Beranda blog Halaman 1141

Hadirkan Akademisi Hingga LSM, Dinsos Aceh Bahas Rancangan Standar Pelayanan

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Sosial Aceh Menggelar Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Aceh. (Foto: Dok. Dinsos Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dinas Sosial Aceh melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Standar Pelayanan (SP) di aula dinas setempat, Banda Aceh, Senin (27/5/2024).

Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah mengatakan, FKP tersebut mengundang akademisi, media hingga LSM. Dalam forum ini, pihaknya membahas 6 rancangan standar pelayanan Dinas Sosial Aceh.

“Yaitu tentang standar pelayanan tentang pengangkatan anak atau adopsi anak, standar pelayanan tentang rehabilitasi yang dilakukan di empat panti-panti kita,” kata Devi.

Selain itu, peserta forum juga membahas standar pelayanan terkait dengan mekanisme pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat miskin.

Devi menyebutkan kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya untuk mengevaluasi apakah standar pelayanan yang dibuat oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Aceh sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ombudsman dan Kemenpan RB.

“Memang kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi unsur penilaian dari Ombudsman dan Kemenpan RB sekaligus memastikan bahwasanya standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Aceh ini dipastikan pertama gratis, kemudian mudah dijangkau dan yang ketiga memenuhi unsur transparansi,” ungkap Devi.

Ia menyebutkan, dengan diundang beberapa instansi seperti dari akademisi, LSM, media dan lain-lain ini memastikan agar informasi tentang terkait standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Aceh tersampaikan kepada para pihak.

“Kita sudah memberikan informasi kepada para pihak terkait apa-apa standar pelayanan Dinas Sosial yang memang sangat penting untuk dalam kemudian bantuan dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat dan terima kasih atas kehadiran semuanya,” pungkasnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Duta Bahasa Provinsi Aceh 2024 Agen Perubahan Pembangunan Kebahasaan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Para Finalis Duta Bahasa Provinsi Aceh akan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi pembangunan kebahasaan di Aceh.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, pada Malam Penobatan Duta Bahasa Provinsi Aceh yang diselenggarakan dengan meriah di Hotel Ayani Banda Aceh, Sabtu malam (25/5/2025).

Marthunis menyampaikan ucapan selamat kepada para finalis yang berhasil melewati serangkaian seleksi yang ketat. “Selamat atas pencapaian yang luar biasa ini. Kalian bukan hanya duta-duta potensial, tetapi juga pilar-pilar kebanggaan bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Menurut Marthunis, para finalis Duta Bahasa akan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi pembangunan kebahasaan di Aceh.

Dia percaya bahwa melalui program ini, akan memasyarakatkan kepedulian dan kebanggaan terhadap bahasa Aceh, serta memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Melalui pemeliharaannya, kita tidak hanya menjaga keberagaman budaya, tetapi juga memperkokoh persatuan dan harmoni di antara kita,” katanya.

Marthunis juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Aceh atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengelola program Duta Bahasa. “Semoga inisiatif yang luar biasa ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kemajuan kebahasaan di Aceh,” ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa malam itu bukan hanya tentang penobatan semata, tetapi juga merayakan keberhasilan, kepedulian, dan dedikasi terhadap pelestarian dan pengembangan Bahasa Indonesia, serta bahasa daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, perwakilan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh, Dinas Perpustakaan Wilayah Aceh, BKKBN Aceh, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Balai Guru Penggerak Aceh, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa-bahasa di Aceh.

Editor: Akil Rahmatillah

Jelang Pilkada, Polresta Banda Aceh Tingkatkan Patroli Cipkon

Penulis
Redaksi
-
0
Polresta Banda Aceh Tingkatkan Patroli Cipkon Jelang Pilkada. (Foto: Diskominfotik BNA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jelang Pilkada 2024, Polresta Banda Aceh terus melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengawasi perkembangan situasi di wilayah hukumnya.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatsamapta AKP Sofyanto, mengatakan, Patroli Cipta Kondisi ini merupakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan guna memastikan keamanan wilayah Kota Banda Aceh menjelang Pilkada 2024 dalam keadaan aman kondusif.

“Dalam kegiatan Personel melaksanakan patrolibdi sekitaran tempat keramaian kegiatan masyarakat lapangan merdeka,pusat pasar, dan berdialog langsung kepada masyarakat dan memberikan menghimbau Kamtibmas kepada masyarakat untuk membicarakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif dan mengantisipasi guantibmas jelang Pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman dan lancar,”ucap kasat.

Selama kegiatan berlansung, Personel memberikan himbauan kepada Warga yang di temui agar segera melaporkan ke Pos Polisi terdekat jika terjadi Guangguan Kamtibmas atau Call Center layanan Kepolisian 110 atau di WA Curhat Polresta Banda Aceh melalui nomor kontak 082316851998.

“Selain itu, Personel juga mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dengan tidak menyebarkan berita bohong (hoax),saling fitnah dan adu domba memasuki tahun Politik yang dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” tutupnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Sate Matang Cek Wan, Sensasi Unik Sate Kambing dengan Bumbu Kacang Khas Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Sate matang Cek Wan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jika Anda berada di Banda Aceh, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan Sate Matang Cek Wan yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam. Warung sate yang menjadi favorit warga setempat ini, menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dengan sate kambing yang dicampur dengan bumbu kacang khas Aceh.

Satu porsi sate matang berisi 10 tusuk sate dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp20.000. Jika Anda ingin menambah sate, cukup membayar Rp2.000 per tusuk. Uniknya, sate ini disajikan dengan nasi, berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan lontong. Selain itu, kuah kaldu kambing yang kaya rempah khas Aceh menjadi pelengkap yang membuat sate ini semakin digemari.

Pantauan Nukilan.id di lokasi, daging kambing sebelum dibakar terlebih dahulu dipotong kecil-kecil lalu direndam di dalam wadah yang sudah berisi bumbu khas Aceh yang diracik. Setelah menunggu beberapa menit, daging segar ini pun dibakar di atas arang.

Kelezatan sate matang ini menarik perhatian banyak pelanggan, salah satunya adalah Vira, seorang pelanggan setia yang kerap datang bersama temannya.

“Saya sudah beberapa kali datang ke sini. Rasanya memang berbeda dari sate yang lain. Bumbu kacangnya khas dan kuah kaldunya itu yang bikin nagih,” ungkap Vira kepada Nukilan.id, Senin (27/5/2024).

Vira menambahkan, harga yang ditawarkan sangat bersahabat dengan kantong, terutama bagi dirinya yang mahasiswa.

“Dengan harga yang terjangkau, kita bisa makan enak sepuasnya, karena dagingnya empuk dan tidak alot,” tambah Vira.

Tidak hanya warga lokal, Sate Matang Cek Wan juga sering dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah yang penasaran ingin mencoba sensasi kuliner Aceh yang autentik.

“Saya baru pertama kali mencoba, tapi langsung suka. Bumbu kacangnya terasa sekali, dan kuah kaldunya benar-benar menambah cita rasa yang unik. Pasti akan kembali lagi kalau ke Banda Aceh,” ujar Andi, seorang wisatawan dari Medan.

Warung Sate Matang Cek Wan buka setiap hari dari Sore hingga 23.00 WIB. Bagi Anda yang ingin mencicipi sensasi unik sate kambing dengan bumbu kacang khas Aceh, Sate Matang Cek Wan adalah pilihan yang tepat.

Dengan cita rasa yang khas dan harga yang terjangkau, tidak heran jika Sate Matang Cek Wan selalu ramai dikunjungi oleh pencinta kuliner dari berbagai penjuru. Selamat menikmati!

Reporter: Akil Rahmatillah

Sejarah Zebra Cross: Dari Biru-Kuning Hingga Hitam-Putih

Penulis
Redaksi
-
0
Murid sekolah di Banda Aceh saat menyebrangi zebra cross. (Foto: Polresta Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Zebra cross, marka jalan yang sering kita lihat di berbagai ruas jalan raya, memiliki sejarah panjang dan menarik. Meski keberadaannya kini sangat umum, tidak banyak yang mengetahui asal usul penyeberangan jalan yang ikonik ini. Berikut ini adalah sejarah lengkap tentang zebra cross yang dirangkum oleh Nukilan.id.

Dari hasil penelusuran digital Nukilan.id, tertnyata tidak semua negara menyebut garis penyeberangan jalan sebagai zebra cross. Di sejumlah negara Eropa, marka ini dikenal sebagai panda cross, terinspirasi dari warna hitam-putih yang mirip dengan bulu hewan pemamah bambu tersebut.

Zebra cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di kota Slough, Berkshire, Inggris. Keberadaan zebra cross bermula dari keprihatinan pemerintah kota terhadap meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki. Sebagai langkah preventif, pemerintah kota menciptakan penanda di jalan yang mengharuskan kendaraan mengurangi kecepatan atau berhenti ketika pejalan kaki menyeberang.

Pada awalnya, garis penyeberangan jalan menggunakan kombinasi warna biru-kuning. Namun, warna ini kurang terlihat jelas dalam kondisi tertentu, sehingga diganti dengan kombinasi warna hitam-putih yang lebih kontras dan mudah terlihat.

Meskipun zebra cross seperti yang kita kenal sekarang baru ditemukan pada tahun 1951, konsep penyeberangan jalan ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Pada masa itu, tempat penyeberangan ditandai dengan tiang besi di kiri dan kanan jalan. Pengemudi yang melihat tiang-tiang tersebut diharapkan untuk mengurangi kecepatan.

Nama “zebra cross” pertama kali diusulkan oleh pemerintah kota di Inggris, meski tidak diketahui pasti kapan dan oleh siapa nama ini dicetuskan. Sementara itu, nama “panda cross” secara resmi digunakan di Inggris pada tahun 1962.

Seiring perkembangan zaman, tampilan zebra cross juga mengalami perubahan. Di beberapa kota, garis penyeberangan jalan kini dibuat dengan visualisasi yang menarik, seperti bentuk tangga, ular, bebatuan, jembatan, serta berbagai guratan artistik lainnya yang menonjolkan nuansa seni modern.

Bahkan, di kota-kota besar seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi pelican crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Keberadaan zebra cross tidak hanya meningkatkan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga menjadi bagian dari seni jalanan yang memperindah kota. Transformasi zebra cross dari waktu ke waktu menunjukkan bagaimana inovasi sederhana bisa memberikan dampak besar bagi keselamatan dan estetika perkotaan.

Reporter: Akil Rahmatillah

Dr.Catherine : Kecerdasan Anak Diturunkan dari Gen Ibu

Penulis
aryos
-
0
Dr.Catherine Tjahjadi Certified DNA Practitioner (dok : screenshot dari ig womantalk.com)

Nukilan.id | Banda Aceh – Sebuah studi menyebutkan bahwa faktor keturunan dari orang tua menyumbang sekitar 50% dari kecerdasan anak. Meski begitu, varian gen yang memengaruhi kecerdasan masih belum teridentifikasi secara spesifik apakah berasal dari ibu atau ayah.

Namun, sebagian ahli menduga bahwa selain menentukan jenis kelamin, kromosom X disebut sebagai pembawa gen kecerdasan yang dianggap berperan penting dalam perkembangan otak dan kecerdasan anak. Secara biologis, wanita memiliki 2 kromosom X (XX), sedangkan laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y (XY). 

Hal ini disebabkan wanita membawa 2 kromosom X, banyak ahli berpendapat bahwa ibulah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mewarisi kecerdasan kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pada anak laki-laki, ibu hanya mewarisi kromosom X yang termasuk gen kecerdasan secara utuh dari sang ibu, sedangkan anak perempuan mewarisi kromosom X dari ibu dan ayahnya. 

Certified DNA Practitioner, yakni Dr.Catherine Tjahjadi juga mengatakan, anak yang pintar pasti turunan dari mamanya. Apa berpengaruh? Tentu katanya, hal ini disebabkan kromosom dari ayah dan ibu 50% dan 50%. Jadi, pasti anak itu mengambil DNA ayah 50% dan ibu 50%, kecuali bagian kecerdasan.

“Seperti yang saya katakan kepada anak saya yang cowok juga, cari pacar atau pasangan yang pintar karena kecerdasan itu turunnya dari perempuan,” ucapnya dalam diskusi tersebut yang dikutip Nukilan.id, pada aku  instagram womantalk.com pada Senin (27/5/2024)

“Kecerdasan diturunkan dari gen ibu, maka cantik itu letaknya di nomor dua, sedangkan nomor satu adalah kecerdasan,” pungkasnya [].

Reporter : Auliana Rizky

Konsultasi Publik Tingkat Provinsi Hasilkan Rekomendasi Kuat Pemenuhan Perempuan dan Anak

Penulis
aryos
-
0
Pemangku Kepentingan bersama Pemerintah dan Parlemen Provinsi Aceh untuk Peningkatan Kesejahteraan, Pemenuhan Hak, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh 26-27 Mei 2024 di Hotel Kyriad Muraya (dok : foto Auliana Nukilan.id)

Nukilan.id | Banda Aceh – Data Statistik Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DPPPA Provinsi Aceh tahun 2022 mencatat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh adalah 92,24, lebih tinggi dari IPG nasional sebesar 91,63. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Aceh Tahun 2022 meningkat menjadi 63,92% dari tahun sebelumnya sebesar 63,47% dengan rincian 11,11 % untuk keterlibatan perempuan di parlemen, 54,08% perempuan sebagai tenaga professional, serta sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34,87%. 

Pemberdayaan Gender (Gender Development Index/ GDI) Aceh tahun 2022 yang merupakan representatif peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Aceh masih tertingal dari standar GDI Indonesia yang mencapai 76,59%. Kabupaten dengan GDI terendah justru Aceh Besar, Kabupaten yang terletak paling dekat dengan ibu kota provinsi Aceh dengan jumlah GDI 47,65, disusul oleh Aceh Utara sebesar 52.00 dan Aceh Timur 52,27. Kabupaten dengan GDI tertinggi yaitu Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 75, 64%.

Sebagai upaya melanjutkan advokasi di tingkat gampong dan kabupaten, maka Flower Aceh dan Nonviolent Peaceforce dengan dukungan Kedutaan Besar Belanda, Dinas PPPA Aceh, Islamic Relief Indonesia, dan UNICEF akan meyelenggarakan Konsultasi Publik di tingkat Provinsi pada tanggal 26-27 Mei 2024 di Hotel Kyriad Muraya. Kegiatan ini menjadi bagian upaya nyata untuk menjembatani tokoh perempuan akar rumput, penyintas konflik, dan kekerasan, perempuan muda dan kelompok anak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang bermakna dalam perdamaian dan pembangunan.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif selama dua hari. Hari pertama pertemuan konsultasi dan penyusunan kertas kebijakan rekomendasi akan dilaksanakan dengan diskusi kelas besar yang difasilitasi oleh tim fasilitator dengan melibatkan peserta non-pemerintah. Hari kedua pertemuan konsultasi publik untuk mendiskusikan situasi kesejahteraan, pemenuhan hak, dan perlindungan.

Ia juga menyampaikan, kegiatan ini tentang perempuan dan anak yang melibatkan pemangku kepentingan, perwakilan anak, dan perempuan dari akar rumput serta DPRA, juga pemerintah Aceh. Kegiatan akan dilanjutkan dengan penyampaian usulan dan masukan dari perwakilan tokoh perempuan akar rumput dan penyintas konflik, dilanjutkan proses diskusi dan tanya jawab. Pertemuan konsultasi publik ditutup dengan penyerahan kertas kebijakan yang telah disiarkan kepada pemerintah dan DPRA Aceh.

“Kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Aceh yang terefleksikan dari data-data kekerasan, data korban konflik, dan kondisi sosial ekonomi,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id, yang hadir juga pada Senin (27/5/2024).

Ia berharap, dengan adanya dokumen yang berisi rekomendasi ini menjadi peningkatan kesejahteraan anak dan perempuan di Aceh dengan pemenuhan hak dan perlindungan dari risiko kekerasan. Kemudian, untuk mendorong percepatan pemberdayaan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dan perempuan penyintas konflik.

“Pernyataan rencana komitmen pemerintah dan parlemen Aceh sebagai peningkatan kesejahteraan anak dan perempuan di Aceh dengan pemenuhan hak dan perlindungan dari risiko kekerasan, ini juga akan disampaikan ke DPRA Komisi V esok hari karena kebetulan hari ini yang terkait berhalangan untuk hadir,” tutupnya []

Reporter : Auliana Rizky

MPD Aceh Tamiang Silaturahmi ke MAA, Ini yang Dibahas

Penulis
Redaksi
-
0
MPD Aceh Tamiang Silaturahmi ke MAA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Kuala Simpang – Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tamiang melakukan kunjungan silaturahmi ke Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten setempat di aula pucuk suloh kantor MAA, Senin (27/5/2024).

Kehadiran jajaran pengurus MPD Kabupaten Aceh Tamiang di MAA disambut langsung oleh Ketua MAA Aceh Tamiang, Drs.H.Muhammad Djuned Thahir beserta seluruh pengurus dan Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Muhammad Juned Thahir mengatakan kunjungan silaturahmi ini merupakan sejarah karena ini yang pertama kali dua lembaga keistimewaan di Aceh Tamiang saling bersilaturahmi untuk saling sharing berbagai persoalan baik persoalan pendidikan maupun persoalan adat budaya. “Pertemuan silaturahmi ini sebagai ajang saling sharing, saling berpikir dalam konteks daerah demi kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang,” ujar M. Djuned.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MAA Aceh Tamiang berharap agar kurikulum Muatan Lokal yang terdiri dari Adat Budaya Tamiang (ABT) dan Baca Tulis Qur’an (BTQ) untuk tingkat SD, SMP dan SMA agar dapat segera  diimplementasikan karena kurikulum muatan lokal ini sudah digagas dari tahun 2015.

“Silabus, kurikulum dan peraturan bupati terkait muatan lokal sudah ada, apa kendala yang menyebabkan kurikulum muatan lokal ini belum bisa berjalan. Pihaknya berharap di tahun ajaran baru ini, kurikulum muatan lokal bisa dijalankan,” ujarnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan kurikulum muatan lokal, pihaknya mengusulkan dibentuk tim kecil yang terdiri dari anggota MPD dan MAA Aceh Tamiang. “Tim kecil ini yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah mempercepat pelaksanaan kurikulum muatan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang, H. Muttaqin, S.Pd, M.Pd mengatakan untuk kurikulum muatan lokal akan di berlakukan pada tahun ajaran baru di Juli 2024 mendatang. “Dalam waktu dekat ini kita akan berkordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait apa kendala kurikulum muatan lokal belum bisa dijalankan sampai saat ini,” ujar Muttaqin.

Muttaqin berharap pertemuan awal ini dapat membuka ruang untuk pertemuan yang lebih spesifik untuk membahas berbagai persoalan seperti persoalan kurikulum muatan lokal, pembahasan pembuatan panggung terbuka untuk pelaksanaan event setiap kecamatan serta kesepakatan kerjasama antar dua lembaga keistimewaan ini segera terwujud.

“Pihaknya berharap dengan pertemuan silaturahmi ini, sinergi antar dua lembaga makin terjalin dan pihaknya mendukung penuh program-program yang sedang dirancang oleh MAA Aceh Tamiang seperti program pemuda duta adat, dan program pemakaian baju adat bagi siswa dan pelajar,” ujar Muttaqin.

Editor: Akil Rahmatillah

Pelantikan Pengurus BWI Banda Aceh, Kakanwil Kemenag Aceh: Fokus pada Sertifikasi Tanah Wakaf

Penulis
Redaksi
-
0
Kabid Penaiszawa, H Zulfikar SAg MAg saat menghadiri pengukuhan Pengurus Perwakilan BWI Kota Banda Aceh. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, diwakili oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (Penaiszawa), H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag, menghadiri dan menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Banda Aceh. Acara tersebut berlangsung di Aula PSPB MAN Model Banda Aceh pada Senin, 27 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Zulfikar menyampaikan sejumlah harapan kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dan wewenang badan wakaf, termasuk merapikan aset tanah wakaf dan mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf dengan target 1.500 persil tanpa biaya.

“Saya berharap pengurus baru dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf, terutama dalam hal sertifikasi tanah wakaf. Ini penting untuk memastikan aset wakaf terkelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Zulfikar.

Ketua BWI Aceh, Dr. Tgk. H. A. Gani Isa, M.Ag, yang juga hadir dalam acara tersebut, mengajak para pengurus untuk mendorong pengelolaan wakaf di Banda Aceh. Menurutnya, ada banyak contoh pengelolaan wakaf yang berhasil dan dapat dijadikan acuan.

Pada kesempatan tersebut, Gani Isa melantik Ketua Dewan Pelaksana BWI Banda Aceh beserta jajarannya, termasuk divisi-divisi yang akan bertugas. Ahmad Rizal didapuk sebagai Ketua, dengan Asy’ari Basyah sebagai Wakil Ketua, Muhammad Qusai sebagai Sekretaris, dan Syarifah Zaitunsari sebagai Bendahara.

Selain itu, terdapat beberapa ketua divisi yang turut dilantik, antara lain M. Yanto sebagai Ketua Divisi Pembinaan Nazir, Rahmatillah sebagai Ketua Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi, M. Thaib Zakaria sebagai Ketua Divisi Kerjasama Kelembagaan dan Advokasi, Zulkarnaini sebagai Ketua Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislag, serta Mahfudz sebagai Ketua Divisi Pengawasan dan Tata Kelola.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi pengelolaan wakaf di Banda Aceh, sehingga aset wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan umat.

Editor: Akil Rahmatillah

Paripurna DPR Aceh: BPK RI Serahkan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023

Penulis
Redaksi
-
0
BPK RI Serahkan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna yang digelar di Ruang Serbaguna gedung DPR Aceh, Senin (27/5/2024), sejumlah pejabat penting menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Penjabat Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh, pimpinan dan anggota DPR Aceh, serta pejabat tinggi lainnya seperti Tortama VI BPK RI Laode Nusriadi, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Rio Tirta.

Ketua DPRA, Zulfadli, menyatakan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari surat BPK Perwakilan Provinsi Aceh nomor 245/S/XVIII.BAC/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang meminta agar DPR Aceh menggelar rapat paripurna untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Dalam sambutannya, Zulfadli menjelaskan bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPR Aceh, dengan agenda utama penyerahan LHP BPK RI. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diserahkan kepada DPRD dan dinyatakan terbuka untuk umum.

LHP tersebut terdiri dari tiga buku utama: Buku I berisi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, Buku II berisi laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Buku III berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Hasil pemeriksaan ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan negara disajikan secara benar.

Zulfadli juga menekankan bahwa pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, Pasal 21 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa DPRD harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan pembahasan, meminta penjelasan kepada BPK, dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti LHP.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, disebutkan bahwa opini BPK atas LHP dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Menolak Memberikan Opini.

DPR Aceh memberikan penghormatan dan terima kasih kepada BPK RI dan jajarannya di BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang telah bekerja maksimal untuk memeriksa, memverifikasi, mengaudit, serta menilai pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP BPK RI yang dilakukan oleh Tortama VI BPK RI Laode Nusriadi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Rio Tirta, Ketua DPR Aceh Zulfadli, dan Sekretaris Daerah Aceh Azwardi. Zulfadli mengajak semua pihak untuk memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras BPK RI.

Rapat paripurna DPR Aceh tahun 2024 ini diakhiri dengan aplaus dari para hadirin sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras BPK RI dalam melakukan pemeriksaan mendalam atas laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Editor: Akil Rahamatillah

1...1,1401,1411,142...2,558Halaman 1,141 dari 2,558

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id