Beranda blog Halaman 1021

OJK Dorong Literasi dan Akses Keuangan Syariah bagi UMKM di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
OJK Dorong Literasi dan Akses Keuangan Syariah bagi UMKM di Aceh. (Foto: OJK)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggiatkan upaya peningkatan literasi dan akses keuangan syariah bagi UMKM, wirausahawan muda, dan santri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) di UIN Ar-Raniry, Aceh, Selasa (23/07/2024).

“Saya rasa forum edukasi dan temu bisnis keuangan syariah ini menjadi satu awalan yang sangat baik untuk mengajarkan anak-anak kita literasi keuangan syariah yang baik dan juga mempertemukan UMKM dengan PUJK agar mendapatkan akses keuangan yang bisa mengangkat dan meningkatkan kapasitas UMKM,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, FEBIS diadakan OJK di Banda Aceh dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi keuangan syariah, memanfaatkan kuatnya warisan dan budaya Islam di wilayah Aceh. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong peran UMKM sebagai salah satu roda penggerak perekonomian Provinsi Aceh.

“UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian nasional untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian. Sehingga akses pembiayaan bagi UMKM harus diperbesar termasuk dari industri keuangan syariah,” tambahnya.

Data menunjukkan 70 persen UMKM masih membutuhkan akses ke sektor keuangan. Oleh karena itu, diperlukan forum edukasi dan sosialisasi yang bisa mengenalkan dan menghubungkan para pelaku UMKM dengan berbagai alternatif pendanaan di sektor jasa keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, fintech lending, dan securities crowd funding.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga mengingatkan para santri dan pelaku UMKM untuk senantiasa berhati-hati terhadap kejahatan keuangan digital seperti pinjol ilegal dan investasi ilegal.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry, M. Yasir Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan forum ini dan mengharapkan dapat menjadi agenda rutin. Ia juga mendukung program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilaksanakan OJK.

“Saya sudah menetapkan materi literasi keuangan ini akan menjadi materi orientasi bagi Mahasiswa Baru Tahun 2024. Jadi, kita akan menambahkan materi tentang literasi keuangan, khususnya keuangan syariah,” tambah Yasir.

Kegiatan FEBIS di Aceh juga dirangkaikan dengan program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), yang berfokus pada peningkatan akses keuangan syariah di lingkungan pesantren. Kolaborasi dengan PUJK Syariah telah membuka 200 tabungan SimPel iB untuk santri di Pesantren Darul Ihsan Aceh Besar oleh PT Bank Aceh Syariah, 235 tabungan SimPel iB untuk santri di Dayah Babunnajah oleh PT Bank Syariah Indonesia, 100 tabungan emas di Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh oleh Unit Usaha Syariah PT Pegadaian, dan penyaluran pembiayaan Mekaar Syariah kepada 22 pelaku UMKM di sekitar wilayah Pesantren Babul Maghfirah.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 700 peserta secara luring, terdiri atas perwakilan kelompok santri, santripreneur, mahasiswa, pelaku UMKM, wiraswasta, dan agen Laku Pandai. Lebih dari 900 orang lainnya mengikuti secara daring, termasuk para santri dan peserta dari empat pesantren yang telah mengimplementasikan program EPIKS di seluruh Indonesia.

Para peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai keuangan syariah melalui diskusi panel yang diisi narasumber dari DSN MUI, KDEKS Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia, dan Santripreneur Indonesia. Diskusi ini dilanjutkan dengan sesi sharing session dan workshop untuk membagikan tips memperoleh pembiayaan syariah oleh perwakilan PUJK Syariah dan kiat-kiat pengembangan usaha oleh pelaku UMKM yang telah sukses dan berpengalaman.

Para pelaku UMKM binaan PUJK Syariah juga membuka booth untuk memasarkan dan menampilkan produk atau layanan yang mereka miliki.

Dalam kunjungannya di Banda Aceh, Friderica juga menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah dan Pengembangan UMKM Perempuan Aceh yang diselenggarakan oleh OJK Aceh, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Aceh, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Amel Convention Hall, Senin (22/7).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Walikota Banda Aceh Ade Surya dan Komisaris Independen PNM Nurhaida sebagai narasumber, serta diikuti oleh 500 peserta UMKM Perempuan di Provinsi Aceh.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah dan perluasan akses pembiayaan keuangan syariah bagi masyarakat, terutama kaum santri, mahasiswa, dan UMKM.

Editor: Akil

Polres Asahan Gagalkan Penyelundupan 130 Kg Ganja Kering Asal Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Polres Asahan Gagalkan Penyelundupan 130 Kg Ganja Kering Asal Aceh. (Foto: VIVA Medan)

NUKILAN.id | Medan – Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan barang bukti daun ganja kering seberat 130 kilogram asal Aceh yang dikirim ke Lampung.

Kapolres Asahan, AKBP Afdhal Junaidi, menjelaskan bahwa penggagalan ganja kering ini berawal dari pemantauan berdasarkan informasi yang diperoleh. Alhasil, polisi berhasil menghentikan mobil Daihatsu Terios putih dari Aceh dengan tujuan Lampung. Polisi juga berhasil mengamankan Rohid (23), sementara temannya, Om Pay, berhasil melarikan diri.

Penangkapan dilakukan saat pelaku melintas di Desa Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Jumat, 19 Juli 2024. Penangkapan pelaku penyelundupan ganja kering tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil pelaku hingga akhirnya mobil yang dikendarai Rohid berhasil dihentikan.

“Pada saat dilakukan penggeledahan, dari dalam mobil pelaku ditemukan empat karung goni yang berisi 130 kg bal diduga narkotika ganja,” kata AKBP Afdhal dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Juli 2024.

Kini, pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Asahan guna pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya. “Kami juga masih memburu jaringan pelaku dan termasuk memburu pelaku yang berhasil melarikan diri,” tambah Kapolres Asahan.

Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan besar oleh Polres Asahan dalam upaya memerangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Editor: Akil

Momen HUT KNPI Pj Gubernur Ajak Pemuda Bersatu Bangun Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Momen HUT KNPI Pj Gubernur Ajak Pemuda Bersatu Bangun Aceh. (Foto: KNPI Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Ballroom Aceh Hermes Palace Hotel pada Selasa (23/07/2024) malam. Dalam sambutannya, Bustami mengajak seluruh elemen di KNPI untuk bersatu dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun Aceh.

“Keyakinan saya tidak pernah luntur, bahwa KNPI Aceh akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Aceh yang lebih baik. Mari terus berjuang bersama-sama untuk Aceh dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Bustami yang juga mantan pengurus harian KNPI Aceh.

Bustami menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara para pemuda KNPI. “Tolong pikirkan Aceh, jangan mengkotak-kotakkan, jangan jadikan perbedaan untuk saling menjatuhkan, tapi mari jadikan perbedaan sebagai sarana untuk bersatu padu, bangkit bersama menjadi lebih kuat, sehingga mampu membawa Aceh ke depan menjadi jauh lebih baik,” kata Bustami.

Gubernur yang dikenal dengan gaya motivatornya ini juga mengajak para pemuda KNPI untuk tetap solid dan kolaboratif. “Ayo bersatu, karena kebersamaan itu indah. Ayo kita berkolaborasi untuk Aceh yang maju, Aceh yang lebih baik. Sebanyak 96 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang bersinergi di KNPI menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan adalah kekuatan yang menyokong kepemimpinan saudara Aulia selaku Ketua KNPI,” imbuhnya.

Bustami juga mengingatkan pentingnya belajar dari masa lalu sebagai semangat untuk masa depan. “Berbuat yang terbaik bagi pemuda, bagi masyarakat, dan tentu saja bagi Aceh yang lebih baik di masa mendatang. Mari kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa Aceh adalah negeri yang damai dan terbuka. Damai dalam kebaikan, bukan damai dalam cacian. Aceh yang terbuka bagi siapa saja, namun tetap kokoh membentengi khasanah budaya dan entitasnya,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa KNPI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat rasa solidaritas di tengah-tengah masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia secara umum. “Saya mengajak para kader KNPI Aceh untuk terus mengasah diri sebagai agen perubahan. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, baik dalam kapasitas kepemimpinan maupun dalam kontribusi nyata bagi masyarakat Aceh,” pesan Bustami.

Bustami juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi KNPI di masa kini dan mendatang, termasuk dinamika global yang terus berubah, perkembangan teknologi informasi, dan berbagai isu lokal yang memerlukan solusi cerdas dan tepat. “Malam ini kita berkumpul untuk merenungkan perjalanan KNPI selama setengah abad lebih. Ini bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi menjadi momentum menatap masa depan dengan segala tantangannya. Dan, tentu saja dengan keyakinan dan semangat baru, bahwa kita mampu berbuat lebih baik.”

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-51 KNPI. Semoga semangat juang kadernya tetap menyala dan memberi warna bagi masa depan bangsa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu KNPI selama ini. Kepada para donatur, mitra kerja, dan semua pihak yang telah berkolaborasi dengan KNPI Aceh,” pungkas Bustami.

Editor: Akil

Simpatisan Muda HMW Tegaskan Kapasitas Haji Mirwan, Sebut Rekam Jejaknya Tak Perlu Dipertanyakan

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota Liga Mahasiswa NasDem Aceh Selatan, Tonicko Anggara. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Tapaktuan — Haji Mirwan kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati Aceh Selatan untuk Pilkada 2024, meskipun pada pilkada sebelumnya ia mengalami kegagalan. Tekad H. Mirwan untuk membangun Kabupaten kelahirannya tetap tak surut. Baru-baru ini, elektabilitas H. Mirwan melonjak tinggi, menurut survei internal salah satu partai.

Survei yang melibatkan 400 responden dari 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan H. Mirwan meraih popularitas mencapai 64,6 persen. Angka ini menjadikannya sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi dibandingkan beberapa nama populer lainnya. Namun, di balik angka tersebut, terdapat faktor penting yang sangat mempengaruhi opini publik, yakni rekam jejak H. Mirwan yang belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan dibandingkan calon lainnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Tonicko Anggara, salah seorang simpatisan muda H. Mirwan, memberikan tanggapan tegas. Dalam wawancara melalui sambubgan telepon dengan Nukilan.id, Angga menjelaskan mengapa H. Mirwan layak untuk memimpin Aceh Selatan pada 2024.

“Kenapa harus Haji Mirwan? Pertama-tama, meskipun beliau belum pernah menjabat sebagai kepala daerah, bukan berarti pengetahuan beliau tentang pemerintahan tidak ada,” kata Angga kepada Nukilan.id, Rabu (24/7/2024)

Menurut Angga, meskipun H. Mirwan belum pernah menjabat dalam posisi pemerintahan sebelumnya, ia telah memiliki rekam jejak yang positif dan relevan, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan kemampuannya sebagai pemimpin.

“Beliau tidak memiliki rekam jejak negatif, dan itu adalah salah satu alasan mengapa kami percaya Mirwan bisa memberikan kontribusi positif untuk Aceh Selatan,” ujar Angga.

Angga menegaskan bahwa, sebenarnya H. Mirwan telah lama menjadi mitra pemerintah dalam berbagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengalaman tersebut, lanjut Angga, telah memberikan H. Mirwan pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk dunia pemerintahan.

“Beliau memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai pemerintahan karena beliau telah aktif sebagai mitra pemerintah,” ungkap Angga.

Angga menambahkan bahwa keterlibatan H. Mirwan dalam dunia usaha memberikan keuntungan tambahan berupa pengetahuan dan relasi yang luas, terutama dengan pemerintah pusat.

“Ini merupakan nilai tambah yang signifikan. Kita perlu memberikan kesempatan kepada beliau untuk memimpin Aceh Selatan pada 2024,” tegas Angga

Pernyataan ini menggambarkan keyakinan dan dukungan terhadap Haji Mirwan sebagai calon bupati yang diharapkan dapat memanfaatkan pengalamannya dalam pemerintahan untuk memimpin dan memajukan Aceh Selatan.

“Kini, tinggal memberikan kesempatan kepada Mirwan untuk memimpin dan membuktikan kemampuannya dalam memajukan Aceh Selatan,” tutup Angga.

Dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan kuat dari simpatisan, H. Mirwan tetap menjadi calon yang patut diperhitungkan dalam Pilkada Aceh Selatan 2024. Pemilih diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek dan rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihan mereka. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Aceh Jaya Siapkan Rencana Tata Ruang Perkotaan Calang hingga 2044

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Jaya Siapkan Rencana Tata Ruang Perkotaan Calang hingga 2044. (Foto: MC Aceh Jaya)

NUKILAN.id | Calang – Penjabat Bupati Aceh Jaya, Dr. A. Murtala, M.Si., secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik I (KP I) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Calang untuk periode 2024-2044, pada Selasa (22/7/2024) di Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Jaya.

Acara ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Jaya, Plh. Sekda Aceh Jaya, para Asisten Setdakab, Kepala SKPK terkait, Camat Krueng Sabee, Camat Setia Bakti, Imum Mukim, para Keuchik, dan berbagai unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. A. Murtala menegaskan pentingnya RDTR dalam perencanaan pembangunan daerah. RDTR bukan hanya acuan pengembangan wilayah, tetapi juga alat kendali pemanfaatan ruang.

“Penyusunan RDTR ini membutuhkan komitmen, kontribusi, dan peran aktif dari berbagai pihak. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menyelesaikan dokumen ini sesuai harapan bersama,” ujar Dr. A. Murtala.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan RDTR harus partisipatif dan dinamis untuk menghadapi tuntutan globalisasi dan kebutuhan ruang masyarakat, serta harus sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan daya dukung daerah.

Lebih lanjut, Dr. A. Murtala mengajak semua pihak untuk mensukseskan kegiatan ini demi terwujudnya tata ruang yang ideal bagi Kabupaten Aceh Jaya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Jaya, Heri Etika, S.T., M.Si., dalam laporannya mengatakan bahwa penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Perkotaan Calang bertujuan menciptakan kawasan perkotaan yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

“Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan dalam proses perizinan dan investasi. Salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” jelas Heri Etika.

Ia juga menambahkan bahwa rencana tata ruang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek maupun jangka menengah.

Konsultasi Publik I (KP I) ini merupakan langkah awal dalam penyusunan RDTR Perkotaan Calang. Selanjutnya, akan dilakukan konsultasi publik tahap berikutnya untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebelum RDTR tersebut ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap dengan terwujudnya RDTR Perkotaan Calang, pembangunan di kawasan tersebut dapat berjalan terarah dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Akil

Wali Nanggroe Temui Ketua MA, Bahas Penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Nanggroe Temui Ketua MA, Bahas Penguatan Mahkamah Syar’iyah Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Jakarta – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar bersama Waliyul’ Ahdi, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa (23/7/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan Mahkamah Syar’iyah di Aceh serta penguatan lembaga serupa di tingkat kabupaten/kota se-Aceh.

Kedatangan rombongan dari Aceh ini disambut langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Muhammad Syarifuddin, yang didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial Prof. Sunarto dan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Suharto. Turut hadir pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Muchlis, Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi H. Sahwan, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag, Candra Boy Seroza.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut, berbagai hal penting terkait keberadaan Mahkamah Syar’iyah dibahas. Wali Nanggroe menekankan pentingnya Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari poin MoU Helsinki yang menandai berakhirnya konflik di Aceh.

“Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga yang sangat penting dalam mengawal berjalannya syariat Islam di Aceh. Kami berharap pemerintahan yang akan datang dapat memberikan perhatian lebih terhadap lembaga ini sebagai bagian dari kekhususan yang dimiliki Aceh,” ujar Malik Mahmud.

Sementara itu, Mualem menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Syar’iyah di Aceh merupakan salah satu prioritas yang akan terus dikawal dan ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan ke depan. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap kuat dalam menjalankan fungsinya.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi dari Aceh.

“Ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Selama 10 tahun saya bertugas di Aceh, di Banda Aceh dan Aceh Tenggara, saya menyaksikan langsung pentingnya peran Mahkamah Syar’iyah dalam masyarakat Aceh,” kata Syarifuddin.

Kunjungan ini menandai komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk terus memperkuat institusi Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Aceh, sekaligus memastikan bahwa syariat Islam dapat terus diterapkan dengan baik di wilayah tersebut.

Editor: Akil

Pj Bupati Aceh Besar Resmikan Museum Meuseuraya di Kota Jantho

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Bupati Aceh Besar Resmikan Museum Meuseuraya di Kota Jantho. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.id | Jantho – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM meresmikan Museum Meuseuraya yang berlokasi di Kota Jantho pada Selasa (23/07/2024). Acara peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, sebagai simbol dibukanya museum untuk umum.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Asisten III Setdakab Aceh Besar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala PUPR, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Kepala Sekretariat MAA, dan Ketua MAA Aceh Besar.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muhammad Iswanto mengungkapkan harapannya agar Museum Meuseuraya dapat menjadi pusat kegiatan vital yang berkaitan dengan sejarah, pendidikan, sosial, dan budaya di Aceh Besar.

“Tujuan adanya museum ini adalah agar masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menggali pengetahuan baik terkait sejarah, seni, budaya, maupun aspek sosial kehidupan bermasyarakat,” ujar Iswanto.

Ia menambahkan bahwa museum ini menampilkan banyak peninggalan sejarah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sejarah bagi siswa dan mahasiswa.

“Jadi, museum ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung benda cagar budaya saja, melainkan juga dapat menjadi ruang pembelajaran sejarah bagi kita semua, khususnya para generasi masa depan, bagi siswa dan mahasiswa saat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Bahrul Jamil S.Sos M.Si, menyatakan bahwa kehadiran museum tersebut diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk mengeksplorasi dan menghargai warisan budaya Aceh yang sangat kaya.

“Museum ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat, terbuka untuk umum, dapat dijadikan sasaran penelitian, sekaligus sebagai ruang memamerkan warisan budaya,” terang Bahrul Jamil.

Salah seorang siswa, Mutmainah (16), yang turut hadir pada peresmian Museum Meuseuraya, mengaku senang dengan adanya museum di Kota Jantho. Ia menuturkan bahwa kini untuk melihat barang-barang peninggalan sejarah tidak perlu lagi pergi ke Banda Aceh atau menunggu pameran budaya seperti Pekan Kebudayaan Aceh.

“Sekarang tidak perlu ke museum di Banda Aceh lagi kalau untuk melihat barang-barang peninggalan sejarah, sudah ada di Museum Meuseuraya ini. Tidak perlu ke Banda Aceh atau menunggu pameran PKA lagi,” ujar Mutmainah, yang juga merupakan warga Kota Jantho.

Dengan adanya Museum Meuseuraya, diharapkan masyarakat Aceh Besar dapat lebih mengenal dan menghargai warisan budaya serta sejarah daerah mereka.

Editor: Akil

Kabel Semrawut di Banda Aceh Dinilai Ganggu Estetika dan Keselamatan

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi kabel semrawut. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Semrawutnya kabel dan tiang provider telekomunikasi di Banda Aceh mendapat sorotan tajam dari legislator DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, SPd., MPd. Ia menilai kondisi ini sangat mengganggu estetika kota dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat cuaca buruk.

“Kabel-kabel yang semrawut dan tiang yang tidak teratur ini merusak pemandangan kota dan membahayakan pengguna jalan,” kata Musriadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan, Selasa (23/07/2024).

Menurut Musriadi, kesemrawutan ini terjadi di banyak lokasi, terutama di ruas-ruas jalan protokol. Ia telah menyampaikan hal ini kepada pihak eksekutif, namun belum ada respons konkrit untuk menertibkan perusahaan terkait.

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan bahwa idealnya kabel internet dipasang di bawah tanah. Ia mendesak Pemko Banda Aceh untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk membuat regulasi tentang penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.

“Kami minta Pemko segera bertindak dan membuat regulasi terkait penataan kabel dan tiang provider ini,” tegas Musriadi.

Penataan kabel dan tiang provider ini, menurut Musriadi, dapat dilakukan dengan memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah. Namun, hal ini membutuhkan persiapan matang, termasuk penyusunan masterplan dan saluran jaringan utilitas terpadu (SJUT).

“Dengan penataan yang terpadu, diharapkan kedepannya tidak ada lagi kabel-kabel semrawut dan tiang-tiang yang menumpuk di satu titik,” jelas Musriadi.

Ia juga mempertanyakan apakah dalam pemasangan kabel dan tiang tersebut sudah dilakukan kajian teknis dan apakah ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Ia meminta agar Pemko Banda Aceh menindak tegas perusahaan yang memasang kabel dan tiang tanpa izin dan melanggar aturan.

“Jangan sampai provider seenaknya memasang kabel dan tiang tanpa ada koordinasi dengan Pemko. Ini harus ditertibkan,” tegas Musriadi. 

Reporter: Rezi

PERADI Banda Aceh Gelar Pertemuan Bahas Kondisi Organisasi

Penulis
Redaksi
-
0
PERADI Banda Aceh Gelar Pertemuan Bahas Kondisi Organisasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pada Sabtu, 22 Juli 2024, para advokat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banda Aceh mengadakan pertemuan di Kedai Cut Ayah Pango. Pertemuan ini dihadiri oleh 32 advokat dan beberapa pimpinan DPC PERADI Banda Aceh, berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Dalam pertemuan ini, peserta membahas sejumlah permasalahan mendesak yang dihadapi oleh organisasi.

Pertemuan ini mengungkap kondisi organisasi DPC PERADI Banda Aceh yang dinilai tidak terorganisir dan terkesan vakum. Akibatnya, segala aktivitas organisasi dan keanggotaan berjalan secara autopilot. Kondisi ini, menurut para peserta, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dikhawatirkan akan terus berlanjut jika tidak segera ditangani.

Dalam diskusi terbuka, para advokat menyampaikan kegelisahan mereka terhadap situasi ini. Mereka merasa profesi advokat di Aceh tidak lagi dianggap sebagai officium nobile oleh para penegak hukum lainnya, disebabkan oleh kurangnya konsolidasi dan kecenderungan advokat berjalan sendiri-sendiri. Para peserta juga mengungkapkan bahwa advokat muda di Aceh saat ini lebih sering menjadi penyambung transaksional kasus dengan aparat penegak hukum, yang semakin merusak citra profesi mereka.

Salah satu isu krusial yang disampaikan adalah ketidakberesan dalam pengelolaan organisasi yang berdampak pada calon advokat yang telah memenuhi syarat untuk disumpah. Beberapa calon advokat bahkan mengaku telah menunggu lebih dari satu tahun untuk disumpah tanpa adanya kepastian waktu. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi calon advokat tersebut.

Para peserta pertemuan juga mengusulkan agar segera didirikan sekretariat kantor PERADI yang kondusif sebagai tempat berbagi informasi dan ilmu dalam pendampingan hukum. Mereka mendesak agar segera diadakan Musyawarah Cabang untuk membahas masalah organisasi dan kepengurusan.

Para advokat peserta pertemuan ‘Ngopi Silaturrahmi’ ini mendesak pimpinan DPC PERADI Banda Aceh untuk segera mengambil langkah cepat dan cermat dalam melakukan pemilihan atau musyawarah cabang untuk menentukan kepengurusan baru. Mereka berharap agar Ketua DPC PERADI Banda Aceh, Zulfikar Sawang, memberikan tanggapan secara terbuka melalui forum diskusi dalam waktu 30 hari sejak berita acara ini ditandatangani.

Selain itu, dalam pertemuan ini, para peserta baru mengetahui informasi mengenai perpanjangan kepengurusan periode kedua Ketua DPC PERADI Banda Aceh, Zulfikar Sawang, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan advokat mengenai masa perpanjangan jabatan tersebut.

Editor: Akil

Abu Razak Cek Progres Venue PON

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua KONI Aceh, Abu Razak Melakukan Pengecekan Progres Venue PON. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Jelang 45 hari lagi menuju pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut pada September mendatang, venue atau tempat pelaksanaan pertandingan 33 cabang olahraga Wilayah Aceh terus dikebut penyelesaiannya.

Penyelesaian venue PON tepat waktu memang menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk oleh KONI Aceh, yang merupakan salahsatu pengguna venue oleh atlet dan pelatih yang tengah dipersiapkan untuk berlaga di ajang olahraga paling akbar di Indonesia tersebut.

Untuk itu, Ketua Umum KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak beberapa kali telah melakukan pengecekan progres penyelesaian venue di berbagai tempat yang tersebar di 10 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah penyelenggara PON.

Teranyar, Abu Razak—sapaan akrab H. Kamaruddin Abu Bakar—melakukan pengecekan langsung ke beberapa venue yang berada di kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Selasa 23 Juli 2024.

Didampingi Ketua Umum Cabang Olahraga terkait, Abu Razak mengunjungi satu persatu lokasi rehab dan pembangunan venue di Komplek USK. Yaitu, Awaludin Sekretaris Umum Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Aceh yang juga Ketua Bidang Litbang KONI Aceh.

Kemudian Ir. Andry Agung MM selaku Ketua Pengprov Rugby Aceh yang juga Ketua Bidang Mobilitas SDM KONI Aceh, dan Heri Laksana Ketua Pengprov Soft Tenis Aceh yang juga Wakil Sekretaris V KONI Aceh.

Untuk diketahui, ada lima cabang olahraga yang nantinya akan dilaksanakan di Komplek USK, yaitu Baseball, Rugby, Petangue, Woodball serta Judo. Selain itu juga ada pembangunan sarana prasarana jalan yang menghubungkan antar venue.

“Ya, kita melihat ada progresnya. Kita berharap seluruh venue dapat selesai tepat waktu sehingga bisa digunakan saat PON pada September nanti,” kata Abu Razak.

Di lokasi venue, ia berbicang-bincang secara detail baik dengan pelaksana dan pengawas pekerjaan.

“Dilihat dari progres yang sudah ada, kita optimis semua venue akan selesai tepat waktu,” tambah Abu Razak.

Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan, pembangunan dan rehab beberapa venue di Komplek USK tidak hanya akan bermanfaat saat penyelenggaraan PON, tapi juga akan dapat diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan lain pasca PON nanti.

Editor: Akil

1...1,0201,0211,022...2,551Halaman 1,021 dari 2,551

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id