NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bencana banjir dan longsor tersebut berdampak luas terhadap infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, sungai, hingga jaringan irigasi. Hingga pertengahan Januari 2026, tercatat 523 titik terdampak yang terdiri dari 465 titik banjir dan 58 titik longsor. Dampak bencana menyebabkan tanggul jebol, terputusnya ruas jalan dan jembatan, serta genangan air di sejumlah jalur vital. Pemerintah bergerak cepat guna menjamin keselamatan masyarakat sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, sebanyak 815 personel dikerahkan melalui kolaborasi lintas sektor. Dari jumlah tersebut, 581 personel berasal dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat, serta melibatkan sekitar 12.000 tenaga kerja konstruksi. Dukungan peralatan juga dimaksimalkan dengan pengerahan 1.052 unit alat berat, 269 unit sarana dan prasarana, serta 912 unit bahan pendukung. Seluruh sumber daya tersebut difokuskan pada pembukaan akses, penanganan titik kritis, dan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak. Data ini tercatat hingga 15 Januari 2026.

Pada sektor konektivitas, penanganan jalan dan jembatan nasional menunjukkan progres signifikan. Seluruh 54 titik konektivitas jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah kembali berfungsi. Pulihnya akses ini memungkinkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan normal. Pemerintah menjadikan pemulihan konektivitas sebagai prioritas utama guna menjaga aktivitas ekonomi dan kelangsungan pelayanan dasar, dengan pelaksanaan bertahap yang tetap memperhatikan aspek keselamatan.

Di sektor sumber daya air, penanganan masih terus berlangsung di sejumlah lokasi. Dari 14 daerah irigasi terdampak, sebanyak 10 daerah telah ditangani. Sementara itu, seluruh 10 bendung terdampak telah selesai diperbaiki. Penanganan juga dilakukan pada alur sungai, dengan 21 dari 30 sungai masih dalam proses penanganan untuk menekan risiko banjir susulan. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih turut diperkuat melalui pemasangan sumur bor. Hingga pertengahan Januari 2026, telah terpasang 8 sumur bor dalam dan 9 sumur bor dangkal, sementara puluhan unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Penanganan darurat juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak di lima kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Sebanyak 30 dari 71 SPAM yang terdampak telah kembali berfungsi. Selain itu, 237 sarana dan prasarana pendukung, seperti toren, toilet darurat, biofilter, dan mobil tangki air, telah terpasang untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hunian sementara turut dikebut di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan 84 unit hunian sementara telah mencapai progres 96,97 persen dan ditargetkan rampung pada 20 Januari 2026. Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan 480 unit hunian sementara masih berada pada tahap awal dengan target penyelesaian pada 15 Februari 2026.

NUKILAN.ID | MEULABOH – Penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor masih menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang digelar di Ruang Rapat Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Senin, 19 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir SR, SE, MSi, memaparkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025. Pemaparan dilakukan di hadapan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Awal Muhaddir menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di Aceh Barat telah mencapai sekitar Rp21,8 miliar. Angka tersebut setara dengan 79,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp31 miliar.

Ia menilai, potensi peningkatan PAD dari sektor kendaraan bermotor di Aceh Barat masih terbuka lebar. Berdasarkan data Samsat, jumlah kendaraan yang beredar di wilayah tersebut mencapai sekitar 40 ribu unit setiap tahunnya, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

“Potensi kendaraan yang ada di Aceh Barat menjadi peluang utama dan terbesar dalam peningkatan PAD, khususnya dari sektor PKB dan BBNKB,” ujarnya.

Selain PKB dan BBNKB, Awal Muhaddir juga menyoroti peran penting opsen pajak kendaraan bermotor yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima porsi sebesar 66 persen dari setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB.

“Sebesar 66 persen dari setiap pajak kendaraan yang dibayarkan langsung disetorkan ke rekening PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Untuk tahun 2025, total realisasi opsen yang diterima tercatat sekitar Rp11,33 miliar,” katanya.

Menurut Awal Muhaddir, capaian tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Aceh Barat. Ia memproyeksikan, penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di daerah tersebut.

“Ini menjadi pedoman bagi kita bahwa penerimaan dari opsen setiap tahun akan terus bertambah. Sumber PAD ini dapat disinergikan untuk peningkatan layanan publik, fasilitas daerah, serta program pembangunan lainnya di Aceh Barat,” ucapnya.