NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Sikap diam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan terkait persoalan ketiadaan program beasiswa bagi mahasiswa menuai kritik.
Mahasiswa Aceh Selatan, Khairi Munahar, mempertanyakan tidak adanya suara dari anggota DPRK, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Khairi menilai, hingga saat ini belum ada satu pun anggota Komisi IV DPRK Aceh Selatan yang menyampaikan sikap maupun mendorong pemerintah daerah agar kembali menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa.
“Yang sudah menyuarakan persoalan ini baru anggota DPRA asal Aceh Selatan, Irpanusir. Sementara dari DPRK Aceh Selatan, terutama Komisi IV, belum terlihat ada yang speak up terkait persoalan ini,” kata Khairi kepada Nukilan.id pada Rabu (29/7/2026).
Khairi yang merupakan demisioner Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2024 itu mengatakan, meskipun persoalan tersebut telah mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dirinya menyayangkan sikap DPRK yang dinilai belum mengambil peran sebagai lembaga representasi masyarakat.
Menurutnya, DPRK tidak seharusnya hanya menunggu kebijakan atau instruksi dari kepala daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRK memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi mahasiswa.
“Jangan semuanya menunggu instruksi bupati. DPRK juga harus mendorong dan menyampaikan kepada bupati bahwa beasiswa merupakan program yang sangat urgen untuk kembali dianggarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak boleh hanya dijadikan sebagai kelompok yang didekati ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi kemudian dilupakan ketika menghadapi persoalan.
“Jangan jadikan mahasiswa ini hanya untuk mengeruk suara. Namun ketika mahasiswa membutuhkan perhatian, tidak ada satu pun yang peka, malah memilih diam,” tegas Khairi.
Sebelumnya, Khairi telah menyuarakan persoalan ketiadaan beasiswa mahasiswa Aceh Selatan pada Selasa (14/7/2026). Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Namun, hingga kini ia menilai belum ada sikap terbuka dari anggota DPRK Aceh Selatan melalui media terkait langkah konkret untuk memperjuangkan kembali program beasiswa tersebut. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

