Beranda blog Halaman 106

USK, UIN Ar-Raniry, dan UTU Dukung Penyusunan Road Map Strategis BRA

Penulis
Redaksi
-
0
USK, UIN Ar-Raniry, dan UTU Dukung Penyusunan Road Map Strategis BRA. (Foo: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memperkuat langkah penyusunan dokumen strategis jangka panjang melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Aceh. Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Dukungan dan Peran Perguruan Tinggi dalam Penyusunan Road Map BRA yang melibatkan Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas Teuku Umar (UTU).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Senat Universitas Syiah Kuala, Rabu, 21 Januari 2026, dihadiri langsung Ketua BRA Jamaluddin, S.H., M.Kn., bersama Kepala Sekretariat BRA Drs. Mahdi Effendi serta jajaran. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BRA dan dunia akademik dalam merumuskan arah kebijakan reintegrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh.

Dalam forum tersebut, perguruan tinggi menyatakan komitmen mendukung penyusunan Road Map Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan, dan Bermartabat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2026–2036. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan dukungan yang diwakili oleh Prof. Ir. Marwan, IPU.

Ketua BRA Jamaluddin menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat strategis dalam memperkuat fondasi akademik dan ilmiah road map tersebut. Kontribusi kampus diharapkan hadir melalui kajian ilmiah, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pendampingan akademik yang berkelanjutan.

Road map ini disiapkan sebagai dokumen strategis jangka panjang BRA untuk memastikan keberlanjutan perdamaian Aceh pascakonflik. Selain itu, dokumen tersebut juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan yang layak dan setara bagi mantan kombatan, tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), serta para korban konflik.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USK, Dr. Muhammad Syukri, serta Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A. Dalam kesempatan itu, Dr. Masrizal menyampaikan pandangan akademik terkait penguatan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Melalui kolaborasi lintas institusi ini, BRA optimistis proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian Aceh dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, berbasis ilmu pengetahuan, serta berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sosial. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama.

Masuk Fase Recovery, Ekonomi Aceh Tahun 2026 Diproyeksi Kembali Menguat

Penulis
Rezi
-
0
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini usai kegiatan bincang bincang bareng media di Banda Aceh, Rabu 21 Januari 2026. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh menyebutkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2025 hanya mencapai kisaran 3,50-4,40 persen (year on year), tertekan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh pada akhir tahun lalu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan bencana tersebut berdampak langsung pada masyarakat, lahan pertanian, jalur distribusi, dan fasilitas umum lainnya. Dampak ini diperkirakan signifikan memengaruhi kinerja ekonomi pada triwulan IV 2025.

“Sebelum terjadinya bencana, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 sebenarnya berada di sekitar 4,6 persen. Namun, dengan adanya bencana, kemungkinan angka tersebut mengalami penurunan. Meski demikian, kami berharap pertumbuhan ekonomi Aceh masih dapat bertahan di atas 4 persen, misalnya di kisaran 4,2 hingga 4,3 persen,” ungkap Agus kepada awak media, termasuk Nukilan di Banda Aceh, Rabu (21/1/2026).

Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2025 mencapai 4,46 persen (yoy), tumbuh di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 5,04 persen dan regional Sumatera 4,90 persen. Kinerja sektor utama yaitu pertanian dan perdagangan diperkirakan mengalami penurunan, sementara dari sisi pengeluaran, penurunan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Agus menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun 2024, memang terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi 2025. Pada 2024, terdapat banyak agenda besar seperti Pilkada dan penyelenggaraan PON XXI, sementara pada 2025 agenda-agenda tersebut relatif tidak ada.

“Dari sisi ini saja, pertumbuhan ekonomi 2025 tentu ikut terpengaruh. Meski demikian, alhamdulillah, pada awal 2025 pertumbuhan ekonomi Aceh masih tergolong cukup baik,” katanya.

Memasuki 2026, Bank Indonesia Aceh melihat kondisi ini sebagai fase pemulihan atau recovery. Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya penanggulangan bencana, salah satunya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang nilainya cukup besar.

“Apabila anggaran tersebut benar-benar masuk ke Aceh dan direalisasikan, maka diharapkan dapat menggantikan dampak negatif bencana terhadap perekonomian,” ujar Agus.

Ia memperkirakan dampak bencana pada semester pertama 2026 masih akan terasa karena masyarakat belum sepenuhnya dapat kembali beraktivitas secara normal. Namun, Bank Indonesia berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga pada triwulan II 2026 masyarakat sudah bisa kembali bekerja secara normal.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan tunggu dan program lainnya, yang diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi.

“Dengan berbagai upaya tersebut, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2026 dapat meningkat dan sedikit lebih tinggi dibandingkan 2025, mendekati angka 4,5 persen,” kata Agus.

Terkait usulan penempatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di perbankan Aceh, Agus mengatakan hal tersebut merupakan masukan dari perbankan daerah yang dinilai cukup baik karena berpotensi menggerakkan perekonomian daerah.

“Ke depan, usulan tersebut akan kami upayakan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk saat pertemuan di kantor pusat,” jelasnya.

Reporter: Rezi

Bank Aceh Salurkan Bantuan Rp642 Juta untuk Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Salurkan Bantuan Rp642 Juta untuk Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh. (Foto: Bank Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bank Aceh menyalurkan bantuan senilai Rp642.314.000 melalui program Bank Aceh Peduli guna mendukung penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Dana tersebut berasal dari donasi masyarakat Aceh maupun kontribusi dari luar daerah.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, kepada Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, di sela Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (2/1/2026).

Melalui Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Ilham Novrizal menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Bank Aceh dan Pemerintah Aceh dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Melalui program Bank Aceh Peduli, Bank Aceh ingin hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini difokuskan untuk mendukung penanganan bencana hidrometeorologi yang memerlukan respons cepat dan tepat sasaran,” kata Ilham.

Ia menjelaskan, keterlibatan Bank Aceh tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian berkelanjutan terhadap masyarakat Aceh yang sedang menghadapi dampak bencana.

“Bank Aceh berkomitmen untuk terus berperan aktif mendukung langkah-langkah pemulihan, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.

Menurut Ilham, bantuan senilai lebih dari Rp642 juta tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya tanggap darurat sekaligus mendukung rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Aceh.

Sementara itu, Muhammad Nasir menilai keterlibatan Bank Aceh memiliki peran penting dalam memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. Ia menyebut dana kepedulian tersebut dapat disalurkan langsung oleh Bank Aceh kepada korban bencana dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah.

“Keterlibatan Bank Aceh sangat krusial, terutama dalam memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan secara cepat,” ujar Muhammad Nasir.

Sebagai bank milik daerah, partisipasi aktif Bank Aceh melalui program Bank Aceh Peduli disebut menjadi bagian dari tanggung jawab korporasi dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh sekaligus memperkuat ketahanan daerah pascabencana.

Banjir dan Longsor Terjang 18 Daerah di Aceh, 561 Orang Meninggal Dunia

Penulis
Akil
-
0
Banjir yang melanda Aceh Tengah, Rabu (26/11/2025). (Foto: Humas Pemkab Aceh Tengah).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak 26 November 2025 telah berdampak luas di 18 kabupaten/kota. Hingga Rabu (21/1/2026), total korban meninggal dunia mencapai 561 orang, sementara puluhan ribu warga masih mengungsi.

Dikutip Nukilan.id dari Laporan Harian Posko Health Emergency Operation Center (HEOC) Dinas Kesehatan Aceh per 21 Januari 2026, bencana tersebut juga mengakibatkan 456 orang mengalami luka berat, 4.939 orang luka ringan, serta 30 orang dinyatakan hilang.

Pemerintah Aceh saat ini masih menetapkan status tanggap darurat bencana. Hal itu tertuang dalam SK Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari, terhitung sejak 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Dampak bencana menyebabkan lonjakan jumlah pengungsi. Tercatat sebanyak 988 titik pengungsian tersebar di wilayah terdampak, dengan total pengungsi mencapai 91.703 jiwa.

Sektor kesehatan juga turut terdampak. Sebanyak 23 rumah sakit pemerintah dan 309 puskesmas berada di kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, dua puskesmas dilaporkan belum dapat beroperasi, masing-masing Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Selain itu, sebanyak 23 puskesmas mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor. Puskesmas tersebut tersebar di berbagai wilayah, antara lain Langkahan, Blang Geulumpang, Simpang Tiga, Lhok Beuringen, Ranto Peurlak, Peunaron, Lokop, Matang Pudeng, Pante Bidari, Sungai Iyu, Manyak Paed, Sekerak, Karang Baru, Banda Mulia, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Simpang Kiri, Rantau, Bendahara, Kuala Simpang, Jambur Lak Lak, dan Jangka Buya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait masih melakukan upaya penanganan darurat, termasuk pelayanan kesehatan bagi para pengungsi dan percepatan pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemkab Aceh Jaya Keluarkan Edaran Kesiapsiagaan Cegah Kebakaran 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Jaya Keluarkan Edaran Kesiapsiagaan Cegah Kebakaran 2026. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Calang – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 360/01/2026 tertanggal 20 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran sepanjang tahun 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, camat, keuchik, serta unsur terkait di Aceh Jaya.

Dalam surat edaran itu, Bupati Aceh Jaya menekankan pentingnya kesiapsiagaan bersama, khususnya menghadapi musim kemarau yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan, permukiman, serta fasilitas umum. Upaya pencegahan diminta dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan, pemantauan wilayah rawan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Aparatur kecamatan dan gampong juga diinstruksikan untuk aktif menyosialisasikan larangan pembakaran terbuka kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan dini kebakaran.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ismail, S.Pd., menyampaikan kepada Nukilan.id bahwa berdasarkan rilis BMKG dalam tiga hari terakhir, terdeteksi 25 titik hotspot di Kecamatan Teunom, Pasie Raya, dan Sampoiniet.

“Setelah menerima laporan tersebut, tim pemadam kebakaran langsung terjun ke lapangan. Alhamdulillah, api berhasil dikendalikan dan tidak meluas,” ujar Ismail (21/1/2026).

Ismail mengimbau masyarakat agar berhati-hati jika membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan gambut dan wilayah perbatasan Aceh Jaya–Aceh Barat, serta perbatasan Kecamatan Teunom dan Pasie Raya yang dinilai rawan kebakaran.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan. “Jika muncul kebakaran hutan, masyarakat diminta segera menghubungi call center BPBK Aceh Jaya agar dapat ditangani secepat mungkin sebelum api meluas,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap, melalui penerbitan surat edaran tersebut, seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran demi menjaga keamanan lingkungan dan keselamatan masyarakat sepanjang tahun 2026. (XRQ)

Reporter: Akil

Salim Syuhada Kecam Pencatutan Nama HAMAS dalam Kontestasi FPMPA

Penulis
Redaksi
-
0
Salim Syuhada. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Salim Syuhada mengecam keras tindakan oknum yang mencatut nama Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) dalam kepentingan Kongres Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA). Ia menilai praktik tersebut sebagai penyalahgunaan identitas organisasi yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai marwah kolektif mahasiswa Aceh Selatan.

Salim menegaskan, HAMAS adalah organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah, struktur kepengurusan, serta mandat perjuangan yang jelas. Karena itu, klaim sepihak yang dilakukan tanpa dasar organisatoris yang sah dinilainya sebagai tindakan manipulatif yang tidak dapat dibenarkan, baik secara moral maupun organisatoris.

“Mengatasnamakan HAMAS tanpa mandat resmi adalah bentuk pembajakan identitas organisasi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai kejujuran dan integritas gerakan mahasiswa,” tegas Salim.

Ia menambahkan, gerakan mahasiswa seharusnya dibangun di atas prinsip transparansi, demokrasi, serta tanggung jawab kolektif. Menurutnya, penggunaan nama organisasi untuk memperoleh legitimasi politik dalam forum tertentu merupakan praktik instan yang justru merusak nilai dasar perjuangan mahasiswa.

Salim juga mengingatkan agar Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh sebagai ruang konsolidasi mahasiswa daerah tidak disalahgunakan. Forum tersebut, kata dia, semestinya menjadi wadah pemersatu, bukan justru membuka ruang bagi praktik-praktik tidak etis yang berpotensi memecah solidaritas antar mahasiswa.

“Jika kongres dibangun di atas klaim palsu dan legitimasi semu, maka sejak awal ia telah kehilangan makna etik dan politiknya,” lanjutnya.

Atas kejadian itu, Salim Syuhada mendesak pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka serta menghentikan penggunaan nama HAMAS dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan resmi organisasi. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa Aceh untuk tetap bersikap kritis dan tidak membiarkan gerakan mahasiswa direduksi menjadi alat kepentingan segelintir pihak.

“Gerakan mahasiswa harus dijaga kemurniannya. Nama organisasi bukan alat transaksi, melainkan amanah sejarah,” tutup Salim.

Penanganan Terpadu Bencana Hidrometeorologi di Aceh Dipercepat

Penulis
Redaksi
-
0
Proses perbaikan jembatan hancur terdampak bencana di Aceh (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bencana banjir dan longsor tersebut berdampak luas terhadap infrastruktur strategis, seperti jalan, jembatan, sungai, hingga jaringan irigasi. Hingga pertengahan Januari 2026, tercatat 523 titik terdampak yang terdiri dari 465 titik banjir dan 58 titik longsor. Dampak bencana menyebabkan tanggul jebol, terputusnya ruas jalan dan jembatan, serta genangan air di sejumlah jalur vital. Pemerintah bergerak cepat guna menjamin keselamatan masyarakat sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, sebanyak 815 personel dikerahkan melalui kolaborasi lintas sektor. Dari jumlah tersebut, 581 personel berasal dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat, serta melibatkan sekitar 12.000 tenaga kerja konstruksi. Dukungan peralatan juga dimaksimalkan dengan pengerahan 1.052 unit alat berat, 269 unit sarana dan prasarana, serta 912 unit bahan pendukung. Seluruh sumber daya tersebut difokuskan pada pembukaan akses, penanganan titik kritis, dan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak. Data ini tercatat hingga 15 Januari 2026.

Pada sektor konektivitas, penanganan jalan dan jembatan nasional menunjukkan progres signifikan. Seluruh 54 titik konektivitas jalan dan jembatan nasional yang sebelumnya terdampak kini telah kembali berfungsi. Pulihnya akses ini memungkinkan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan normal. Pemerintah menjadikan pemulihan konektivitas sebagai prioritas utama guna menjaga aktivitas ekonomi dan kelangsungan pelayanan dasar, dengan pelaksanaan bertahap yang tetap memperhatikan aspek keselamatan.

Di sektor sumber daya air, penanganan masih terus berlangsung di sejumlah lokasi. Dari 14 daerah irigasi terdampak, sebanyak 10 daerah telah ditangani. Sementara itu, seluruh 10 bendung terdampak telah selesai diperbaiki. Penanganan juga dilakukan pada alur sungai, dengan 21 dari 30 sungai masih dalam proses penanganan untuk menekan risiko banjir susulan. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih turut diperkuat melalui pemasangan sumur bor. Hingga pertengahan Januari 2026, telah terpasang 8 sumur bor dalam dan 9 sumur bor dangkal, sementara puluhan unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Penanganan darurat juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak di lima kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Sebanyak 30 dari 71 SPAM yang terdampak telah kembali berfungsi. Selain itu, 237 sarana dan prasarana pendukung, seperti toren, toilet darurat, biofilter, dan mobil tangki air, telah terpasang untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hunian sementara turut dikebut di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan 84 unit hunian sementara telah mencapai progres 96,97 persen dan ditargetkan rampung pada 20 Januari 2026. Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan 480 unit hunian sementara masih berada pada tahap awal dengan target penyelesaian pada 15 Februari 2026.

BMKG Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh untuk Reduksi Dampak Siklon Tropis Senyar

Penulis
Redaksi
-
0
BMKG Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca di Aceh untuk Reduksi Dampak Siklon Tropis Senyar. (Foto: BMKG)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi darurat pasca terjangan Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh.

Siklon Tropis Senyar tercatat sebagai bencana hidrometeorologi ekstrem yang menimbulkan kerusakan lingkungan berskala besar, kerugian materiil signifikan, serta korban jiwa. Fenomena ini dinilai tidak lazim karena sistem siklon tumbuh dan menguat di wilayah yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi atmosfer di daratan Sumatera.

Sebagai bentuk respons atas situasi tersebut, BMKG bersama BNPB menggelar OMC Mitigasi Banjir Provinsi Aceh sejak 28 November 2025. Operasi ini masih terus berlangsung seiring proses evakuasi dan pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas. Status tanggap darurat bencana di Aceh sendiri telah diperpanjang hingga 22 Januari 2026.

Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC didukung dua unit pesawat Cessna Caravan, yakni PK-SNP milik PT Smart Cakrawala Aviation (SCA) dan PK-SNN milik PT Milan Pillery Bersatu (MPB). Kedua pesawat tersebut beroperasi dari Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh.

“Hingga Minggu, 18 Januari 2026 atau hari ke-52 pelaksanaan, OMC telah melaksanakan 312 sorti penerbangan dengan total bahan semai yang digunakan mencapai 139,8 ton NaCl dan 156,6 ton CaO,” jelas Edison.

Hasil evaluasi BMKG menunjukkan bahwa kegiatan OMC mampu menurunkan intensitas curah hujan di wilayah Aceh hingga 32 persen. Penurunan ini dinilai memberikan kontribusi penting dalam mendukung penanganan darurat bencana sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak.

BMKG dan BNPB menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan OMC sebagai bagian dari tahapan penanganan pascabencana, khususnya dalam proses rekonsiliasi dan rekonstruksi akibat banjir yang dipicu aktivitas Siklon Tropis Senyar.

“Upaya OMC akan sangat membantu untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem serta memberikan dukungan bagi pembangunan konstruksi hunian sementara, perbaikan jembatan penghubung, dan normalisasi aliran sungai di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Edison.

Sebelumnya, BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta telah memantau kemunculan Bibit Siklon 95B sejak 21 November 2025. Sistem tersebut kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November dini hari di koordinat 5,0° Lintang Utara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 80 kilometer per jam. Kondisi ini memicu hujan lebat disertai angin kencang yang berlangsung secara persisten di wilayah Aceh.

Berdasarkan data pemantauan BMKG dan koordinasi lintas instansi, dampak Siklon Tropis Senyar menyebabkan lumpuhnya infrastruktur vital di 17 kabupaten/kota di Aceh. Banjir dengan ketinggian hingga lima meter di sejumlah titik memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Selain menimbulkan korban jiwa, beberapa warga juga dilaporkan hilang akibat derasnya arus banjir dan longsor.

Kerusakan turut terjadi pada berbagai fasilitas publik, mulai dari kantor pemerintahan, sekolah, hingga layanan kesehatan yang tidak dapat beroperasi akibat genangan air bercampur sedimen. Dari sisi lingkungan, pendangkalan sungai dan sedimentasi dalam skala besar merusak ekosistem bantaran sungai serta meningkatkan potensi bencana lanjutan. Sejumlah jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah timur dan utara Aceh juga terputus, sehingga menghambat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui sinergi BNPB, BMKG, dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh menginisiasi OMC sebagai strategi mitigasi darurat. Langkah ini bertujuan menekan potensi hujan ekstrem lanjutan, mendukung proses evakuasi, serta mengamankan pemulihan infrastruktur dan pembangunan hunian sementara agar tidak terganggu cuaca buruk susulan.

“Harapannya OMC dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sebagai bentuk upaya mitigasi dan penanggulangan bencana,” pungkas Edison.

Menteri PU Kebut Pembangunan Huntara di Aceh, Target Nol Warga Tinggal di Tenda Saat Ramadhan

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh. (FOTO: Kementerian PU)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda ketika memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

“Kita dorong secepat-cepatnya agar segera selesai. Kita semua bekerja keras supaya saat Ramadhan, kalau bisa nol warga yang tinggal di tenda. Kami ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan lebih tenang dan maksimal,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Saat ini, Kementerian PU tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Progres pembangunan telah mencapai 98,75 persen dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak bencana.

Huntara tersebut dibangun menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI) tanpa alat berat, sehingga memungkinkan proses pembangunan dilakukan lebih cepat di tengah kondisi pascabencana. Pembangunan ini merupakan bagian dari paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1.

Secara teknis, Huntara 1 di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi dengan total luas bangunan 2.052 meter persegi. Hunian ini terdiri atas tujuh blok bangunan dan satu mushola.

Sebanyak 114 modul disiapkan untuk menampung 84 kepala keluarga atau sekitar 336 jiwa. Fasilitas pendukung yang tersedia meliputi 42 unit mandi, cuci, kakus (MCK), area komunal multifungsi, area jemur, mushola, genset, serta toren air. Kebutuhan air bersih dipenuhi melalui sumur bor dan tandon, pengolahan air limbah menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik berasal dari PLN.

Dody menegaskan bahwa penyelesaian huntara sebelum Ramadhan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada rasa aman dan kenyamanan masyarakat.

“Itu sudah menjadi arah Bapak Presiden. Kita memberikan dukungan penuh kepada masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat yang mayoritas Muslim, agar saat Ramadhan mereka bisa beribadah dengan lebih tenang, meskipun dalam kondisi pascabencana,” ujarnya.

Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Terkait Pelanggaran Hutan

Penulis
Redaksi
-
0
Perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo (FOTO: Herdi Arif Al Hikam/detikcom).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daftar perusahaan tersebut diumumkan langsung oleh Istana Kepresidenan.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Prasetyo, perusahaan yang izinnya dicabut terdiri atas 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta enam badan usaha nonkehutanan yang bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” ujarnya.

Dari total 22 PBPH yang dicabut izinnya, tiga perusahaan beroperasi di Aceh, enam di Sumatera Barat, dan 13 di Sumatera Utara. Sementara itu, enam badan usaha nonkehutanan yang izinnya dicabut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Aceh, PBPH yang dicabut izinnya adalah PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai. Adapun badan usaha nonkehutanan di Aceh yang terkena pencabutan izin yakni PT Ika Bina Agro Wisesa dan CV Rimba Jaya.

Di Sumatera Barat, enam PBPH yang dicabut izinnya meliputi PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, serta PT Salaki Summa Sejahtera. Dua badan usaha nonkehutanan di provinsi ini yang izinnya dicabut adalah PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari.

Sementara di Sumatera Utara, pencabutan izin PBPH mencakup 13 perusahaan, di antaranya PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, hingga PT Toba Pulp Lestari Tbk. Selain itu, dua badan usaha nonkehutanan di Sumatera Utara yang dicabut izinnya adalah PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy.

Kebijakan pencabutan izin ini disebut sebagai langkah tegas pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di wilayah terdampak bencana, agar pengelolaan hutan dan lingkungan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

1...105106107...2,393Halaman 106 dari 2,393

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id