.

“Inklusi keuangan yang kuat adalah fondasi pemulihan,” demikian benang merah pernyataan para bupati.

Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Banjir dan Longsor hingga 22 Januari 2026

Penulis
Akil
-
0
Tim Basarnas mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak saat bencana banjir bandang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu (Foto: Basarnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor untuk ketiga kalinya. Perpanjangan tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026.

Amatan Nukilan.id, keputusan itu ditetapkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh yang digelar secara virtual dari ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1/2026).

“Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” kata Mualem di kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1).

Mualem menjelaskan, perpanjangan status tanggap darurat ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Aceh.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak di berbagai wilayah. Selain itu, masih terdapat sejumlah daerah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, serta perlunya percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan.

Perpanjangan masa tanggap darurat ini, lanjut Mualem, bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi. Termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga mengajak seluruh unsur, mulai dari SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh. Ia berharap aktivitas pendidikan, pemukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan kembali normal.

“Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” ujarnya.

Selain itu, Mualem meminta seluruh kepala daerah di Aceh agar segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.

“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” kata Mualem. (XRQ)

Reporter: Akil

1...121122123...2,396Halaman 122 dari 2,396

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id