Beranda blog Halaman 113

GeRAK Desak Polda Aceh Tuntaskan Kasus Pungli di Pelabuhan Meulaboh

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra. (Foto: GeRAK Aceh)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh segera menuntaskan laporan dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kasus tersebut telah dilaporkan sejak 30 April 2024 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan.

“Penyidik harus transparan dan menyampaikan perkembangan sampai sejauh mana sudah proses penegakan hukum (penyelidikan), atas laporan yang dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat yaitu Bapak Ramli SE,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (19/8/2025).

Edy menjelaskan, penyelidikan kasus ini penting karena dugaan pungutan dilakukan oleh sebuah perusahaan pengelola pelabuhan. Menurutnya, praktik tersebut jelas berpotensi ilegal dan masuk kategori pungutan liar.

Ia menambahkan, laporan yang dibuat anggota DPRK Aceh Barat, Ramli SE, pada 2024 lalu juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedural dalam proses perizinan pengelolaan Pelabuhan Umum Jetty Meulaboh. Selain itu, terdapat dugaan mal administrasi serta praktik pungli oleh perusahaan pengelola.

“Penuntasan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh tentunya menjadi sangat penting, guna membongkar praktik dugaan mal administrasi dalam pemberian izin pengelolaan Pelabuhan Jetty Meulaboh, Aceh Barat,” ujarnya.

Menurut Edy, langkah hukum yang transparan akan membuka secara terang benderang siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses legalisasi pengelolaan pelabuhan tersebut.

“Penuntasan perkara ini menjadi penting guna mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi,” tegas Edy.

Editor: Akil

Dua Dekade Damai Aceh, UIN Ar-Raniry Anugerahkan Ar Raniry Award untuk Jusuf Kalla

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman menyambangi kediaman Jusuf Kalla, Senin (18/8/2025). (Foto: Humas UINAR)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Dua puluh tahun pasca penandatanganan MoU Helsinki yang mengakhiri konflik panjang di Aceh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menganugerahkan Ar Raniry Award kepada Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman, di kediaman JK, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025).

“Pak JK adalah tokoh kunci perdamaian Aceh. Beliau menjadi mediator yang berhasil membangun kepercayaan antara kedua belah pihak hingga lahir kesepakatan damai,” ujar Prof Mujiburrahman.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut merupakan simbol apresiasi masyarakat Aceh atas jasa besar JK yang dengan penuh kesungguhan menjalin komunikasi, baik dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh maupun di luar negeri. “Dari sinilah trust terbangun, perundingan bisa digelar, dan damai Aceh menjadi kenyataan,” lanjutnya.

Mujiburrahman berharap, dua dekade perdamaian Aceh dapat menjadi teladan bagi bangsa dan generasi mendatang. “Bahwa konflik hanya bisa diakhiri dengan dialog, bukan kekerasan,” katanya.

Sebelumnya, JK dijadwalkan menerima penghargaan di kampus UIN Ar-Raniry pada Kamis (14/8/2025). Namun rencana tersebut batal akibat kendala teknis pada pesawat pribadi yang ditumpanginya.

Sebagai tindak lanjut penghargaan ini, UIN Ar-Raniry juga akan meluncurkan sebuah buku berjudul JK dan Aceh pada Desember 2025 mendatang.

Editor: Akil

Semarak HUT ke-80 RI, SD IT Daru Quthny Gelar Upacara Bendera dan Aneka Perlombaan

Penulis
Redaksi
-
0
SD IT Daru Quthny Gelar Upacara Bendera dan Aneka Perlombaan Semarak HUT ke-80 RI. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BLANG PIDIE – Suasana semarak menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia terasa di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Daru Quthny. Sekolah yang berlokasi di Meudang Ara, Blang Pidie, ini menggelar upacara bendera sekaligus perlombaan khusus siswa kelas 1 Amanah, Selasa (19/8/2025).

Dari keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, salah satu guru SD IT Daru Quthny mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus perayaan atas hari kemerdekaan.

“Kegiatan ini adalah sebagai bentuk memperingati HUT RI Ke-80, dan kegiatan ini selain adanya ucapan bendera juga diiringi dengan perlombaan untuk siswa SD IT Daru Quthny dengan tiga cabang lomba berbentuk keseruan, yaitu lomba balap pimpong, lempar bola, pindah bola, dan dua cabang lomba berbentuk edukasi evaluasi belajar yaitu, berhitung cepat, dan lomba bahasa arab,” ujarnya.

Guru tersebut juga menyampaikan bahwa kemerdekaan merupakan anugerah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal tanggal 17 Agustus, melainkan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

“Kemerdekaan adalah anugerah yang sangat berharga bagi suatu bangsa, dan Indonesia telah merayakan kemerdekaannya selama lebih dari 80 tahun. Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal 17 Agustus, tetapi tentang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk membentuk negara ini. Mari kita teruskan semangat itu dengan membangun bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera untuk generasi yang akan datang,” ucapnya.

Dalam keterangan itu juga dijelaskan, perjalanan panjang kemerdekaan telah membawa bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Namun, semangat gotong royong dan kerja keras membuat bangsa ini terus melangkah maju.

“Kemerdekaan juga berarti kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, kita meminta kepada siswa dan guru SD IT Daru Quthny harus terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Indonesia bersatu berdaulat rakyat sejahtera, Indonesia Maju seperti halnya tema HUT ke-80,” tutupnya.

Editor: Akil

Mahfud MD di Momen HUT ke-80 RI: Pemimpin Zalim Akan Terlaknat

Penulis
Akil
-
0
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, kembali mencuri perhatian publik lewat sebuah video pendek yang ia unggah di akun media sosial X miliknya, @mohmahfudmd. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, kembali mencuri perhatian publik lewat sebuah video pendek yang ia unggah di akun media sosial X miliknya, @mohmahfudmd. Video tersebut beredar luas dan menjadi viral pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Amatan Nukilan.id, dalam rekaman itu Mahfud tampak mengutip pesan legendaris Presiden pertama RI, Soekarno, tentang pentingnya menjaga ingatan sejarah.

“JASMERAH Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itulah pesan Bung Karno. Jangan lupakan sejarah bahwa kita merdeka karena persatuan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,” ucap Mahfud dalam video yang dikutip Selasa (19/8/2025).

Ia kemudian menekankan, pelajaran dari sejarah bukan hanya soal meraih kemerdekaan, melainkan juga bagaimana bangsa ini bisa tetap bertahan ketika dipimpin secara adil.

“Jangan lupakan sejarah bahwa bangsa yang tidak akur akan hancur. Jangan lupakan sejarah bahwa pemimpin yang adil akan dikenang dan dimuliakan,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyelipkan peringatan keras bagi para pemimpin agar tidak bertindak sewenang-wenang.

“Dan jangan lupakan sejarah bahwa pemimpin yang zalim akan terlaknat dan terhinakan. Jangan lupakan sejarah bahwa yang hak akan didaya, yang batil akan musnah,” tegasnya.

Menurut Mahfud, pesan Bung Karno tentang mengingat sejarah bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah cermin perjalanan panjang umat manusia yang menunjukkan bagaimana bangsa-bangsa di dunia bisa timbul dan tenggelam. (XRQ)

Reporter: Akil

Ketua Demokrat Aceh Temui Menteri PU Bahas Pembangunan Hingga Ketahanan Pangan

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim Saleh, melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, selasa (19/8).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan swasembada pangan, serta dukungan penuh untuk mensukseskan program Kementerian Pekerjaan Umum di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Muslim Saleh menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan di Aceh sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perekonomian rakyat, dan membuka lapangan kerja baru. 

Ia menegaskan, Partai Demokrat Aceh berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Aceh.

“Kami melihat percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan adalah kebutuhan mendesak bagi Aceh. Hal ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga upaya untuk memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” ujar Muslim Saleh.

Hal tersebut juga senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menekankan pentingnya pembangunan merata dan berkeadilan di seluruh daerah, termasuk Aceh.

“Kami di Partai Demokrat Aceh menyambut baik arah kebijakan ini, karena pembangunan infrastruktur bukan hanya menghadirkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi hasil pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, ” jelas pria yang akrab disapa Bang Muslim ini.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk mendorong program pembangunan strategis di Aceh agar berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, Kementerian PU berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh, mulai dari jaringan jalan, irigasi pertanian, hingga dukungan terhadap swasembada pangan. Semua ini dilakukan agar Aceh semakin maju dan masyarakatnya sejahtera,” kata Dody Hanggodo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret untuk memperkuat kerja sama strategis, sekaligus mempertegas peran Partai Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh melalui jalur politik maupun kebijakan pembangunan nasional. []

Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda Kini Dijabat Putra Daerah

Penulis
Akil
-
0
Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda Kini Dijabat Putra Daerah. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dua pucuk pimpinan aparat keamanan di Aceh kini dipegang oleh putra daerah. Kapolda Aceh dijabat Brigjen Marzuki Ali Basyah asal Pidie, sementara Pangdam Iskandar Muda (IM) dipercayakan kepada Mayjen TNI Niko Fahrizal, putra kelahiran Banda Aceh.

Brigjen Marzuki Ali Basyah, kelahiran Tangse, Pidie, 20 Juni 1968, resmi dilantik sebagai Kapolda Aceh oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Hasil penelusuran Nukilan.id, suami dari Ira Marzuki Ali Basyah itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Kariernya pernah melejit sebagai Kapolres Dairi pada 2008 dan Kapolres Simalungun pada 2010. Marzuki juga sempat menjabat Kepala BNNP Aceh, Irwasda Polda Aceh, hingga Karo SDM Polda Aceh.

Selain itu, ia juga pernah bertugas di sejumlah wilayah kepolisian seperti Polda Jawa Barat, Polda Sumut, Polda Gorontalo, hingga Polda Sulawesi Tengah. Marzuki menggantikan Irjen Achmad Kartiko yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan Luar Struktur).

“Benar, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah telah dilantik oleh Kapolri sebagai Kapolda Aceh,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto dalam keterangannya.

Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda dijabat Mayjen TNI Niko Fahrizal, putra kelahiran Peunayong, Kota Banda Aceh, 10 September 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Infanteri (Raider).

Suami dari Eva Niko Fahrizal itu resmi menjabat Pangdam IM sejak Maret 2024 melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Dalam karier militernya, Niko pernah menduduki sejumlah posisi penting, mulai dari Irdam Iskandar Muda, Danrindam Iskandar Muda, hingga Dansecapaad. Ia juga pernah mengawali karier sebagai Dankipan A Yonif Raider 321 Kostrad, Danyonif Raider 200/Bhakti Negara, serta Dandim 0406/Musirawas.

Dengan kepemimpinan Marzuki Ali Basyah di Polda Aceh dan Niko Fahrizal di Kodam Iskandar Muda, masyarakat Aceh kini menyaksikan dua putra daerah menduduki jabatan strategis di sektor keamanan Tanah Rencong. (XRQ)

Reporter: Akil

Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah Dilantik sebagai Kapolda Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah (kiri). Foto: Dok. Polda Aceh

NUKILAN.id | Banda Aceh — Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah resmi menjabat sebagai Kapolda Aceh setelah dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025. Ia menggantikan Irjen Pol Achmad Kartiko yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.

Irjen Achmad Kartiko sendiri telah menjabat sebagai Kapolda Aceh sejak 26 September 2023 menggantikan Irjen Pol Achmad Haydar. Lulusan Akabri 1991 tersebut dikenal berpengalaman di bidang intelijen.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, menyampaikan bahwa pelantikan Brigjen Marzuki merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus 2025.

“Benar, Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah telah dilantik oleh Kapolri sebagai Kapolda Aceh. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri,” kata Joko dalam keterangan resminya di Banda Aceh, Selasa, 19 Agustus 2025.

Sebagai informasi, sebelum menjabat Kapolda Aceh, Brigjen Marzuki Ali Basyah merupakan Pati Bareskrim Polri yang dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh. Jenderal bintang satu itu juga lulusan Akpol 1991, sama dengan Irjen Achmad Kartiko.

BPOM Aceh Perketat Penggunaan Antibiotik untuk Cegah Resistensi Antimikroba

Penulis
Sammy
-
0
Audiensi Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Pendopo Gubernur, Selasa (19/8/2025). (Foto: Dok BPOM Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) sepakat memperketat penggunaan antibiotik guna mencegah resistensi antimikroba (AMR). Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi, dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Pendopo Gubernur, Selasa (19/8/2025).

Yudi memaparkan bahwa penggunaan antibiotik tanpa resep dokter di Aceh sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil pengawasan BPOM RI tahun 2024, 83,7 persen antibiotik di Aceh diperoleh bebas tanpa resep, jauh di atas rata-rata nasional 70,59 persen.

“Jika kondisi ini dibiarkan, resistensi antimikroba bisa meningkat tajam dan memicu silent pandemic pada 2050. Aceh tidak boleh menjadi episentrum masalah kesehatan global,” ujar Yudi dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, pengendalian AMR tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Diperlukan dukungan regulasi yang tegas, kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. “Dengan adanya Surat Edaran Gubernur, apotek, klinik, dan rumah sakit akan lebih disiplin dalam menyalurkan antibiotik. Edukasi kepada masyarakat pun harus diperkuat agar mereka tidak lagi membeli antibiotik sembarangan,” jelas Yudi.

Yudi menyebutkan, selain Surat Edaran, langkah lainnya yang dilakukan BPOM Aceh adalah melakukan edukasi secara berkesinambungan pada masyarakat dan tenaga kesehatan tentang AMR sehingga bisa mencegah penyebaran AMR terhadap masyarakat.

“Selain itu, mengendalikan penggunaan antibiotik pada sektor perternakan dan perikanan dan penguatan pengawasan bersama lintas sektor,” ujar Yudi saat dikonfirmasi Nukilan, Selasa (19/8/2025).

Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan komitmennya untuk segera menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Bupati dan Wali Kota. “Antibiotik hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Target kita, distribusi tanpa resep bisa ditekan hingga 50 persen dalam beberapa tahun mendatang,” ujar Mualem. Ia menambahkan, regulasi tersebut akan dibarengi pengawasan ketat melalui koordinasi BPOM, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya.

Langkah ini diharapkan dapat menjadikan Aceh sebagai contoh nasional dalam upaya menekan laju resistensi antimikroba. Dengan regulasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah berharap masyarakat Aceh terlindungi dari ancaman kesehatan global yang bisa mengancam jutaan nyawa di masa depan. []

Reporter: Sammy

Wali Kota Banda Aceh Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Pemerintahan

Penulis
Sammy
-
0
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa tantangan pembangunan kota ke depan semakin kompleks. Ia menyampaikan bahwa visi bersama dengan Wakil Wali Kota adalah menjadikan Banda Aceh sebagai “kota kolaborasi.”

“Visi kami ingin menjadikan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi. Kota kolaborasi ini hanya bisa diwujudkan apabila seluruh jajaran pemerintahan penuh dengan semangat kebersamaan, akuntabilitas, dan profesionalisme,” ujar Illiza saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Jalaluddin, ST, MT sebagai Sekda Kota Banda Aceh definitif di Aula Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, kepercayaan publik hanya akan tumbuh bila pemerintah kota mampu bekerja secara kompak dan profesional. “Setelah kita berkolaborasi secara intens, baru kita bisa mengajak pihak lain bersama kita,” tambahnya.

Illiza juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banda Aceh yang baru, Jalaluddin untuk memastikan penerapan etos kerja yang baik, termasuk penggunaan sistem absensi elektronik (e-absensi) serta pengukuran kinerja dan produktivitas pegawai.

“ASN harus bisa menjadi teladan, dan sistem administrasi pemerintahan harus diperkuat. Itu dimulai dari perencanaan, pelaporan, hingga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak benar,” tegasnya.

Selain itu, Illiza menilai kerja sama lintas instansi menjadi faktor penting dalam tata kelola pemerintahan. Mengelola pemerintahan, kata Illiza, tidak bisa semaunya.

“Ada aturan yang mengikat. Karena itu konsolidasi, koordinasi, komitmen kerja sama, dan harmonisasi akan membuat pemerintahan berjalan dengan baik,” ujarnya. []

Reporter: Sammy

Tidak Benar Sri Mulyani Sebut ‘Guru Beban Negara’, Ini Penjelasannya

Penulis
Akil
-
0
sri mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Bandung pada Selasa (7/8/2025). (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kata “guru” menjadi trending topic di media sosial X pada Selasa (19/8/2025). Ramainya perbincangan ini dipicu oleh potongan video pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di Bandung pada Selasa (7/8/2025). Video itu menampilkan seolah-olah Sri Mulyani menyebut “guru adalah beban negara.”

Namun setelah ditelusuri, pernyataan tersebut tidak benar. Nukilan.id mencoba mendengarkan rekaman lengkap pidato Sri Mulyani dari awal hingga akhir, dan tidak ditemukan ucapan “guru beban negara” sebagaimana yang beredar di media sosial.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menjelaskan tentang klaster anggaran pendidikan, termasuk alokasi untuk tenaga pendidik. Ia menyinggung soal gaji dan tunjangan dosen maupun guru yang dianggap masih kecil.

“Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi, banyak medsos saya selalu mengatakan oh menjadi dosen guru itu tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” kata Sri Mulyani.

“Ini salah satu tantangan keuangan negara, apakah ini harus semua keungan negara atau ada partisipasi masyarakat,” katanya menambahkan.

Sri Mulyani juga sempat berbicara tentang mekanisme tunjangan kinerja bagi dosen. Menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah dosen otomatis mendapat tunjangan atau berdasarkan kinerja. Hal itu, kata dia, menjadi ranah pembahasan di perguruan tinggi.

Pada 2025, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun, atau 20 persen dari belanja negara. Dari jumlah tersebut, dana abadi pendidikan juga terus meningkat hingga lebih dari Rp 154 triliun.

Meski Sri Mulyani menggunakan istilah “tantangan keuangan negara”, ungkapan itu tidak sama dengan menyebut guru sebagai beban negara.

Video berisi potongan pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut menyatakan “guru beban negara” dikicaukan sejumlah akun dan menuai beragam komentar miring dari warganet.

Namun, tak sedikit pula yang meragukan kebenaran isi video tersebut dengan bertanya langsung ke Grok, AI dari X “hallo @grok, apakah sri mulyani benar-benar mengatakan guru adalah beban negara?”

“Tidak, Sri Mulyani tidak secara langsung mengatakan “guru adalah beban negara”. Dalam pidatonya di KSTI ITB (7 Agt 2025), ia menyatakan gaji guru dan dosen rendah sebagai “tantangan bagi keuangan negara”, sambil mempertanyakan apakah beban sepenuhnya ditanggung APBN atau libatkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini menuai kritik karena dianggap kurang empati,” jawab Grok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara adalah tidak benar. (XRQ)

Reporter: Akil

1...112113114...2,234Halaman 113 dari 2,234

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id