NUKILAN.id | Opini – Pada Rabu, 29 Mei 2024, DPR secara senyap menyetujui Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai usul inisiatif. Salah satu perubahan yang mencolok adalah dalam Pasal 14 Ayat 1, yang mengusulkan perluasan kewenangan Polri, termasuk penyadapan sebagai tugas pokok. Pertanyaannya, ada apa di balik ini?

Selain Pasal 14 Ayat 1, draf RUU Polri juga menyisipkan Pasal 16a dan 16b. Pasal 16a mengatur tugas intelijen keamanan, termasuk deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman. Intelijen keamanan (Intelkam) adalah intelijen yang diimplementasikan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Sementara Pasal 16b merinci metode pengumpulan informasi, di mana Polri bisa meminta bahan keterangan dari kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya, serta melakukan pemeriksaan aliran dana.

Jika diteliti lebih lanjut, Polri berpotensi menjadi superb investigator yang rentan penyalahgunaan wewenang dan intimidasi. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, pada Jumat, 31 Mei 2024, menyoroti risiko besar penyalahgunaan wewenang ini. Dengan usulan pasal tersebut, polisi bisa melakukan penyadapan tanpa izin kejaksaan, yang jelas rawan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diresmikan pada 17 Oktober 2022. UU ini bertujuan menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu. Munculnya pasal-pasal dalam RUU Polri ini bisa dimaknai sebagai upaya intimidatif terhadap demokrasi.

Bambang juga menilai penambahan kewenangan ini berisiko tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Pengaturannya masih kabur dan rawan penyelewengan. Sebelum RUU Polri ini, penyadapan polisi diatur ketat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sebelum menyadap, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) harus mengajukan izin ke Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Di Indonesia, beberapa aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK, BNN, dan BIN bisa menyadap untuk mengungkap kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Namun, untuk Polri, kasus apa yang bisa diintai? Apakah kasus generalis atau spesifik?

Lalu, bagaimana kelanjutan RUU Polri yang memperluas wewenang penyadapan? Bagaimana respons Presiden Joko Widodo? Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, pada Minggu, 2 Juni 2024, berharap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) untuk RUU Polri. Presiden punya waktu 60 hari untuk mengirim Surpres. Jika Jokowi setuju membahas RUU ini dengan DPR, publik bisa menduga ada udang di balik batu. Jangan-jangan RUU Polri ini memang disiapkan pemerintah dan diselipkan di ranah DPR.

Jika Presiden Jokowi mengirimkan Surpres, publik patut mempertanyakan komitmen beliau terhadap demokrasi dan perlindungan HAM. Perluasan kewenangan Polri tanpa pengawasan ketat hanya akan menambah daftar panjang masalah dalam sistem penegakan hukum kita. Demokrasi yang kita perjuangkan tidak boleh digadaikan demi kepentingan segelintir pihak. Apakah kita siap hidup di bawah bayang-bayang penyadapan tanpa batas? (XRQ)

Penulis: Akil Rahmatillah (Alumni Ilmu Pemerintahan USK)

NUKILAN.id | Opini – Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan yang mengkhawatirkan, yakni peningkatan tajam kasus diabetes dan gagal ginjal pada anak-anak. Dalam beberapa tahun terakhir, rumah sakit di seluruh negeri dipenuhi oleh pasien muda yang terancam oleh penyakit tidak menular ini. Jika tidak ditangani dengan serius, krisis ini bisa merenggut generasi mendatang dari peluang hidup sehat dan produktif.

Peningkatan jumlah kasus ini menandakan adanya masalah mendasar dalam sistem kesehatan dan pola makan masyarakat. Menurut data terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus diabetes pada anak meningkat sebesar 70 persen sejak 2010 hingga 2023. Lebih mengejutkan, survei IDAI menunjukkan bahwa satu dari lima anak usia 12-18 tahun menunjukkan gejala awal gagal ginjal seperti hematuria atau proteinuria. Angka-angka ini bukan hanya statistik; mereka adalah panggilan mendesak untuk bertindak.

Penyakit tidak menular seperti diabetes dan gagal ginjal pada anak bukanlah fenomena yang dapat dipandang sebelah mata. Kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, industri, dan keluarga. Kita tidak bisa hanya fokus pada masalah stunting di balita tanpa memperhatikan ancaman kesehatan yang mengintai di usia yang lebih tua. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang komprehensif yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Salah satu langkah krusial adalah memperkuat edukasi mengenai bahaya makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih. Konsumsi GGL yang tinggi telah terbukti berkontribusi pada perkembangan diabetes dan gagal ginjal. Oleh karena itu, pencantuman informasi kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan harus menjadi standar industri. Ini adalah tanggung jawab legislatif untuk menciptakan regulasi yang mengatur kandungan GGL dalam makanan, terutama yang ditujukan untuk anak-anak.

DPR dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan adanya regulasi yang ketat terkait label makanan, agar orang tua dapat membuat pilihan yang lebih sehat untuk anak-anak mereka. Kesehatan anak bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diatasi dengan kebijakan yang solid dan implementasi yang efektif.

Melindungi anak-anak dari dampak kesehatan yang merugikan adalah bagian dari investasi kita untuk masa depan. Jika kita gagal menghadapi tantangan ini, kita tidak hanya mengabaikan potensi masa depan generasi mendatang, tetapi juga membiarkan mereka terjerat dalam masalah kesehatan yang seharusnya bisa dihindari. Mari kita bersatu untuk mengatasi krisis kesehatan anak ini dengan tindakan nyata dan kebijakan yang mendalam. Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesehatan yang optimal. (XRQ)

Penulis: Akil Rahmatillah (Alumni Ilmu Pemerintahan USK)