Nukilan.id – Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Helmi, S.H, akui kendala pencairan dana Otonomi khusus (Otsus) Aceh karena kontraktor sering lambat menarik uang.
“Kontrakor yang punya modal besar sering lambat menarik uangnya, terus keterlambatan SKPD Kabupaten Kota dalam penyelasaian laporan untuk penarikan berikutnya,” kata Helmi kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Selasa (5/4/2021).
Helmi mencontohkan ada pekerjaan pembangunan gedung, sudah ada pemenang tender, karena pemenang kuat, uang tidak di ambil terus, mereka baru proses akhir tahun.
“Sering kita sarankan agar mengambil uangnya, karna kalau tidak diambil, duit tidak bisa dinarik untuk tahap selanjutnya. Ini salah satu kendala yang sering dialami BPKA,” ujarnya.
Untuk itu–kata Helmi–dia berharap dana otsus tahun 2021 sebesar Rp7,5 Triliun bisa diselesaikan sesuai tahapan pencairan, pelaporan setelah menggunakan anggaran, untuk memudahkan proses pencairan tahapan selanjutnya.
“Dari keuangan hanya memberikan anggaran dan pelaporan ke pemerintah pusat, tidak ada kaitan dengan perencanaan dan belanja barang,” kata Helmi, S.H.
Helmi juga menjelaskan, tahun 2021 pemerintah pusat menyetujui dana otsus Aceh sebesar Rp7,5 triliun, dan semua itu sudah diatur di dalam peraturan presidan terkait dana otsus dan APBN.
Reporter: Irfan
