Pelita Air–Pos Logistik Kirim Bantuan Bencana ke Sumatra Lewat Program Kargo Gratis

-

17/01/2026

a_696a3f97751eb — Peresmian Jembatan bailey di Gampong Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pembangunan Jembatan Bailey di Gampong Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, telah selesai dan kini kembali menghubungkan wilayah Baroh Bugeng dengan Peulawi. Jembatan tersebut sebelumnya terputus akibat banjir yang melanda kawasan itu pada akhir November 2025.

Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Aceh, Muthalamuddin, menyampaikan bahwa jembatan Bailey tersebut telah diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. Pembangunan jembatan dilakukan dengan dukungan Kementerian Pertahanan dan dikerjakan oleh prajurit TNI.

Jembatan Bailey ini memiliki panjang 13 meter dengan lebar 4 meter dan diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga terbangunnya jembatan ini masyarakat bisa kembali beraktivitas normal, termasuk kegiatan ekonomi,” kata Muthalamuddin, Jumat, 16 Januari 2026.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan pembangunan delapan unit jembatan Bailey. Saat ini, pembangunan difokuskan pada dua titik di Kecamatan Nurussalam, yakni di Gampong Baroh Bugeng dan Gampong Seneubok Rambong.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mengusulkan pembangunan jembatan gantung di wilayah Simpang Jernih yang menghubungkan Gampong Batu Sumbang dengan kawasan Pantai Kera.

Iskandar menuturkan bahwa tidak seluruh wilayah memungkinkan dibangun jembatan Bailey karena faktor kondisi tanah dan konstruksi.

“Tidak semua lokasi memungkinkan untuk dibangun jembatan Bailey karena kondisi konstruksi tanah,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pemetaan terhadap jembatan-jembatan di Aceh Timur yang berada dalam kondisi kritis dan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur darurat dapat segera direalisasikan.

“Sehingga pembangunan infrastruktur darurat bisa segera dilakukan demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” jelas Iskandar.

Gubernur Aceh Desak Percepatan Pembangunan Jembatan Antarwilayah

Penulis

-

17/01/2026

6931979accc3f — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak di Aceh saat ini adalah pembangunan jembatan, terutama di tingkat kecamatan dan antar desa. Hingga kini, banyak wilayah masih mengalami keterbatasan infrastruktur sehingga masyarakat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai dalam aktivitas sehari-hari.

“Jembatan yang sudah dibenahi saat ini baru yang berada di jalur nasional, dan itu sudah sekitar 60 persen teratasi. Namun jembatan antarkecamatan dan antardesa masih belum tersentuh,” kata Muzakir Manaf di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2026.

Ia menyebut kondisi paling memprihatinkan terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara. Di dua daerah tersebut, warga masih harus menyeberangi sungai selebar 100 hingga 150 meter menggunakan rakit. Kondisi ini juga dialami anak-anak sekolah yang setiap hari bergantung pada rakit untuk pergi dan pulang sekolah.

“Ini sangat berisiko dan membutuhkan kebijakan cepat dari pemerintah pusat agar masyarakat bisa menyeberangi sungai dengan aman,” ujar Muzakir.

Muzakir berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi pembangunan infrastruktur, dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jembatan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan Aceh pascabencana.

Aceh Tamiang Dinilai Ideal Jadi Posko Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Ini Alasan Aryos Nivada

Penulis

-

16/01/2026

IMG-20240407-WA0018 — Pendiri JSI, Aryos Nivada. (Foto: Youtube Jalan Ary Official)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabupaten Aceh Tamiang dinilai sebagai lokasi paling rasional untuk ditetapkan sebagai Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana di Pulau Sumatera. Penilaian tersebut disampaikan Pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, yang menilai keputusan itu akan berdampak besar terhadap efektivitas pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi.

Menurut Aryos, penentuan lokasi posko induk RR tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan geostrategis, kesiapan infrastruktur, serta efisiensi kebijakan publik. Aceh Tamiang dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi simpul penghubung antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sekaligus berada di jalur utama distribusi logistik Pulau Sumatera.

“Aceh Tamiang berada pada titik yang sangat strategis. Ia menjadi simpul penting antara Aceh dan Sumatera Utara, sekaligus berada di jalur utama distribusi logistik Pulau Sumatera,” kata Aryos kepada Nukilan.id, Jumat (16/1/2026).

Ia menjelaskan, Aceh Tamiang terletak di koridor Jalan Nasional Lintas Sumatera, jalur vital yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Pulau Sumatera. Posisi tersebut memungkinkan mobilisasi personel, logistik, serta peralatan berat berlangsung lebih cepat menuju daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau bagian utara. Kedekatan wilayah ini dengan pusat ekonomi dan transportasi Kota Medan turut memperkuat keunggulan tersebut.

Dari sisi risiko kebencanaan, Aceh Tamiang memiliki karakteristik yang mencerminkan sebagian besar wilayah Sumatera. Kawasan ini rawan banjir, banjir bandang, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut Aryos, kesamaan karakter bencana tersebut justru menjadi nilai tambah.

“Respons rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih kontekstual karena berbasis pengalaman lapangan yang nyata,” ujarnya bernada tegas.

Selain faktor geografis dan risiko bencana, kesiapan infrastruktur Aceh Tamiang juga dinilai relatif memadai untuk menopang operasional posko induk. Akses jalan nasional dan provinsi berfungsi dengan baik, jaringan listrik dan komunikasi relatif stabil, serta tersedia fasilitas pemerintahan, layanan kesehatan, dan utilitas dasar lainnya. Konektivitas dengan Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan melalui jalur darat turut memperkuat posisi Aceh Tamiang sebagai simpul logistik regional.

“Dengan kondisi itu, negara tidak perlu mengeluarkan investasi awal yang besar hanya untuk membangun pusat koordinasi,” ungkap Aryos.

Pengalaman Aceh Tamiang sebagai wilayah perbatasan provinsi juga dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Selama ini, pemerintah daerah setempat terbiasa melakukan koordinasi lintas administrasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai strategis untuk menyatukan kerja berbagai aktor, mulai dari BNPB, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, BUMN, hingga mitra internasional dalam satu komando rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari sisi anggaran, Aryos menilai penempatan posko induk di Aceh Tamiang berpotensi meningkatkan efisiensi belanja negara. Lokasinya yang dekat dengan sumber suplai utama Sumatera bagian utara dan tidak terisolasi secara geografis diyakini dapat menekan biaya logistik serta mempercepat pelaksanaan program. Tahapan krusial seperti verifikasi kerusakan, penyaluran bantuan, hingga pengendalian pembangunan kembali lintas wilayah dinilai dapat berjalan lebih cepat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dinilai memiliki dampak strategis jangka panjang bagi Aceh, khususnya kawasan perbatasan. Keberadaan posko induk dipandang mampu mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia di bidang kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah hinterland yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan nasional.

Dukungan pemerintah daerah dan penerimaan sosial masyarakat Aceh Tamiang turut menjadi faktor penentu. Menurut Aryos, pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen kuat dalam penanggulangan bencana serta memiliki rekam jejak kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi.

“Stabilitas dukungan politik dan sosial ini penting agar posko induk tidak bersifat sementara, tetapi berfungsi optimal dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Aryos menyimpulkan Aceh Tamiang memenuhi kriteria sebagai lokasi Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pulau Sumatera. Penetapan ini dinilai tidak hanya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kebencanaan di kawasan barat Indonesia.

Ia menambahkan, jika diperlukan, kajian tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk naskah kebijakan, bahan paparan pimpinan, atau draf surat usulan resmi kepada BNPB maupun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Menanti Rektor Baru USK, Mahasiswa Sampaikan Kriteria Ideal Pemimpin Kampus

Penulis

-

16/01/2026

Teuku Ridwansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Syiah Kuala (USK) resmi menetapkan tiga besar calon rektor USK dalam rapat yang digelar pada Senin (12/1/2026). Tiga nama yang lolos ke tahap selanjutnya yakni Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU, Prof. Dr. Ir. Marwan, dan Prof. Dr. Mirza Tabrani.

Penetapan tersebut menjadi pijakan penting bagi panitia untuk melanjutkan proses seleksi menuju penentuan rektor USK terpilih pada tahapan berikutnya. Seluruh mekanisme penjaringan disebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) USK, Prof. Dr. Rusli Yusuf, M.Pd., memastikan bahwa tahapan penjaringan yang dilaksanakan MWA telah sesuai dengan tata kerja yang telah ditetapkan sejak awal.

Ia juga menyampaikan bahwa agenda pemilihan rektor USK akan berlanjut pada Februari 2026, sebagaimana jadwal yang telah disusun oleh panitia pemilihan.

Menanggapi dinamika tersebut, Nukilan.id menggali pandangan mahasiswa mengenai sosok ideal yang diharapkan mampu memimpin USK ke depan, di tengah tantangan dunia pendidikan tinggi yang kian kompleks. Salah satunya datang dari Teuku Ridwansyah, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USK.

Ridwansyah menilai, USK membutuhkan figur rektor yang tidak hanya unggul secara konseptual, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan realitas kampus sehari-hari. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara visi besar dan kepekaan sosial.

“Menurut saya, rektor tidak hanya harus mampu merancang arah besar pengembangan universitas di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga memahami realitas yang dihadapi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sehari-hari,” katanya kepada Nukilan.id, pada Jumat (16/1/2026).

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya kepemimpinan yang komunikatif dan inklusif di tengah kompleksitas birokrasi perguruan tinggi. Bagi Ridwansyah, keterbukaan pemimpin menjadi kunci terciptanya iklim akademik yang sehat.

“Rektor yang baik harus mudah diakses, terbuka terhadap dialog, serta hadir sebagai figur yang mampu merangkul seluruh sivitas akademika tanpa sekat birokrasi yang kaku,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai nilai dan sikap fundamental yang harus dimiliki seorang rektor, Ridwansyah menegaskan bahwa aspek moral dan keberanian kepemimpinan tidak boleh diabaikan. Ia berpandangan, kebijakan kampus idealnya berakar pada kepentingan akademik jangka panjang, bukan sekadar kompromi pragmatis.

“Integritas menjadi dasar kepercayaan, sementara sikap adil dibutuhkan agar setiap kebijakan tidak memihak kelompok tertentu saja,” pungkasnya.

Dalam konteks pengambilan keputusan strategis, Ridwansyah menilai bahwa seorang rektor dituntut memiliki ketegasan, meski harus berhadapan dengan risiko penolakan.

“Selain itu, rektor juga harus memiliki keberanian mengambil keputusan strategis, sekalipun tidak populer, selama keputusan tersebut berpihak pada kualitas pendidikan dan kemajuan institusi,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Bupati Aceh Timur Apresiasi Aksi Sosial Relawan Petani Muda Milenial Pasca Penyaluran Donasi Bencana

Penulis

-

16/01/2026

WhatsApp Image 2026-01-15 at 22.59.46 — Usai melaksanakan kegiatan sosial di lapangan, para relawan melanjutkan agenda dengan bersilaturahmi bersama Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK – Relawan Petani Muda Milenial (RPMM) menggelar aksi sosial berupa kegiatan masak bersama dan pembagian makanan bagi warga terdampak bencana di Desa Pematang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Kamis (15/1/2026). Kegiatan tersebut melibatkan 18 relawan yang datang dari berbagai daerah di Aceh.

Salah satu perwakilan RPMM, Tonicko Anggara atau yang akrab disapa Nicko kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa seluruh relawan bergerak secara sukarela dengan semangat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Relawan petani milenial ini berasal dari berbagai wilayah di Aceh. Kegiatan kami hari ini adalah masak bersama dan berbagi makanan kepada masyarakat,” ujar Tonicko Anggara.

Usai melaksanakan kegiatan sosial di lapangan, para relawan melanjutkan agenda dengan bersilaturahmi bersama Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. Pertemuan tersebut berlangsung pada malam hari di Aula Pendopo Bupati Aceh Timur. Kehadiran RPMM disambut langsung oleh Bupati beserta jajaran, sekaligus diberikan jamuan sebagai bentuk apresiasi atas aksi kemanusiaan yang telah dilakukan.

“Alhamdulillah, malam ini kami relawan petani milenial se-Aceh diterima langsung oleh Bupati Aceh Timur di pendopo. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus bergerak membantu masyarakat,” tambah Tonicko.

RPMM menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam mendukung petani serta membantu masyarakat yang terdampak bencana alam seperti banjir dan longsor di berbagai wilayah Aceh.

“Setelah kegiatan silaturahmi malam ini, kami pamit kepada Bupati Aceh Timur dan langsung bergerak ke Aceh Tamiang untuk melanjutkan kegiatan sosial,” tutup Tonicko. (xrq)

Reporter: Akil

Calon Rektor USK Diminta Maksimalkan Career Center Jika Terpilih

Penulis

-

16/01/2026

3 CALON REKTOR USK 2026 — Calon rektor Universitas Syiah Kuala periode 2026-2031. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Syiah Kuala (USK) resmi menetapkan tiga besar calon rektor dalam rapat yang digelar pada Senin (12/1/2026). Ketiganya adalah Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU, Prof. Dr. Ir. Marwan, dan Prof. Dr. Mirza Tabrani.

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam rangkaian pemilihan rektor USK periode mendatang, sekaligus menjadi dasar bagi panitia untuk melanjutkan proses seleksi hingga tahap akhir penentuan rektor terpilih.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) USK, Prof. Dr. Rusli Yusuf, M.Pd., membenarkan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan tata kerja yang ditetapkan oleh MWA. Ia juga menyampaikan bahwa tahapan pemilihan rektor selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

Di tengah bergulirnya proses demokrasi kampus tersebut, perhatian publik—termasuk alumni—mulai tertuju pada arah kepemimpinan USK ke depan, terutama terkait kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pengembangan sumber daya manusia Aceh.

Menanggapi hal itu, Nukilan.id menghubungi Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, T. Auliya Rahman. Ia menilai, rektor terpilih nantinya perlu membangun hubungan yang lebih terintegrasi antara kampus dan alumni, bukan sekadar hubungan simbolik, melainkan kerja sama yang berdampak langsung bagi lulusan dan masyarakat.

Auliya menekankan bahwa salah satu pintu masuk strategis integrasi tersebut adalah dengan memaksimalkan peran pusat karier kampus, yang menurut pengamatannya masih belum berjalan optimal. Ia menyoroti masih inkonsistennya informasi lowongan kerja yang tersedia bagi alumni dan mahasiswa.

“Agar integrasi ini terjalin, kampus bisa membantu mencarikan peluang kerja dengan memaksimalkan career center. Di USK sudah ada UPT CDC, Career Development Center yang seharusnya bisa proaktif mencarikan peluang kerja,” ujarnya pada Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, upaya tersebut perlu diperkuat dengan agenda yang lebih sistematis dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan yang mempertemukan langsung dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Kemudian menyelenggarakan job fair, ini sudah mulai ada,” tambahnya.

Lebih jauh, sebagai bagian dari komunitas alumni, Auliya berharap para calon rektor tidak hanya berbicara visi besar, tetapi juga menyampaikan komitmen konkret sebelum mereka terpilih, khususnya terkait peran USK dalam pembangunan Aceh.

“Mereka harus komitmen agar USK kembali menunjukkan kontribusi realnya dalam pembangunan SDM Aceh, terlebih dalam pembangunan akademik dan keilmuan,” tegasnya.

Ia menilai, sudah saatnya perguruan tinggi terbesar di Aceh itu keluar dari orientasi capaian administratif semata dan lebih berpihak pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kampus sudah seharusnya tidak lagi lalai dengan target-target atau capaian yang hanya bernilai di atas kertas, namun nihil keberadaannya di masyarakat,” tutup Auliya.

Dengan proses pemilihan rektor yang masih berjalan, harapan alumni tersebut menjadi pengingat bahwa kepemimpinan USK ke depan bukan hanya soal tata kelola kampus, tetapi juga tentang bagaimana universitas hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan zaman dan daerah. (XRQ)

Reporter: AKIL

Kemenkes Lakukan Fogging di Huntara Aceh Tamiang untuk Tekan Risiko Penyakit Menular

Penulis

-

16/01/2026

Relawan TCK Kemenkes melakukan pengasapan untuk mencegah penyakit menular disebabkan nyamuk dan lalat di huntara Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (15/1/2026). (Foto: ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan melakukan pengasapan (fogging) dan penyemprotan insektisida di hunian sementara (huntara) Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (15/1/2026), sebagai langkah pencegahan penyakit menular pascabanjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Tenaga Sanitasi Lingkungan Kemenkes, Lucky Aris Suryono, menjelaskan bahwa kondisi pascabencana sangat rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui nyamuk dan lalat.

“Kalau dalam kondisi pasca-bencana ini sangat rentan penyakit-penyakit yang sifatnya disebabkan oleh faktor seperti lalat atau nyamuk. Nah, yang kita lakukan di huntara ini dalam rangka pengendalian faktor risiko tersebut. Kita sekarang sedang melakukan fogging (pengasapan) dan penyemprotan insektisida lalat untuk mengendalikan supaya tidak terjadi penyakit-penyakit seperti demam berdarah atau diare,” ujarnya.

Ia menambahkan, fogging dilakukan secara berkala dengan interval sekitar tiga bulan, disertai survei jentik oleh kader kesehatan. Jika ditemukan jentik nyamuk demam berdarah, langkah awal dilakukan melalui abatenisasi menggunakan larvasida sebelum dilakukan pengasapan lanjutan.

Selain pengendalian nyamuk, relawan juga melakukan penyemprotan larvasida pada tumpukan sampah untuk membasmi lalat hijau yang berpotensi menyebarkan penyakit. Edukasi kepada pengungsi turut diberikan, terutama terkait pengelolaan sampah, pencegahan genangan air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar huntara.

“Seperti kalau sampah itu digunakan plastik-plastik sampah di tempat yang tertutup, jadi sebisa mungkin ketika ada sampah kalau memang belum tersedia tempat sampahnya, setidaknya mereka bisa menggunakan plastik dan itu ditutup,” kata Lucky.

Selain itu, aspek sanitasi, kualitas air, serta keamanan pangan di dapur umum juga menjadi perhatian.

“Biasanya di tempat pengungsian juga ada dapur-dapur umum, itulah yang kita pastikan keamanan pangannya, setidaknya mereka harus memenuhi lima kunci keamanan pangan yang sudah disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kemenkes,” ujarnya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan lingkungan huntara tetap sehat dan meminimalkan risiko munculnya penyakit menular di kalangan pengungsi.

Aktivis Lingkungan Chiki Fawzi Ceritakan Kisah Pilu Menyaksikan Aceh Tamiang Bak Kota Lumpuh

Penulis

-

16/01/2026

IMG-20251220-WA0000-2354759725 — Chiki Fawzi mengunggah video dari lokasi banjir di Sibolga dan Aceh Tamiang, menyoroti kayu gelondongan, penyakit warga, dan minta pemerintah melihat langsung. (Foto: Instagram.com/@chikifawzi)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Aktivis lingkungan sekaligus pendiri Chikigo, Chiki Fawzi, membagikan pengalaman emosionalnya saat turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana ekologis di Sumatra. Kisah tersebut ia sampaikan dalam forum Semangat Awal Tahun 2026 yang digelar IDN Times.

Sejak akhir November 2025, Chiki telah melakukan perjalanan kemanusiaan ke berbagai daerah terdampak bencana, mulai dari Tapanuli Tengah, Langkat, Sibolga, hingga Aceh Tengah. Namun, menurut Chiki, kondisi paling memprihatinkan justru ia temukan di Aceh, khususnya Aceh Tamiang.

Perjalanan menuju Aceh Tamiang bukanlah hal mudah. Pada percobaan pertama, akses jalan menuju wilayah tersebut terputus akibat longsor. Ketika akhirnya berhasil masuk, pemandangan yang ia saksikan membuatnya terkejut.

“Pas sudah bisa dilalui mobil aku cukup kaget karena rusaknya itu sebegitu rusak jalannya. Terus pas masuk ke Aceh Tamiang lebih kaget lagi, karena ini satu kota tapi bener bener coklat dan bener-bener kota yang terendam lumpur,” ungkap Chiki.

Tak hanya kerusakan visual, kondisi lingkungan di lokasi juga meninggalkan kesan mendalam. Bau menyengat yang bercampur antara lumpur, debu, dan aroma bangkai semakin memperparah situasi. Kondisi menjadi kian sulit ketika hujan kembali mengguyur wilayah tersebut.

“Pas aku di sana aromanya tuh kayak aroma bangkai campur dengan aroma debu dan besoknya pas di Aceh Tamiang ternyata hujan lagi, jadi licin lagi. Jadi, aku melihat ini tempat yang sebenarnya sangat tidak layak karena kondisi yang seperti ini,” lanjutnya.

Chiki menegaskan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan Aceh, tetapi juga wilayah lain seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Berdasarkan pengamatannya, luas wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai skala yang sangat besar.

“Kalau di total, luas wilayah terdampak dari tiga provinsi ini mungkin sebesar Pulau Jawa. Ini adalah bencana ekologis yang luar biasa dampaknya,” kata Chiki.

Melalui media sosial, Chiki berharap lebih banyak masyarakat mengetahui kondisi nyata yang terjadi di Sumatra. Ia menilai, kepedulian dan bantuan sekecil apa pun sangat berarti bagi warga yang hingga kini masih bertahan di tengah lumpur dan kerusakan infrastruktur. (xrq)

24 Desa di Aceh Tengah Masih Terisolasi Pascabencana Banjir dan Longsor

Penulis

-

16/01/2026