Beranda blog Halaman 111

GeRAK Aceh Himpun Aspirasi, 30 Komunitas Soroti Empat Isu Utama Kota di DPRK Banda Aceh

0
30 komunitas dan lembaga dari berbagai latar belakang berkumpul dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) “Suara Warga” yang digagas Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh di aula gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (30/4/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekitar 30 komunitas dan lembaga dari berbagai latar belakang berkumpul dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) “Suara Warga” yang digagas Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, guna menyampaikan aspirasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan Kota Banda Aceh. Kegiatan ini diadakan di aula gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (30/4/2026).

Program Officer GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan bahwa forum ini dihadiri oleh beragam elemen masyarakat, mulai dari anak muda, perempuan, lansia, hingga kelompok disabilitas. Keberagaman ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap suara warga terwakili dalam proses pengambilan kebijakan.

“Pertemuan hari ini menghadirkan sekitar 30 komunitas dan lembaga dari berbagai desa di Kota Banda Aceh. Ada kelompok anak muda, perempuan, lansia, hingga disabilitas. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan kota semakin luas dan inklusif,” ujar Gilang.

Ia menjelaskan, forum serupa sebenarnya telah dilaksanakan pada 2025 lalu dengan jumlah peserta yang lebih besar, mencapai sekitar 250 orang. Namun, menurutnya, skala yang terlalu besar saat itu membuat diskusi menjadi kurang fokus. Oleh karena itu, tahun ini forum dirancang lebih terbatas namun tetap representatif, agar pembahasan dapat lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang konkret.

“Dari pengalaman tahun lalu, kami melihat pentingnya menjaga fokus diskusi. Maka kali ini kami menghadirkan peserta yang lebih terkurasi, namun tetap mewakili berbagai kelompok masyarakat,” jelasnya.

Dalam prosesnya, GeRAK Aceh telah melakukan serangkaian diskusi, termasuk dua kali forum group discussion (FGD) dan sejumlah pertemuan informal dengan komunitas di Banda Aceh. Dari rangkaian tersebut, berhasil dirumuskan sebuah dokumen rekomendasi kebijakan atau policy brief yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan DPRK Banda Aceh.

Adapun diskusi yang dilakukan berfokus pada empat isu utama yang dinilai krusial bagi masyarakat Kota Banda Aceh, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Ia berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap aspirasi yang disampaikan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Ini adalah langkah awal untuk membangun Banda Aceh yang lebih baik, inklusif, dan tangguh,” pungkasnya.

Ketua DPRK, Irwansyah, juga menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ia mengibaratkan hubungan tersebut seperti akses penghubung yang harus selalu terbuka agar kebutuhan warga dapat tersampaikan dengan baik.

“Kalau jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terputus, tentu yang dirugikan adalah warga. Maka kami ingin menjadi jembatan yang baik, yang memudahkan aspirasi masyarakat tersampaikan,” katanya.

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kewenangan DPRK memiliki batasan, terutama dalam hal eksekusi kebijakan yang berada di tangan pemerintah kota. DPRK, lanjutnya, berperan dalam pengawasan dan penganggaran, serta memastikan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Saat Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Bersatu: Mengapa Komunikasi Jadi Penentu Nyawa

0

NUKILAN.ID | OPINI – Satu informasi yang terlambat, satu instruksi yang tidak jelas, atau satu miskomunikasi kecil dampaknya bisa besar, bahkan berujung fatal bagi pasien. Di tengah kemajuan teknologi medis dan keahlian tenaga kesehatan, ada satu faktor krusial yang sering terabaikan yaitu komunikasi. Dalam dunia yang semakin bergantung pada ketepatan dan kecepatan, komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan inti dari keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Di balik setiap layanan di rumah sakit, komunikasi menjadi penghubung utama antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi yaitu dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium, hingga tenaga penunjang lainnya. Komunikasi ini bukan sekadar percakapan biasa, melainkan proses kompleks yang melibatkan pertukaran informasi klinis, interpretasi data, serta pengambilan keputusan bersama. Setiap kata yang disampaikan harus jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota tim. Ketika satu bagian dari komunikasi ini terganggu, maka seluruh rantai pelayanan dapat ikut terpengaruh.

Dalam sistem pelayanan yang semakin kompleks, komunikasi interprofesional berperan sebagai fondasi utama. Pasien sering kali ditangani oleh lebih dari satu tenaga kesehatan dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Tanpa komunikasi yang efektif, potensi terjadinya kesalahan akan meningkat. Sebaliknya, melalui komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat berbagi informasi klinis secara akurat, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta bekerja secara terkoordinasi. Ketika semua berjalan selaras, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan keselamatan pasien lebih terjamin.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi belum selalu berjalan ideal. Miskomunikasi masih menjadi tantangan nyata di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Informasi yang tidak tersampaikan secara lengkap, penggunaan istilah yang berbeda antar profesi, hingga asumsi yang tidak dikonfirmasi sering kali menjadi sumber kesalahan. Dalam situasi yang penuh tekanan, seperti kondisi gawat darurat, kesalahan kecil dalam komunikasi dapat berdampak besar dan cepat.

Salah satu hambatan utama dalam komunikasi interprofesional adalah adanya hierarki yang masih kuat. Perbedaan jabatan dan wewenang terkadang membuat sebagian tenaga kesehatan merasa tidak nyaman untuk berbicara, terutama ketika harus menyampaikan pendapat yang berbeda atau mengoreksi keputusan. Hal ini dapat menghambat aliran informasi yang sebenarnya sangat penting. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya kerja juga memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, baik dalam menyampaikan maupun menerima informasi.

Di sisi lain, komunikasi yang efektif terbukti membawa banyak manfaat. Tim kesehatan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan saling menghargai cenderung bekerja lebih efisien dan minim kesalahan. Diskusi yang dilakukan secara kolaboratif memungkinkan setiap anggota tim memberikan kontribusi terbaiknya. Selain itu, koordinasi yang baik juga dapat mencegah tindakan yang tidak perlu, mengurangi duplikasi pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Manfaat komunikasi yang baik tidak hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh pasien. Pasien yang dirawat oleh tim yang terkoordinasi dengan baik akan merasakan pelayanan yang lebih terstruktur dan meyakinkan. Informasi yang konsisten dari berbagai tenaga kesehatan akan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan yang diberikan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan mempercepat proses penyembuhan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pelatihan komunikasi interprofesional, baik sejak masa pendidikan maupun dalam praktik klinis. Pelatihan ini penting untuk membekali tenaga kesehatan dengan keterampilan komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, menyampaikan informasi secara jelas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif.

Selain itu, penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dapat menjadi solusi praktis dalam meningkatkan kejelasan dan konsistensi informasi. Dengan pendekatan yang sistematis, tenaga kesehatan memiliki kerangka yang sama dalam menyampaikan informasi penting, sehingga risiko kesalahpahaman dapat diminimalkan, terutama dalam situasi kritis.

Tidak kalah penting, institusi pelayanan kesehatan perlu membangun budaya kerja yang kolaboratif dan aman secara psikologis. Lingkungan yang mendukung keterbukaan akan mendorong setiap tenaga kesehatan untuk berani berbicara tanpa rasa takut akan disalahkan atau diabaikan. Budaya ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang sehat, di mana setiap pendapat dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, pelayanan kesehatan bukanlah hasil kerja individu, melainkan kolaborasi dari berbagai profesi yang saling melengkapi. Keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keahlian masing-masing tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. Tanpa komunikasi yang baik, potensi terbaik dari setiap individu tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sudah saatnya komunikasi interprofesional ditempatkan sebagai prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Rumah sakit, institusi pendidikan, dan seluruh tenaga kesehatan perlu bersama-sama membangun budaya komunikasi yang terbuka, setara, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Karena pada akhirnya, di balik setiap tindakan medis yang berhasil menyelamatkan nyawa, selalu ada komunikasi yang jelas, tepat, dan menyatukan.

Penulis: Cici Fitri Lestari (Mahasiswi Program studi magister keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Syiah Kuala)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kejati Aceh Periksa 28 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perdagangan Ikan di Simeulue

0
Ilustrasi tahanan korupsi. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah memeriksa sebanyak 28 orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengolahan dan perdagangan ikan pada PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan keterangan guna melengkapi berkas perkara.

“Ada sebanyak 28 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Saksi-saksi tersebut merupakan pihak terkait dalam pengolahan dan perdagangan ikan pada PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue,” katanya.

Ali menyebutkan, penanganan perkara saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Namun, penyidik belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

“Selain mengumpulkan keterangan saksi-saksi, penyidik juga masih mencari alat dan barang bukti minimal guna menetapkan pihaknya saja yang menjadi tersangka. Selain itu, penyidik juga menggandeng ahli dalam menghitung kerugian negara,” katanya.

Dalam proses penyidikan, tim jaksa penyidik Kejati Aceh juga telah melakukan penggeledahan di Kantor PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue.

“Penggeledahan dilakukan di Kantor PT Perikanan Indonesia Unit Simeulue di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh,” katanya.

Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejati Aceh serta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Dalam kegiatan itu, tim penyidik memeriksa ruang kepala dan staf, serta mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan pengolahan dan perdagangan ikan periode 2022 hingga 2025.

“Tim penyidik menyita dua kotak dokumen sebagai barang bukti serta laptop untuk memperoleh bukti jejak digital serta penyelamatan aset yang dikhawatirkan dimusnahkan atau dipindahkan pihak lain,” kata Ali Rasab Lubis.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Dispora Aceh dan Unida Perkuat Kolaborasi Riset Melalui Penandatanganan IA

0
Dispora Aceh dan Unida Perkuat Kolaborasi Riset Melalui Penandatanganan IA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh menjalin kerja sama melalui penandatanganan Implementation Arrangement (IA) dengan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh. Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat implementasi hasil penelitian mahasiswa di lingkungan pemerintahan.

Kolaborasi tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan berfokus pada pelaksanaan penelitian mahasiswa secara langsung di Dispora Aceh. Melalui IA tersebut, berbagai hasil kajian akademik diharapkan tidak hanya berhenti pada ranah teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan yang memberikan manfaat nyata.

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kantor Dispora Aceh itu menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia pada bidang administrasi publik, kepemudaan, dan olahraga yang berbasis riset.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIPOL Unida, Dr. Badruzzaman, SE., M.Si., bersama tim. Sementara dari pihak Dispora Aceh, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, T. Banta Nuzullah, hadir didampingi Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum (Kasubbag HKU), Maszuwar ZM.

Pada kesempatan itu, T. Banta Nuzullah menyampaikan bahwa IA merupakan instrumen strategis yang mampu menjembatani kebutuhan praktis pemerintah dengan kekuatan analisis akademik. Menurutnya, Dispora Aceh memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang relevan dan aplikatif.

“IA ini kami dorong sebagai bentuk realisasi konkret kolaborasi, di mana penelitian mahasiswa tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi benar-benar diterapkan dan memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas program kepemudaan dan olahraga,” ujarnya.

Fokus utama dalam kerja sama tersebut adalah implementasi hasil penelitian mahasiswa Magister Administrasi Publik Unida di lingkungan Dispora Aceh. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan program pemberdayaan pemuda, hingga evaluasi kebijakan serta manajemen kegiatan olahraga daerah.

Beragam hasil penelitian itu telah menghasilkan rekomendasi kebijakan, model program, serta inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa IA berperan sebagai jembatan yang efektif dalam menghubungkan teori akademik dengan praktik pemerintahan secara langsung.

Ke depan, implementasi IA akan terus diperkuat melalui pendekatan applied research dengan mendorong mahasiswa menghadirkan berbagai solusi inovatif terhadap tantangan aktual. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain peningkatan partisipasi pemuda, pengelolaan olahraga yang berkelanjutan, hingga optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

Melalui kerja sama berbasis IA ini, Dispora Aceh dan Universitas Iskandar Muda diharapkan dapat membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Selain meningkatkan efektivitas berbagai program yang dijalankan, sinergi tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Aceh yang unggul dan berdaya saing.

Bayi Meninggal Dunia Ditemukan di Sungai Punge Jurong

0
Polisi olah TKP penemuan bayi di Punge Jurong, Banda Aceh, pada Kamis 30 April 2026. (Foto: kiriman warga untuk Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Warga Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang telah meninggal dunia di aliran sungai setempat, Kamis (30/4/2026) pagi.

Informasi yang dihimpun dari warga di lokasi menyebutkan, bayi tersebut pertama kali ditemukan sekitar pukul 09.00 WIB saat petugas kebersihan tengah membersihkan aliran sungai.

Salah seorang warga, Muammar Reza, mengatakan penemuan itu bermula ketika petugas melihat benda mencurigakan di dalam air. Setelah diperiksa, ternyata benda tersebut adalah jasad bayi.

“Awalnya ditemukan saat petugas sedang membersihkan kali. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata bayi dalam kondisi sudah meninggal dunia,” ujar Reza kepada Nukilan.

Ia menambahkan, saat ditemukan, kondisi bayi sudah tidak bernyawa. Hingga kini, belum diketahui pasti jenis kelamin dari bayi tersebut.

Sementara itu, pihak kepolisian dari tim Inafis Polresta Banda Aceh telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Garis polisi (police line) juga telah dipasang di sekitar lokasi penemuan guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Reporter: Rezi

PEMA Siapkan Ekspor Kedua Kopi Gayo ke AS, Perkuat Posisi Global Aceh

0
PT Pembangunan Aceh (PEMA). (Foto: Humas PT. PEMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pembangunan Aceh (PEMA) kembali melangkah ke pasar internasional dengan menyiapkan ekspor tahap kedua kopi arabika Gayo ke Amerika Serikat (AS) pada awal Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan pasar sekaligus memperkuat reputasi kopi unggulan Aceh di tingkat global.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menyatakan bahwa pengiriman lanjutan ini menandai semakin kokohnya posisi perusahaan dalam industri kopi internasional. Sebelumnya, PEMA telah merealisasikan ekspor perdana sebanyak 19 ton kopi Gayo melalui kerja sama dengan Sumatera Noble Coffee KSO.

“Capaian ini merupakan bagian dari transformasi organisasi perusahaan yang terus kami dorong. Keberlanjutan ekspor bukan hanya soal peningkatan volume, tetapi tentang menjaga konsistensi kualitas, memperkuat reputasi, dan membuka akses pasar jangka panjang,” ujar Mawardi di Banda Aceh, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan, PEMA akan terus berinovasi dan memperkuat fundamental bisnis agar komoditas lokal Aceh mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar global.

Sementara itu, Direktur Komersial PT PEMA, Faisal Ilyas, menilai ekspansi pasar internasional ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah melalui efek berganda (multiplier effect). Aktivitas ekspor dinilai mampu menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir, mulai dari petani di dataran tinggi Gayo hingga sektor distribusi, logistik, dan pelabuhan.

“Yang kita bangun bukan sekadar transaksi perdagangan, tetapi sebuah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah nyata bagi Aceh,” kata Faisal.

Menurutnya, akselerasi ekspor specialty coffee ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan devisa negara, tetapi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut sekaligus mempertegas posisi kopi Gayo sebagai produk premium dengan daya saing tinggi di pasar internasional.

Untuk menjaga kepercayaan pasar global, PT PEMA memastikan seluruh rantai pasok berjalan dengan standar kontrol kualitas yang ketat serta mengedepankan prinsip keberlanjutan di setiap tahapan produksi.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat citra kopi Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga konsisten dan terpercaya di pasar dunia.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BBPOM Aceh Perkuat Pemahaman Tenaga Kefarmasian Lewat Bimtek Pengelolaan Obat

0
Bimbingan Teknis (Bimtek) Perizinan dan Pengelolaan Obat di Apotek dan toko obat yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar (Foto: Humas BBPOM Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh terus berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan penggunaan obat di masyarakat.

“Tenaga kefarmasian memiliki peran strategis dalam memastikan obat yang digunakan masyarakat aman, bermutu, dan digunakan secara rasional,” kata Tim Publikasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM Aceh, Ari Syuhada Putra di Aceh Besar, Rabu (29/4/2026).

Hal tersebut disampaikan di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perizinan dan Pengelolaan Obat di apotek dan toko obat yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Dalam kegiatan itu, Ari menekankan bahwa edukasi yang tepat menjadi kunci penting dalam mencegah penyalahgunaan obat serta menekan laju resistensi antimikroba.

“Pengendalian resistensi antimikroba tidak bisa dilakukan sendiri, perlu sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan antibiotik digunakan secara tepat,” katanya.

Ia menambahkan, pengendalian resistensi antimikroba membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta konsistensi dalam penerapan prinsip penggunaan obat secara bijak.

BBPOM Aceh berharap tenaga kefarmasian dapat terus meningkatkan kompetensi dan komitmen dalam menjalankan praktik sesuai standar, sekaligus menjadi agen edukasi di lingkungan kerja masing-masing guna mendorong penggunaan obat yang aman, rasional, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 62 peserta yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait sarana pelayanan kefarmasian, pentingnya mengenali obat, pencegahan penyalahgunaan obat, serta pengendalian resistensi antimikroba (AMR).

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

UMKM Aceh Capai 424 Ribu Unit, Didominasi Usaha Mikro dan Sektor Kuliner

0
umkm aceh
Warga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan kue Keukarah di Desa Cubrek, Tanah Luas, Aceh Utara, Aceh, Kamis (18/5/2022). (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh hingga April 2026 tercatat mencapai 424.850 unit usaha. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Aceh menunjukkan sektor ini masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Hasil penelusuran Nukilan.id, berdasarkan klasifikasi skala usaha, mayoritas pelaku UMKM di Aceh masih didominasi oleh usaha mikro. Tercatat sebanyak 423.178 unit merupakan usaha mikro, disusul usaha kecil sebanyak 1.470 unit, dan usaha menengah hanya 202 unit.

Dari sisi sektor, usaha kuliner masih menjadi yang paling dominan dengan kontribusi sekitar 35 persen dari total UMKM di Aceh. Sementara itu, sektor fashion berada di posisi berikutnya dengan kontribusi signifikan. Adapun sektor jasa dan manufaktur juga menunjukkan tren pertumbuhan seiring dengan meningkatnya digitalisasi ekonomi di daerah.

Sebaran UMKM di berbagai kabupaten/kota juga menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Data Portal KUMKM Aceh mencatat Kota Banda Aceh memiliki 9.591 unit usaha, disusul Aceh Timur sebanyak 5.891 unit, Aceh Besar 4.456 unit, dan Aceh Utara sebanyak 3.660 unit.

Pada 2026, pemerintah daerah turut melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sektor UMKM. Salah satunya melalui pendataan ulang pelaku usaha, seperti yang dilakukan di Aceh Timur, khususnya bagi UMKM terdampak banjir guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program daerah seperti KDMP di Aceh Besar dilaporkan telah mencapai rata-rata 32 persen hingga akhir April 2026. Capaian ini diharapkan dapat terus meningkat guna memperkuat permodalan pelaku UMKM di Aceh.

Dengan jumlah yang besar dan peran strategisnya, UMKM diharapkan terus menjadi penggerak utama ekonomi daerah, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kapolda Aceh Musnahkan 20 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar

0
Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah memimpin langsung pemusnahan ladang ganja di Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (29/4/2026). (Foto: Humas Polda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah memimpin langsung pemusnahan ladang ganja di Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Antik Seulawah-2026 yang melibatkan Ditresnarkoba Polda Aceh bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam operasi tersebut, aparat menemukan sekitar 20 hektare ladang ganja yang tersebar di sejumlah titik. Dari total luasan itu, tiga hektare di antaranya langsung dimusnahkan di lokasi.

“Dalam operasi ini, kami menemukan sekitar 20 hektare ladang ganja dengan taksiran hasil panen mencapai 50 ton,” ujar Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah dalam siaran pers yang diterima Nukilan.id.

Ia menegaskan, pemusnahan ini merupakan langkah konkret dalam memberantas peredaran narkotika dari hulu. Keterlibatannya secara langsung di lapangan, menurutnya, bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk keseriusan dalam penindakan.

“Kehadiran kami memastikan setiap upaya berjalan maksimal, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.

Selain penindakan, kegiatan ini juga melibatkan petani muda milenial sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat agar beralih ke komoditas pertanian yang legal.

“Petani muda ini kita libatkan agar bisa memberikan contoh dan mengajak masyarakat beralih ke tanaman produktif,” ujar Marzuki.

Ia menyebutkan komoditas seperti kopi dan sayur-mayur menjadi alternatif yang lebih bernilai ekonomi. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkoba.

“Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Marzuki menambahkan, masyarakat tidak perlu ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika karena partisipasi publik dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, ia berharap Aceh ke depan tidak lagi dikenal sebagai daerah penanaman ganja. “Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika karena ini ancaman bagi generasi bangsa,” ujarnya.

Pemusnahan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Aceh dan unsur terkait lainnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memutus rantai peredaran narkotika di wilayah Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Bea Cukai Banda Aceh Gencarkan Pengawasan, Lebih dari 100 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita

0
Bea Cukai Banda Aceh Gencarkan Pengawasan, Lebih dari 100 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bea Cukai Banda Aceh terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai, melalui berbagai kegiatan terpadu di wilayah pengawasannya.

Sepanjang Maret hingga April 2026, petugas melakukan penindakan di sejumlah titik strategis, mulai dari kawasan Penyedia Jasa Titipan (PJT), operasi pasar, hingga pengawasan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda terhadap kelebihan bawaan barang kena cukai oleh penumpang.

Dari rangkaian operasi tersebut, Bea Cukai Banda Aceh berhasil mengamankan sebanyak 101.520 batang rokok ilegal dari berbagai merek, di antaranya Everest, IB, Hmin, Luffman, Manchester, Oris, HD, Marshal, Esse, serta merek lainnya.

Rokok tersebut dikategorikan sebagai barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, baik karena tidak dilekati pita cukai maupun dibawa melebihi batas yang diperbolehkan oleh penumpang.

Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

“Kami akan terus memperkuat pengawasan dan bersinergi dengan berbagai pihak guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh,” ujarnya.

Bea Cukai juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal serta berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai Banda Aceh dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News