NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Warga korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang yang kini menempati hunian sementara (huntara) mengeluhkan buruknya fasilitas dasar, terutama ketersediaan air bersih dan beban biaya listrik yang harus mereka tanggung sendiri.
Keluhan tersebut disampaikan warga Huntara II yang berada di sekitar Kantor Bupati Aceh Tamiang, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru. Hunian yang semestinya menjadi tempat tinggal sementara yang layak justru dinilai belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Salah seorang warga, Lisa, mengaku kesulitan mendapatkan air bersih sejak menempati huntara. Ia menyebut air yang tersedia dalam kondisi keruh dan berbau, sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami di sini kesulitan air. Sejak tinggal di sini, airnya keruh, berbau, dan anak saya yang masih kecil dengan kulit sensitif sampai alergi dan gatal-gatal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tanpa adanya perbaikan signifikan. Dampaknya mulai dirasakan, terutama oleh anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan.
“Awalnya kami kira lama-kelamaan airnya akan jernih, tapi sampai sekarang tetap keruh dan justru membawa penyakit,” katanya.
Selain persoalan air bersih, warga juga mengeluhkan biaya listrik yang harus dibayar melalui sistem token. Dalam kondisi ekonomi yang sulit pascabencana, biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi keluarga.
“Listrik seminggu bisa Rp50 ribu. Kami sudah tidak punya penghasilan lagi, jadi ini sangat berat,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Hendra Gunawan, warga lainnya, yang menyoroti kualitas pembangunan sumur bor di lokasi huntara. Ia menilai hasil yang ada tidak sebanding dengan anggaran yang disebut cukup besar.
“Kalau memang anggaran sumur bor besar, tapi hasilnya seperti ini, tentu kami kecewa. Airnya masih keruh dan berbau,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi agar fasilitas yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Rais Syuriah PCNU Aceh Tamiang menegaskan bahwa persoalan kebutuhan dasar warga huntara tidak boleh diabaikan dan harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti beban biaya listrik yang dinilai tidak seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh warga dalam kondisi darurat.
“Dalam situasi bencana, seharusnya ada kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk soal listrik. Jangan sampai mereka yang sudah terdampak justru semakin terbebani,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil yang dialami masyarakat serta mempercepat solusi konkret.
“Harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pembangunan fasilitas maupun pengelolaannya. Ini menyangkut kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk turut memperhatikan kondisi warga terdampak bencana agar proses pemulihan tidak hanya sebatas penyediaan hunian, tetapi juga menjamin kelayakan hidup.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki fasilitas air bersih serta memberikan keringanan biaya listrik. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih layak selama masa pemulihan pascabencana.
“Kami hanya butuh air bersih yang layak dan bantuan untuk meringankan beban hidup kami. Di sini banyak anak kecil dan bayi,” ujar Lisa.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penanganan pascabencana tidak hanya soal relokasi atau penyediaan hunian sementara, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara layak dan berkelanjutan.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
