Beranda blog Halaman 121

20 Tahun Damai, Aceh Harus Perangi Kemiskinan dan Ketidakadilan

0
Guru Besar UIN Ar-Raniry, Prof Yusni Sabi (Foto: Dok pribadi)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Dua dekade setelah penandatanganan perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh kini menghadapi tantangan baru yang tak kalah serius. Guru Besar UIN Ar-Raniry, Prof Yusni Sabi, mengingatkan bahwa medan perang Aceh telah berubah: bukan lagi konflik bersenjata, melainkan perjuangan melawan masalah-masalah sosial yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat.

“Dulu kita berperang pakai senjata, sekarang tidak lagi. Tapi perang untuk menjaga damai tetap harus dilakukan. Musuh kita sekarang adalah kemiskinan, korupsi, kebodohan, ketidakadilan, dan sejenisnya,” kata Yusni kepada Nukilan, Kamis (14/8/2025).

Menurut Yusni, meski konflik bersenjata telah berakhir, ketegangan sosial dapat kembali muncul jika akar masalah seperti kemiskinan dan ketidakadilan dibiarkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra.

“Kalau ada masalah yang bisa memicu konflik lagi, kita harus beri tahu pemerintah bahwa musuh kita bukan rakyat miskin, tetapi kemiskinan. Bukan rakyat yang tidak sehat, tetapi pelayanan kesehatan yang buruk,” ujarnya.

Ia menekankan, perbaikan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penegakan hukum yang adil merupakan kunci mencegah kembalinya ketegangan di Aceh. “Kalau persoalan-persoalan ini tidak diselesaikan, perdamaian hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya.

Yusni menilai, pemerintah memegang peran sentral dalam perang melawan masalah sosial ini, namun partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan generasi muda harus dipererat.

“Siapa pun, terutama para pemimpin, harus siap memerangi semua hal itu. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu langkah strategis adalah mengidentifikasi “musuh-musuh baru” perdamaian, seperti praktik korupsi di tingkat birokrasi, ketimpangan ekonomi antarwilayah, dan kualitas pendidikan yang belum merata.

“Kalau musuh-musuh ini kita biarkan, mereka akan merusak fondasi damai yang sudah dibangun dengan susah payah,” ujarnya. []

Reporter: Sammy

Dinas ESDM Aceh Hadir di Expo 20 Tahun Aceh Damai, Angkat Isu Energi Berkelanjutan

0
Dinas ESDM Aceh Hadir di Expo 20 Tahun Aceh Damai, Angkat Isu Energi Berkelanjutan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dalam rangka memperingati dua dekade perdamaian Aceh, Expo 20 Tahun Aceh Damai menjadi ruang refleksi sekaligus apresiasi terhadap capaian pembangunan di Tanah Rencong. Berbagai instansi turut ambil bagian dalam kegiatan ini, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

Partisipasi Dinas ESDM Aceh di expo tersebut menyoroti isu penting terkait pengelolaan energi berkelanjutan, potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh, hingga inovasi di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

“Kunjungi stand Dinas ESDM Aceh dan temukan lebih dekat bagaimana energi membentuk masa depan Aceh yang mandiri dan berkelanjutan,” demikian ajakan pihak panitia kepada pengunjung.

Amatan Nukilan.id di lokasi, stand Dinas ESDM Aceh menarik perhatian pengunjung. Banyak yang terlihat antusias dan penasaran untuk mengetahui lebih jauh mengenai potensi energi dan sumber daya alam Aceh. Seorang pengunjung, Fadhlan, mengaku terkesan dengan informasi yang ditampilkan.

“Selama ini saya hanya tahu Aceh kaya sumber daya alam, tapi di sini saya bisa lihat langsung bagaimana energi itu dikelola. Menarik sekali, apalagi soal energi terbarukan,” ujarnya pada Kamis (14/8/2025).

Expo 20 Tahun Aceh Damai berlangsung di Balai Meuseuraya Aceh pada 14–18 Agustus 2025. Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga momentum memperkuat semangat damai dan pembangunan berkelanjutan. Mari bersama kita jaga semangat damai dan pembangunan berkelanjutan untuk Aceh yang lebih baik. (XRQ)

Reporter: Akil

KADIN, APINDO, ORGANDA Sepakat: Pucuk Pimpinan Bank Aceh Syariah Harus Berpengalaman dan Visioner

0
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ekonomi Kadin Aceh, H. Ramli, S.E., yang juga Ketua DPP Apindo Aceh dan Ketua DPD Organda Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh menyatakan dukungan bagi figur calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah yang dinilai memiliki pengalaman, kemampuan teknis, dan kepemimpinan mumpuni. Dukungan ini disebut sebagai momentum strategis untuk mengarahkan layanan perbankan syariah menjadi motor penggerak ekonomi Aceh di tengah tantangan global.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ekonomi Kadin Aceh, H. Ramli, S.E., yang juga Ketua DPP Apindo Aceh dan Ketua DPD Organda Aceh, menegaskan perlunya pucuk pimpinan Bank Aceh Syariah dijabat sosok yang memadukan pengalaman panjang di industri perbankan, pemahaman karakteristik daerah, dan semangat membangun ekonomi masyarakat.

“Kita sebagai wadah para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah sesuai UU nomor 1 tahun 1987, sangat berharap hadirnya layanan pembiayaan kepada pelaku usaha ke depan yang ekspansif dan makin meluas, sehingga semua sektor usaha dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Harapan ini hanya dapat terwujud bila lembaga pembiayaan memiliki visi, tata kelola yang akuntabel dan profesional. Kapasitas demikian hanya ada pada sosok pimpinan yang berpengalaman dan profesional,” tegas H. Ramli.

Sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, seluruh transaksi perbankan di Aceh mengacu pada prinsip syariah. Kondisi ini menempatkan Bank Aceh Syariah pada posisi strategis dalam memastikan kelancaran pembiayaan sektor UMKM, pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga transportasi.

Menurut H. Ramli, di tengah kondisi pasca-pandemi dan ketidakpastian geopolitik global, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham teknis perbankan, tetapi juga memiliki visi luas untuk mendorong pembiayaan produktif, mengembangkan inovasi produk dan layanan, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha.

Figur yang mendapat dukungan dinilai memiliki rekam jejak positif di dunia perbankan, konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta dekat dengan masyarakat dan dunia usaha di Aceh.

“Bank Aceh Syariah harus menjadi mitra sejati pelaku usaha, bukan sekadar penyedia pembiayaan (funding). Kita ingin sektor-sektor strategis mendapat perhatian serius, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata hingga ke daerah terpencil,” tambahnya.

Pengamat ekonomi menilai, penyatuan suara Kadin Aceh, Apindo, dan Organda jarang terjadi, kecuali untuk isu yang dianggap krusial bagi masa depan ekonomi daerah. Jika figur yang didukung ini terpilih, diharapkan akan lahir terobosan pembiayaan inovatif, perluasan inklusi keuangan, pengembangan SDM, serta penguatan infrastruktur perbankan syariah di Aceh.

“Ini bukan sekadar soal siapa yang memimpin Bank Aceh Syariah, tetapi tentang siapa yang mampu membawa Aceh melompat ke tingkat pertumbuhan baru. Kita ingin melihat Bank Aceh Syariah suatu saat dapat berdiri sejajar dengan Bank daerah lainnya seperti Bank Sumut, Bank DKI atau Bank BJB, bahkan untuk tingkat global, dalam hal kekuatan ekonomi syariah,” tutup H. Ramli.

ATENSI 2025 Resmi Ditutup, Aceh Kirim Duta Seni ke Tingkat Nasional

0
ATENSI 2025 Resmi Ditutup, Aceh Kirim Duta Seni ke Tingkat Nasional. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.IDBANDA ACEH – Ajang Talenta Seni (ATENSI) 2025 resmi berakhir pada Rabu (13/8/2025) malam di Grand Aceh Hotel Syariah. Penutupan dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Sabri, S.STP., M.SP., yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A.

Dalam sambutannya, Sabri menyampaikan pesan agar para siswa menjadikan ATENSI sebagai pijakan untuk terus berkarya, sekaligus menjaga dan melestarikan seni serta budaya Indonesia.

“Melalui ide, kreativitas, dan karya nyata, kita bukan hanya menjaga kesenian Indonesia, tetapi juga melindungi kekayaan budaya bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan, para peserta tidak hanya sekadar juara lomba, tetapi juga duta budaya yang akan membawa nama Aceh ke tingkat nasional.

“Kini kita adalah Aceh. Mari bersatu, berikan yang terbaik, dan harumkan nama daerah kita,” tegasnya.

Kepada peserta yang belum meraih predikat terbaik, Sabri berpesan agar tetap percaya diri.

“Jangan berkecil hati. Kalian semua adalah anak emas, putra-putri terbaik yang akan menjadi penerus bangsa,” katanya.

Sabri juga memberikan apresiasi kepada para pendamping, dewan juri, dan panitia atas kerja keras mereka menyukseskan ajang tersebut. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin untuk membimbing siswa sesuai minat dan bakat mereka.

ATENSI 2025 berlangsung sejak 11 Agustus dan mempertemukan talenta seni dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Menurut Sabri, penutupan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang para pelajar menuju panggung yang lebih besar.

“Teruslah berkarya. Aceh menunggu prestasi kalian,” pungkasnya.

Kejati Aceh Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Replanting Sawit Rp38,4 Miliar

0
Kejati Aceh menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana peremajaan (replanting) kelapa sawit di Kabupaten Aceh Jaya. (Foto: Dokumentasi/ Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana peremajaan (replanting) kelapa sawit di Kabupaten Aceh Jaya. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp38,4 miliar.

Ketiga tersangka tersebut adalah S, Ketua Koperasi; TM, mantan Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya; dan TR, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Jaya yang juga pernah menjabat sebagai Kadis Pertanian. Saat ini, mereka ditahan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, Ali Akbar, mengungkapkan pihaknya juga menyita uang senilai lebih dari Rp17 miliar sebagai barang bukti.

“Hari ini kami telah menahan tiga tersangka dalam dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di Aceh Jaya,” kata Ali Akbar, Rabu, 13 Agustus 2025.

Menurut Ali, para tersangka diduga memalsukan data dan proposal untuk mendapatkan dana replanting. Salah satu modusnya adalah mengajukan lahan kelapa sawit milik PT Tiga Mitra sebagai lahan petani yang memenuhi syarat peremajaan, padahal lahan itu seharusnya tidak masuk kriteria.

Tak hanya itu, kata Ali, para tersangka juga menggunakan nama 599 petani tanpa sepengetahuan mereka. Proposal yang diajukan mengklaim terdapat 1.536,7 hektar lahan untuk diremajakan, namun banyak petani yang bahkan tidak tahu namanya terdaftar sebagai penerima bantuan.

Prosesnya bermula saat Dinas Pertanian Aceh Jaya memverifikasi proposal tersebut dan mengeluarkan rekomendasi teknis. Berdasarkan rekomendasi ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalurkan dana Rp38,4 miliar ke Koperasi Pertanian Sama Mangat. Namun, dana itu diduga tidak digunakan untuk program replanting, melainkan diselewengkan.

“Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Kejati Aceh juga tidak menutup kemungkinan akan menambah tersangka seiring perkembangan penyidikan. Saat ini, berkas perkara sedang disiapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Ali.

Wagub Aceh Buka Forum Perbaikan Tata Kelola Kelapa Sawit

0
Wagub Aceh, Fadhlullah, SE membuka seminar Internasional mengembangkan dan melindungi ekonomi kelapa sawit, perbaikan tata kelola serta rantai pasok dengan para NGO, Perusahaan, Bupati/Walikota di Hermes Palace Hotel, Selasa, (12/08/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh.)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, membuka forum diskusi internasional bertajuk “Mengembangkan dan Melindungi Ekonomi Kelapa Sawit: Perbaikan Tata Kelola dan Rantai Pasok” di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, sejumlah perwakilan kedutaan asing lainnya, Kementerian PPN/Bappenas, pimpinan instansi terkait di Aceh, lembaga internasional, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan tata kelola kelapa sawit yang baik, bebas deforestasi, dan sesuai standar perdagangan global.

Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Aceh yang mencakup lebih dari 3,5 juta hektare, termasuk ekosistem Leuser dan Ulu Masen, sebagai penyangga iklim, penyerap karbon, dan sumber air bersih.

“Kelapa sawit adalah komoditas unggulan yang telah menjadi bagian penting perekonomian Aceh. Namun, keberlanjutan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Kita harus memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas, memperbaiki rantai pasok, dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh telah meluncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045 yang menekankan produksi tanpa deforestasi, keterlibatan petani swadaya, kemitraan multipihak, serta akses pembiayaan hijau.

Wakil Gubernur berharap forum tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk membangun sektor kelapa sawit yang menguntungkan, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Keberhasilan Aceh akan ditentukan oleh kemauan kita berbagi pengetahuan, menyatukan visi, dan berpegang pada prinsip keberlanjutan,” tegasnya.

Pembukaan forum ditandai dengan pengesahan resmi dimulainya diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Editor: Akil

Wali Nanggroe dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Temui SBY Bahas Revisi UUPA

0
Pertemuan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 13 Agustus 2025. (Foto: Dokumentasi/ Pemprov Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan perwakilan civitas akademika Aceh, bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

Pertemuan tersebut membahas dua agenda besar, yakni percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang telah berjalan selama 20 tahun. Momen ini juga menjadi refleksi dua dekade perdamaian di Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.

SBY, yang berperan penting dalam proses perdamaian Aceh, menyatakan dukungan penuh terhadap revisi UUPA. Ia bahkan siap memfasilitasi pertemuan Pemerintah Aceh bersama civitas akademika dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan agenda tersebut secara resmi.

“Saya mendukung penuh proses revisi UUPA dan siap membantu agar Pemerintah Aceh bersama civitas akademika dapat bertemu langsung dengan Presiden. Penyempurnaan regulasi ini penting agar sejalan dengan semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar SBY.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, keterlibatan SBY akan sangat membantu proses percepatan revisi UUPA.

“Pendampingan dari Bapak SBY sangat berarti bagi Aceh. Kami akan segera menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat proses ini,” kata Fadhlullah.

Sementara itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud menegaskan bahwa revisi UUPA bukan sekadar agenda politik, melainkan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat perdamaian di Aceh.

Pertemuan di Cikeas ini disebut sebagai langkah awal yang strategis. Dengan adanya dukungan dari tokoh nasional seperti SBY, diharapkan revisi UUPA dapat berjalan mulus dan membawa Aceh menuju masa depan yang lebih damai dan sejahtera.

Mualem Kukuhkan 44 Anggota Paskibraka Aceh 2025

0
Mualem Kukuhkan 44 Anggota Paskibraka Aceh 2025. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengukuhkan 44 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (13/8/2025).

Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan dihadiri Plt. Sekda Aceh, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kesbangpol dan Linmas, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Para anggota Paskibraka tersebut merupakan putra-putri terbaik dari kabupaten/kota se-Aceh. Mereka akan bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, 17 Agustus mendatang.

Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya. “Adik-adik Paskibraka yang berdiri tegak di hadapan kita hari ini telah melewati proses seleksi dan pelatihan yang ketat. Saya ingin mengingatkan bahwa tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih bukan hanya tugas fisik, tetapi juga amanah sejarah,” ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing para anggota Paskibraka secara maksimal.

“Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Semoga pengukuhan ini menjadi awal dari kiprah kalian sebagai generasi muda Aceh yang berkarakter, berprestasi, dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Mualem mengajak seluruh masyarakat memperkuat komitmen dalam menyambut Hari Damai dan HUT RI tahun ini. Menurutnya, kedua momentum tersebut menjadi pengingat dan pemacu semangat bersama untuk mewujudkan Aceh yang lebih makmur, sejahtera, dan bermartabat.

Editor: Akil

Mualem Imbau Warga Aceh Tahan Diri Tak Kibarkan Bendera Bulan Bintang

0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengajak masyarakat untuk bersabar dan menahan diri agar tidak mengibarkan bendera bulan bintang pada peringatan 20 tahun perdamaian Aceh, Jumat (15/8).

“Kita harapkan bersabar dulu, karena suatu hari akan naik juga (bendera bulan bintang),” ujar Mualem, Rabu (13/8/2025), mengutip Antara.

Peringatan dua dekade perdamaian Aceh menandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. MoU tersebut menjadi tonggak berakhirnya konflik berkepanjangan di Tanah Rencong.

Eks Panglima GAM itu menekankan pentingnya menjaga situasi damai yang telah terjalin, demi masa depan Aceh yang lebih baik.

“Harus kita berkomitmen dalam situasi yang begini. Perdamaian ini untuk kita semua, untuk Aceh yang kita harapkan, masa depan lebih bagus, lebih sejahtera,” ucapnya.

Ia berharap momentum 20 tahun perdamaian ini dimanfaatkan untuk menuntaskan butir-butir MoU Helsinki yang belum terlaksana sepenuhnya.

“Kita harapkan perjanjian MoU yang belum selesai, (dapat diselesaikan),” tambahnya.

Mualem kembali mengingatkan agar semua pihak menahan diri. “Jadi, sementara waktu kita sabar, dan berdiam diri, mudah-mudahan seperti itu,” tutupnya.

Editor: Akil

Refleksi 20 Tahun Damai Aceh, SBY Siap Dampingi Penyempurnaan UUPA

0
Pertemuan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Rabu, 13 Agustus 2025. (Foto: Dokumentasi/ Pemprov Aceh)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dukungan itu disampaikan saat menerima Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, dan perwakilan civitas akademika Aceh di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari refleksi 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dan perdamaian Aceh. Dalam kesempatan itu, SBY menegaskan kesiapannya untuk ikut mendampingi delegasi Aceh bertemu Presiden RI, membahas agenda penyempurnaan UUPA secara resmi.

“Saya mendukung penuh proses revisi UUPA dan siap membantu agar Pemerintah Aceh bersama Civitas Akademika dapat bertemu langsung dengan Presiden. Hal ini penting agar penyempurnaan regulasi sesuai semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh dapat terwujud,” kata SBY.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut positif komitmen tersebut. Ia menilai dukungan SBY akan memperkuat upaya Pemerintah Aceh mempercepat proses revisi.

“Dukungan dan pendampingan dari Bapak SBY sangat berarti bagi Aceh. Kami akan segera mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk mempercepat proses ini,” ujar Fadhlullah.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, menekankan bahwa revisi UUPA bukan hanya urusan politik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan dan penguatan perdamaian di Aceh.

“Tetapi juga keberlanjutan pembangunan dan penguatan perdamaian di Aceh,” tegas Malik Mahmud.