Beranda blog Halaman 120

Peringati Hari Bumi, Peace Gen Aceh Gelar Talkshow Kolaboratif Bersama Pramuka MAN 2 dan Turun Tangan Aceh

Penulis
Akil
-
0
Peringati Hari Bumi, Peace Gen Aceh Gelar Talkshow Kolaboratif Bersama Pramuka MAN 2 dan Turun Tangan Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dalam rangka memperingati Hari Bumi, komunitas Peace Gen Aceh berkolaborasi dengan Pramuka MAN 2 Banda Aceh dan Gerakan Turun Tangan Aceh menggelar talkshow bertajuk “Langkah Kecil dalam Memanjangkan Usia Bumi”.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Cafe Tujuh Semeja, serta disiarkan secara langsung melalui Instagram.

Talkshow dipandu oleh Avicenna Al Maududdy dan menghadirkan dua narasumber, yakni Khaidir Marzuki dan Chairiani Zuhra. Turut hadir Nyanyak Marawan Putri yang merangkum refleksi diskusi.

Dalam pembukaan, host mengajak generasi muda Aceh untuk tidak hanya berhenti pada slogan “Save the Earth”, tetapi mulai melakukan aksi nyata yang berdampak bagi lingkungan. Diskusi kemudian mengarah pada berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Khaidir Marzuki menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjaga lingkungan, dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekolah. Ia juga menyoroti peran strategis Pramuka dalam menanamkan nilai konservasi dan kepedulian terhadap alam sejak dini.

Sementara itu, Chairiani Zuhra menegaskan bahwa isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu sosial. Ia mendorong generasi muda untuk terlibat dalam gerakan kerelawanan dan berani mengambil aksi nyata, bukan sekadar berhenti pada wacana.

Pada sesi inti, kedua narasumber berbagi pengalaman terkait langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga mengajak lingkungan sekitar untuk lebih peduli tanpa terkesan menggurui. Diskusi menekankan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Di akhir kegiatan, Nyanyak Marawan Putri menyampaikan refleksi yang menggambarkan bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Ia mengajak generasi muda menjadikan setiap langkah kecil sebagai bentuk kepedulian sekaligus “surat cinta” bagi masa depan bumi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran generasi muda Aceh terhadap isu lingkungan semakin meningkat, serta mendorong lahirnya aksi nyata yang berkelanjutan. Kolaborasi antar komunitas ini menjadi contoh bahwa ruang diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Untuk diketahui, Hari Bumi merupakan peringatan tahunan internasional yang diperingati setiap tanggal 22 April. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta apresiasi manusia terhadap planet Bumi.

Berdasarkan penelusuran Nukilan.id, Hari Bumi pertama kali digagas oleh Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat sekaligus penggiat lingkungan hidup, pada 22 April 1970. Momen ini kemudian berkembang menjadi seruan aksi global untuk melindungi lingkungan, seperti melawan perubahan iklim, mengurangi polusi, serta menjaga kelestarian alam. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Ketua HISSI Aceh Minta Revisi UUPA Dikawal Ketat, Jangan Kurangi Kekhususan

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPW HISSI) Aceh, Muzakkir Samidan. (Foto: Waspada)

NUKILAN.ID | LANGSA – Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (MPW HISSI) Aceh, Muzakkir Samidan, menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Mengutip Waspada pada Rau (23/4/2026), Muzakkir mengatakan bahwa revisi UUPA bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan menyangkut marwah dan kekhususan Aceh.

“Revisi UUPA ini bukan sekedar perubahan regulasi biasa. Ini menyangkut marwah dan kekhususan Aceh yang lahir dari kesepakatan damai. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh tidak boleh lengah dalam mengawalnya,” ujar Prof. Muzakkir

Ia menjelaskan, UUPA merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Karena itu, setiap revisi harus tetap berlandaskan semangat perjanjian damai tersebut.

“Jangan sampai revisi ini justru mengurangi kewenangan Aceh. Prinsipnya harus memperkuat, bukan memajukan,” tegasnya.

Muzakkir mengungkapkan, terdapat sejumlah poin krusial yang perlu mendapat perhatian dalam revisi UUPA, seperti kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus).

“Kalau hal ini tidak dijaga dengan baik, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, terutama pada aspek pembangunan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses revisi. Transparansi dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Pembahasan ini tidak boleh elitis. Akademisi, ulama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda harus dilibatkan. Ini menyangkut masa depan Aceh,” katanya.

Ia juga mendorong sinergi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan seluruh elemen masyarakat agar memiliki sikap yang sama dalam mengawal revisi tersebut.

“Ini tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kekuatan kolektif untuk memastikan UUPA tetap menjadi payung hukum yang melindungi kekhususan Aceh,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Muzakkir berharap revisi UUPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai keistimewaannya.

“Harapan kita, revisi ini justru mempertegas kekhususan Aceh, bukan sebaliknya. Itu yang harus kita kawal bersama,” tutupnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Dosen FISIP UMJ Soroti Keadilan Iklim dan Peran Perempuan di Forum ASEAN Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Debbie Affianty, menyoroti isu keadilan iklim dan peran perempuan dalam forum regional Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 #1 yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (21/04/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Debbie Affianty, menyoroti isu keadilan iklim dan peran perempuan dalam forum regional Talking ASEAN and Regional Dialogue 2026 #1 yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (21/04/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh The Habibie Center dan Heinrich Böll Stiftung (HBS) Southeast Asia ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi. Forum tersebut mengangkat tema “Reframing Disaster Response and Climate Justice in ASEAN: Women’s Protection and Just Recovery in Flood-Affected Aceh.”

Dalam paparannya, Debbie menegaskan bahwa bencana tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena alam, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan, model pembangunan, serta lemahnya tata kelola lingkungan.

“Dalam hal tersebut, perempuan mengalami dampak berlapis, mulai dari kehilangan mata pencaharian, meningkatnya beban domestik, hingga risiko kekerasan berbasis gender,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi pendekatan kebijakan yang masih bersifat teknokratis dan berpusat pada negara, yang kerap mengabaikan pengalaman nyata masyarakat, khususnya perempuan sebagai kelompok paling terdampak.

Debbie, yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UMJ, menyebut Aceh sebagai laboratorium penting dalam studi kebencanaan. Menurutnya, Aceh menghadapi tiga tantangan utama, yakni warisan konflik bersenjata, tingginya risiko bencana, serta ketimpangan distribusi sumber daya dalam proses pemulihan.

Selain itu, ia turut menyoroti kerangka kebijakan ASEAN melalui AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response). Menurutnya, meskipun ASEAN telah mengadopsi pendekatan Protection, Gender, and Inclusion (PGI), implementasinya masih bersifat simbolik dan belum menyentuh perubahan struktural.

Beberapa tantangan utama yang diangkat antara lain minimnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana, keterbatasan data terpilah untuk kebijakan berbasis bukti, serta partisipasi perempuan yang belum berujung pada pengambilan keputusan.

“Dalam hal ini perlunya pendekatan secara komprehensif melalui empat pilar utama, yakni partisipasi, perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Selain itu integrasi kearifan lokal menjadi penting sebagai strategi mitigasi berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Dari Aceh, forum ini menyuarakan pentingnya transformasi tata kelola bencana di kawasan ASEAN, dari sekadar respons teknis menuju pendekatan yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan. Isu perempuan dan lingkungan pun dinilai semakin relevan sebagai agenda bersama dalam menghadapi krisis global.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BNPB Minta Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang Rampung dalam 5 Hari

Penulis
Redaksi
-
0
Pembangunan huntap dan huntara warga terdampak bencana di Aceh Tamiang. (FOTO: Dok Bakom RI)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pengembang agar segera menyelesaikan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang dalam waktu lima hari ke depan.

Mengutip ANTARA, Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa pembangunan huntara harus dipastikan rampung kurang dari sepekan agar dapat segera ditempati oleh masyarakat terdampak, khususnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru.

“Di sini (Desa Sukajadi) masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau ke mana,” kata Suharyanto, Kamis (23/4/2026).

BNPB menyebutkan, kebutuhan huntara di wilayah tersebut cukup mendesak karena banyak penyintas tidak memiliki rumah pribadi. Mereka sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak berat akibat banjir bandang pada akhir tahun lalu.

Sejak kejadian itu, para penyintas terpaksa bertahan di tempat pengungsian seadanya, termasuk gubuk yang tidak layak huni. Kondisi ini diperparah karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dana pemerintah, lantaran tidak memiliki aset rumah atau tanah.

“Dana tunggu hunian pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka,” ungkap Suharyanto.

Meski belum merinci jumlah huntara yang sedang dibangun, BNPB melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mengakomodasi usulan penambahan 97 unit rumah huntara dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal Zakaria Ali, menyebut bantuan tersebut sebagai langkah konkret dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Total bantuan mencakup 2.336 rumah rusak ringan, 1.722 rumah rusak sedang, dan 1.889 rumah rusak berat. Distribusi bantuan difokuskan pada empat kecamatan terdampak, yakni Rantau, Karang Baru, Bandar Pusaka, dan Bendahara.

Kecamatan Rantau tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, disusul Karang Baru, Bandar Pusaka, dan Bendahara.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kadis DPMG Aceh Pimpin Rapat Finalisasi Hari Posyandu Nasional di Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Iskandar, memimpin rapat koordinasi finalisasi persiapan Hari Posyandu Nasional yang akan digelar di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada 29 April 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang Opproom Aceh Utara, Rabu (22/4/2026), dihadiri Plh Sekretaris Daerah Aceh Utara, serta sejumlah pejabat terkait, mulai dari perwakilan Dinas Kesehatan, para camat, hingga kader posyandu dari berbagai kecamatan.

Dalam arahannya, Iskandar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyukseskan peringatan Hari Posyandu Nasional yang rencananya akan dihadiri Ketua Umum Posyandu, Tri Tito Karnavian.

“Hari Posyandu bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar di gampong,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh pihak memastikan kesiapan teknis di lapangan, mulai dari tenaga kesehatan, sarana prasarana, hingga optimalisasi peran kader posyandu.

“Mari kita lakukan yang terbaik, bekerja sebaik-baiknya, perkuat koordinasi lintas sektor demi suksesnya peringatan Hari Posyandu Nasional 2026, demi mempromosikan citra Aceh serta pentingnya pelaksanaan Posyandu di tengah masyarakat,” imbau Iskandar.

Sementara itu, Plh Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, menyatakan kesiapan daerahnya sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

“Kami siap menyambut pelaksanaan Hari Posyandu Nasional di Aceh Utara. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi daerah kami,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berbagai persiapan telah dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah, baik dari sisi teknis maupun nonteknis, guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Selain seremoni, peringatan Hari Posyandu Nasional juga akan diisi dengan kampanye enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Pemerintah Aceh berharap momentum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak, sekaligus menekan angka stunting di Aceh, khususnya di Aceh Utara pasca terdampak bencana hidrometeorologi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Tiga Putra-Putri Sabang Perkuat Kafilah Aceh di MTQ Nasional 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Tiga perwakilan Sabang resmi bergabung dalam kafilah Aceh untuk MTQ Nasional 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran mereka menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus menandai peningkatan prestasi dibandingkan tahun sebelumnya. (Foto: sabangkota.go.id)

NUKILAN.ID | SABANG – Tiga putra-putri terbaik asal Sabang dipastikan akan memperkuat kafilah Aceh pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-31 yang akan digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 11 hingga 20 September 2026.

Keikutsertaan tiga peserta ini menjadi capaian positif bagi Kota Sabang. Pasalnya, pada MTQ Nasional 2024 lalu, daerah tersebut hanya mengirimkan satu perwakilan.

Adapun tiga peserta yang akan tampil yakni Yusmanidar pada cabang Tilawah Cacat Netra Putri, Haikal Khalilullah, S.H pada cabang Tilawah Dewasa Putra, serta Marvirah pada cabang Qiraah Mujawwad Dewasa Putri. Sebelumnya, Haikal Khalilullah juga menjadi satu-satunya wakil Sabang pada MTQ Nasional 2024 di cabang Tilawah Remaja Putra.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan rasa syukur atas peningkatan jumlah perwakilan tersebut. Ia menilai capaian ini sebagai bukti adanya kemajuan dalam pembinaan tilawatil Qur’an di daerah.

“Alhamdulillah, tahun ini ada tiga putra-putri Sabang yang ikut memperkuat kafilah Aceh di MTQ Nasional 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti peningkatan kualitas pembinaan di daerah,” kata Zulkifli di Sabang, Rabu (22/4).

Ia berharap para peserta dapat mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu meraih prestasi terbaik di tingkat nasional.

“Kami berharap para peserta dapat memaksimalkan persiapan hingga waktu pelaksanaan, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama Sabang serta Aceh di tingkat nasional,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam menunjang kesiapan para peserta. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kafilah Aceh, khususnya perwakilan dari Sabang, dapat tampil optimal pada MTQ Nasional 2026.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Optimalkan Kinerja Pegawai, Dispora Aceh Gelar Pelatihan Analisis Jabatan dan E-Kinerja

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh menggelar Pelatihan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan serta Pengisian E-Kinerja bagi para pegawai di lingkungan instansi tersebut. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh menggelar Pelatihan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan serta Pengisian E-Kinerja bagi para pegawai di lingkungan instansi tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Dispora Aceh pada Kamis (23/4/2026) itu dibuka secara resmi oleh Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum (HKU) Dispora Aceh, Maszuwar ZM, yang mewakili Kepala Dispora Aceh, T. Banta Nuzullah.

Dalam sambutannya, Maszuwar ZM menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Dispora Aceh untuk meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian sekaligus mendorong profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai analisis jabatan dan evaluasi jabatan sangat penting dalam mendukung penataan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Selain itu, penguasaan aplikasi E-Kinerja juga menjadi kebutuhan penting karena berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja pegawai secara objektif.

“Pemahaman yang baik terhadap analisis jabatan dan evaluasi jabatan menjadi dasar dalam penataan SDM yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan pengisian E-Kinerja, yang saat ini menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja pegawai secara objektif,” ujarnya.

Pelatihan tersebut menghadirkan Sulastri sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Sulastri menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep analisis jabatan, evaluasi jabatan, hingga tata cara pengisian E-Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta yang berasal dari berbagai bidang di Dispora Aceh mengikuti setiap sesi dengan antusias. Selain mendapatkan materi, peserta juga terlibat dalam sesi diskusi interaktif yang bertujuan memperdalam pemahaman terkait implementasi analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penggunaan E-Kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui pelatihan ini, Dispora Aceh berharap kapasitas dan kompetensi pegawai semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara menyeluruh melalui pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional dan terukur.

Nagan Raya Minta Tambahan Dana TKD untuk Tangani Dampak Bencana

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Nagan Raya Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meminta Pemerintah Aceh menambah alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, yang dinilai masih jauh dari kebutuhan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menyebutkan bahwa alokasi dana TKD yang diterima daerahnya saat ini hanya sebesar Rp2 miliar dari total sekitar Rp800 miliar lebih yang dialokasikan pemerintah provinsi.

“Dari jatah TKD provinsi sekitar 800 miliar lebih, Nagan Raya hanya mendapatkan Rp2 miliar. Ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang ada,” ujar,” kata Teuku Raja Keumangan di Nagan Raya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak memadai mengingat dampak bencana yang terjadi di wilayahnya tergolong parah, khususnya pascabanjir yang melanda pada 26 November 2025 lalu.

Salah satu kerusakan terberat terjadi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, di mana empat desa di kawasan dataran tinggi dilaporkan hancur, serta ratusan rumah warga hilang dan mengalami kerusakan berat.

Selain itu, infrastruktur vital juga terdampak, termasuk jembatan rangka baja sepanjang lebih dari 120 meter di kawasan Alue Waki, Gunung Kong, Kecamatan Darul Makmur, yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan usulan penambahan anggaran secara resmi kepada Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta dukungan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jembatan yang rusak.

Pemerintah daerah berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap proses pemulihan di Nagan Raya, sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat kembali normal.

Hingga kini, masyarakat masih menantikan realisasi bantuan tambahan untuk memperbaiki akses vital yang terputus akibat bencana banjir tersebut, kata Teuku Raja Keumangan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pengamat Ekonomi Kerakyatan ASA Ungkap Strategi Tarik Investor untuk Pulihkan Ekonomi Aceh

Penulis
Akil
-
0
Uqra Fhalin Fharabi M.E, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Aceh Strategy Advisory (ASA). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dorongan investasi yang kuat dan terarah. Dalam kondisi ekonomi yang sempat terdampak, kehadiran investor menjadi faktor penting untuk mempercepat kebangkitan sektor-sektor produktif.

Melihat hal tersebut, pada Jumat (17/4/2026), Nukilan.id mewawancarai Uqra Fhalin Fharabi M.E, Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Aceh Strategy Advisory (ASA), untuk menggali strategi konkret dalam meningkatkan investasi di Aceh.

Dalam pandangannya, hal paling mendasar yang harus dibangun adalah kepercayaan investor terhadap iklim usaha di daerah.

“Kunci utama meningkatkan investasi di Aceh adalah membangun kepercayaan. Investor tidak hanya melihat potensi, tetapi juga kepastian,” katanya.

Menurutnya, potensi sumber daya alam dan letak strategis Aceh tidak akan cukup tanpa adanya jaminan kepastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perbaikan struktural menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.

“Pertama, penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum. Proses perizinan harus transparan, cepat, dan bebas dari ketidakpastian,” ungkapnya.

Ia menilai reformasi regulasi menjadi pintu masuk utama untuk menghilangkan hambatan investasi yang selama ini kerap terjadi. Tanpa perbaikan di sektor ini, minat investor berpotensi stagnan.

Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendukung masuknya investasi.

“Kedua, penguatan infrastruktur, baik fisik seperti jalan dan pelabuhan, maupun infrastruktur pendukung seperti energi dan digitalisasi,” sebutnya.

Menurutnya, infrastruktur yang memadai dapat menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor, terutama untuk memperluas konektivitas dengan pasar nasional dan internasional.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menawarkan peluang investasi.

“Ketiga, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam memetakan sektor unggulan dan menawarkan proyek-proyek investasi yang jelas, bukan sekadar wacana,” jelasnya.

Pendekatan ini dinilai penting agar investor memiliki gambaran konkret terhadap peluang yang tersedia serta meminimalkan risiko ketidakpastian.

Di sisi lain, investasi juga harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal.

“Dan yang tidak kalah penting, membangun ekosistem yang inklusif, di mana investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal,” pungkasnya.

Menurutnya, konsep inklusivitas menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak bersifat semu, melainkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dengan strategi yang tepat, Uqra optimistis Aceh memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan investasi di wilayah barat Indonesia.

“Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, saya melihat Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kawasan investasi yang kompetitif di wilayah barat Indonesia,” tutupnya.

Optimisme tersebut menegaskan bahwa pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya bergantung pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, pasti, dan berkelanjutan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Bulog Pastikan Stok Beras di Aceh Aman hingga Awal 2027

Penulis
Redaksi
-
0
Beras bulog (Foto: VOI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh memastikan persediaan beras di gudang yang tersebar di 23 kabupaten/kota dalam kondisi aman dan mencukupi hingga awal tahun 2027.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Budi Sultika, mengatakan saat ini total stok beras mencapai 65 ribu ton dan akan terus bertambah seiring penyerapan hasil panen petani di berbagai daerah.

“Artinya, persediaan yang ada tersebut tentu akan terus bertambah, karena kami saat ini terus menyerap hasil panen milik petani melalui mitra Bulog yang tersebar di seluruh daerah,” kata Budi di Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, stok beras tersebut berasal dari pembelian gabah petani melalui mitra Bulog dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).

Menurutnya, persediaan beras tersebut tidak hanya untuk kebutuhan pasar umum, tetapi juga dialokasikan bagi berbagai program pemerintah seperti bantuan pangan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta penanganan bencana.

“Kami terus memastikan persediaan beras di gudang yang tersebar di 23 kabupaten/kota dalam kondisi aman dan mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk beberapa bulan ke depan,” ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat di Aceh agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, karena stok yang ada dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Selain itu, pihaknya terus melakukan pemantauan harga di pasar dan siap mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar tradisional jika terjadi gejolak harga, guna menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.

“Kami juga terus melakukan pemantauan harga di pasar dan jika terjadi gejolak, kami juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar tradisional di Aceh guna memberikan kemudahan bagi masyarakat membeli beras dengan harga terjangkau,” kata Budi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...119120121...2,513Halaman 120 dari 2,513

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id