Beranda blog Halaman 105

IAI Aceh Salurkan Bantuan Pascabencana dan Gelar Aksi Bersih Masjid Sambut Ramadan

0
IAI Aceh Salurkan Bantuan Pascabencana dan Gelar Aksi Bersih Masjid Sambut Ramadan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh menunjukkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan bagi mahasiswa terdampak bencana hidrometeorologi serta pelaksanaan Gerakan Bersih Masjid/Meunasah menjelang Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh sepanjang 2025. Bantuan yang berasal dari donasi IAI Pusat disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan pendistribusian di Aceh dikoordinasikan langsung oleh IAI Wilayah Aceh bersama perguruan tinggi.

Sejumlah kampus terlibat dalam program ini, antara lain Universitas Syiah Kuala, Universitas Abulyatama, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Malikussaleh, Universitas Samudra, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Kolaborasi ini memperkuat peran perguruan tinggi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Penyaluran bantuan kepada mahasiswa terdampak telah dimulai sejak 20 Desember 2025 sebagai respons awal terhadap kondisi darurat pascabencana. Kegiatan kemudian berlanjut pada Januari 2026 dengan penyerahan bantuan di sejumlah kampus, termasuk Universitas Abulyatama, Universitas Malikussaleh, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Universitas Samudra.

Selain bantuan pendidikan, IAI Wilayah Aceh juga melaksanakan Gerakan Bersih Masjid di beberapa lokasi, seperti Masjid Reuleut Timu dan Masjid Sultan Malikussaleh. Kegiatan ini mencakup pembersihan area masjid serta penataan lingkungan ibadah guna menyambut bulan suci Ramadan.

IAI Wilayah Aceh juga merencanakan kegiatan serupa di Aceh Barat dengan menyasar Universitas Teuku Umar pada akhir Januari 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung pemulihan pascabencana.

Melalui rangkaian kegiatan ini, IAI Wilayah Aceh menegaskan perannya tidak hanya dalam pengembangan profesi akuntan, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana.

Wali Nanggroe Dukung Penguatan Kembali Peran Panglima Uteun di Aceh

0
Wali Nanggroe Dukung Penguatan Kembali Peran Panglima Uteun di Aceh. (Foto: LWN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Al-Haytar, menyatakan dukungannya terhadap pengaktifan kembali Panglima Uteun sebagai bagian dari penguatan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh.

Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd bersama jajaran di ruang kerja Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (20/1/2026).

Langkah ini dinilai penting dalam rangka mengisi keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Terlebih, Aceh baru saja menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi hampir merata di sejumlah wilayah.

Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat dalam skala besar.

Menurut Malik Mahmud Al-Haytar, bencana yang terjadi tidak terlepas dari kerusakan sumber daya alam, khususnya hutan di wilayah hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang selama ini berfungsi sebagai penyangga keseimbangan alam.

Ia menegaskan bahwa proses pemulihan ekosistem dan pemulihan ekonomi masyarakat membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus Dr. M. Rafiq dan Khatibul Wali Abdullah Hasbullah. Sementara rombongan MAA Aceh juga dihadiri Wakil Ketua MAA Miftahuddin Cut Adek, anggota MAA Fauzi Umar, serta Kepala Sekretariat MAA Aceh Saifullah.

Wali Nanggroe mendorong agar MAA Aceh segera merumuskan langkah-langkah operasional untuk menghidupkan kembali peran Panglima Uteun. Di antaranya membentuk kelembagaan Panglima Uteun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, merancang Qanun Penguatan Kelembagaan Adat Mukim dan Panglima Uteun, serta menyusun Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Adat di Aceh.

Sementara itu, Ketua MAA Aceh, Prof. Dr. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd menyampaikan bahwa dalam jangka pendek pihaknya akan mendorong berfungsinya kembali Pawang Uteun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari entitas adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam menjaga kelestarian hutan Aceh.

Menurut Yusri, gagasan tersebut telah disampaikan pada 15 Januari 2026 dalam kegiatan Diskusi Awal Menata dan Menatap Masa Depan Hutan Aceh di Aula Meusapat MAA Aceh. Diskusi itu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sejumlah mitra, antara lain FFI, HAKA, YLI, Yayasan Konservasi Hijau Indonesia, Yayasan Habitat Rimba Tropis, Yayasan Inisiatif Indonesia Berkelanjutan, Yayasan Rumpun Bambu, Yayasan Beudoh Gampong, USK, dan STIK Pante Kulu, serta tokoh masyarakat Aceh seperti Dr. Kamal Arif dan Asnawi.

Yusri menjelaskan, Panglima Uteun nantinya dibentuk melalui musyawarah mukim dan ditetapkan oleh bupati setempat setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta instansi teknis lainnya. Secara substansi dan tugas pokok, lembaga tersebut akan dibina oleh Wali Nanggroe melalui Majelis Adat Aceh (MAA).

Ia juga menambahkan bahwa gagasan penguatan kembali kearifan lokal tersebut telah disampaikan sebelumnya saat menyambut kunjungan kerja Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Mawardi, bersama rombongan di Aula Meusapat MAA pada 30 Desember 2025.

MAA Kabupaten Aceh Barat, lanjutnya, menyatakan kesiapan untuk menjadi pelopor dalam mengembalikan peran kearifan lokal Aceh, seperti Pawang Uteun, Keujrun Blang, Hari Pekan, serta peran mukim sebagai lembaga adat dan pemersatu masyarakat Aceh.

Update Banjir dan Longsor Terjang 18 Daerah di Aceh, 561 Orang Meninggal

0
Tanggul Sungai Rusak, Banjir Kembali Rendam Permukiman di Aceh Tamiang. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak 26 November 2025 telah berdampak luas di 18 kabupaten/kota. Hingga 22 Januari 2026, tercatat 561 orang meninggal dunia, ribuan lainnya luka-luka, serta puluhan masih dinyatakan hilang.

Dikutip Nukilan.id dari update Laporan Harian Posko Health Emergency Operation Center (HEOC) Dinas Kesehatan Aceh per 22 Januari 2026, total korban luka berat mencapai 456 orang, luka ringan 4.939 orang, dan 30 orang masih dalam pencarian.

Pemerintah Aceh telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana.

Selain korban jiwa, bencana ini juga memicu gelombang pengungsian besar. Total terdapat 988 titik pengungsian yang menampung 91.703 jiwa pengungsi yang tersebar di wilayah terdampak.

Sektor kesehatan turut terdampak signifikan. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sebanyak 23 rumah sakit pemerintah dan 309 puskesmas berada di kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, dua puskesmas belum dapat beroperasi, masing-masing Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Kerusakan berat juga dialami fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebanyak 23 puskesmas dilaporkan mengalami kerusakan berat, tersebar di berbagai wilayah, antara lain Langkahan, Blang Geulumpang, Simpang Tiga, Lhok Beuringen, Ranto Peurlak, Peunaron, Lokop, Matang Pudeng, Pante Bidari, Sungai Iyu, Manyak Paed, Sekerak, Karang Baru, Banda Mulia, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Simpang Kiri, Rantau, Bendahara, Kuala Simpang, Jambur Lak Lak, dan Jangka Buya.

Hingga kini, upaya penanganan darurat masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama lintas sektor untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan serta kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. (XRQ)

Reporter: Akil

Satreskrim Polres Aceh Selatan Amankan Empat Terduga Pelaku Pengancaman di Kantor BPKD

0
Satreskrim Polres Aceh Selatan Amankan Empat Terduga Pelaku Pengancaman di Kantor BPKD. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Aceh Selatan mengamankan empat orang terduga pelaku kasus pengancaman dan percobaan perusakan yang terjadi di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (21/1/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor BPKD yang berlokasi di Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan. Keempat terduga pelaku diduga melakukan pengancaman terhadap seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan cara merusak satu unit printer serta berupaya melakukan pembakaran di dalam ruang perbendaharaan menggunakan bahan bakar jenis Pertalite.

Setelah menerima laporan kejadian, Sat Reskrim Polres Aceh Selatan bergerak cepat melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 15.00 WIB, petugas berhasil mengamankan empat terduga pelaku berinisial MZ (47), SP (38), HN (33), dan MJ (39) di sekitar Gampong Hulu, Kecamatan Tapaktuan. Para terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Aceh Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., melalui Kasat Reskrim Iptu Narsyah Agustian, S.H., M.H., menyampaikan bahwa motif sementara dari tindakan tersebut diduga berkaitan dengan rasa kecewa dan kemarahan para pelaku akibat belum dibayarkannya uang proyek yang telah mereka kerjakan.

“Tindakan ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan orang lain. Saat ini keempat terduga pelaku telah kami amankan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif,” ujar Kasat Reskrim.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu botol air mineral kosong yang diduga digunakan untuk membawa bahan bakar minyak, satu unit printer yang dirusak, serta rekaman CCTV dari Kantor BPKD Aceh Selatan. Para terduga pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana pengancaman dan atau percobaan perusakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polres Aceh Selatan menegaskan akan menangani kasus tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Cuaca Aceh Didominasi Cerah Berawan, Hujan Ringan hingga Sedang Berpeluang Terjadi

0
Ilustrasi Cuaca berawan (Foto: detikSumut)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Kamis (22/1/2026) diprakirakan cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Informasi tersebut disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh, Nasyithah Az-Zahra Lubis.

“Untuk pagi hingga malam hari cuaca di provinsi Aceh kami perkirakan cerah berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu wilayah Sabang dan sekitarnya pada pagi hari. Kemudian ada potensi hujan dengan intensitas sedang yaitu di wilayah Aceh bagian utara, kemudian tenggara, kemudian pesisir timur Aceh, serta wilayah Aceh bagian tengah,” ujarnya.

BMKG juga mencatat arah angin umumnya bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 30 kilometer per jam. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celsius. Sementara itu, tinggi gelombang laut di hampir seluruh perairan Aceh berpotensi berada pada kategori sedang hingga tinggi, yakni antara 1,25 hingga 4 meter.

Selain prakiraan cuaca, BMKG Aceh turut mengungkapkan adanya 32 titik panas yang terpantau di sejumlah daerah. Titik panas tersebut tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, wilayah tengah Aceh, Subulussalam, dan Nagan Raya.

“Kami memperingatkan adanya 32 titik panas di wilayah Aceh dengan tingkat kepercayaan sedang. Yang tersebar di 18 titik di Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Singkil ada 8 titik, untuk wilayah tengah 1 titik, Subulussalam 2 titik, dan Nagan Raya 3 titik panas terpantau,” katanya.

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang dan puting beliung. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan serta terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG.

“Perlu juga diperhatikan angin kencang dan puting beliung yang berpotensi terjadi pada saat siang hingga sore hari, khususnya di wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, dan sebagian wilayah Aceh bagian tengah. Apabila melihat awan gelap tinggi, hindari beraktivitas di luar rumah, hindari membakar sampah, dan membuang puntung rokok secara sembarangan,” tutupnya.

Kantor BPKD Aceh Selatan Disiram Bensin, Aksi Pembakaran Gagal

0
Kantor BPKD Aceh Selatan Disiram Bensin, Aksi Pembakaran Gagal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan di Jalan T. Ben Mahmud, Tapaktuan, nyaris dibakar oleh sekelompok pria, Rabu (21/1/2026). Empat orang pelaku dilaporkan menyiramkan bensin ke dalam Ruang Perbendaharaan (Perben) kantor tersebut.

Insiden itu dipicu oleh persoalan pencairan utang proyek. Selain menyiram bensin, para pelaku juga merusak satu unit printer hingga hancur. Berdasarkan keterangan saksi, keempat orang tersebut disebut berasal dari wilayah Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah.

Baihaqi, pegawai Ruang Perben BPKD Aceh Selatan yang menjadi saksi mata, menjelaskan bahwa sebelum kejadian, sempat datang seorang rekanan yang mempertanyakan pencairan utang proyek tahun 2025. Kepada rekanan tersebut, Baihaqi menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tahun 2026 setelah adanya APBK-Perubahan atau pergeseran anggaran sekitar Agustus atau September 2026.

“Alhamdulillah, setelah mendengar penjelasan satu orang ini dapat memakluminya dan langsung pamit keluar ruangan,” ujar Baihaqi.

Namun, tidak lama berselang, empat pria kembali masuk ke ruangan dan langsung menggebrak meja. Mereka mempertanyakan mengapa Surat Perintah Membayar (SPM) proyek tahun anggaran 2024 belum juga dicairkan. Para pelaku meluapkan kemarahan karena menilai pembayaran utang proyek tidak dilakukan secara merata.

Baihaqi menyebutkan bahwa dirinya telah menjelaskan pencairan tersebut dilakukan sesuai perintah dan arahan pimpinan. Penjelasan itu justru memicu emosi pelaku.

“Untuk apa juga surat edaran (pencairan 7 persen, 10 persen, 15 persen dan 20 persen). Pemkab Aceh Selatan pilih kasih,” teriak salah satu pelaku sambil memukul printer di atas meja hingga hancur. Pelaku lainnya kemudian menyiramkan bensin yang telah dibawa dalam botol air mineral.

Sejumlah pegawai perempuan yang berada di kantor tersebut mengaku panik dan histeris setelah mencium bau bensin yang menyengat. Mereka berlarian keluar ruangan untuk menyelamatkan diri.

“Pelaku sempat menyalakan korek api hendak membakar ruang perben. Beruntung, korek api rusak sehingga tak menyala,” kata seorang pegawai ASN perempuan.

Setelah berteriak dan memaki pejabat daerah, para pelaku meninggalkan lokasi. Aparat kepolisian dari Polres Aceh Selatan bersama Satpol PP segera tiba di tempat kejadian dan melakukan pengecekan rekaman kamera pengawas (CCTV).

Peristiwa ancaman pembakaran tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh pihak BPKD Aceh Selatan ke Polres Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Jembatan Bailey Berawang Gajah Selesai, Empat Kampung di Ketol Kembali Terhubung

0
Jembatan bailey Berawang Gajah di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, telah rampung dibangun dan resmi digunakan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jembatan bailey Berawang Gajah di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, telah rampung dibangun dan resmi digunakan. Keberadaan jembatan tersebut kembali menghubungkan empat kampung yang sempat terisolasi hampir dua bulan akibat banjir bandang dan longsor.

“Rampungnya jembatan ini menjadi langkah krusial pemulihan wilayah terdampak bencana,” kata Juru Bicara Pos Komando Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Rabu (21/1/2025)

Menurutnya, berfungsinya jembatan bailey Berawang Gajah membuat akses masyarakat kembali normal serta mengakhiri risiko keselamatan akibat penyeberangan darurat. Empat kampung yang kini kembali terhubung adalah Kampung Kekuyang, Burlah, Buge Ara, dan Pantan Reduk.

“Selama jembatan putus, warga terpaksa menyeberangi sungai menggunakan tali sling, termasuk saat membawa hasil bumi dan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan personel TNI, pemerintah daerah, BNPB, serta masyarakat setempat.

“Ini bukti kerja bersama yang efektif dalam percepatan penanganan darurat dan pemulihan pasca-bencana,” kata Murthalamuddin.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat personel TNI yang telah membuka kembali keterisolasian wilayah di Kecamatan Ketol.

“Hari ini menjadi kebahagiaan bagi empat kampung karena jembatan darurat sudah bisa dilewati,” katanya.

Ia berharap rampungnya jembatan bailey Berawang Gajah dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Ketol yang sempat terhenti, sekaligus mempercepat normalisasi kehidupan pasca-bencana di Aceh Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Haili Yoga juga menyampaikan duka cita atas gugurnya Kapten Muhammad Saugi, Komandan Kompi Yonzipur 16 Kodam Iskandar Muda, akibat kecelakaan lalu lintas sepulang menuntaskan pembangunan jembatan bailey Pelang.

Almarhum disebut aktif memimpin berbagai misi kemanusiaan pasca-bencana, termasuk pembangunan jembatan bailey dan jembatan darurat di sejumlah lokasi di Aceh Tengah.

“Kami sangat berduka. Beliau sosok luar biasa yang bekerja keras untuk masyarakat. Semoga pengabdian menjadi amal ibadah,” demikian Haili Yoga.

Mahasiswa KKN Tematik USK Terlibat Pemulihan Kampung Dalam Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang

0
Tim KKN Tematik USK melakukan foto bersama di Posko KKN Kampung Dalam, Aceh Tamiang. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK) ikut ambil bagian dalam upaya pemulihan Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, setelah diterjang banjir bandang akibat Siklon Tropis Senyar pada Januari 2026.

Sebanyak 10 mahasiswa lintas disiplin yang berada di bawah bimbingan dosen pembimbing, Dr Muhammad Yasar STP MSc, terjun langsung membantu masyarakat terdampak.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan kerusakan rumah, edukasi kebencanaan, pembersihan lingkungan, pelayanan kesehatan dasar, hingga pendataan ulang dokumen kependudukan warga.

Dosen Pembimbing KKN Tematik USK, Dr Muhammad Yasar, menjelaskan bahwa sejak 13 Januari 2026 mahasiswa melakukan pendataan teknis kerusakan rumah warga dengan pengelompokan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga bangunan yang hanyut.

“Data tersebut diserahkan kepada Datok Penghulu Kampung Dalam, Syukria Ash Shiddiqy, sebagai bahan pendukung penyaluran bantuan rehabilitasi dari pemerintah daerah,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Selain pendataan, mahasiswa juga menjalankan Program Sekolah Siaga Bencana di SD Negeri 1 Kampung Dalam. Sekitar 100 siswa mendapatkan edukasi terkait tanda-tanda banjir bandang, cara evakuasi mandiri, trauma healing, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat pascabencana sesuai standar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Pada 15–16 Januari 2026, mahasiswa KKN bersama personel TNI AD melaksanakan gotong royong membersihkan Kantor Datok Penghulu Kampung Dalam yang sebelumnya tertimbun lumpur. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Pendataan dokumen kependudukan warga yang hilang akibat banjir, seperti KTP dan Kartu Keluarga, dilakukan pada 16 Januari 2026 di Masjid Kampung Dalam dan Musalla Dusun Damai. Pendataan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, tim KKN juga menggelar layanan kesehatan dasar gratis bagi warga terdampak.

“Tim KKN juga menggelar pelayanan kesehatan dasar gratis bagi lebih dari 50 warga yang mengeluhkan penyakit kulit, diare, dan pusing,” ujarnya.

Kegiatan layanan kesehatan ini didukung oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, HEOC Aceh Tamiang, serta bantuan alat kesehatan dari Satgas Fakultas Kedokteran USK.

“Kegiatan KKN Tematik Kebencanaan USK tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan sosial, kesehatan, dan administrasi masyarakat Kampung Dalam pascabencana,” pungkasnya.

Pemprov Aceh Terima CSR Call Center 112 untuk Perkuat Layanan Kedaruratan

0
Pemerintah Provinsi Aceh menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sistem layanan Emergency Call Center 112 sebagai pusat monitoring kedaruratan tingkat provinsi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sistem layanan Emergency Call Center 112 sebagai pusat monitoring kedaruratan tingkat provinsi. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (21/1/2026).

Layanan Call Center 112 tersebut merupakan CSR dari PT Digital Sandi Informasi (DSI) dan merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan bahwa kehadiran Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 menjadi bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan responsif. Menurutnya, layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai nomor darurat, tetapi juga sebagai sistem terintegrasi untuk menangani berbagai kondisi kedaruratan di masyarakat.

“NTPD 112 ini bukan sekadar nomor telepon biasa. Ini adalah integrasi pelayanan publik untuk menangani situasi darurat, mulai dari kecelakaan, kebakaran, kebutuhan ambulans, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan tiga aspek utama dalam implementasi layanan tersebut, yakni kecepatan respons, kemudahan akses, serta sinergi antar lembaga. M. Nasir menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti.

“jangan biarkan birokrasi menghambat penyelamatan nyawa manusia,” tegasnya.

Selain itu, Sekda Aceh juga menyoroti pentingnya sosialisasi layanan darurat 112 agar dikenal luas hingga ke pelosok daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Digital Dandi Informasi, Aditya Rizka, menjelaskan bahwa layanan panggilan darurat 112 dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis dan bebas pulsa. Menurutnya, penyediaan layanan ini merupakan bentuk dukungan dalam memperkuat sistem layanan kedaruratan di Aceh.

Ia berharap Call Center 112 mampu meningkatkan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan dinas terkait, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Monitoring Frekuensi (Ka Balmon) Aceh, Luthfi, yang mewakili Kemkomdigi, menyampaikan bahwa layanan panggilan darurat 112 telah dikembangkan sejak 2016 dan saat ini telah diterapkan di 185 kabupaten/kota di Indonesia.

Penyerahan CSR tersebut turut dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dan diikuti secara virtual oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.

USK, UIN Ar-Raniry, dan UTU Dukung Penyusunan Road Map Strategis BRA

0
USK, UIN Ar-Raniry, dan UTU Dukung Penyusunan Road Map Strategis BRA. (Foo: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memperkuat langkah penyusunan dokumen strategis jangka panjang melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Aceh. Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Dukungan dan Peran Perguruan Tinggi dalam Penyusunan Road Map BRA yang melibatkan Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas Teuku Umar (UTU).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Senat Universitas Syiah Kuala, Rabu, 21 Januari 2026, dihadiri langsung Ketua BRA Jamaluddin, S.H., M.Kn., bersama Kepala Sekretariat BRA Drs. Mahdi Effendi serta jajaran. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BRA dan dunia akademik dalam merumuskan arah kebijakan reintegrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh.

Dalam forum tersebut, perguruan tinggi menyatakan komitmen mendukung penyusunan Road Map Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan, dan Bermartabat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2026–2036. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan dukungan yang diwakili oleh Prof. Ir. Marwan, IPU.

Ketua BRA Jamaluddin menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat strategis dalam memperkuat fondasi akademik dan ilmiah road map tersebut. Kontribusi kampus diharapkan hadir melalui kajian ilmiah, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pendampingan akademik yang berkelanjutan.

Road map ini disiapkan sebagai dokumen strategis jangka panjang BRA untuk memastikan keberlanjutan perdamaian Aceh pascakonflik. Selain itu, dokumen tersebut juga diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan yang layak dan setara bagi mantan kombatan, tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), serta para korban konflik.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USK, Dr. Muhammad Syukri, serta Koordinator Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A. Dalam kesempatan itu, Dr. Masrizal menyampaikan pandangan akademik terkait penguatan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Melalui kolaborasi lintas institusi ini, BRA optimistis proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian Aceh dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, berbasis ilmu pengetahuan, serta berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sosial. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama.