NUKILAN.ID | INDEPTH – Ketahanan energi, termasuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), kini menjadi agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional. Tekanan global yang semakin kuat menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada energi impor bukan lagi pilihan yang aman.

Lonjakan harga energi dunia, konflik geopolitik, hingga membengkaknya beban subsidi telah menjadi sinyal keras. Indonesia dihadapkan pada pilihan tegas, berani bertransformasi atau terus tertinggal dalam pusaran krisis energi global.

Amatan Nukilan.id dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan prioritas utama dalam mencapai kedaulatan bangsa.

Pernyataan tersebut menjadi pijakan transformasi besar, menggeser ketergantungan pada energi fosil menuju pemanfaatan energi domestik dan EBT sebagai fondasi utama.

Tiga Pilar Baru Ketahanan Energi

Pemerintah merancang strategi ketahanan energi melalui tiga pilar utama, yakni peningkatan produksi migas dalam negeri, percepatan pengembangan energi terbarukan, serta reformasi subsidi energi.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” pungkas Presiden Prabowo dalam pidato tersebut.

Komitmen tersebut tercermin dalam alokasi anggaran ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat dari Rp394,3 triliun pada tahun sebelumnya.

Anggaran itu mencakup subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yang kini diarahkan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.

Langkah ini menandai pergeseran penting bahwa subsidi tidak lagi sekadar alat perlindungan sosial, melainkan instrumen strategis dalam mendorong transisi energi.

Paradoks Energi Indonesia

Di tengah arah kebijakan yang progresif, Indonesia masih menghadapi paradoks besar. Negara dengan sumber daya energi melimpah justru masih bergantung pada impor, terutama gas dan minyak.

Lebih dari 70 persen listrik nasional masih ditopang batu bara dan gas. Sementara impor minyak mencapai sekitar satu juta barel per hari. Ketergantungan terhadap LPG bahkan melampaui 80 persen kebutuhan nasional.

Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid dikutip dari Inilah.com menilai kondisi ini sangat rentan terhadap gejolak global.

“Kondisi ini membuat perekonomian domestik sangat rentan terhadap gejolak global yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Ketegangan geopolitik global menjadi ancaman nyata. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia secara drastis.

Ketika harga minyak Brent menyentuh 109 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS, beban subsidi energi diperkirakan bisa melonjak hingga Rp100 triliun.

“Ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia terus tersandera oleh krisis global yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap konflik internasional langsung berubah menjadi tekanan fiskal di dalam negeri,” tuturnya.

Selain itu, dampak tersembunyi energi fosil juga tidak kecil. Biaya kesehatan akibat polusi batu bara diperkirakan mencapai Rp351 triliun per tahun dan menyebabkan sekitar 6.500 kematian dini, belum termasuk kerusakan lingkungan jangka panjang.

Ketahanan yang Masih Rapuh

Di tengah tekanan tersebut, Indonesia justru dinilai sebagai salah satu negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia.

Dilansir Nukilan.id dari laporan JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di posisi kedua global dengan skor 77 persen, di atas China (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyebut capaian ini sebagai hasil dari kebijakan strategis yang mulai menunjukkan dampak.

“Dengan arah kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten, kami optimistis ketahanan energi Indonesia akan semakin kokoh, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” tuturnya sebagaimana diberitakan oleh Viva.co.id pada Jumat (24/4/2026) lalu.

Namun, fondasi ketahanan tersebut masih didominasi batu bara, sehingga tetap rentan jika tidak segera beralih ke energi bersih.

Akar Masalah yang Belum Tuntas

Persoalan utama Indonesia bukan pada ketersediaan energi, melainkan arah kebijakan yang belum konsisten.

Mengutip data dari Kementerian ESDM, Konsumsi gas di Indonesia terus meningkat, sementara produksi domestik stagnan. Kebutuhan nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, namun produksi hanya sekitar 2 juta ton.

Di sisi lain, subsidi energi fosil masih besar, membuat ketergantungan semakin menguat.

Padahal, potensi energi baru terbarukan Indonesia sangat besar, mencapai ratusan gigawatt, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal.

Dengan kata lain, persoalan energi Indonesia bukan pada sumber daya, melainkan keberanian untuk berubah.

Mampukah Indonesia Keluar dari Tekanan Energi?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia, mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG nasional masih sangat bergantung pada impor. Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri.

“Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Menurut Bahlil, ketergantungan impor ini bukan hal baru. Situasi tersebut telah berlangsung sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG. Program tersebut memang berhasil meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih, namun di sisi lain menyebabkan lonjakan konsumsi LPG yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi domestik.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pasokan bahan baku dalam negeri justru belum mampu mengikuti laju permintaan. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mengurangi impor.

Bahlil menjelaskan, kendala terbesar dalam pengembangan industri LPG nasional adalah keterbatasan bahan baku. LPG dihasilkan dari komponen propana dan butana, atau yang dikenal sebagai C3 dan C4, sementara produksi kedua komponen tersebut di Indonesia masih relatif rendah.

“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak,” ujarnya.

Keterbatasan ini membuat upaya swasembada LPG menjadi tantangan serius. Pemerintah pun dituntut mencari strategi alternatif, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi energi, maupun efisiensi konsumsi, agar ketergantungan impor yang membebani keuangan negara dapat ditekan secara bertahap.

Pada akhirnya, Indonesia berada di titik krusial. Mempertahankan ketergantungan impor berarti mempertahankan kerentanan ekonomi dan fiskal.

Sebaliknya, keberanian beralih membuka peluang besar menuju kemandirian energi, stabilitas ekonomi, serta posisi strategis sebagai pemimpin energi hijau global.

Arah sudah jelas. Teknologi tersedia. Sumber daya melimpah.

Yang tersisa hanyalah keberanian untuk mengambil keputusan.

Karena kedaulatan energi pada akhirnya bukan ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh apa yang berani dilakukan. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News