Beranda blog Halaman 1050

Pemerhati Aceh Apresiasi Langkah BNNK Banda Aceh Tes Urine Sopir Angkutan Umum

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Tes Urine. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Para sopir angkutan umum di Terminal Lueng Bata, Banda Aceh, menjalani tes urine pada Selasa (9/7/2024) kemarin, dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Polsek Lueng Bata, serta didukung personel dari BNN Provinsi Aceh.

Kepala BNN Kota Banda Aceh, Kombes Pol Zahrul Bawadi, SH, MM, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan tujuan meningkatkan keselamatan di jalan raya dengan memastikan para pengemudi angkutan umum bebas dari pengaruh narkoba.

Menyikapi kegiatan ini, Abdullah, seorang pemerhati Aceh, menyambut baik langkah yang diambil oleh BNN Kota Banda Aceh.

“Kegiatan tes urine ini sangat positif karena merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa sopir angkutan umum di Terminal Lueng Bata bebas dari pengaruh narkoba saat menjalankan tugasnya,” ujar Abdullah kepada Nukilan.id, Kamis (11/7/2024).

Abdullah juga menambahkan, “Keamanan penumpang dan pengguna jalan menjadi prioritas utama, dan langkah seperti ini harus didukung secara luas oleh masyarakat.”

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat, yang menganggapnya sebagai langkah preventif yang efektif dalam menjaga keselamatan di transportasi umum. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Aceh Masuk 10 Besar Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi di Indonesia

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswi USK. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran penting yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 70,99 poin. Hal ini menunjukkan peningkatan hampir di seluruh provinsi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut hasil olah data Nukilan.id, Provinsi Aceh berhasil meraih peringkat ke sepuluh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pencapaian 72,75 poin. Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Di posisi teratas, Provinsi DKI Jakarta memimpin dengan IPM mencapai 82,53 poin, seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya menandai komitmen kuat dalam meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar kehidupan yang layak.

DI Yogyakarta menyusul di peringkat kedua dengan IPM 79,65 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya yang tercatat 79,22 poin. Kepulauan Riau menempati posisi berikutnya dengan IPM 78,02 poin, meskipun mengalami penurunan.

Bali juga mencatat peningkatan signifikan dengan IPM 76,91 poin, naik 1,65%, sedangkan Sumatera Barat menunjukkan peningkatan 2,1% menjadi 75,12 poin.

Berikut adalah 10 provinsi di Indonesia yang mencatatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi menurut data terbaru:

  1. DKI Jakarta mencatatkan IPM sebesar 82.53 poin, menempatkannya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.
  2. DI Yogyakarta mengikuti dengan IPM 79.65 poin, menunjukkan capaian yang signifikan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.
  3. Kepulauan Riau memperoleh IPM sebesar 78.2 poin, mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di wilayah kepulauan.
  4. Bali dengan IPM 76.91 poin, menonjolkan pencapaian dalam memajukan kualitas hidup penduduknya.
  5. Sumatera Barat mencatat IPM sebesar 75.12 poin, menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
  6. Sulawesi Utara dengan IPM 74.56 poin, menunjukkan perbaikan yang berkesinambungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penghasilan.
  7. Banten memperoleh IPM 74.1 poin, menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur.
  8. Sulawesi Selatan dengan IPM 73.36 poin, menonjolkan pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
  9. Jawa Timur mencatat IPM sebesar 72.92 poin, menggambarkan progres yang kuat dalam pembangunan kesejahteraan dan infrastruktur.
  10. Aceh dengan IPM 72.75 poin, menunjukkan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, terutama pasca-konflik.

Data ini mencerminkan berbagai upaya provinsi-provinsi ini dalam memajukan pembangunan manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik bagi penduduknya. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

PT Solusi Bangun Andalas Berikan Beasiswa Pendidikan untuk 350 Pelajar di Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
PT Solusi Bangun Andalas Berikan Beasiswa Pendidikan untuk 350 Pelajar di Aceh Besar. (Foto: Humas SBA)

NUKILAN.id | Jantho – Sebanyak 350 pelajar dari Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, meraih kesempatan emas melalui program beasiswa pendidikan Semen Andalas yang diselenggarakan oleh PT Solusi Bangun Andalas (SBA) tahun 2024. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung inisiatif pemerintah Aceh Carong dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah.

General Manager SBA, R Adi Santosa, menjelaskan bahwa beasiswa ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, melainkan investasi jangka panjang dalam masa depan generasi muda.

“Kami berharap beasiswa ini tidak hanya mendorong motivasi belajar, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digitalisasi,” ujarnya.

Sejak tahun 2012 hingga 2024, SBA telah memberikan beasiswa kepada total 4.850 pelajar dari berbagai tingkatan di kedua kecamatan tersebut. Untuk tahun ini, program tersebut melibatkan 100 siswa SMP, 100 siswa SMA, 100 mahasiswa, dan 50 santri Dayah Salafiyah. Proses seleksi dilakukan sejak Maret 2024 dengan melibatkan lembaga pendidikan independen untuk menjaga transparansi dan kredibilitas.

Kadisdikbud Aceh Besar, Bahrul Jamil, mengapresiasi kontribusi SBA dalam mendukung pendidikan di wilayahnya.

“Dukungan ini tidak hanya sekadar bantuan, tetapi juga berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Lhoknga dan Leupung,” ujarnya.

Program beasiswa Semen Andalas tidak hanya menjadi harapan bagi para pelajar, tetapi juga cerminan dari kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan di daerah. Diharapkan, dukungan ini akan terus menginspirasi generasi muda Aceh Besar untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Dengan adanya inisiatif seperti ini, terlihat bahwa komitmen SBA bukan hanya terbatas pada aspek bisnis, tetapi juga pada pembangunan sosial dan pendidikan yang berkelanjutan di komunitas lokal.

Editor: Akil

MPLS SD Aceh Besar: Seru dan Edukatif untuk Sambut Tahun Ajaran Baru

Penulis
Redaksi
-
0
Bunda PAUD Aceh Besar Cut Rezky Handayani SIP MM. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.id | Jantho – Mendekati awal tahun ajaran baru, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh Besar, Cut Rezky Handayani SIP MM, mendorong sekolah untuk menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan pendekatan yang menarik dan edukatif.

Dalam rapat rutin Bunda PAUD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar di Meuligoe Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (08/07/2024), Cut Rezky menyatakan, “Memasuki ajaran baru ini, kita ingin mengingatkan kembali akan pentingnya pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Untuk itu, kegiatan MPLS ini seyogyanya dapat dilaksanakan dengan menarik dan memiliki nilai edukasinya.”

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Bahrul Jamil S.Sos MSi, menambahkan bahwa draf terkait pemantauan pelaksanaan MPLS sedang disiapkan.

“Kita harap semua pihak dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan MPLS ini. Kami juga akan memantau dengan terukur dan sistematis, untuk memastikan situasi yang nyaman di lingkungan sekolah,” ujarnya.

MPLS merupakan kegiatan yang penting bagi siswa baru untuk mengenali lingkungan sekolah di tahun ajaran baru. Untuk siswa SD, kegiatan MPLS disarankan disusun dengan konsep yang seru dan kreatif sesuai dengan usia mereka, serta mengikuti prinsip kurikulum merdeka untuk meningkatkan aspek edukatif.

Media Center Aceh Besar telah menyediakan beberapa contoh kegiatan MPLS SD, yang diadaptasi dari Buku Saku Edisi Serba-serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah Dasar. Diantaranya, tur keliling sekolah, safari sekolah dengan peta harta karun, pengenalan warga sekolah melalui lagu, sosialisasi tata tertib dengan kuis, dan berbagai kegiatan lainnya yang menarik minat siswa.

MPLS bukan hanya membangun kekompakan dan kebersamaan, tetapi juga memperkenalkan sarana dan prasarana sekolah serta nilai-nilai budaya dan kultur sekolah kepada siswa baru dan orang tua mereka. Ini juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memahami kebijakan sekolah serta program pendidikan yang akan diadakan sepanjang tahun ajaran.

Dengan demikian, MPLS di Aceh Besar bukan sekadar kegiatan pengenalan, tetapi juga sebuah ajang edukatif yang menginspirasi bagi generasi muda dalam memulai perjalanan pendidikannya.

Editor: Akil

SPM-NA Serahkan Pernyataan Anti Korupsi ke DPP Partai Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
SPM-NA Serahkan Pernyataan Anti Korupsi ke DPP Partai Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Nanggroe Aceh (SPM-NA) melakukan kunjungan ke Kantor DPP Partai Aceh di Banda Aceh pada Rabu, 10 Juli 2024. Mereka menyerahkan surat pernyataan dan rekomendasi kepada partai politik tersebut untuk tidak mendukung calon daerah (Cakada), seperti Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di Aceh yang terindikasi korupsi.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Suadi Sulaiman, atau yang akrab disapa Adi Laweung, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Lukman Hakim, SH, Kepala Sekretariat, dan Samsul Bahri, Ketua Pemuda, Olahraga, dan Seni Budaya DPP Partai Aceh.

Koordinator SPM Nanggroe Aceh, Rieza Alqusri, dengan tegas menyatakan komitmennya dalam melawan korupsi yang merugikan masyarakat Aceh. “Kami tidak akan tinggal diam melihat tindakan korupsi. Kami akan mengirim surat kepada semua partai di Aceh satu per satu,” tegasnya.

Menurut Rieza, semua partai, baik lokal maupun nasional di Aceh, diharapkan untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi. “Ketua-ketua partai harus bertanggung jawab memilih calon yang bersih dan berintegritas agar tidak mencoreng nama baik partai dan merugikan rakyat,” tambahnya.

SPM Nanggroe Aceh juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan memberi pengingat kepada masyarakat agar tidak memilih calon yang tidak amanah. Harapannya, partai politik di Aceh dapat lebih bertanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Editor: Akil

Pemkab Aceh Besar Salurkan 87 Ton Air Bersih untuk Atasi Krisis di Lhoknga

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Besar Salurkan 87 Ton Air Bersih untuk Atasi Krisis di Lhoknga. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali bergerak cepat dalam menangani krisis air bersih yang melanda Kecamatan Lhoknga. Pada Rabu (10/7/2024), sebanyak 87 ton air bersih disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Ridwan Jamil, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, mengungkapkan bahwa distribusi ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memastikan pasokan air bersih mencukupi di beberapa gampong yang terdampak.

“Kami berusaha keras agar masyarakat tidak kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Penyaluran air bersih ini tersebar di beberapa lokasi, termasuk Gampong Seubun Ketapang, Lamgaboh, Lamkruet, Meunasah Beutong, Tanjong, dan wilayah lainnya yang membutuhkan. Armada tanki air milik BPBD telah dipersiapkan secara khusus untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang membutuhkan.

Krisis air bersih ini dipicu oleh musim kemarau yang panjang, yang menyebabkan sumber-sumber air di daerah tersebut mengering. BPBD Aceh Besar terus memantau kondisi ini dan berkomitmen untuk terus memberikan bantuan secara berkala hingga situasi kembali normal.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Editor: Akil

Akademisi USM Aceh: Perbaiki Wilayah Karst di Lhoknga untuk Atasi Kekeringan

Penulis
Redaksi
-
0
BPBD Aceh Besar Salurkan Air Bersih ke 11 Desa di Lhoknga yang Terdampak Kekeringan Parah. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar didesak untuk memperbaiki wilayah karst di kawasan Lhoknga sebagai solusi mencegah kekeringan yang terus berulang. Hal ini disampaikan oleh Akademisi Universitas Serambi Mekkah (USM) Aceh, TM Zulfikar, pada Rabu (6/7/2024).

“Perlu perbaikan wilayah karst yang sudah mulai rusak dan tidak lagi mampu menyimpan air,” kata TM Zulfikar di Banda Aceh.

Sebagai informasi, Pemkab Aceh Besar telah memberlakukan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga. Penetapan status bencana tersebut bertujuan agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dosen teknik lingkungan USM tersebut menjelaskan bahwa kekeringan di Aceh Besar hampir terjadi setiap tahun, sehingga diperlukan langkah jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut.

TM Zulfikar menekankan pentingnya perencanaan program yang meliputi perlindungan sumber air di wilayah sungai yang mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Lhoknga.

“Upaya konservasi sumber daya air, termasuk strategi pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, dan sistem informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak, sangat diperlukan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemkab Aceh Besar menyusun rencana pengelolaan air secara terpadu. Menurutnya, kekeringan tidak hanya berpotensi terjadi di Lhoknga saja, tetapi juga di kecamatan lainnya di Aceh Besar.

“Maka semua ini perlu dikomunikasikan, termasuk sumber daya dan dananya. Baik dengan pihak provinsi maupun nasional sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, TM Zulfikar menyarankan agar Pemkab Aceh Besar menyiapkan rencana penanggulangan, termasuk bagaimana mitigasi bencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Kekurangan air saat ini juga harus diatasi dengan berbagai tindakan cepat, seperti penyiapan kolam-kolam penampungan dan pembersihan sumber air wilayah sungai yang belum kering,” katanya.

TM Zulfikar juga meminta Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar untuk memastikan jumlah total masyarakat yang kekurangan air di Kecamatan Lhoknga, sehingga ketersediaan air yang ada benar-benar cukup untuk korban kekeringan.

Ia mengingatkan pentingnya menghindari overlap dalam penyaluran air, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dilayani kebutuhan air, sementara masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak terlayani.

“Hindari konflik baik vertikal maupun horisontal, termasuk bagaimana peran dan tanggung jawab perusahaan di sekitar wilayah tersebut dalam membantu pemerintah,” pungkasnya.

Editor: Akil

UIN Ar-Raniry Ancam Tindak Tegas Dosen dan Mahasiswa Terlibat Judi Online

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi judi online. (Foto: Media Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry mengeluarkan peringatan keras kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam praktik judi online. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman, menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada siapa saja yang terbukti terlibat, termasuk skorsing hingga dikeluarkan dari kampus.

“Kami akan menetapkan sanksi tegas bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terbukti terlibat dalam praktik judi online sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi itu dapat berupa peringatan keras, skorsing, atau bahkan dikeluarkan dari kampus jika pelanggaran tersebut sangat serius,” kata Prof Mujib dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/7/2024).

Prof Mujib menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya judi online yang semakin meresahkan masyarakat, khususnya generasi muda termasuk mahasiswa. Ia tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas bagi siapa saja di lingkungan kampus yang terlibat dalam praktik tersebut.

“Tujuan kami adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong mahasiswa untuk mematuhi norma-norma yang ada,” ujar Mujib.

Lebih lanjut, Prof Mujib menjelaskan bahwa judi dalam bentuk apa pun tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung di kampus.

“Merendahkan martabat kita sebagai orang Aceh yang hidup dinaungi dengan pilar-pilar syariat Islam,” ucapnya.

Prof Mujib juga menyoroti dampak negatif yang besar dari judi online terhadap mentalitas, moralitas, dan masa depan generasi muda Aceh. Ia menegaskan pentingnya menyelamatkan eksistensi mereka dari wabah judi online tersebut.

“Konsekuensi logis ini, kami memberi dukungan penuh kepada pihak kepolisian, khususnya jajaran Polda Aceh, untuk memberantas judi online secara serius dan profesional,” ucap dia.

Judi online, menurutnya, adalah ancaman serius bagi generasi muda. Selain merusak moral, judi online juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi para pelakunya. Apabila wabah judi online menghinggapi para mahasiswa, maka bisa merusak konsentrasi belajar dan mengganggu kinerja akademik mereka.

Oleh karena itu, Prof Mujib mengimbau seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk menjauhi segala bentuk judi, termasuk judi online.

“Sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan karakter yang kuat kepada mahasiswa. Kami akan terus mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya judi online, serta mendorong dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang positif dan produktif,” tuturnya.

Editor: Akil

Dugaan Pencucian Uang di PT BPRS Gayo Perseroda: GMNI Aceh Tengah Siap Gelar Aksi

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi pencucian uang. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.id | Takengon – Kasus dugaan pencucian uang di PT BPRS Gayo Perseroda tengah menjadi sorotan publik sejak beberapa minggu terakhir. Sejumlah manajemen bank pemerintah daerah tersebut sedang diperiksa oleh Direktorat Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Aceh. Namun, perkembangan kasus ini masih “hening”. Sementara itu, nasabah terus mendatangi bank yang terletak di Jalan Mahkamah, dekat tugu Simpang Lima, untuk meminta kepastian terkait dana yang mereka tabung.

Para pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, dan anggota DPRK hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pencucian uang yang diduga mencapai Rp40 miliar.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Aceh Tengah menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi ini. Mereka siap menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan pencucian uang tersebut. Ketua GMNI Cabang Takengon, Saparuda, menyatakan bahwa pihaknya mendesak agar pihak berwenang segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai kasus yang sedang hangat diperbincangkan ini.

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang merugikan masyarakat. Kami akan angkat toa untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang integritas dan kepercayaan publik,” ujar Saparuda pada Rabu, 10 Juli 2024.

GMNI berharap pemerintah daerah dan penegak hukum bersikap transparan dalam menangani masalah ini serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saparuda menekankan bahwa aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan memperbaiki sistem yang ada, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Setidak-tidaknya, ada yang memberikan pernyataan kepada nasabah bahwa uang mereka aman. Hingga hari ini mereka digantung dengan ketidakpastian,” tambah Saparuda.

Ia juga menyebutkan bahwa ada sejumlah pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini, seperti pemegang saham, komisaris, dewan pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kasihan para nasabah atau masyarakat Gayo jika terus-terusan seperti ini. Kami akan bergerak,” tegas Saparuda, mengaku siap mendukung gerakan tersebut.

Kasus ini terus berkembang dan menjadi perhatian banyak pihak. Transparansi dan kepastian hukum diharapkan segera terwujud untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PT BPRS Gayo Perseroda.

Editor: Akil

ATM Menjadi Pilar Ekonomi Desa: Jawa Barat Memimpin, Aceh di Peringkat 9

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi ATM. (Foto: liputan6)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kemajuan teknologi perbankan telah mengubah peran mesin ATM dari sekadar alat penarikan uang tunai menjadi pangkalan aktivitas keuangan yang lebih luas. Selain memudahkan penarikan tunai, kini ATM juga memfasilitasi transfer dana, pembayaran tagihan, dan bahkan pengecekan saldo secara sederhana.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Nukilan.id, di seluruh Indonesia, Aceh menempati peringkat sembilan dengan 388 desa yang dilengkapi ATM, Sementara itu, Jawa Barat menempati peringkat teratas dengan 1.922 desa yang dilengkapi dengan ATM. Ini mencerminkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan tambahan 239 desa. Sementara itu, Jawa Timur berada di peringkat kedua dengan 1.907 desa yang dilengkapi ATM, menunjukkan pertumbuhan sebesar nan% dari periode sebelumnya.

Provinsi-provinsi lain yang juga mencatatkan lonjakan signifikan adalah Sumatera Utara dengan 745 desa (naik 35,59%), dan Sulawesi Selatan dengan 573 desa. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah desa yang memiliki ATM, tetapi tetap kuat dengan 1.797 desa yang terlayani.

Berikut ini adalah daftar 10 provinsi yang mencatatkan jumlah desa yang memiliki atm dengan jumlah tertinggi:

  1. Jawa Barat: Memimpin daftar dengan 1.922 desa yang sudah dilengkapi dengan ATM, menunjukkan tingkat aksesibilitas layanan keuangan yang luas di wilayah ini.
  2. Jawa Timur: Mengikuti dengan 1.907 desa yang telah memiliki fasilitas ATM, menunjukkan penyebaran yang merata dari layanan perbankan di seluruh provinsi.
  3. Jawa Tengah: Menyusul dengan 1.797 desa yang sudah terjangkau oleh layanan ATM, mendukung inklusi keuangan di pedesaan Jawa Tengah.
  4. Sumatera Utara: Terdapat 745 desa yang sudah dilengkapi dengan ATM, memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat pedesaan di Sumatera Utara.
  5. Banten: Memiliki 586 desa dengan fasilitas ATM, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan layanan perbankan di wilayah Banten.
  6. Sulawesi Selatan: Dengan 573 desa yang sudah memiliki ATM, Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam pemerataan layanan keuangan.
  7. Lampung: Terdapat 412 desa di Lampung yang sudah dilengkapi dengan ATM, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di daerah ini.
  8. Sumatera Selatan: Dengan 401 desa yang memiliki ATM, Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah pedesaan.
  9. Aceh: Memiliki 388 desa dengan ATM, Aceh menunjukkan kemajuan dalam pemerataan layanan perbankan di wilayah yang terkenal dengan keberagaman geografisnya.
  10. Riau: Dengan 341 desa yang sudah dilengkapi ATM, Riau menggarisbawahi pentingnya akses terhadap layanan keuangan di daerah pedesaan.

Data ini mencerminkan upaya serius pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau oleh layanan perbankan modern. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

1...1,0491,0501,051...2,553Halaman 1,050 dari 2,553

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id